An_Ars🇲🇨

@coffebit Langsung mbengok....kiri kiri kiri....mudun

Nek numpak pesawat terus rak sengojo seblahmu mas gibran, meh mbok jak omong opo ik?

@LambeSahamjja Buat gaya gaya an biar disebut negara eksportir....jan asu tenan

Presiden terkeren abad ini Jual ke negara tetangga 10.000, harga di pasaran ke 15.000, berarti ada selisih harga 5000. lebih mikirin negara lain daripada rakyat wkwkwk dan yang mau di jual ada 200rb ton berarti bakal dapat 2 T apakah ada yang dapat komisi?? secara nilainya lebih kecil dari pasar

Guys, ada foto yang menurut gue bicara lebih keras dari seribu pidato kenegaraan. Di foto itu ada Lawrence Wong Perdana Menteri Singapura. Dia tiba di Cebu untuk KTT ASEAN. Naik Singapore Airlines. Penerbangan komersial biasa. Turun dari garbarata seperti penumpang biasa. Tidak ada foto dramatis keluar dari pesawat karena memang tidak ada yang spesial untuk difoto dia cuma turun dari pesawat komersial layaknya orang normal. Di hari yang sama Prabowo tiba di Cebu dengan pesawat kenegaraan. Diiringi Hercules yang khusus membawa Maung dan segala kebutuhan rombongan. Konteksnya yang membuat ini makin menohok: Singapura adalah salah satu kreditor terbesar Indonesia. Utang Indonesia ke Singapura gabungan swasta, BUMN, dan berbagai instrumen lainnya mendekati Rp1.000 triliun. Jadi analoginya begini: ada orang yang punya utang ratusan miliar ke tetangganya. Terus ada acara arisan di kompleks. Si tetangga yang punya piutang ratusan miliar itu datang naik ojek santai, tidak perlu pamer. Sementara si yang punya utang ratusan miliar datang naik Lexus dikawal Alphard dan Innova berjejer. Itu bukan gaya hidup orang kaya. Itu gaya hidup orang yang ingin terlihat kaya. Dan bedanya sangat jauh. Yang paling ironis: Maung kendaraan yang dibawa dengan Hercules untuk dipamerkan di KTT ASEAN adalah mobil yang komponen lokalnya masih diperdebatkan. Masih banyak bagian yang diimpor. Masih jauh dari bisa disebut produk murni Indonesia. Jadi kita membawa Hercules khusus untuk memamerkan mobil yang belum sepenuhnya Indonesia ke forum internasional sementara PM negara yang kita utangi hampir Rp1.000 triliun datang naik penerbangan komersial tanpa drama apapun. Dan yang paling menyakitkan: Prabowo dan Gerindra dulu adalah yang paling keras menyindir gaya pamer pemerintah sebelumnya. Mereka yang paling lantang bicara soal efisiensi, kesederhanaan, dan tidak menghamburkan uang negara untuk gengsi. Hari ini tidak ada yang bisa menjelaskan dengan muka lurus kenapa PM negara sekaya Singapura cukup naik SQ komersial, sementara Indonesia yang defisit anggarannya Rp240 triliun di Q1 2026 saja merasa perlu membawa Hercules untuk urusan protokoler kenegaraan. Kesederhanaan bukan tanda kelemahan. Lawrence Wong tidak terlihat lemah dengan naik penerbangan komersial. Justru sebaliknya dia terlihat seperti pemimpin yang tahu bahwa uang negara bukan untuk membiayai penampilan. Sementara kita dengan segala tekanan fiskal, rupiah yang tertekan, dan defisit yang melebar masih merasa perlu membuktikan sesuatu dengan cara yang justru memperlihatkan ketidakamanan kita sendiri. Bangsa yang benar-benar besar tidak perlu selalu terlihat besar. Bangsa yang benar-benar percaya diri tidak perlu membawa Hercules untuk membuktikannya.

Jd guru aja minimal S1, pdhl gaji guru you know lah…cmentara jd caleg DPR min SMA, jd capres jg min SMA. Idealnya caleg DPR itu min S2, agar parlemen itu berkualitas, apalg gaji DPR n fasilitasnya serba wah. Gmn menuju Indonesia emas 2045, lah syarat jd caleg aja min SMA. Dibilang Indonesia gelap ga terima, pake ngusir ke Yaman segala, knp ga ke Jordania. Taik kucinglah sama klen! 🤣🤣🤣

Kenapa ngotot banget MBG DAN KOPDES? Karena itu lumbung suara mereka 2029, tiap2 pemilik SPPG dan kepala KOPDES akan diberikan tugas memenangkan calon mereka di 2029 nanti, kalau sampai mereka tidak menang di daerah itu, siap2 pemilik SPPG dan kepala KOPDES nya diburu KPK 2029 , bahasa pendeknya adalah SANDERA POLITIK MBG kan ada SPPG sppg yang akan di bangun tuh 30.000 sementara kopdes akan ada 80.000 unit kita anggap aja tiap sppg dan kopdes yang kerja 10 orang SPPG: 35.000 unit × 10 orang = 350.000 orang KOPDES: 80.000 unit × 10 orang = 800.000 orang Total keseluruhan: 350.000 + 800.000 = 1.150.000 orang Jadi kalau asumsi tiap unit diisi 10 orang, totalnya sekitar 1,15 juta orang. 1.15 juta suara terkumpul tanpa perlu sogokan dll Kalau tiap unit 20 orang 115.000 × 20 = 2.300.000 orang Kalau tiap unit 30 orang 115.000 × 30 = 3.450.000 orang Kalau tiap unit 40 orang 115.000 × 40 = 4.600.000 orang Kalau tiap unit 50 orang 115.000 × 50 = 5.750.000 orang

Setelah Ramai Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar, (700rb per pasang) Mensos Saiful Sebut Harga Masih Bisa Turun 😁 Viralkan jangan sampe program bagus Presiden ini dipake bancak'an pembantu2nya!

Ada anggota @DPR_RI yang mendadak jadi si paling vokal minta Dirut KAI mundur. Tapi entah kenapa, suaranya hilang total kalau urusannya: • Kepala BGN, padahal ribuan kasus keracunan MBG + insentif tetap cair meski SPPG tutup • Dirut BNI, soal pengawasan KCP Aek Nabara yang amburadul • Dirut Agrinas, urusan impor CBU pikap India • Menteri PPPA, dengan ide absurd soal gerbong wanita • Menteri Pariwisata, yang bingung sendiri ngurus sektornya Standarnya ternyata fleksibel. Keras ke satu pihak, sunyi ke yang lain.

Guys, hari ini Prabowo bicara keras di acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap. Kalimatnya tegas. Dramatis. Dan kalau lo dengar sekilas terdengar sangat patriotik. Pilih, bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Sepintar apapun kau, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Ada yang mau kabur? Kabur aja. Mau kabur ke Yaman, silahkan. Jangan kepandaian itu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Pidato yang membakar. Penuh semangat. Dan gue yakin banyak yang tepuk tangan. Tapi gue mau ajak lo berpikir sebentar. Karena ada satu pertanyaan yang menurut gue harus diajukan dengan keras: Pak Prabowo, kalau standar patriotisme itu adalah bela rakyat dan tidak merugikan bangsa apakah pemerintahan yang Bapak pimpin sekarang sudah memenuhi standar itu sendiri? Mari kita cocokkan pidato dengan fakta yang ada di lapangan: Prabowo bilang: Jangan kepandaian itu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan uang negara. Fakta: BGN menganggarkan Rp1,2 miliar untuk Jasa Pengelolaan Opini Publik uang pajak rakyat untuk mengontrol narasi publik tentang program yang harusnya untuk anak-anak. Kalau itu bukan menggunakan kepandaian untuk menutupi masalah gue tidak tahu apa namanya. Prabowo bilang: Kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri. Fakta: Dari total anggaran MBG yang triliunan menurut Mahfud MD hanya sekitar Rp340 miliar yang benar-benar sampai ke makanan anak-anak. Sisanya ke mana? ermasuk pengadaan ribuan kendaraan dari India. Uang rakyat. Tapi tidak sampai ke rakyat. Prabowo bilang: Sepintar apapun kau, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Fakta: Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru dilantik Februari 2026 adalah keponakan Prabowo sendiri Thomas Djiwandono yang mengakui tidak punya pengalaman di kebijakan moneter. Kalau patriotisme adalah menempatkan orang terbaik di posisi terpenting untuk kepentingan rakyat menempatkan keponakan di Bank Indonesia bukan karena kompetensinya adalah apa? Prabowo bilang: Saya tidak akan toleransi mereka yang tidak patriotik. Fakta: 52% dari 1.046 entitas BUMN merugi dengan total kerugian Rp50 triliun per tahun. Direksi dan komisarisnya tetap bergaji ratusan juta per bulan dari uang pajak rakyat. Sudah berapa tahun ini dibiarkan? Dan siapa yang mengisi posisi-posisi itu kalau bukan orang-orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan politik dan kedekatan bukan kompetensi? Soal "kabur ke Yaman" dan ini yang paling perlu dikritisi: Prabowo menertawakan mereka yang ingin meninggalkan Indonesia. Bilang Indonesia sekarang adalah salah satu negara paling aman di dunia. Tapi orang-orang yang frustrated dan ingin pergi itu bukan karena tidak cinta Indonesia. Mereka frustrated karena melihat sistem yang tidak adil. Melihat orang pintar yang bekerja keras tapi tetap susah maju karena koneksi lebih penting dari kompetensi. Melihat uang pajak mereka habis untuk menutup kerugian BUMN yang tidak efisien dan program yang bocor. Melihat jabatan strategis diisi berdasarkan kedekatan keluarga dan loyalitas politik. Menertawakan mereka yang ingin pergi bukan patriotisme. Itu pengalihan. Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan "kenapa mau kabur" tapi "kenapa sistem ini membuat orang mau kabur?" Soal "Profesor Merah Putih" dan ini yang paling ironis: Prabowo meminta intelektual menjadi "Profesor Merah Putih" yang membela rakyat dan tidak menutupi korupsi. Tapi di hari yang sama BGN mendorong kampus-kampus terbaik Indonesia untuk masuk ke ekosistem MBG sebagai pengelola SPPG. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi watchdog independen diundang masuk ke ekosistem yang transparansi anggarannya masih sangat dipertanyakan. Kalau kampus-kampus itu menerima insentif dari BGN seberapa bebas mereka untuk menjadi "Profesor Merah Putih" yang berani mengkritisi program pemerintah? Atau justru ini cara yang sangat cerdik untuk memastikan suara kritis dari dunia akademik teredam sebelum sempat bersuara? Yang perlu dipahami dari pidato seperti ini: Pidato patriotisme yang berapi-api sangat efektif untuk dua hal. Pertama membakar semangat dan mendapat tepuk tangan. Kedua mengalihkan perhatian dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting. Ketika seorang pemimpin bicara keras soal patriotisme orang lain pertanyaan yang harus selalu diajukan adalah: seberapa patriotik sistem yang dia pimpin sendiri? Patriotisme bukan hanya soal pidato yang menggelegar. Patriotisme adalah memastikan uang pajak rakyat benar-benar sampai ke rakyat. Memastikan jabatan diisi oleh yang paling kompeten bukan yang paling dekat. Memastikan program yang diklaim untuk rakyat benar-benar bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Memastikan 14 orang yang mati di Bekasi karena perlintasan kereta yang tidak dijaga sejak puluhan tahun tidak mati sia-sia. Gue tidak meragukan bahwa Prabowo genuine dalam semangatnya. Tapi semangat tanpa akuntabilitas adalah retorika. Dan retorika yang paling berbahaya adalah retorika yang terdengar sangat benar tapi digunakan untuk menutup ruang bagi pertanyaan yang lebih penting. Pak Prabowo minta pejabat dan ilmuwan yang tidak patriotik untuk mundur. Gue balik bertanya: kalau standar patriotisme itu adalah bela rakyat, tidak menutupi korupsi, dan tidak membiarkan uang negara bocor ke tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang seharusnya mundur duluan? Bukan pertanyaan yang gue lempar untuk menjatuhkan. Tapi pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap pemimpin yang mau mengklaim gelar patriot. Karena patriotisme yang sesungguhnya bukan dibuktikan dengan pidato di atas panggung. Tapi dengan keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari yang tidak ada kameranya, yang tidak ada tepuk tangannya, tapi dampaknya dirasakan oleh rakyat yang paling bawah.

Guys, Mahfud MD baru bicara soal MBG dan yang dia katakan jauh lebih keras dari kritik-kritik yang sudah beredar sebelumnya. Ini bukan sekadar "program kurang optimal." Ini adalah tuduhan sistemik tentang tata kelola yang bermasalah dari fondasinya. Poin pertama yang paling mengejutkan: dari triliunan yang dianggarkan hanya Rp340 miliar yang benar-benar sampai ke makanan rakyat. Mahfud mengungkap ketidakseimbangan yang sangat mencolok dalam struktur anggaran MBG. Dari total dana program yang bernilai triliunan rupiah diduga hanya sekitar Rp340 miliar yang benar-benar terserap untuk belanja makanan yang dimakan oleh penerima program. Selebihnya? Mengalir ke pos-pos yang tidak punya korelasi langsung dengan perbaikan gizi nasional. Salah satu yang disebut secara spesifik: pengadaan ribuan unit kendaraan operasional dari India. Pikir ini baik-baik. Program namanya Makan Bergizi Gratis. Tapi sebagian besar anggarannya tidak untuk makanan. Untuk kendaraan. Dari India. Yang hubungannya dengan gizi anak Indonesia tidak jelas. Kalau ini benar maka MBG bukan program gizi. MBG adalah program pengadaan yang dikemas dengan narasi gizi. Poin kedua: misteri 82 juta penerima dan 19.000 ekor sapi yang tidak masuk akal: Sasaran program ditetapkan 82 juta orang. Angka ini tidak sinkron dengan data kemiskinan versi BPS maupun Bank Dunia. Dari mana angka 82 juta itu berasal dan dengan metodologi apa tidak pernah dijelaskan secara transparan kepada publik. Tapi yang lebih mengerikan adalah soal 19.000 ekor sapi. Ada laporan resmi yang mengklaim bahwa dalam waktu singkat sudah dilakukan penyembelihan 19.000 ekor sapi untuk program ini. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak menu yang didistribusikan tidak mengandung daging sama sekali. Kalau 19.000 sapi benar-benar disembelih dagingnya ke mana? Kalau tidak disembelih laporannya bohong. Salah satu dari dua kemungkinan itu pasti benar. Dan keduanya bermasalah. Poin ketiga: 33.000 anak keracunan dan respons yang meremehkan: Rentetan insiden keracunan yang menimpa puluhan hingga ribuan siswa di berbagai daerah termasuk di sekolah-sekolah unggulan yang seharusnya punya standar lebih ketat adalah bukti nyata bahwa sistem pengawasan kualitas gizi tidak berfungsi. Yang Mahfud kritisi bukan hanya keracunannya. Tapi respons otoritas yang cenderung meremehkan insiden itu dengan narasi yang tidak masuk akal secara medis maupun kebijakan publik. Ada yang bilang keracunan karena "faktor psikologis." Ada yang bilang makanannya sudah sesuai standar. Ada yang mengalihkan perhatian ke data positif lainnya. 33.000 anak keracunan bukan angka yang bisa diremehkan dengan narasi apapun. Itu adalah kegagalan pengawasan yang serius dan seharusnya memicu audit menyeluruh secara langsung. Bukan klarifikasi humas. Poin keempat: pelanggaran hukum yang sering diabaikan Pasal 11 Ayat 2: Mahfud bicara dari sudut hukum yang sangat spesifik. Setiap program nasional yang menggunakan anggaran negara apalagi yang nilainya triliunan wajib melaporkan perkembangannya secara berkala kepada DPR RI sesuai mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Pasal 11 Ayat 2 mengatur pertanggungjawaban yuridis ini. Dan Mahfud mempertanyakan: apakah BGN dan lembaga-lembaga terkait sudah menjalankan kewajiban pelaporan ini dengan benar? Atau anggaran triliunan itu mengalir tanpa mekanisme akuntabilitas yang semestinya? Ini bukan pertanyaan retoris. Ini adalah pertanyaan hukum yang kalau jawabannya "tidak"maka ada pelanggaran konstitusional yang sedang terjadi di depan mata kita semua. Poin kelima dan ini yang paling politis: MBG sebagai mesin pemilu 2029: Mahfud secara eksplisit menyebut bahwa program ini berpotensi digunakan sebagai alat untuk membangun basis massa menuju Pemilu 2029. Dan dia tidak melarang itu secara prinsipil karena setiap kebijakan pemerintah pasti punya dimensi politik. Tapi yang dia peringatkan adalah ini: ketika program dijalankan dengan kesalahan prosedur yang serius dengan anggaran yang tidak transparan, data yang tidak sinkron, kualitas yang mengakibatkan keracunan massal lalu semua itu dibiarkan karena ada pertimbangan untuk mempertahankan program demi kepentingan pemilu maka sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kita sedang menyaksikan penggunaan uang rakyat untuk membangun pagar politik bukan untuk membangun gizi anak-anak Indonesia. Dan akumulasi masalah hukum dan moral dari praktek seperti ini tidak akan hilang begitu saja setelah pemilu selesai. Suatu saat harus dibayar. Dan yang membayarnya seperti biasa adalah rakyat. Konteks yang lebih besar dan ini yang perlu disatukan: Gue sudah beberapa kali bahas MBG di sesi sebelumnya. Dan sekarang dengan catatan Mahfud ini gambarannya semakin lengkap dan semakin mengkhawatirkan. 1.720 SPPG tutup sementara tapi tetap dapat insentif Rp6 juta per hari Rp10,32 miliar per hari untuk dapur yang tidak beroperasi. BGN anggarkan Rp1,2 miliar untuk "Jasa Pengelolaan Opini Publik" sementara BPOM tidak punya anggaran cukup untuk sampling kualitas makanan. Program dipangkas jadi 4 hari seminggu untuk hemat Rp50 triliun tapi kebocoran dari pintu-pintu lain tetap berjalan. Dan sekarang Mahfud mengkonfirmasi: dari triliunan yang dianggarkan hanya Rp340 miliar yang benar-benar sampai ke makanan. Kalau semua data ini disatukan ini bukan lagi soal program yang kurang efisien. Ini adalah program yang dari desainnya mungkin memang tidak dirancang untuk efisiensi gizi. Tapi dirancang untuk sesuatu yang lain. MBG adalah salah satu program paling ambisius yang pernah diluncurkan pemerintah Indonesia. Dan niatnya memberi makan anak-anak yang kekurangan gizi tidak ada yang bisa mempersoalkan niat itu. Tapi antara niat dan eksekusi ada jurang yang sangat lebar. Dan di dalam jurang itu ada triliunan rupiah uang rakyat yang perjalanannya tidak bisa dijelaskan dengan transparan. Ada 33.000 anak yang keracunan. Ada 19.000 sapi yang laporan penyembelihannya tidak cocok dengan menu yang diterima. Ada kendaraan dari India yang entah apa hubungannya dengan gizi. Mahfud MD adalah mantan Menko Polhukam yang tahu persis bagaimana sistem hukum dan tata kelola negara seharusnya bekerja. Kalau dia bicara sekeras ini itu bukan komentar oposisi biasa. Itu adalah alarm dari seseorang yang tahu persis standar yang seharusnya dipenuhi dan melihat standar itu tidak dipenuhi. Dan pertanyaan yang paling penting sekarang: siapa yang akan melakukan audit independen terhadap seluruh rantai anggaran MBG dari sumber hingga sendok yang masuk ke mulut anak-anak itu? Karena tanpa audit yang benar-benar independen dan transparan kita tidak akan pernah tahu berapa yang benar-benar sampai ke tujuan. Dan anak-anak yang seharusnya dibantu gizinya akan terus menjadi alasan yang dicantumkan dalam laporan sementara uangnya pergi ke tempat yang tidak bisa dijelaskan.

Guys, gue mau rangkum semua informasi MBG yang beredar hari ini dan ini yang paling di luar nalar jadi begini.................... Kepala BGN Dadan Hindayana baru saja mengkonfirmasi: 1.720 SPPG yang ditutup sementara tetap menerima insentif Rp6 juta per hari. Bukan Rp6 juta per bulan. Per hari. Alasannya: mereka masih harus mengurus pelatihan karyawan dan pemenuhan standar operasional seperti IPAL dan sertifikat laik higenis. Mari kita hitung matematikanya: 1.720 SPPG × Rp6 juta per hari = Rp10,32 miliar per hari. Ini adalah uang yang keluar setiap hari untuk SPPG yang tidak beroperasi. Yang tidak memproduksi makanan. Yang tidak melayani satu anak pun. Dalam satu bulan: Rp309,6 miliar. Dalam satu tahun kalau kondisi ini berlanjut: Rp3,7 triliun. Untuk SPPG yang tutup. Yang tidak menghasilkan satu porsi makanan pun. Apakah masuk logika setiap hari bakal ada pelatihan? atau memang permainan semata? Dan ini yang membuat situasinya semakin tidak masuk akal: Dadan bilang alasan SPPG ditutup sementara adalah karena belum punya IPAL dan belum punya Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi. Pertanyaan yang sangat mendasar: kenapa SPPG yang belum punya IPAL dan belum punya sertifikat higenis bisa beroperasi sejak awal? Ini bukan persyaratan yang aneh atau baru. IPAL dan sertifikat laik higenis adalah persyaratan DASAR untuk semua tempat pengolahan pangan yang melayani makanan ke orang banyak apalagi ke anak-anak. Kalau 1.720 SPPG beroperasi tanpa memenuhi persyaratan dasar itu maka ada kegagalan verifikasi yang sangat serius di awal program. Dan 33.000 anak yang keracunan itu mungkin sebagian adalah akibat langsung dari kegagalan verifikasi tersebut. Sekarang tambahkan informasi dari Wamenkeu kemarin: MBG dipangkas dari 5 hari menjadi 4 hari seminggu. Sabtu dihapus. Hemat Rp50 triliun per tahun. Kedengarannya bagus. Langkah ke arah yang benar. Tapi sekarang muncul pertanyaan baru: apakah Rp6 juta per hari untuk SPPG yang tutup sementara itu ikut dipangkas? Atau tetap berjalan seperti biasa? Kalau penghematan Rp50 triliun dari pengurangan hari distribusi tapi Rp3,7 triliun per tahun tetap mengalir ke SPPG yang tidak beroperasi maka penghematan itu sebagian sudah tergerus sebelum benar-benar terasa. Dan ini yang paling tumpang tindih antara pernyataan yang satu dengan yang lain: Di satu sisi: Wamenkeu bilang MBG dipangkas untuk hemat anggaran karena kondisi fiskal. Di sisi lain: BGN bilang SPPG yang tutup tetap dapat Rp6 juta per hari karena masih harus pelatihan. Di sisi lain lagi: APPMBGI bilang program berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Di sisi lain lagi: 33.000 anak sudah keracunan di April 2026 saja. Di sisi lain lagi: Mahfud MD pernah menyebut dari hampir Rp1 triliun per hari anggaran MBG yang sampai ke makanan hanya Rp34 miliar. Tidak ada satu pun dari pernyataan-pernyataan ini yang konsisten satu sama lain. Dan tidak ada satu lembaga pun yang bertanggung jawab untuk merekonsiliasi semuanya menjadi gambaran yang jelas dan bisa diverifikasi. Soal SPPG di kampus dan ini yang paling absurd: Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yulianto hari ini mendorong perguruan tinggi untuk aktif membentuk SPPG di kampus. Universitas Hasanuddin sudah punya. IPB sudah duluan. Ide dasarnya tidak salah kampus punya SDM, teknologi, dan infrastruktur yang bisa mendukung program gizi. Tapi ini perlu dipertanyakan: kampus adalah institusi pendidikan yang anggaran operasionalnya berasal dari APBN. Kalau kampus jadi pengelola SPPG dan menerima insentif Rp6 juta per hari uang itu dari mana? Dari anggaran MBG. Yang sumbernya APBN. Yang sumbernya pajak rakyat. Artinya: uang pajak rakyat mengalir ke kampus negeri yang dibiayai oleh uang pajak rakyat yang sama untuk menjalankan program yang efektivitasnya belum bisa diverifikasi secara independen. Soal insentif Rp6 juta per hari untuk SPPG yang tutup dan ini yang paling kritis: Dadan bilang kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara "dinilai baik" dari segi menu dan pelayanan. Makanya tetap dapat insentif. Tapi ini adalah pernyataan yang sangat perlu dipertanyakan. Kalau kualitasnya bagus kenapa ditutup? Kalau ditutup karena tidak punya IPAL dan sertifikat higenis bagaimana bisa kualitasnya dinilai bagus? Penilaian kualitas seperti apa yang mengabaikan standar sanitasi dasar? Dan siapa yang melakukan penilaian "kualitasnya bagus" itu? BGN sendiri yang punya kepentingan untuk mempertahankan program berjalan atau lembaga independen yang tidak punya conflict of interest? Dan ini ringkasan situasi MBG hari ini yang paling jujur: Program dipangkas jadi 4 hari tapi anggaran untuk 1.720 SPPG yang tutup tetap mengalir Rp10,32 miliar per hari. 33.000 anak sudah keracunan tapi program dinyatakan tetap jalan. 1.700 SPPG ketahuan curang tapi mayoritas hanya di-suspend sementara dan tetap dapat insentif. BPOM tidak punya anggaran cukup untuk sampling tapi BGN punya Rp1,2 miliar untuk "Jasa Pengelolaan Opini Publik." Kampus didorong jadi SPPG untuk menambah lapisan birokrasi baru di program yang sudah penuh kebocoran. Dan tidak ada satu pun lembaga yang bisa memberikan gambaran konsolidasi yang jelas dan bisa diverifikasi tentang: berapa yang benar-benar sampai ke anak-anak, berapa yang bocor, dan bagaimana membuktikan keduanya. MBG adalah program yang paling banyak menghasilkan pernyataan yang saling bertentangan dari pejabat-pejabat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dipangkas jadi 4 hari tapi SPPG tutup tetap dibayar. Kualitas dibilang bagus tapi ditutup karena tidak ada standar sanitasi dasar. Hemat Rp50 triliun tapi bocor triliunan dari pintu lain. Dan di tengah semua kontradiksi itu yang tetap pasti adalah satu hal: uang terus mengalir. Ke mana persisnya itu yang tidak pernah cukup transparan untuk dijawab.

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG sekitar beberapa hari yang lalu dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan. Yang ditemukan saat sidak: DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta. Hasilnya: masih terkunci. Belum beroperasi. Motor sudah dibeli. Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun. Tapi gudangnya terkunci. Motor belum dipakai. Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu. Pertanyaan pertama yang langsung muncul: Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli? Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana? Siapa yang memegang? Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan: dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG. Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan: motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai. Ini bukan detail kecil. Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai. Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur. Siapa yang memesan duluan? Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi? Dari mana modalnya? Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat: Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras: Satu — dasar pemilihan merek Emo. Kenapa merek ini yang dipilih? Apakah ada tender terbuka? Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain? Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan? Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan. Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat. Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa. Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak. Ini bukan pendapat yang kontroversial. Ini common sense. Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat: Di saat yang sama: BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman. BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya. Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan. Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental. Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan: Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak. Kaos kaki — Rp100.000 per pasang. Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi. Digitalisasi — Rp3,1 triliun. Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%. Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar. Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem. Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah. Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti: Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya. Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu. Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling. Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan. Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini: "Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek." Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya. Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya. Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.

@BosPurwa Ceremonial aja biar klhtn serius

1 SPPG 1 sapi, 4x dlm sebulan berarti 912 ribu sapi per thn, pdhl stok sapi jantan siap potong cuma sktr 396 ribu per thn (BPS 2025). Angka 19 ribu sapi per hari saja sdh 2 kali konsumsi nasional. 1 Kabinet di begoin ama Dadan!

Guys, ada momen di rapat DPR seorang anggota DPR marah dan heran Dan yang ngomong ini bukan aktivis. Bukan pengamat. Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka. Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar: Kalau kita sudah punya big data orang datang ngurus KTP masa dimintain fotokopi KK lagi? Gua punya KTP untuk apa? Masih dimintai fotokopi KTP. Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing. Negara kita kayak begini. Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang. Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi. Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun. Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia: Indonesia punya e-KTP sejak 2011. Ada chip NFC. Ada data biometrik. Teknologinya canggih. Anggarannya triliunan rupiah. Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD. Bedanya satu hal: Malaysia benar-benar memakainya. Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin. Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis. Tidak perlu antri. Tidak perlu surat keterangan. Tidak perlu aplikasi. Tidak perlu fotokopi. Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kuota habis bayar harga normal. Tidak bisa diakali. Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen. Hasilnya: pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi. Indonesia? e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi. Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu: Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena enggak pernah kelar. Kalimat itu keras. Tapi tidak salah. Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun: Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal. BNI punya data nasabah sendiri. Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi. KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus. BPJS punya database sendiri. Kemendikbud punya data sendiri. Kemensos punya data sendiri. Semua lembaga membangun silo data masing-masing. Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing. Semua dengan tender masing-masing. Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan. Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun. Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human: Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara. Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal. Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan. Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen. Tanpa uang. Tanpa apa-apa. Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK. Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita. Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh. Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa. Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Makanya saya bilang KTP itu hak asasi. Soal keamanan data ini juga perlu diangkat: Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita terus diganggu hal seperti ini? Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi. Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab. Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit: Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri. Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu. Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya. "Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus." Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP. Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

Mau maling anggaran Negara Tapi bawa2 Gizi anak bangsa Kan bangsat si hama serangga botak

Guys, KPK baru rilis sesuatu yang menurut gue harusnya jadi headline utama semua media hari ini. KPK menemukan 8 potensi korupsi dalam program MBG dengan anggaran yang naik dari Rp71 triliun di 2025 menjadi Rp171 triliun di 2026. Dan gue mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana: Kalau KPK sudah tahu kenapa belum ada yang diusut? Delapan potensi korupsi yang KPK temukan: - regulasi pelaksanaan lemah. - mekanisme bantuan pemerintah -pendekatan terlalu terpusat pada BGN. - konflik kepentingan dalam penentuan mitra pelaksana. - transparansi lemah. - standar dapur belum terpenuhi. - pengawasan keamanan pangan minimal. - tidak ada indikator keberhasilan yang terukur. Dan sekarang gue mau fokus ke hal yang paling mengganggu: KPK punya tugas pokok berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang sangat jelas: menyelidiki, menyidik, menuntut, mengkoordinasi, mensupervisi, memantau, dan mencegah korupsi. Bukan hanya membuat daftar potensi korupsi lalu minta perbaikan dengan sopan. Kalau KPK sudah punya temuan 8 titik rawan korupsi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun pertanyaannya bukan apa rekomendasinya? Pertanyaannya adalah: siapa yang sudah dipanggil untuk diperiksa? Karena kalau jawabannya tidak ada maka KPK tidak sedang menjalankan fungsi penindakan. KPK sedang menulis laporan tahunan. Yang paling bikin gue tidak habis pikir: Anggaran MBG naik 140% dalam satu tahun dari Rp71 triliun ke Rp171 triliun. Hampir dua setengah kali lipat. Dan di saat yang bersamaan KPK baru merilis laporan bahwa kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasannya belum memadai. Artinya anggaran naik duluan. Sistemnya belum siap. Dan KPK tahu ini. Kalau ini terjadi di perusahaan swasta direksinya sudah dipanggil pemegang saham. Kalau ini terjadi di lembaga donor internasional auditnya sudah dimulai dari hari pertama. Tapi di sini yang keluar adalah tujuh rekomendasi yang akan dikirim ke BGN dan berharap mereka mau memperbaiki diri sendiri. Dan ini yang paling gilanya KPK punya wewenang untuk tidak hanya merekomendasikan tapi untuk menyelidiki. Punya wewenang untuk memanggil. Punya wewenang untuk menyita dokumen. Punya wewenang untuk menetapkan tersangka. Tapi yang keluar dari lembaga ini soal MBG sampai hari ini baru sebatas laporan tahunan dan tujuh rekomendasi tertulis. Sementara di survei publik 88% responden bilang manfaat MBG lebih banyak dinikmati pejabat dan pengelola dapur. Hanya 6,5% yang dirasakan anak-anak sebagai penerima yang seharusnya. Sementara puluhan kasus keracunan terjadi tanpa ada satu pun SPPG yang dicabut izinnya secara publik. Sementara Rp1,6 miliar habis untuk sikat dan semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar. Dan KPK merekomendasikan agar sistem pelaporan keuangannya diperbaiki. Tugas KPK bukan hanya menulis laporan tentang potensi korupsi. Tugas KPK adalah menindak korupsi. Kalau 8 potensi korupsi sudah teridentifikasi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun dan tidak ada satu pun langkah penindakan yang dimulai maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya tata kelola MBG. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah KPK masih punya nyali untuk menjalankan fungsinya?? atau hanya punya kemampuan untuk mendokumentasikan masalah yang tidak akan pernah diselesaikan. Karena rakyat Indonesia tidak butuh dokumen tentang korupsi yang mungkin terjadi. Rakyat butuh seseorang yang berani menindak korupsi yang sudah terjadi. kalo kpk aja gk berani ?? berharap kesiapa lagi kah kita rakyat ??

Demi ambisi seorang pemimpin sampe rela mengorbankan kesehatan rakyatnya.. Dana buat BPJS dipotong untuk pengadaan barang remeh temeh buat MBG.. Ga usah pidato yg muluk² klo rakyatmu masih susah ..

Badan Gizi Nasional (BGN) belanja tablet, motor, kaos, sampai semir sepatu dengan total triliunan rupiah pada 2025. Apa saja rinciannya dan kenapa pengadaan ini dikritik sebagai "alarm serius bagi tata kelola keuangan negara"? bbc.com/indonesia/arti…

News Update: BGN Habiskan Rp 1,5 Miliar buat Beli Sikat dan Semir Sepatu Kalau dilihat dari kebutuhan, menurut kamu gimana? 👀

APBN itu bukan uangnya Prabowo dan para pejabat sehingga sesukanya buat program tanpa audit. Ketika negara sedang sulit, MBG tetap berjalan, sementara potensi kerugian negara akibat makanan terbuang dari program investasi politik ini mencapai 1,2 Triliun per minggu.

Anda capek dengan berita MBG...? Tunggu...! masih ada berita 'menarik' lainnya... Pemerintah Siapkan Penyaluran 1.000 Rumah Subsidi bagi Karyawan Dapur MBG... Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyalurkan 1.000 unit rumah subsidi kepada karyawan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis (MBG)... Demikian disampaikan Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza seusai pertemuannya dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (22/4/2025) malam... “Kami juga dapat alokasi untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebanyak 1.000 unit rumah, khusus untuk SPPI yang akan mengawaki SPPG di seluruh Indonesia... titik-titiknya nanti akan terbagi empat zonasi yang sudah diatur oleh BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat),” jelasnya... Sejahtera karyawan dapur MBG... 🤔 Jangan tanya apa yang didapat guru... 😓