Catur Handoko A retweetledi
Catur Handoko A
28.3K posts

Catur Handoko A retweetledi
Catur Handoko A retweetledi
Catur Handoko A retweetledi

Selamat datang di Jembatan Shiratal Mustaqim, Merangin. Tempat di mana warga dilatih 'hisab' lebih awal sebelum waktunya. Definisi nyata dari 'mendekatkan diri kepada Yang Kuasa' setiap kali mau pergi ke kebun. Terima kasih pemerintah, sudah membiarkan kami memacu adrenalin tanpa perlu bayar tiket wahana.
#JembatanShiratalMustaqim #MeranginLupa #InfrastrukturJambi #DesaBiukuTanjung
Indonesia
Catur Handoko A retweetledi
Catur Handoko A retweetledi

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.


Indonesia
Catur Handoko A retweetledi

Guys, kalian udah pada tau gak?
Ini berita yang bikin dada sesak banget. Pelajar SMA berumur 16 tahun, Ilham Dwi Saputra, warga Bantul Yogyakarta, meninggal dunia setelah diduga dikeroyok habis-habisan sama gerombolan orang.
Ayahnya, Sugeng Riyanto (53), cerita secara blak-blakan:
Selasa malam (14 April 2026) jam 21.30 WIB, Ilham lagi main sama keponakannya di rumah.
Tiba-tiba ada teman jemput naik motor.
Dibawa ke belakang SMA di Bambanglipuro, terus dijemput lagi sama dua orang naik Scoopy.
Kakak kelasnya curiga, ikutin sampe ke Lapangan Gadung Mlaten.
Di situ udah ditunggu hampir 10 orang. Ilham cuma disuruh duduk, ditanya “lu ikut geng apa?” — dia jawab “tidak”.
Langsung diserang. Dipukul pake selang, paralon, gunting.
Lebih kejam lagi: disundut rokok berulang kali + digilas sepeda motor.
Miris banget. Anak sekolah biasa, gak ikut geng, tapi dihabisi gini. Ayahnya masih shock, belum tahu pasti siapa pelakunya.

Indonesia
Catur Handoko A retweetledi

Fantastis !
Badan Gizi Nasional diketahui menyewa lisensi Zoom untuk periode April–Desember 2026 dengan total anggaran Rp5,7 miliar, atau sekitar Rp633 juta per bulan. Angka ini menuai sorotan, mengingat biaya langganan Zoom secara umum berada di kisaran ratusan ribu rupiah per bulan yaitu Rp226 ribu untuk paket Pro dan Rp249 ribu untuk paket Bisnis.
____________

Indonesia
Catur Handoko A retweetledi
Catur Handoko A retweetledi

Part 3
Digeruduk Satpol PePek untuk ditanyakan izin sudah
Akses jalan menuju rumah makan ditutup sirtu sudah
Tidak puas sampai situ, kali ini warga membentangkan spanduk2 menolak adanya warung mie babi di kawasan tsb.
Part 4 kayanya akan dipersekusi tutup paksa.
Wakil Kepala Program Maling Berkedok Gizi@ImamBesar212
Part 2 Setelah gagal ditutup Satpol PePek krn ijin lengkap, kali ini akses jalan menuju Mie Babi Tepi Sawah di Parangjoro, Kab. Sukoharjo ditutup dengan tumpukan pasir. Selain itu, dipasang spanduk yg berisi warga menolak warung non halal. Terus orang disuruh jualan apa?
Indonesia

@AnKiiim_ @ZUL_Hasan Kapan sih ini orang masuk kerangkeng, licin bin licik banget dah
Indonesia

Catur Handoko A retweetledi
Catur Handoko A retweetledi
Catur Handoko A retweetledi
Catur Handoko A retweetledi

Surat Terbuka Utk @BNI
Jangan bersembunyi di balik kata "oknum". Dalam hukum perdata dan perbankan, ada yang namanya tanggung jawab majikan atas perbuatan karyawannya.
Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."
Tanggung Jawab Korporasi: Karyawan tersebut bekerja di bawah naungan BNI, menggunakan logo BNI, dan melakukan transaksi (fiktif) di dalam/sekitar BNI. Artinya, sistem pengawasan kalian lemah! Pihak bank harus bertanggung jawab penuh atas kelalaian tersebut dan segera mengembalikan hak-hak Umat Katolik di Paroki Aek Nabara secara utuh 28M.
#BoikotBNI

Indonesia
Catur Handoko A retweetledi
Catur Handoko A retweetledi

Kalau Do’a Rosario sdh dikumandangkan, saya cuman mau bilang @BNI kalian siap2 aja deh. Krn menurut kepercayaan umat Katolik, Do’a Rosario adalah senjata paling ampuh utk meluluhlantakan apa saja yg menghadang!!! #BoikotBNI
Indonesia
Catur Handoko A retweetledi

Ga cuma umat Katolik, semua org.
Senin bareng2 tutup rekening BNI.
Yg karyawan tutup rekening koran.
Yg pengusaha pindahin Payroll.
Yg investor, cabut dari BIONS.
Yg trader, lepas semua BBNI.
Yg nyicil rumah, oper kredit.
Mulai Senin.
Billy@Billy_Naravit
Kalian tau apa yang bakal bikin BNI ketakutan dan bertekuk lutut buat ganti semua uang Gereja ini yang dimalingin manajemen mereka sendiri, bikin seruan supaya semua umat katolik Indonesia untuk memindahkan dananya ke Bank selain BNI atas nama solidaritas. Gw yakin dgn seruan itu manajemennya ketakutan pasti.
Indonesia









