TUYUL APBN
13K posts


Kepercayaan publik terhadap Polri menguat. Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) mencatat tingkat kepercayaan mencapai 79,2 persen, mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan hukum. Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman, menyebut kepuasan publik terhadap pelayanan Polri mencapai 81,2 persen, sementara 75,1 persen responden puas terhadap penegakan hukum dan 76,7 persen terhadap pengawasan internal. Rasa aman juga tinggi, dengan 88,7 persen masyarakat merasa aman beraktivitas di malam hari. Keterlibatan Polri dalam program pemerintah turut diapresiasi, seperti ketahanan pangan (78,7 persen) dan Makan Bergizi Gratis (83,8 persen). Survei terhadap 1.580 responden di 34 provinsi ini menegaskan tren positif pemulihan kepercayaan publik terhadap Polri.

Indonesia

@haluandotco Padahal Kan beliau dah nikah juga punya kehidupan baru...knapa nggak move on
Indonesia

3. Kepentingan & agenda publik harus jauh diatas kepentingan partai, apalagi keluarga dan usaha. Tidak boleh ada titip jabatan. @VinceGesit
Indonesia

@iPoopBased jalan jalan ke jakarta
jangan lupa mampir ke medan
insyallah akan terbuka
19 juta lapangan pekerjaan
Indonesia

Ini banyak orang akan ga setuju, sebenarnya Itachi tidak lebih peduli dengan Konoha maupun Uchiha. Prioritas utama dia cuma Sasuke. Jadi dia lebih milih opsi yang paling ideal untuk Sasuke. Kebetulan, berpihak ke Konha adalah hal paling ideal saat itu.

アンソリ@Nazumu_4
@DuniaNarutoID Siapa yang paling logis kebenarannya? Itachi atau Desa?
Indonesia

@Sheknowidoit @dindini29 gausah sok sokan saklek ama SOP kalo dia aja bodo nerabas rel kereta
Cipondoh, Indonesia 🇮🇩 Indonesia

@dindini29 Yg namanya SOP ga bisa diganggu gugat mbak, kasusnya mirip² sama nenek beli roti ga bisa bayar cash, secara logika kita ya bisa aja kasirnya nerima uang cash terus dia bayarin secara digital, tapi SOP perusahaan kan ga bisa diganggu gugat..
Indonesia

🚨Green SM Resmi Klarifikasi
Udah GILA, gaada kata "MAAF" satupun di pernyataannya. Hello? @id_greensm

fyi@fyiajaa
[DAFTAR KELAKUAN SAMPAH TAKSI IJO DI JALAN RAYA] 🤮🚕 Ternyata ngga sekali doang ketabrak kereta >> 31 Desember 2025, Taksi listrik VinFast Green SM tertabrak kereta setelah mencoba melintas usai kereta pertama lewat. >> 10 Oktober 2025: Taksi Green SM tersambar ekor kereta di perlintasan Jembatan Gantung, Cengkareng Jakarta barat, gara gara berhenti terlalu maju. >> Terakhir April 2026 tadi, taksi berhenti di tengah rel dan akhirnya tertabrak KRL Selain ketabrak kereta, masih banyak lagi kasus kecelakaan di jalan raya. emang harus evaluasi ini taksi
Indonesia

Bekingan dadan kuat banget buset
tempo.co@tempodotco
JUST IN: BGN habiskan anggaran Rp 5,7 miliar untuk langganan Zoom Meeting April–Desember 2026
Indonesia

Guys, ada pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengungkap mentalitas dinasti politik di Indonesia dalam satu kalimat pendek.
dan betapa sakitnya negeri kita ini
Ketika dikritik karena menunjuk adik kandungnya Hijrah Mas'ud sebagai Wakil Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kaltim Rudy merespons dengan argumen yang menurut gue tidak bisa lebih telanjang dari ini:
"Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Beliau memberikan kepercayaan.
Itu memang hak prerogatif."
Terjemahan bebasnya:
"Presiden juga pakai adiknya.
Kenapa gue enggak boleh?"
Dan ini yang perlu dipahami kenapa argumen itu sangat bermasalah:
Hashim Djojohadikusumo adalah saudara kandung Presiden Prabowo.
Posisi Hashim di ekosistem pemerintahan apapun penilaian publik terhadapnya adalah dalam kapasitas yang berbeda dari jabatan struktural pemerintah daerah yang diisi Hijrah.
Tapi yang lebih penting dari debat teknis itu adalah:
Rudy secara eksplisit menggunakan perilaku presiden sebagai pembenaran untuk perilakunya sendiri.
Ini adalah logika yang sangat berbahaya.
Karena kalau presiden dianggap boleh melibatkan keluarga dan itu kemudian dijadikan template yang bisa diikuti oleh 500+ kepala daerah di seluruh Indonesia
Maka setiap gubernur, bupati, dan walikota punya justifikasi yang sama untuk melakukan hal yang sama.
Dan itulah yang sudah terjadi dan sudah kita bahas panjang soal Dinasti Mas'ud di Kaltim.
Bayangkan skala masalahnya kalau logika ini menyebar:
Di Kaltim — satu keluarga sudah memegang gubernur, ketua DPRD provinsi, walikota kota terbesar, dan anggota DPR RI sekaligus.
Adik bungsu sudah masuk penjara karena korupsi.
Sekarang adik lainnya masuk sebagai tim ahli gubernur dengan pembelaan: "Presiden juga begitu."
Kalau 500+ kepala daerah lain menggunakan logika yang sama berapa banyak jabatan publik di seluruh Indonesia yang akan diisi oleh lingkaran keluarga dengan pembenaran serupa?
Soal argumen "loyalitas dan kepercayaan" yang Rudy pakai:
Rudy bilang Hijrah selalu mendampinginya dari masa kampanye DPR sampai terpilih jadi gubernur.
Karena itu dia layak dipercaya.
Ini adalah pengakuan yang justru mempermasalahkan diri sendiri.
Loyalitas dalam kampanye adalah loyalitas politik personal.
Bukan kualifikasi profesional untuk jabatan pemerintahan.
Tim ahli gubernur seharusnya diisi oleh orang yang paling kompeten di bidangnya bukan orang yang paling loyal kepada gubernurnya secara personal.
Kalau standarnya adalah loyalitas dalam kampanye maka jabatan publik sudah berubah menjadi hadiah untuk pendukung setia.
Bukan amanah untuk melayani rakyat.
Dan ini yang paling menggelitik:
Bahkan kader Gerindra sendiri partai Rudy tidak bisa membenarkan argumen ini.
Bendahara DPD Gerindra Kaltim Sabaruddin Panracalle secara eksplisit bilang:
"Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik."
Artinya: orang dari partai Rudy sendiri menyatakan bahwa argumen Rudy tidak tepat.
Pernyataan Rudy Mas'ud bukan hanya masalah satu gubernur yang menunjuk adiknya.
Ini adalah sinyal tentang bagaimana para penguasa daerah melihat standar kepemimpinan nasional dan menggunakannya sebagai lisensi untuk melakukan hal yang sama di level mereka.
Ketika praktik di level tertinggi tidak cukup transparan dan tidak cukup bisa dipertanggungjawabkan sinyal itu mengalir ke bawah. Dan setiap kepala daerah yang ingin melibatkan keluarganya dalam lingkaran kekuasaan akan punya satu alibi yang sama:
"Di atas juga begitu."
Dan selama standar itu yang berlaku demokrasi lokal kita tidak akan pernah benar-benar bebas dari dinasti.

Indonesia

@BiLLRaY2019 Program MBG membutuhkan sistem yg cepat dan terhubung. Anggaran video conference dipakai untuk mendukung edukasi monitoring dan koordinasi pusat hingga daerah agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif dan merata demi anak anak Indonesia
#LanjutkanMBG
Indonesia

















