D-R

@SqSehrish 13*2 = 26 12*3 = 36 11*4 = 44 10*5 = 50 8*6 = 48

Only 0.001% can solve this IQ test correctly What's 8 = ?

@G3nX_files Tapi kalau nggak ada yg berpikir untuk masuk ke pemerintah untuk memperbaiki sistem yg ada kearah yg lebih baik, maka sampai kapanpun kita sebagai masyarakat nggak akan jalan kemana2. Pls jangan mengkerdilkan atau mendiskreditkan semangat mahasiswa. Apalagi cuma sebagian kecil.

UI Menciptakan Pengkritik melahirkan politisi, BINUS Menciptakan pengusaha Melahirkan Pencipta. Tidak semua kampus mencetak lulusan dengan cara berpikir yang sama. Ada kampus yang membentuk mahasiswanya untuk menjadi politisi dan memegang jabatan dalam pemerintahan. Ada kampus yang membentuk mahasiswanya untuk menjadi pengusaha sukses melahirkan sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk rakyat. Perbedaan itulah yang terlihat antara kultur yang berkembang di Universitas Indonesia (UI) dan BINUS. UI sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat aktivisme mahasiswa terbesar di Indonesia. Mahasiswanya terbiasa berdiskusi tentang politik, demokrasi, kebijakan publik, ketimpangan sosial, dan berbagai isu kenegaraan. Dari rahim UI lahir banyak politisi, aktivis, birokrat, menteri, anggota DPR, hingga tokoh pergerakan nasional. Dari rahim BINUS lahir banyak pengusaha teknologi, bisnis, inovasi, kewirausahaan, startup, dan ekonomi digital. Mahasiswa BINUS lebih sering berbicara tentang produk, aplikasi, investasi, kecerdasan buatan, dan peluang pasar dibandingkan dinamika politik praktis. Mahasiswa UI lebih sering berbicara tentang kekuasaan, bagaimana cara menggapainya, bagaimana cara meraihnya agar masa depan mereka cemerlang, salah satunya adalah dgn berpura2 bela rakyat. Perbedaan kultur tersebut terlihat jelas ketika menghadapi sebuah masalah. Ketika harga pangan naik, mahasiswa UI : Menuntut harga BBM jangan naik. Menuntut penggunaan APBN tidak boros. Menuntut harga sembako turun. Menuntut harga hasil panen petani naik. Menuntut Program Makan Bergizi Gratis dihentikan. Jika harga gabah naik, harga beras berpotensi naik. Jika harga beras turun, petani berpotensi menerima pendapatan lebih rendah. Jika subsidi BBM diperbesar, anggaran negara harus bertambah artinya pemborosan. Jika program MBG dihentikan, salah satu pasar terbesar bagi hasil pertanian, peternakan, dan UMKM pangan justru hilang. Ironisnya, kontradiksi seperti ini jarang dibahas di atas mobil komando. Sementara mahasiswa BINUS : Ketika melihat harga pangan mahal, mereka berpikir bagaimana memangkas rantai distribusi. Ketika melihat produktivitas petani rendah, mereka berpikir bagaimana menerapkan teknologi pertanian. Ketika melihat lapangan kerja kurang, mereka berpikir bagaimana menciptakan perusahaan baru. Ketika ada persoalan ekonomi, mahasiswa UI memilih cara kekerasan dengan turun ke jalan membawa tuntutan. Kelompok kedua justru membuka laptop dan mencoba membangun solusi. Tentu tidak semua mahasiswa UI seperti itu dan tidak semua mahasiswa BINUS seperti ini. Namun secara umum, kultur yang berkembang memang mengarah ke sana. Akibatnya, tidak mengherankan jika demonstrasi mahasiswa yang menuntut harga BBM tidak naik, harga sembako turun, harga hasil panen petani naik, dan Program Makan Bergizi Gratis dihapus lebih sering lahir dari lingkungan yang kultur politiknya kuat dibanding kultur kewirausahaan dan teknologi. Masalahnya, ekonomi tidak berjalan berdasarkan slogan. Tidak mungkin harga hasil panen petani naik sementara harga pangan terus turun tanpa ada peningkatan produktivitas. Tidak mungkin subsidi terus diperbesar tanpa memikirkan sumber anggaran. Tidak mungkin APBN hemat jika subsidi di perbesar. Tidak mungkin kesejahteraan petani meningkat jika pasar yang menyerap hasil pertanian justru dikurangi. Di sinilah terlihat perbedaan cara berpikir yang dibentuk oleh kultur kampus. Kultur aktivisme menghasilkan amarah dan kemampuan mengkritik tanpa solusi. Kultur inovasi menghasilkan kemampuan memecahkan masalah dengan solusi. Kultur politik melahirkan demonstran dan politisi. Kultur kewirausahaan melahirkan pencipta lapangan kerja. Kultur perlawanan melahirkan tuntutan. Kultur teknologi melahirkan solusi. Indonesia membutuhkan keduanya. Namun yang perlu diingat, negara tidak bisa dibangun hanya dengan kritik dan tuntutan. Jalan raya tidak dibangun oleh demonstrasi. Pabrik tidak dibangun oleh spanduk. Lapangan kerja tidak lahir dari pengeras suara. Kemajuan bangsa lahir dari inovasi, investasi, produktivitas, dan keberanian menciptakan sesuatu yang baru. Mungkin karena itulah kita jarang mendengar lulusan startup sukses berkata, "Mari turun ke jalan." Mereka biasanya berkata, "Mari kita bangun solusinya." Dan dalam jangka panjang, sejarah sering kali lebih mengingat para pencipta solusi dibanding para penyampai tuntutan.

@beta_dinob Nggak punya adab, mau bertemu Tuhan koq nggak sopan begitu. Ibaratnya kalau ketemu bos atau orang terhormat apakah pantas kalau pakai baju kayak begitu

sebelum lari masih nyempetin solat, respect

@LambeSahamjja Setuju. Polisi itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Bukan untuk gebuki demonstran

Nah demo tuh gini loh pak polisi jakartaaaaaa, tugasnya polisi tuh jaga masa biar demonya damai sama kolektif bukannya malah di usir” polisi jakarta tes beda sama polisi jojga? nihh polisi jogja bukan ngejaga bukan menghalangi pendemo kocak

@karirfess Nggak aneh sih kalau kata gw. Karena sebagian orang melakukan hal tsb supaya lawan bicaranya jadi ingat nama orang tsb. Apalagi hal tsb masih masuk katagori sopan.

ada karyawan baru tapi suka gini kalo ngomong: “bentar ya, firman mau ke toilet dulu sebelum meeting” reaksi client: "aneh banget nyebut 'aku' diganti pake nama sendiri, kayak tokek" 😭😭😭😭

@hanifproduktif Dia cuma memperjuangkan haknya sendiri. Sedangkan yang demo, memperjuangkan hak semua orang termasuk yang ikutan event lari juga.

Tone deaf final boss “Jangan demo dulu dong. Tolong jangan ganggu hobi elite kami yang mahal”

@SqSehrish V

Don't answer too fast... you'll regret it 😏 What am i?

@GIBOLofficial Ban piala dunia ga sih

PARAH!!! - Striker Iraq Aymen Hussein diinvestigasi selama 7 jam saat tiba di US. - Visa penonton asal Scotland dicabut - Pemain Iran tidak boleh tinggal di US selama Piala Dunia - Jurnalis Iran yang audah mendapat akreditasi untuk meliput tidak mendapat visa. Sangat tidak mencerminkan “For the Game. For the World." WORST WORLD CUP EVER 🤯

@dazaigojo @GrabID Makanya dari dulu udah red flag sama @GrabID . Udah drivernya kelakuannya norak di jalan, terus nggak ada perbaikan manajemen juga.

Contoh yg bikin orang jadi skeptis buat jadi orang baik: - driver @GrabID minjem uang, bilangnya ban bocor - sebenernya udh feeling sih, tapi kalo emg beneran musibah gimana? Jd ditolongin lah - tapi sesuai dugaan tentu saja abis di trf chat berakhir wkwkwk

@MiskinTV_ Ucapan selamat kenapa ada tanda tangannya ya? Mana tulisannya tertanda pula.

coba tebak anehnya dimana?

@zqhr Kalau menurut saya sih karena ini kata dari bahasa arab, yang mana bukan bahasa yang dipergunakan secara umum sehari-hari. Harusnya orang bisa memaklumi kalau ada sedikit kesalahan dalam penulisan huruf latin. Toh maksud yang akan disampaikan juga sama.

Penasaran, yang bilang khusnul khotimah artinya ‘meninggal dengan cara yang hina’ pertama kali siapa ya? Soalnya kalo kuketik خسن di Google Translate tuh ga ada artinya. Memang secara transliterasi harusnya Husnul. Tapi kalo tiba-tiba mengubah arti sampe 180° ini dasarnya apa?

@boemino Masyarakat Indonesia memang sangat permisif sekali. Banyak kasusnya di mana-mana. Sudah jelas pemerkosa, malahan dipaksa dinikahkan dengan korbannya. Gila gila.

Keluarganya saudara tiba2 datang dari kampung Tak temeninlah karena dia ga pernah ke kota sebelumnya Orangnya baik & masih polos Besoknya ada laki2 dewasa yg datang, katanya mau jemput ngajak pulang, dia gak mau bahkan nunjukin rasa ga suka ke laki2 td Belakangan akhirnya tau——

@memilihviolence @boemino Ga usah kak. Tunggu aja, sebentar lagi juga dijemput sama malaikat maut.

@LambeSahamjja Nama akunnya lambe saham, tapi bahasannya bukan tentang saham. Udah kehabisan bahan ya bang.

jadi penasaran sama agama yang lain - hindu - buddha - konghucu gimana yakk

@Enough4444 @Breaking911 Anything that you mentioned above is harmless. The one that should be banned is the guns. That is the one that can make people dead.

@Breaking911 WE NEED MASKS BANNED .. SAME AS BURKAS OR WHATEVER THEY ARE CALLED - NO ONE SHOULD BE ALLOWED TO HIDE THEIR FACE

New disturbing video captures the moments leading up to the shooting at the Teotihuacán pyramids that left a Canadian woman dead and 13 others injured, showing the suspect walking with a mask and backpack before opening fire.

@mrxmsa @WolfofX Nobody realized that the lady was going to help the cat. Such a good heart.

@WolfofX This lady was so kind too going back down trying yo help the cat.

The cat struggled to climb the escalator, not understanding how it worked, until a man helped it

@Stakof Stop menormalisasikan kata "OKNUM" bagi penjahat. Jadi seolah-olah orang tersebut bukan bagian dari organisasi tersebut. Padahal secara sah, orang tsb nyata-nyata menggunakan atribut resmi organisasi tersebut.

Sewaktu nge-tag BNI, status saya akhirnya direspon oleh BNI lewat akun resminya. BNI bilang mereka "juga pihak yang terdampak" dalam kasus Rp28 miliar dana umat Paroki Aek Nabara. Secara teknis benar. Tapi kan ada jurang besar antara "terdampak" dan "bertanggung jawab". Apakah mereka sedang coba menyamarkan dua kata itu jadi satu? BNI memang keluar Rp7 miliar talangan pada 26 Maret 2026. Reputasi mereka tergerus di mana-mana (lihat saja di X). OJK dan BI sedang mengawasi ketat, dan bisa saja ada sanksi kalau terbukti lalai awasi internal. Secara bisnis, ya, mereka rugi. Tapi "terdampak" bukan sinonim "korban", bukan? Benarkah klaim BNI, yaitu "ada oknum di luar sistem resmi"? 1. Andi Hakim Febriansyah bukan tukang sapu. Dia Kepala Kantor Kas BNI Unit Aek Nabara resmi. 2. Selama 7 tahun (2019 sampai 2026), dia memakai fasilitas resmi BNI sepenuhnya: layanan pick-up service untuk jemput uang, bilyet deposito BNI, rekening koran BNI, seragam, kartu identitas pegawai. 3. Suster Natalia dan pengurus Credit Union tidak menyerahkan uang ke "Andi pribadi". Mereka menyerahkannya ke BNI sebagai institusi, lewat mekanisme yang BNI sendiri sediakan. 4. Semua data transaksi tercatat di sistem BNI. Tapi yang lucu, BNI justru meminta CU menyediakan "bukti pendukung" berulang kali. Padahal catatannya ada di server mereka sendiri. Kalau seorang pegawai bank memakai jabatan, fasilitas, dan dokumen resmi bank untuk menipu 1.900 umat selama 7 tahun tanpa terdeteksi audit internal, itu bukan "oknum di luar sistem". Itu namanya kegagalan sistem! Secara hukum, ada prinsip tanggung gugat pengganti (Grok bilang, istilah ini disebut: vicarious liability). Bank wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam kapasitas jabatan. Ini bukan opini saya, Gais. Ini ada di UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan POJK tentang perlindungan nasabah. Di satu sisi, BNI adalah Bank BUMN, dengan aset triliunan rupiah, punya tim hukum dan tim humas korporat yang sibuk membangun narasi "kami juga korban". Di sisi lain, ada 1.900 umat Paroki Aek Nabara. Mayoritas dari mereka adalah petani dan buruh kecil. Mereka menabung selama lebih dari 40 tahun, rupiah demi rupiah, untuk biaya sekolah anak, dan biaya sakit. Rencana masa depan yang sederhana, bukan? Jawaban BNI sah secara korporat. Strategi "oknum dan tunggu dokumen" itu klasik. Tapi dari sisi keadilan, ini sangat miskin empati. Uang itu tabungan umat kecil yang dikumpulkan selama 40 tahun, bukan duit korporasi yang bisa dihitung ulang di pembukuan kuartal berikutnya. Kalau setiap kali ada pegawai berulah, jawaban resmi bank selalu "itu oknum, bukan kami", lalu kepada siapa nasabah harus percaya? Besok saya mau menutup rekening saya. Kalau masih antre, ya, saya tarik semua uang saya dari sana. Kalian sendiri gimana baca sikap BNI sejauh ini?

@Me_LiverpoolFC @nmixeis @ArchipelDaily @poetralr13 @dwiputro89 @ezash Keren bang penjelasan macronya. Saya jadi banyak belajar. Memang tidak semua kebijakan pemerintah yg favorable. Tapi dibelakang itu, pasti ada pertimbangan2 tertentu, untuk jangka pendek atau jangka panjangnya. Cuma bisa berharap pemerintah kita serius mensejahterakan rakyatnya.

@nmixeis @ArchipelDaily @poetralr13 @dwiputro89 @ezash 🤣🤣

@LambeSahamjja Such an ass.

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

@LambeSahamjja Tetap saja bang. Yang kena cuma yang level bawah saja. Yang di atas, beserta aparat penegak hukum yg juga ikut bermain, tidak ada yg berani mengusik.

Guys, lu pada tau Gayus Tambunan? Pegawai pajak. Golongan 3A. Gaji sekitar Rp12 juta sebulan. Yang punya rekening Rp28 miliar. Dan itu baru yang ketahuan. Gayus Halomon Tambunan lahir 1979 di Jakarta. Kerja di Direktorat Jenderal Pajak tepatnya di subdirektorat banding pajak. Posisinya bukan posisi strategis tingkat tinggi. Dia bukan direktur. Bukan pejabat eselon satu. Tapi posisinya adalah posisi kunci. Karena di situlah ditentukan nasib sengketa pajak antara perusahaan-perusahaan besar dan negara. Di sinilah pajak miliaran bisa dikurangi. Sanksi bisa dihapus. Dan semua itu dengan imbalan tertentu. Dan sistem pengawasannya? Nyaris tidak ada. Ini yang bikin gue diem lama. Gayus bukan orang yang tiba-tiba jadi jahat. Dia adalah produk dari sistem yang memberinya kekuasaan besar tanpa kontrol memadai. Dalam kultur birokrasi yang sudah terlanjur permisif terhadap penyimpangan. ICW bilang posisi Gayus adalah posisi kunci dalam ekosistem mafia pajak. Dan hampir mustahil dia mengelola aliran dana miliaran sendirian tanpa bantuan atau perlindungan dari internal DJP, institusi perbankan, atau aparat penegak hukum. Gayus bukan pelaku tunggal. Dia simpul kecil dari jaringan yang jauh lebih besar. Lalu kasusnya meledak. Dan negara mulai bergerak. Tapi geraknya aneh. Dari rekening Rp28 miliar yang ditemukan penyidikan awal hanya menjerat Gayus dalam satu kasus penggelapan pajak senilai Rp395 juta. Rp395 juta. Dari rekening Rp28 miliar. Ini bukan ketidakmampuan investigasi. Ini pilihan. Pilihan untuk melihat sesempit mungkin supaya yang di balik Gayus tidak perlu disentuh. Dan hasilnya? Maret 2010 Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan Gayus. Bebas. Dengan rekening Rp28 miliar yang sumber uangnya tidak pernah dijelaskan secara memadai. Publik marah. Dan kemarahan itu masuk akal. Tapi yang paling gila bukan vonisnya. Yang paling gila adalah September 2010, ketika Gayus sudah berstatus tahanan, publik dikejutkan oleh foto yang beredar di media. Gayus dengan rambut palsu dan identitas palsu ketahuan nonton turnamen tenis internasional di Bali. Sebagai tahanan. Yang seharusnya ada di balik jeruji. Dan ini bukan kebetulan. Ini bukan kelalaian. Gayus sendiri mengaku dia membayar oknum petugas rutan dan aparat agar bisa bebas bergerak. Dia tidak kabur lewat tembok. Dia jalan keluar lewat pintu yang sengaja dibuka. Dan dari sini semuanya mulai terbongkar bukan karena sistem bekerja. Tapi karena media bekerja. Foto-foto itu tersebar. Investigasi jurnalistik masuk. Publik menekan. Dan baru setelah tekanan itu mencapai titik didih negara mulai bergerak serius. Ini yang kemudian dikenal sebagai asal-usul istilah yang kita kenal sekarang no viral, no justice. Tanpa foto itu mungkin Gayus selesai dengan dakwaan kecil dan hukuman ringan. Dan dunia tidak pernah tahu. Akhirnya Gayus masuk pengadilan serius. Januari 2011 vonis 7 tahun. Publik marah, jauh dari tuntutan jaksa yang 20 tahun. Banding naik jadi 8 tahun. Masih dianggap tidak sebanding. Kasasi ditolak Mahkamah Agung. Tapi kasus tidak berhenti di satu perkara. Satu per satu kasus lain disidangkan terpisah pencucian uang, pemalsuan paspor, penyuapan pejabat rutan, suap aparat. Total akumulasi hukuman dari semua perkara sekitar 30 tahun penjara. Tapi ini yang paling penting dan paling jarang dibahas. Di ruang sidang, Gayus mulai bicara. Dia mengaku tidak bekerja sendirian. Dia sebut nama-nama. Dia klaim ada oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim yang terlibat dalam jaringannya. KPK memeriksa. Media meliput. Publik berharap. Dan kemudian sunyi. Sebagian besar nama yang disebut Gayus tidak pernah benar-benar sampai ke meja pengadilan. Pengakuannya berhenti jadi wacana. Tidak berkembang jadi tersangka baru dalam skala besar. Dan ini adalah pola yang selalu berulang di Indonesia. Individu dihukum. Sistem diselamatkan. Gayus dipenjara 30 tahun. Tapi struktur yang memungkinkan mafia pajak dan mafia hukum tumbuh tidak pernah sepenuhnya dibongkar. Pertanyaan yang paling jujur dari kasus ini bukan berapa tahun Gayus dipenjara. Tapi apa yang benar-benar berubah setelah Gayus? Apakah sistem perpajakan lebih bersih sekarang? Apakah posisi-posisi kunci di DJP sekarang punya pengawasan yang memadai? Apakah masih ada Gayus-gayus lain yang belum ketahuan kamera? Kalau jawabannya tidak pasti maka kasus Gayus Tambunan bukan sejarah yang sudah selesai.