anne serlo

@IDNPict Mukanya jelas bang. Polisi dengan sangat gampang menciduk orang ini.

Ini bukan persekusi. Tapi begal, garong, rampok.

Rakyat Indonesia mudah lupa, mudah kena amnesia, sangat pemaaf. Aktor utamanya sudah dipecat dari kesatuannya, kabur, eh sekarang rakyat Indonesia menjadikannya penguasa.

youtu.be/2wNNhKyaZDQ?si… Lelucon.

@IDNPict Video ini kayaknya akan hilang sebentar lagi.

SERANGAN AIR KERAS TERHADAP ANDRIE YUNUS: KETIKA KRITIK DIBALAS LUKA PERMANEN Yang membuat kasus ini semakin serius adalah konteks politik dan hak asasi manusianya. Andrie bukan korban acak, melainkan pembela HAM yang sebelumnya mengkritik perluasan peran militer. Reuters melaporkan serangan itu memicu kecaman luas, termasuk dari pejabat HAM PBB, sementara kelompok masyarakat sipil mendesak penyelidikan independen dan penanganan di peradilan sipil, bukan semata melalui mekanisme militer. Di titik ini, pertanyaan publik bukan hanya siapa pelaku lapangan, tetapi apakah negara berani membongkar rantai tanggung jawab, motif, dan kultur impunitas yang memungkinkan kekerasan terhadap warga sipil terjadi. Bila kritik terhadap institusi dibalas dengan cairan kimia yang merusak tubuh korban seumur hidup, maka yang sedang diuji bukan hanya hukum pidana, melainkan komitmen demokrasi Indonesia terhadap kebebasan sipil, perlindungan aktivis, dan akuntabilitas aparat. #AndrieYunus #KontraS #KeadilanUntukAndrie #HAM #TolakKekerasanAparat #ReformasiTNI #PeradilanMiliter #KebebasanSipil #IndonesiaDaruratHAM

Saya harus adil di masalah ini. Ada salah kaprah dengan penjelasannya. Substansinya sebagian benar, tetapi framing-nya menyederhanakan masalah. Benar bahwa struktur pendapatan negara Indonesia sangat bergantung pada pajak. Dalam APBN, pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan, sedangkan hasil dari sumber daya alam masuk ke PNBP, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemenkeu juga menjelaskan bahwa PNBP dapat berasal dari sumber daya alam, layanan, pengelolaan kekayaan negara, dan sumber lain. Namun pertanyaan “ke mana hasil jualan tambang, sawit, minyak bumi?” perlu diluruskan. Negara tidak selalu menjadi penjual langsung komoditas tersebut. Banyak tambang, sawit, dan migas dikelola oleh perusahaan swasta, BUMN, atau kontraktor. Negara menerima bagian melalui pajak, royalti, iuran, dividen BUMN, bea keluar, dan PNBP SDA, bukan seluruh nilai jual komoditas. Jadi kritik yang lebih tepat adalah: mengapa kontribusi sektor sumber daya alam terhadap penerimaan negara belum sebanding dengan besarnya eksploitasi sumber daya, dan apakah tata kelola royalti, pajak, hilirisasi, ekspor, transfer pricing, serta kebocoran penerimaan sudah diawasi dengan benar? Itu pertanyaan yang valid dan jauh lebih kuat daripada sekadar menyimpulkan “hasilnya hilang.” #PajakRakyatUntukSiapa #APBN2026 #UangRakyat #PNBP #SumberDayaAlam #TambangUntukSiapa #SawitUntukSiapa #MigasUntukSiapa #ReformasiPajak #KeadilanFiskal #TransparansiAPBN #RakyatBayarPajak #IndonesiaGelap #KaburAjaDulu #KawalAPBN.

Pendapatan negara kita 80% nya dari pajak, lantas kemana hasil jualan tambang, minyak sawit, minyak bumi dll ?! Udah ngga waras..!!

Jika hal ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum, keterlaluan. Penganiaya harus dihukum berat.

Impot mobil KDMP dari India dan motor listrik MBG dari Cina. Saya yakin 1000% bahwa ada korupsi dalam skala jumbo di sana. Jadi aneh sekali jika KPK dan Kejagung tidak bertindak mengamankan uang rakyat.

Percuma kamu bangga dengan QRIS, tapi sekarang kamu justru borong dollar.

Ayo!

@Mundiwangi4 !Untung!

Bejat ga punya adab. Untuk saya bukan muslim

nasional.kompas.com/read/2026/05/2… KETIKA NEGARA LEBIH MEMIHAK INDUSTRI SUSU DARIPADA BAYI BANGSA Kebijakan distribusi susu formula dalam program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah kegagalan sistemik yang mencerminkan betapa dangkalnya pemahaman pengambil kebijakan terhadap ilmu gizi dasar. IDAI tidak sedang berspekulasi; mereka berbicara atas dasar bukti ilmiah yang sudah mapan selama puluhan tahun. ASI bukan sekadar makanan, melainkan sistem perlindungan biologis yang tak tertandingi oleh produk industri mana pun. Ketika BGN tetap mendistribusikan susu formula secara massal tanpa pengawasan medis yang ketat, mereka tidak hanya melanggar regulasi yang berlaku, tetapi secara aktif merusak fondasi kesehatan generasi berikutnya. Yang paling memalukan, Kemenkes sudah dua kali melayangkan surat peringatan resmi dan BGN tetap bergeming. Ini bukan lagi soal koordinasi yang buruk. Ini adalah arogansi kelembagaan yang nyata dan tidak bisa ditoleransi. Respons Kepala BGN yang menyatakan IDAI "belum cermat membaca petunjuk teknis" adalah puncak dari sikap defensif yang tidak pantas diperlihatkan seorang pejabat publik kepada komunitas medis profesional. Bersembunyi di balik dalih perbedaan antara "formula bayi" dan "formula lanjutan" adalah permainan semantik yang tidak akan dipahami oleh ibu-ibu di pedesaan yang menjadi sasaran program ini. Ketika negara hadir bukan sebagai pelindung rakyat melainkan sebagai fasilitator kepentingan industri susu, yang dikorbankan adalah jutaan bayi yang bahkan belum bisa berbicara untuk diri mereka sendiri. BGN harus berhenti bertahan dan mulai mendengar. #MakanBergizGratis #ASIvsSusuFormula #IDAI #SelamatkanASI #GiziAnak #MBG2026 #BayiIndonesia #KebijakanGizi

@IDNPict Prabowo benci dikritik.

Jika takut dikritik, jangan jadi Presiden.

regional.kompas.com/read/2026/05/2… LOMBOK TENGAH MENUTUP MINIMARKET, MEMBUKA PENGANGGURAN BARU Kebijakan Pemkab Lombok Tengah menutup 25 gerai ritel modern, terdiri dari 18 Alfamart dan 7 Indomaret, memang bisa dibaca sebagai penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang penataan pasar rakyat dan toko swalayan. Masalahnya, penegakan aturan yang hanya berhenti pada penutupan justru terlihat lebih sebagai kebijakan administratif yang miskin mitigasi sosial. Pemda beralasan gerai-gerai itu melanggar ketentuan jarak 1 kilometer dari pasar tradisional, tetapi tidak cukup menjawab nasib pekerja yang langsung terdampak. Sejumlah laporan menyebut lebih dari 150 karyawan terancam dirumahkan atau kehilangan mata pencaharian setelah gerai ditutup, bahkan para pekerja sampai mendatangi Kantor Bupati Lombok Tengah untuk meminta solusi konkret. Dalam situasi lapangan kerja yang tidak mudah, kebijakan seperti ini berisiko mengubah niat melindungi UMKM menjadi produksi pengangguran baru. Perlindungan terhadap pasar tradisional tentu penting, tetapi melindungi satu kelompok ekonomi tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan kelompok pekerja lain tanpa rencana transisi yang sepadan. Minimarket modern bukan hanya pesaing pasar rakyat, melainkan juga ruang kerja, simpul distribusi, tempat belanja cepat, dan layanan yang membantu sebagian warga, terutama mereka yang membutuhkan kepastian harga, jam operasional panjang, pembayaran digital, serta akses kebutuhan harian yang praktis. Pemda seharusnya menempuh jalan lebih cerdas: audit izin secara transparan, mendorong relokasi bertahap, mewajibkan kemitraan dengan UMKM lokal, menyerap produk pasar rakyat ke jaringan ritel, serta memastikan tidak ada pekerja yang kehilangan penghasilan sebelum skema pengganti tersedia. Apalagi data BPS NTB mencatat TPT Lombok Tengah pada 2025 sebesar 3,36 persen, sehingga setiap kebijakan yang berpotensi menambah pengangguran perlu dihitung dampaknya secara serius. Menegakkan perda boleh, tetapi negara daerah tidak boleh tampak gagah di hadapan bangunan minimarket, lalu gagap di hadapan nasib buruhnya. #LombokTengah #Alfamart #Indomaret #MinimarketDitutup #LapanganKerja #UMKM #PasarTradisional #Pengangguran #KebijakanPublik #NTB

@NusBhisma Terima kasih Tuhan, anak-anak saya tidak akan pernah mendengar ceramah macam begini seumur hidupnya.

Proses pencucian otak tengah berlangsung.

Pemerintah Daerah Kalimantan Timur di bawah Gubernur Rudy Mas'ud benar-benar memperlakukan warganya seperti budak yang harus tunduk dan bertepuk tangan paksa saat pemimpin memasuki ruangan, bahkan di tengah ketegangan aspirasi masyarakat. Alih-alih mendengar keluhan rakyat soal pembangunan IKN yang mengabaikan kepentingan lokal, malah memerintahkan kelompok pendukung untuk cipta suasana intimidasi dan pengkultusan diri yang memuakkan, sementara korupsi mewah keluarga pejabat semakin merajalela di atas penderitaan warga biasa. Ini bukan lagi kepemimpinan, tapi penindasan terbuka yang memperlihatkan betapa jauhnya pemerintah daerah dari rakyat yang seharusnya dilayani. #RudyMasud #PemprovKaltim #IKN #KorupsiElite #SuaraRakyatKaltim #PenindasanWarga #KaltimRusak #AspirasiDihina