ai

@NETFLIXJEFF_ Ka masih cari? Aku ada 2 tiket regular, DM yaa

want to buy tiket dalam dinamika bandung yang bisa cod wtb perunggu

@Dodo92821792 Open dm kamu kaa, ku gabisa dm kamu

@Andari___ Hallo bisa dm ka?

WTS tiket Perunggu Pertunjukan Dalam Dinamika (PDD) Bandung, ready 2 tix. Underprice! Yang minat bisa DM :) #wts #perunggu #jual

@abdulrifkyy 250k kaaa

@Andari___ berapaa

@_hooman6 Boleh dm ga kaa?

K family lg upgrade semua dating game nya wow

Guys, ada satu nama yang menurut gue paling banyak menimbulkan pertanyaan dari semua orang yang paham sistem militer Indonesia. Bukan nama jenderal bintang empat. Bukan nama menteri senior. Bukan nama tokoh yang sudah puluhan tahun mengabdi. Namanya Teddy Indra Wijaya. Letkol. Baru 14 tahun dinas. Dan dia mungkin pejabat paling berpengaruh di sekitar Presiden Prabowo saat ini. Dan ini faktanya angka demi angka: Teddy lulus Akademi Militer 2011. Artinya pada tahun 2025 dia baru 14 tahun berdinas. Di usia dinas 14 tahun itu dia menerima Bintang Mahaputra Utama. Sebuah penghargaan negara tertinggi. Dan ini yang membuat seluruh komunitas militer tergeleng-geleng: Untuk sampai ke Bintang Mahaputra seseorang normalnya harus melewati sekitar 15 tingkatan penghargaan secara berurutan: Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun belum punya. Satya Lencana 16 tahun belum punya. Satya Lencana 24 tahun belum punya. Satya Lencana 30 tahun belum punya. Bintang Kartika Eka Paksi Nararia belum. Pratama belum. Utama belum. Bintang Yuda Dharma Nararia belum. Pratama belum. Utama belum. Bintang Dharma belum. Bintang Mahaputra Nararia belum. Pratama belum. Dan Teddy langsung dapat Bintang Mahaputra Utama. Melompati 15 tingkatan sekaligus. Dalam 14 tahun dinas. Dan bandingkan dengan yang lain: Panglima TNI bintang empat belum dapat Bintang Mahaputra. Wakil Panglima TNI bintang empat belum dapat. Tiga Kepala Staf Angkatan semuanya bintang empat belum dapat. Mereka yang sudah berdinas 33-37 tahun. Yang sudah memimpin pasukan di berbagai operasi. Yang sudah menanggung tanggung jawab strategis negara selama puluhan tahun. Belum dapat. Teddy 14 tahun dinas, pangkat Letkol sudah dapat. Dan bukan hanya dapat tapi dapat yang Utama. Dan ini karir Teddy yang perlu diketahui: Dari Akademi Militer langsung menjadi ajudan. Dari ajudan ke ajudan. Tidak pernah menjadi komandan kompi. Tidak pernah bertugas di daerah operasi. Tidak pernah ditugaskan ke Papua atau perbatasan. Kulitnya kata para senior TNI masih terlalu bersih untuk seorang perwira tempur. Di era Wismoyo Aris Munandar sebagai Kasdam Udayana ada seorang komandan batalion yang kulitnya dinilai terlalu bersih. Langsung dikirim ke Timor Timur dulu. "Tunggu kulitmu gosong baru saya berangkatkan." Teddy tidak pernah melewati proses itu. Dan jabatannya sekarang: Sekretaris Kabinet. Dan ini yang aneh secara struktural Seskab yang seharusnya minimal setingkat eselon 1 atau setingkat menteri di era Prabowo menjadi eselon 2. Dijabat oleh seorang Letkol. Artinya secara struktural Teddy berada di bawah Sekretaris Negara dan Sekretaris Militer. Tapi kenyataannya di lapangan Menko-menko yang bintang empat dan setingkat menteri senior tidak bisa bertemu presiden karena harus melalui filter yang ada di sekitar presiden. Dan nama yang paling sering disebut sebagai filter itu adalah Teddy. Dan ini yang paling mengkhawatirkan dari seluruh situasi ini: Doktor Selamat Ginting profesor ilmu politik yang karya akademisnya seluruhnya tentang hubungan sipil-militer bilang dengan sangat tegas: "Sebenarnya agak rawan kalau komunikasi presiden hanya melalui satu filter seorang Teddy Indra Wijaya. Menko-menko, pejabat setingkat menteri sudah setahun lebih ada yang belum pernah bertemu presiden. Berarti ada masalah." Dan dia menambahkan perbandingan yang paling mengerikan: "Presiden Soeharto juga merasa tidak apa-apa. Sudah diingatkan oleh akademisi, oleh orang kritis soal krisis ekonomi. Tapi Soeharto tetap berangkat ke Mesir. Begitu pulang kondisinya sudah seperti itu. Saya tidak mau Presiden Prabowo mengalami hal yang sama." Dan soal Bintang Mahaputra yang diterima Teddy bersamaan dengan Mayor Jenderal Syamsudin: Mayor Jenderal Syamsudin adalah purnawirawan yang sudah puluhan tahun mengabdi. Lulusan Akademi Militer 1959. Pensiun 1992. Pernah membebaskan sandera dari OPM hanya dengan ajudannya tanpa menembakkan satu peluru pun. Menyerahkan pistolnya sendiri sebagai gestur perdamaian. Keberanian yang seharusnya sudah mendapat Bintang Sakti dari dulu. Dan baru diakui sekarang setelah puluhan tahun. Tapi dalam upacara yang sama Teddy yang baru 14 tahun dinas dan 3 tahun saat Syamsudin pensiun menerima penghargaan yang sama. "Ini ketidakadilan yang sangat nyata." Dan soal Gibran ini yang belum banyak disorot: Seorang wakil presiden secara otomatis mendapat 17 bintang tanda jasa negara. Gibran Rakabuming usia 37 tahun, baru sebentar jadi walikota, belum ada rekam jejak pengabdian panjang secara otomatis sudah punya 17 bintang. Sementara jenderal bintang empat yang sudah 35 tahun mengabdi belum dapat satu pun. Sistemnya memang sedang diobrak-abrik. Dan ini pertanyaan yang paling fundamental: Apa yang istimewa dari Teddy? Apa prestasi luar biasa yang membuat dia layak melewati 15 tingkatan penghargaan dalam 14 tahun dinas? Negara belum pernah menjelaskan. Tidak ada buku biografi yang diverifikasi sejarawan. Tidak ada karya ilmiah tentang dirinya. Tidak ada rekam jejak operasi lapangan yang bisa diverifikasi publik. Yang ada hanya satu hal: kedekatan dengan presiden. Dan kedekatan dengan presiden bukan prestasi pengabdian seharusnya tidak pernah menjadi dasar penghargaan tertinggi negara. Bintang Mahaputra bukan sekadar lencana. Itu adalah simbol pengakuan negara atas pengabdian luar biasa yang sudah teruji oleh waktu, oleh medan, oleh tanggung jawab yang nyata. Ketika simbol itu diberikan kepada orang yang belum melewati satu pun dari 15 tahapan yang seharusnya bukan hanya Teddy yang dirugikan. Yang dirugikan adalah semua orang yang sudah melewati semua tahapan itu dengan jujur. Dan yang paling dirugikan adalah presiden itu sendiri. Karena setiap penghargaan yang kehilangan legitimasi moralnya akan menghantui pemberi penghargaan jauh lebih lama dari yang menerimanya. "Jangan karena seorang Teddy semua kepangkatan, jabatan, pemberian bintang, tanda jasa diacak-acak semua."

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili. Di tengah rupiah Rp17.700. Di tengah badai PHK yang mengintai. Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan. Di tengah anggaran pendidikan yang dipotong 44% untuk MBG. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan: Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa. Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu: Seribu Layar Bioskop Di desa. Dari APBN. Dari uang pajak rakyat. Di 2027. Dan ini yang paling menggelikan: Alasannya mulia. Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah. Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal. Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu: Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa? Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung: 88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1. IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia. Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara. 50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis. Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan. Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak. Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang. Tapi DPR punya solusi: Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak. Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada. Bukan perpustakaan desa. Bukan laboratorium sains. Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur. Tapi bioskop. Dan ini logika yang paling sederhana: Dr. Tirta sudah bilang: rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten. Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya. Ahok sudah bilang: kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas. Mahfud MD sudah bilang: demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar. Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya. Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop. Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur. Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya. Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya. Dan ini yang paling menohok: Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan Tidak butuh bioskop. Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78. Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing. Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian. Karena bioskop tidak mengubah nasib. Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah. Dan angkanya bicara sendiri: 1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN. Uang yang sama bisa dipakai untuk: menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai. Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu. Tapi yang diusulkan adalah bioskop. DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat. Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop. Rakyat yang pintar akan tanya: kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa? Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema? Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional? Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo. CPO. Batu bara. Manipulasi data ekspor. Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya. Hasilnya: pendapatan di Indonesia terlihat kecil. Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil. Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri. Dan ini berlangsung selama 34 tahun. Dari 1991 sampai 2024. Kerugian negara: Rp15.400 triliun. Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: Selama 34 tahun di mana Bea Cukai? Di mana Direktorat Jenderal Pajak? Di mana KPK? Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi? Prabowo bilang ini adalah data dari PBB. Artinya data ini bukan baru kemarin ada. Data ini sudah diketahui secara internasional. PBB sudah mencatatnya. Dunia sudah tahu. Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri. Dan ini yang paling menohok: Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing. Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden. Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya. "Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak." Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik. Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun. Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong. Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi. Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan. Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka. Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai: Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun. Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai. Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap. Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya. Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya. Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan. Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami: Rp15.400 triliun selama 34 tahun. Anggaran pendidikan Indonesia per tahun: Rp700 triliun. Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat. MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun. Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun. Rp15.400 triliun. Hilang. Selama 34 tahun. Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya. Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini: Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy. Alasannya: untuk menghentikan under invoicing. Tapi pertanyaannya sangat sederhana: kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga? Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini? Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda? Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang: "Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem. Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan. Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur. Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan. Ask the Chairman Anything. Audit menyeluruh. Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan. Danantara tidak punya satupun dari sistem itu. Belum ada audit yang transparan. Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen. Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun. Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar: Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan. Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu. Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya. Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan. Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade. Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap. Dan barulah semuanya terbuka. Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun. Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun. Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun. Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat. Tapi tidak ada yang masuk penjara. Tidak ada nama yang boleh disebutkan. Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut. Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor. Arab Saudi menyita seluruh aset. Indonesia membuat badan baru. Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

@_hooman6 Dm dong kaa

@_hooman6 Ada 2 ga kaa?

@_kattenkendi Ada 2 tiket ga kaa? Gabisa dm

@Itsmevianiaja Festival ada 2 tix kak?

WTS WANT TO SELL DIJUAL READY TIKET Laufey A Matter of Time Tour in Jakarta 23 May NICE PIK 2 Ready Cat 1 cat 2 festival cod venue!!! dm #laufey #laufeyjkt

Guys, Tom Lembong baru ngomong panjang di podcast Gita Wirjawan dan menurut gua ini adalah salah satu percakapan paling substansial yang pernah keluar dari mantan pejabat Indonesia. Bukan karena dia bekas menteri. Tapi karena dia ngomong dengan jujur tentang hal-hal yang jarang diakui secara terbuka oleh orang yang pernah berada di dalam sistem. Mulai dari yang paling mengejutkan. Tom bilang dia sempat sangat arogan. Sangat sombong. Sangat sok tahu. Dan dia mengakui itu dengan sangat jelas tanpa basa-basi. Sembilan bulan di penjara mengubah sesuatu yang fundamental dalam dirinya dari orang yang percaya bahwa otak adalah segalanya menjadi orang yang sadar bahwa hati jauh lebih besar dari otak dan jiwa jauh lebih besar dari keduanya. Kalimat yang paling membekas dari seluruh obrolan ini adalah satu ultra capitalist market makes us sell our soul. Pasar yang terlalu kapitalistis membuat kita menjual jiwa kita. Dan itu bukan hanya kritik terhadap sistem ekonomi global. Itu adalah pengakuan diri dari seseorang yang pernah hidup di jantung sistem itu. Soal pendidikan dan guru Tom dan Gita sangat sepakat dan sangat keras. Indonesia menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Angkanya sekitar 800 triliun rupiah per tahun. Tapi porsi terbesar dari anggaran itu tidak masuk ke gaji guru, tidak masuk ke sarana prasarana sekolah, tidak masuk ke peningkatan kualitas pengajaran. Banyak yang masuk ke sekolah vokasi yang sebetulnya bisa didanai dengan skema kredit pendidikan karena serapan kerjanya jelas. Sementara guru honorer di Sulawesi Tenggara masih dibayar 500 ribu rupiah per bulan. Dan guru tetap pun banyak yang hanya menerima 2,8 juta per bulan. Tom mengutip data dari Singapura negara yang merekrut guru dari 20 persen teratas lulusan universitas. Hasilnya guru berkualitas tinggi bisa mengajar setara 1,5 tahun ajaran dalam satu tahun kalender. Sementara guru dari golongan bawah hanya bisa mengajar setara 6 bulan ajaran dalam setahun yang sama. Artinya pilihan siapa yang menjadi guru adalah pilihan yang menentukan apakah generasi berikutnya akan maju atau mundur. Dan selama 88% kepala rumah tangga di Indonesia tidak punya pendidikan universitas kolam dari mana pemimpin-pemimpin berkualitas bisa muncul akan terus kecil dan dangkal. Soal birokrasi dan perizinan Tom dengan sangat jujur menggambarkan lingkaran setan yang sudah terlalu lama berlangsung. Tiongkok bisa mengeluarkan 10 izin per 1000 orang dewasa. Asia Tenggara rata-rata satu. Indonesia dan Filipina hanya 0,3. Tiga kali lebih rendah dari rata-rata kawasan. Kenapa? Karena setiap izin adalah sumber penghasilan bagi pejabat yang mengeluarkannya. Setiap rekomendasi bisa diperjualbelikan. Setiap pengecualian bisa diuangkan. Dan selama tidak ada mekanisme yang memberikan pejabat cara lain untuk membangun kesejahteraan jangka panjang yang lebih besar nilainya dari korupsi jangka pendek lingkaran setan itu tidak akan putus. Tom membuat argumen yang sangat menarik dan jarang didengar. Kalau seorang pejabat mau berpikir jangka panjang dan membangun aset yang nilainya naik beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat nilai aset itu dalam 10 sampai 15 tahun akan jauh melampaui total uang yang bisa dikumpulkan dari korupsi. Tapi mayoritas pejabat berpikir instan. Dan selama sistem tidak memberikan insentif yang benar untuk berpikir jangka panjang korupsi akan terus menjadi pilihan yang lebih rasional secara individual meskipun merusak secara kolektif. Soal desentralisasi dan Tiongkok ada paradoks besar yang Tom ungkap dengan sangat menarik. Tiongkok secara politik adalah negara sentralistis dengan satu partai. Tapi secara ekonomi mereka sangat desentralistis. Walikota Chongqing bisa pergi langsung ke Stuttgart dan deal dengan Daimler tanpa perlu konsultasi Beijing. Sementara walikota Jember yang ingin membuka pabrik harus minta izin menteri A, menteri B, menteri C. Dan siapa yang bisa menjadi pemimpin daerah di Tiongkok bukan orang sembarangan. Mereka sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat berbasis merit, sudah dilatih secara formal tentang bagaimana mengelola anggaran daerah, sudah punya track record yang bisa diverifikasi. Sebelum jadi presiden pun Xi Jinping sudah keliling menjadi pejabat daerah di berbagai provinsi. Di Indonesia pertanggungjawaban antara pusat dan daerah masih sangat lemah. Tidak ada KPI yang jelas dari pusat ke daerah. Tidak ada standar yang ditetapkan. Tidak ada akademi yang mendidik calon gubernur dan bupati tentang cara menyusun APBD yang optimal. Mereka belajar sambil jalan atau lebih tepatnya trial and error dengan uang rakyat. Soal abolisi yang diterima Tom setelah 9 bulan di penjara dia menyebutnya dengan sangat sederhana dan sangat dalam. Dia sudah menguras otak selama 9 bulan untuk membangun argumen paling cemerlang. Hakim tetap menjatuhkan vonis 4,5 tahun. Lalu seminggu kemudian abolisi datang dari presiden dan pimpinan DPR. Sesuatu yang hanya terjadi tujuh atau delapan kali dalam 80 tahun sejarah republik. Tom bilang itu tangan Tuhan. Dan dia menyimpulkan sesuatu yang menurut gua sangat penting 100% manusia itu hoki. Tapi 80% tidak terbuka saat hoki itu datang karena terlalu ngotot dengan rencana dan paradigma sendiri. Kerendahan hati dan keterbukaan adalah cara kita memaksimalkan faktor yang tidak bisa kita kendalikan itu. Intinya guys obrolan ini bukan sekadar tentang ekonomi atau politik. Ini tentang bagaimana sebuah bangsa membangun dirinya dari fondasi yang paling dalam kualitas guru yang membentuk generasi, pejabat yang punya insentif untuk jujur, pemimpin daerah yang punya kompetensi dan akuntabilitas, dan masyarakat sipil yang cukup cerdas untuk membedakan mana konten yang membangun dan mana yang hanya membuang waktu. Dan dari semua itu satu hal yang paling sederhana tapi paling berat untuk dilakukan berani ngomong apa yang harus didengar atasan, bukan apa yang ingin mereka dengar.

Selama kurang lebih 1,6 tahun masa pemerintahan, berbagai indikator penting menjadi sorotan publik. Mulai dari nilai tukar rupiah yang melemah hingga menyentuh angka sekitar 17.300 per dolar, hingga pergerakan IHSG yang dinilai tidak menunjukkan performa terbaiknya. Di sisi lain, isu kesejahteraan masyarakat juga ikut menjadi perhatian, dengan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi. Kualitas pendidikan pun kembali dipertanyakan, seiring dengan berbagai penilaian global yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tak hanya itu, angka utang negara yang mencapai ribuan triliun rupiah serta defisit anggaran yang besar turut memicu diskusi di berbagai kalangan. Semua data ini menjadi bahan evaluasi yang terus diperbincangkan oleh masyarakat. Pada akhirnya, publiklah yang menilai apakah capaian ini merupakan keberhasilan, atau justru menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. cc: musrhid

presiden aware gak si

So devastating

Guys menurut Jusuf Kalla, kebijakan WFH/WFA yang katanya buat hemat BBM yang bakal dilakuin pemerintah prabowo itu sebenarnya nggak tepat sasaran. Kenapa? Karena energi yang dipakai di kantor itu mayoritas listrik, AC, lampu dan listrik di Indonesia, khususnya Jakarta & Jawa Barat, masih didominasi PLTU berbahan batu bara, bukan BBM. Jadi mau kerja di rumah atau di kantor, konsumsi BBM secara nasional nggak banyak berubah. Yang lebih aneh lagi, masalahnya BBM, tapi solusinya malah WFH. Padahal kalau mau serius hemat BBM, harusnya fokus ke transportasi: paksa penggunaan angkutan umum batasi kendaraan pribadi atau dorong sepeda di daerah. Lah ini? Orang tetap pakai listrik di rumah, bahkan bisa jadi lebih boros karena AC dan alat elektronik nyala seharian. Jadi bukannya hemat, bisa aja cuma mindahin beban energi dari kantor ke rumah. Jadi pertanyaannya sekarang ini beneran solusi hemat energi… atau cuma kebijakan biar keliatan doang?

tahukah kamu MRT fase 2A dari Bundaran HI ke Jakarta Kota, biayanya kira2 25 T atau setara 25 hari MBG.

🥹🥹