Derymovic 18

Karena buzzer Kepala BGN digerakkan utk membenarkan bhw pembelian motor tersebut bisa dikontrak 2025 dan baru diserahkan bulan Maret/April 2026, maka saya jelaskan mekanisme pengelolaan dana APBN sbb : 1) Seluruh pemasukan dan pengeluaran APBN tahun berjalan (2025) harus ditutup 31 Desember 2025 jam 24.00 2) Program yg boleh dibayar adalah program yg pekerjaannya sdh selesai dan diserahkan ke pemerintah - utk pemeliharaan diberikan garansi. 3) jika ada program yg belum selesai tapi mau diadakan atau dilanjutkan pada tahun berikutnya maka dimasukkan ke APBN tahun berikut (2026) - dikenal dg proyek tahun jamak. Dengan uraian tsb dan sesuai dengan penjelasan Kepala BGN bhw pembelian motor untuk SPPG adalah anggaran tahun 2025 tapi baru diserahkan bln Maret/April 2026, maka terjadi pelanggaran berupa : 1) mengeluarkan uang utk membayar padahal barangnya blm diserahkan. 2) jika ada perjanjian penyerahan lewat tgl 31 Desember maka harusnya masuk tahun anggaran 2026 3) jika motor tsb dibayar pake anggaran 2025 tapi diserahkan Maret/April 2026 artinya uang pembelian motor tsb sudah dikeluarkan dari APBN yg mungkin “dititipkan” di rekening lain atau langsung ke rekening supplier - ini jelas salah pelanggaran. 3) Jika sesuai dg penjelasan Menkeu bhw pembelian motor tsb pernah ditolak tapi tetap jalan - artinya ada permainan antara staf Kemenkeu dg BGN. BPK dan BPKP haru lakukan audit. Semoga publik dan para buzzer BGN jadi yg paham

Ada Label Kemenhut di Kayu Gelondongan asal Sumbar yang Terdampar di Lampung detik.com/sumbagsel/beri…

Bukan hanya Pk Purbaya saja yg nyentil Sri Mulyani eks Menkeu, bahkan seluruh rkyt bertanya kemana dan diapa -kan uang sekian Triliun hsl si-taan, sngt berguna uang itu unt membangun Insonesia

@msaid_didu Semoga keluhan saya, pedagang &pelaku usaha UMKM bisa ditindaklanjuti oleh Pihak PLN jujur. Di kawasan sentra usaha TNI AU lanud Sulaiman bisa dipasang tiang & jaringan listrik baru, menertibkan oknum petugas PLN Nakal. Saya sudah lapor ke pihak PLN Kopo Bandung tapi blm diproses

Benar nih ?

@msaid_didu Pak Prabowo sangat berpihak ke para pelaku usaha, pedagang & UMKM sehingga jangan ada para oknum² yg tidak bertanggung jawab ingin mendapatkan keuntungan dari pengadaan listrik dan melakukan sabotase listrik yg pada waktu itu sering mati lama 2-3hari sehingga sangat mengganggu.

@msaid_didu Para pelaku usaha ingin berjualan dengan tenang, tanpa ada gangguan dari orang-orang yg tidak bertanggung jawab melakukan sabotase listrik di kawasan sentra usaha TNI AU Lanud Sulaiman Jl. Golf Lanud Sulaiman Kopo Kabupaten Bandung. Listrik sering padam, mau pasang listrik sulit

@msaid_didu Banyak pencurian listrik tapi tdk ditindak tegas oleh PLN. Yg melakukan para oknum² petugas PLN. Di Indonesia ada masyarakat yg mau usaha ingin pasang listrik harus membeli tiang & kabel listrik sendiri puluhan juta rupiah. Sungguh tragis. Itu terjadi di daerah saya kopo Bandung

Fakta KEBIADABAN Oligarki didukung mafia tanah. Mantan wapres @Pak_JK pun tanahnya dirampas. Apakah kita diam melihat kebiadaban mereka ? Sebagai info bhw perusahaan yg merampok tanah Pak JK tsb adalah anak perusahaan Lippo.

Ayo seluruh rakyat Indonesia-mari kita bangkit bersatu berjuang syahid melawan Oligarki perampas tanah rakyat. @ATR/BPN saat ini bagaikan “koordinator” mafia tanah

Lanjut terus @Pak_JK utk lawan Oligarki. Kami akan berjuang di tempat lain - terutama di PIK-2

Mantan Pimpinan KPK Sebut 'Niat Jahat' Sudah Terpenuhi Dalam Kasus WHOOSH, Jokowi Luhut Harus Diperiksa portal-islam.id/mantan-pimpina…

Izinkan #sayaketawa. Ratusan makian orang ini ke Presiden @Prabowo di berabagai media.

@msaid_didu @prabowo Klo Hasan Nasbi siapa berani melarang Menteri Keuangan Pak Purbaya jangan mengomentari pejabat lain di ruang publik. Pak Prabowo presiden RI yg melantik Pak Purbaya tidak melarang Menteri Keuangan untuk mengomentari pejabat lain diruang publik.

@VIVAcoid Klo Hasan Nasbi siapa berani melarang Menteri Keuangan Pak Purbaya jangan mengomentari pejabat lain di ruang publik. Pak Prabowo presiden RI yg melantik Pak Purbaya tidak melarang Menteri Keuangan untuk mengomentari pejabat lain diruang publik.

Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hasan Nasbi, menyoroti gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai terlalu sering menyentil pejabat lain. Menurutnya, pola komunikasi semacam itu berpotensi melemahkan soliditas pemerintah. Selengkapnya : buff.ly/kmKOwHM #vivacoid #hasannasbi #purbaya

Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan. Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yg tdk diketahui oleh APH shg perlu ada yg melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH hrs langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan. Dlm kaitan dgn permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yg kedua dari KPK. Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dlm rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dgn narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan. Semua yg sy sampaikan sumbernya adl NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan scr sah dan terbuka. Saya percaya kpd ketiganya maka saya bahas scr terbuka di podcast TERUS TERANG. Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan. Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa NusantaraTV sdh menyiarkan masalah tsb. sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh sy sebutkan juga. Coba lihat lagi🙏

‼️‼️

@KangManto123 Pejabat yang tdk mau disalahkan jadi statment nya ngaco. Padahal masih banyak orang yg mampu mengelola MBG dgn baik. Contohnya Pengusaha restoran yg buka cabang diseluruh Indonesia apakah orang² yg memakan masakan restoran keracunan masal seperti MBG???????? #belajarpintarpejabat

Setuju

@msaid_didu Saya setuju biar orang-orang yg benar² melayani rakyat meskipun gaji dan tunjangan kecil tapi bekerja dengan sungguh² & setulus hati untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, menjaga sumber daya alam Indonesia yg berlimpah, mengawasi pemerintah & mewujudkan Indonesia Maju