Gatsu Deket Komdak

Karena banyak pegawai pajak yang resign dan kerja di konsultan pajak, Ditjen Pajak berencana bikin aturan baru, minimal 5 tahun setelah resign baru boleh kerja di konsultan. Ditjen pajak juga bilang "Kalau fenomena banyak anak-anak saya yang pintar diiming-imingi sama konsultan itu. Lo masuk di gua saja. Lo disana gaji lo berapa paling Rp 30-40 juta. Di gua tak terhingga. Bagi saya, oke lo boleh ke sana (konsultan), tapi lima tahun masa tunggu" Di satu sisi menghindari konflik kepentingan, tapi di sisi lain ini jalan pintas pengelola SDM DJP buat ngurangin turnover karyawan tanpa melakukan perbaikan internal, kurang fair.

INI BENERAN KAH GOSIPNYA MENKEU MAU DIGANTI? 🥶😭

JUST IN: Prabowo Akan Naikkan Gaji Panitera hingga Staf TU Pengadilan

Guys, ada cerita di balik pencopotan dua pejabat tinggi Kemenkeu yang menurut gue jauh lebih menggelikan dan lebih mengerikan dari yang diakui secara resmi. Dan kuncinya ada di satu kalimat dari Purbaya sendiri ketika ditanya pers soal kenapa Dirjen Anggaran dicopot: "Mungkin Anda tebak saja sendiri." Kronologi yang perlu dipahami dulu: BGN Badan Gizi Nasional mau beli 25.644 unit motor listrik untuk kepala SPPG dapur MBG. Harganya Rp42 juta per unit. Totalnya sekitar Rp1 triliun lebih. Purbaya sudah menolak pengadaan ini. Eksplisit. Jelas. Ditolak. Tapi anggaran itu tetap lolos. Tetap masuk. Tetap dieksekusi. Dan sampai akhirnya 21.081 unit sudah terlanjur datang sebelum semuanya terbongkar. Caranya? Ada celah di software milik Ditjen Anggaran Kemenkeu. Dan lewat celah itulah pengadaan yang sudah ditolak Menkeu bisa tetap berjalan. Dua pejabat tinggi dicopot dan ini yang paling menggelikan: 21 April 2026, dua Dirjen Kemenkeu dicopot sekaligus. Luky Alfirman sebagai Dirjen Anggaran. Febrio Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Keduanya pejabat senior. Keduanya dicopot mendadak. Dan ketika pers tanya Purbaya apakah pencopotan itu berkaitan dengan lolosnya anggaran motor listrik jawabannya bukan iya, bukan tidak. "Tebak saja sendiri." Dari seorang Menteri Keuangan. Tentang kebijakan di kementeriannya sendiri. Tentang pencopotan pejabat yang berada di bawah otoritasnya. Yang paling miris dari seluruh cerita ini: Pertama — motornya sudah datang. 21.081 unit sudah terlanjur dikirim sebelum ada yang berani bilang stop. Uang sudah keluar. Barang sudah ada. Dan baru sekarang semua orang ribut. Kedua — motornya identik dengan produksi China, dirakit di Cikarang. Di saat pemerintah gencar kampanye beli produk dalam negeri dan bangga-banggain Maung buatan Indonesia sampai dibawa pakai Hercules ke KTT ASEAN motor untuk program unggulan presiden sendiri beli dari mana? Ketiga — ini bukan program kecil. MBG adalah program prioritas utama Prabowo. Anggarannya ratusan triliun. Dan di dalam program sebesar itu pengadaan senilai lebih dari Rp1 triliun bisa lolos tanpa sepengetahuan Menkeu hanya karena ada "celah di software." Software. Celah di software. Rp1 triliun lebih lolos karena celah di software. Yang perlu dipertanyakan: Kalau Purbaya sudah menolak siapa yang tetap menjalankannya? Celah software itu ditemukan secara tidak sengaja atau memang dimanfaatkan? Dan kalau memang dimanfaatkan siapa yang tahu celah itu ada dan siapa yang menggunakannya? Karena kalau jawabannya hanya "salah software" maka dua Dirjen senior itu bisa bertindah tanpa purbaya tahu di belakang? Tapi yang dicopot adalah dua Dirjen. Dan Purbaya bilang tebak saja sendiri. Gue sudah menebak. Dan tebakannya tidak menyenangkan. Program makan gratis untuk anak-anak Indonesia yang anggarannya dipotong dari berbagai pos termasuk pendidikan di dalamnya ada pengadaan motor listrik Rp1 triliun lebih yang ditolak Menkeu tapi tetap lolos. Motornya sudah datang. Dua pejabat dicopot. Dan penjelasan resminya adalah celah software. Ini bukan soal motor listrik. Ini soal seberapa dalam lubang yang ada di dalam sistem penganggaran negara ini dan seberapa banyak yang sudah lolos lewat lubang itu yang belum pernah ketahuan.

Aku rasa sebagian karena campur aduk antara tech dan kebijakan. Dulu kami rutin riset sampai ke 3T untuk dengar suara guru2, supaya bisa kami jadikan masukan bagi pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan ini siapa? Mungkin ada yang mengira itu tim tech sendiri, apalagi ada narasi yang beredar terkait "shadow org". Aku memang sempat dengar, ada pakar2 yang bisa beri masukan terkait kebijakan di kementerian. Pakar2 itu bukan bagian dari tim tech, namun dari narasi "shadow org" sepertinya banyak yang salah mengira mereka adalah bagian dari kami. Aku rasa kesalahpahaman ini salah satu kontributor kenapa tech dan kebijakan dirasa campur aduk jadi satu. Sesungguhnya ini dua hal yang berbeda dan terpisah. Tech patuh ke arahan dari pembuat kebijakan, bukan sebaliknya. Dalam hal ini, pembuat kebijakan adalah para pejabat struktural yang ditentukan kementerian, mungkin dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pakar di atas. Sayangnya, arahan yang kami terima untuk jadi prioritas pengembangan, terkadang tidak sesuai dengan suara hati guru yang kami dengar dan coba sampaikan. Arahan ini karena pemerintah pusat maupun daerah juga punya program2 sendiri. Seperti misalnya untuk mengukur sasaran kinerja, padahal aplikasinya dirancang untuk pembelajaran guru. Sesungguhnya kami sering berada di sisi guru juga dalam berusaha mendengar dan menyuarakan apa yang mereka alami, kalau tidak kami ngga akan riset ke daerah dengan rutin seperti di bawah. Dari semua yang aku tulis di atas, aku berharap setidaknya bisa meluruskan, bahwa tech sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membela kepentingan guru sebagai pengguna. Dan komunitas tech secara umum perlu ingat juga, kalau tech yang efektif adalah yang berlandaskan empati. Inovasi ngga bisa berdiri sendiri, tapi perlu sebisa mungkin gotong royong dengan suara pengguna.