chika's daddy peace

@bangherwin Negeri penuh drama..😭😭😭

Penampakan kabel SUTET putus dipamerkan sebagai ‘penjelasan’. Terus habis itu apa? Warga Sumatera diminta salahkan kabelnya aja gitu? 🤣🤌

@Ari3Pras DBL itu apa yaa.., apakah sama dengan Dablekk🤔

Nyalon ber-kali2 kalah melulu. Giliran sudah (dibolehkan) menang dia pun obral jabatan kpd partai pendukung dan donatur dg memberi posisi utk 109 pembantu (menko, menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri). Tapi ketika terjadi krisis ekonomi, yg diminta bantuan cari solusi justru pejabat era Presiden SBY. Kan DBL!

@Mundiwangi4 Sekali lagi terjadi bias antara pemuka agama dan dukun..🤔

Mengelak dgn dalih di serupakan. He he he

@LambeSahamjja Bahasa sederhananya dari salah satu faktor diatas adalah : " dari pemerintah sampai warganya terjerat PINJOL🤣🤣"

Guys, gue mau jelasin kenapa rupiah melemah dengan cara yang paling sederhana yang bisa gue lakukan. Bayangkan kamu punya warung. Setiap hari ada uang yang masuk dan uang yang keluar. Kalau yang keluar lebih banyak dari yang masuk warungmu perlahan bangkrut. Indonesia persis seperti itu. Tapi skala negara. Dan selama puluhan tahun yang keluar lebih banyak dari yang benar-benar kita hasilkan sendiri. Dan itu akar masalahnya. Bukan Soros. Bukan konspirasi asing. Bukan faktor global semata. Struktur ekonomi kita sendiri yang bocor. Dan ini yang paling penting dipahami dulu: Pemerintah selalu bilang: rupiah melemah karena faktor global. Konflik geopolitik. Suku bunga Amerika naik. Semua negara mengalami hal yang sama. Tapi ini fakta yang tidak bisa dibantah: Ringgit Malaysia dalam satu tahun terakhir menguat terhadap dolar. Won Korea menguat. Bath Thailand menguat. Peso Filipina menguat. Dong Vietnam menguat. Rupiah melemah bukan hanya terhadap dolar Amerika, tapi terhadap semua mata uang itu sekaligus. Kalau masalahnya murni global kenapa hanya Indonesia yang melemah? Kenapa negara tetangga justru menguat? Jawabannya hanya satu: ada yang berbeda dengan Indonesia. Dan yang berbeda itu ada di dalam negeri kita sendiri. Dan ini penjelasan paling sederhana kenapa rupiah bisa terus melemah: Bayangkan dolar seperti air. Supaya rupiah kuat harus ada banyak orang yang mau menukar dolar mereka jadi rupiah. Artinya permintaan terhadap rupiah tinggi. Kalau lebih banyak orang yang menjual rupiah untuk beli dolar rupiah melemah. Dan sekarang yang terjadi adalah: dari banyak arah sekaligus dolar terus keluar dari Indonesia. Dari mana saja keluarnya? Pertama — impor. Setiap perusahaan yang beli bahan baku dari luar negeri harus bayar pakai dolar. Artinya mereka jual rupiah beli dolar. Dan Indonesia masih sangat bergantung pada impor dari kedelai untuk tempe, gandum untuk roti, sampai mesin-mesin pabrik. 70% bahan baku produk jadi di Indonesia masih diimpor. Kedua — energi. Indonesia punya minyak tapi tidak cukup untuk kebutuhan sendiri. Setengah kebutuhan minyak kita masih diimpor dan dibayar dalam dolar. Setiap harga minyak naik — dolar yang keluar makin banyak. Ketiga — jasa. Ini yang paling sedikit dibahas tapi sangat besar dampaknya. Ekspor jasa Indonesia 40 miliar dolar per tahun. Tapi impor jasa kita 60 miliar dolar per tahun. Defisit 20 miliar dolar hanya dari jasa. Apa saja itu? Kapal-kapal asing yang mengangkut ekspor kita kita bayar dalam dolar. Software dan lisensi teknologi yang kita pakai dolar. Konsultan keuangan internasional dolar. Wisatawan Indonesia yang belanja di luar negeri dolar. Semua mengalir keluar. Keempat — keuntungan perusahaan asing. Setiap perusahaan asing yang untung di Indonesia sebagian keuntungannya dikirim balik ke negara asal. Dalam dolar. Dan ini puluhan miliar dolar per tahun. Kelima — bayar utang dan bunga. Pemerintah dan perusahaan punya utang luar negeri. Setiap jatuh tempo harus bayar dalam dolar. Bunganya saja sudah puluhan miliar dolar per tahun. Jauh lebih besar dari pendapatan yang kita terima dari investasi kita di luar negeri. Keenam — investor yang kabur. Ketika investor tidak percaya dengan arah kebijakan Indonesia mereka jual saham dan obligasi Indonesia, tukar jadi dolar, keluar. Q1 2026 saja: 40 triliun kabur dari pasar saham. 20 triliun dari pasar obligasi. Dalam tiga bulan. Dan ini yang paling mengejutkan: Secara total dolar yang masuk ke Indonesia sebenarnya lebih banyak dari yang keluar. Neraca pembayaran Indonesia bahkan kadang surplus. Tapi surplus itu bukan dari ekspor yang kita hasilkan sendiri. Bukan dari ekonomi yang produktif. Surplusnya dari: utang baru. Investasi jangka pendek yang bisa keluar kapan saja. Hot money yang masuk hari ini dan bisa pergi besok. Dan itu bedanya dengan surplus yang sehat. Kalau surplusmu dari utang suatu saat harus dibayar kembali plus bunganya. Kalau surplusmu dari hot money begitu ada kabar buruk, semuanya kabur dalam hitungan jam. Ini seperti warung yang kelihatan ramai tapi sebagian besar uang kasnya adalah utang ke rentenir. Kelihatan surplus. Tapi rapuh. Dan ini yang paling relevan dengan kondisi sekarang: Sekarang ada banyak tekanan sekaligus yang menghantam dolar kita dari berbagai arah bersamaan: Semua terjadi bersamaan. Di satu waktu. Dan ini kenapa rupiah bisa terus melemah — bahkan ke level yang lebih dalam: Bukan karena ada yang menyerang Indonesia. Tapi karena struktur ekonomi kita belum cukup kuat untuk menghasilkan dolar sendiri secukupnya. Kita masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah yang harganya ditentukan dunia. Industri pengolahan kita masih lemah. Ekspor jasa kita masih kalah jauh dari impornya. Dan setiap kali kepercayaan investor goyah — hot money kabur dan dolar langsung langka. Selama struktur ini tidak berubah — setiap guncangan dari dalam atau luar negeri akan langsung terasa di nilai tukar rupiah. Dan ini yang paling menyakitkan: Ibu yang membuat tempe di Gresik tidak tahu apa itu neraca berjalan. Tidak tahu apa itu hot money. Tidak tahu apa itu defisit jasa. Tapi dia merasakan: harga kedelai naik dari Rp9.000 ke Rp11.000 per kilogram. Pendapatannya turun 20%. Karena kedelai Indonesia masih diimpor dan dibayar dalam dolar yang terus menguat. Rupiah yang melemah bukan angka di koran. Rupiah yang melemah adalah harga tempe yang naik. Harga bensin yang naik. Tagihan cicilan yang naik. Dan gaji yang terasa makin tidak cukup.

@msaid_didu Pak Haji...di film pesta babi salah satu yg disorot adalah jonlin group sama geng sulawesinya.. Masak pak haji lupa spillnya atau pura2 lupa yaa karena teman atau sodara😂

Semua harus dibuka. Kita berterima kasih kepada pembuat film “pesta babi” karena dari film itulah kita tahun siapa saja oligarki yang mendapatkan tanah di Papua. Yang penting dibuka juga adalah pejabat dan mantan pejabat yg memberikan tanah tersebut ke mereka.

@insidefolkative Karena kriteria orang susahnya diubah.. Hampir sejahtera Menuju sejahtera Semi sejahtera Hampir beruntung Belum beruntung Kurang beruntung Semi beruntung Tidak beruntung Pra sejahtera Susah/miskin..

Pak Purbaya yakin 6 bulan lagi orang susah akan semakin berkurang.

@keluhkesahkonoh Tapi hanya disini kan..cicilan 40 tahun.., jepang-singapura-arab-dll mana punya????😄

Swiss gak punya laut. Singapura gak punya sawah. Jepang miskin sumber daya mineral. Arab Saudi hutannya minim. Belanda bahkan gak punya gunung. indonesia punya semuanya. Alam lengkap, sumber daya ada, laut luas, tanah subur. Tapi kok UMR masih 5 juta ?

@txtdarigenz97 Mohon kesabarannya utk semua saudara2 diluar ibu kota..🙏🙏

Sumatera Gelap Hampir semua lokasi di Sumatera mati lampu guys aku tanya kawanku di medan, aceh, padang, sumbar, riau juga pada mati lampu

@LambeSahamjja Dari semua drama konoha yg kita tonton 3 bulan belakangan ini, apakah admin sdh punya progres ttg kasus Pertamina + Riza Chalid?? Kejaksaan kita ngeributi kasus Nadiem yg tdk jelas, kasus Pertamina yg terang benderang seperti sdg dipadamkan 🤔

Guys, Purbaya baru mengungkap sesuatu yang menurut gue paling mengejutkan sekaligus paling mengungkapkan siapa yang sebenarnya berkuasa di negeri ini. Dia membawa data ke makan siang bersama Prabowo. Hasil pengecekan acak terhadap 10 perusahaan sawit besar. Dan temuannya mengerikan. Satu perusahaan mengekspor CPO dari Indonesia dengan harga Rp2.600 per kilogram. Di Amerika dicatat sebagai impor dengan harga Rp4.200. Selisih 57%. Perusahaan lain: ekspor dari Indonesia Rp1.000. Di Amerika dicatat Rp4.400. Selisih 200%. Dan ini bukan satu atau dua perusahaan. Dari 10 perusahaan sawit terbesar yang Purbaya periksa secara acak semuanya seperti itu. "10 besar semuanya seperti itu." Dan ini yang paling penting untuk dipahami: Ini bukan kejahatan kecil. ini bukan penyelundupan dalam arti konvensional. Ini adalah manipulasi sistematis yang berlangsung selama puluhan tahun dengan cara yang sangat canggih dan sangat terencana. Perusahaan membuat entitas di luar negeri di British Virgin Islands, di Singapura, di tempat-tempat dengan pajak rendah. Lalu menjual dari Indonesia ke entitas mereka sendiri di luar negeri dengan harga sangat murah. Entitas luar negeri itu yang menjual ke pembeli akhir dengan harga riil. Selisihnya yang bisa mencapai 200% parkir di rekening luar negeri. Tidak kena pajak Indonesia. Tidak masuk devisa Indonesia. Hilang. Dan Bea Cukai yang seharusnya mencegat ini selama 34 tahun membiarkan atau bahkan memfasilitasinya. Dan sekarang buka data kekayaan para raja sawit Indonesia: Keluarga Widjaja — Rp140 triliun. Anthoni Salim — Rp122,7 triliun. Susilo Wonowidjojo — Rp69,3 triliun. Bachtiar Karim — Rp50,5 triliun. Theodore Rachmat — Rp49,1 triliun. Martua Sitorus — Rp39 triliun. Peter Sondakh — Rp28,9 triliun. Sukanto Tanoto — Rp27,4 triliun. Ciliandra Fangiono — Rp26,4 triliun. Putera Sampoerna — Rp26 triliun. Dan di urutan paling bawah dari daftar konglomerat Indonesia ada dua nama yang sangat menarik perhatian: Arini Subianto — Rp14,1 triliun. Hashim Djojohadikusumo — Rp9,9 triliun. Arini Subianto adalah putri mendiang Benny Subianto yang merupakan paman dari Prabowo Subianto. Keluarga Subianto punya kepentingan bisnis di sektor perkebunan dan tambang. Hashim Djojohadikusumo adalah adik kandung Prabowo Subianto. Dan ini pertanyaan yang tidak bisa dihindari: Prabowo baru pidato lantang soal under invoicing. Soal penipuan ekspor selama 34 tahun. Soal bagaimana negara dirugikan triliunan rupiah. Tapi di antara 10 perusahaan sawit besar yang Purbaya sebut semuanya melakukan under invoicing ada ekosistem bisnis yang terhubung langsung dengan keluarga presiden. Apakah nama-nama itu termasuk dalam 10 yang diperiksa Purbaya? Purbaya tidak mau menyebut namanya. "Tidak boleh." Tapi Purbaya bilang: "Lebih dari 10 lah." Artinya bukan hanya 10. Dan kalau semua 10 besar melakukan ini berapa besar kemungkinan bahwa konglomerat-konglomerat yang namanya ada di daftar kekayaan terbesar Indonesia tidak termasuk? Dan ini yang paling mengerikan: Prabowo adalah presiden yang sedang berteriak soal under invoicing. Yang mengumumkan ekspor satu pintu melalui Danantara untuk menghentikan praktik ini. Tapi adik kandungnya Hashim adalah salah satu konglomerat dengan kepentingan bisnis di sektor yang sama. Dan keluarga besarnya terhubung dengan bisnis perkebunan yang masuk dalam ekosistem yang selama ini beroperasi di bawah sistem yang Prabowo sendiri sebut sebagai penipuan selama 34 tahun. Ini bukan tuduhan bahwa Hashim atau Arini melakukan under invoicing. Proses hukum yang harus membuktikan itu. Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih fundamental: apakah Prabowo berani menegakkan aturan yang sama kepada orang-orang yang paling dekat dengannya? Karena itulah yang membedakan reformasi sungguhan dari sekadar pertunjukan. Dan ini yang Mahfud MD sudah peringatkan: "Autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan sesuatu yang salah. Orang yang tepat dalam posisi yang tepat untuk memastikan kesalahan itu tidak tersentuh." Kalau 10 perusahaan terbesar semuanya melakukan under invoicing dan tidak ada satupun namanya yang boleh disebutkan dan reformasi Bea Cukai dipimpin oleh Dirjen yang sedang diduga korupsi dan badan ekspor baru yang harusnya menyelesaikan masalah ini tidak punya laporan keuangan yang transparan — Maka ini bukan reformasi. Ini adalah pengumuman reformasi yang tidak pernah dimaksudkan untuk benar-benar terjadi. Dan ini yang paling mematikan dari seluruh cerita ini: Purbaya bilang kalau dia tarik data ke belakang beberapa tahun "saya bisa panen berapa." Artinya: datanya ada. Kapal per kapal bisa dilacak. Selisihnya bisa dihitung. Kerugian negaranya bisa dikalkulasi. Tapi selama 34 tahun tidak ada yang mau melihat data itu. Atau lebih tepatnya: ada yang melihat. Tapi tidak ada yang berani atau tidak ada yang diizinkan untuk bertindak. Dan sekarang datanya ada. Selisihnya sampai 200%. Perusahaannya jelas. Kapalnya bisa dilacak. Pertanyaannya cuma satu: apakah kali ini ada yang cukup berani untuk bertindak termasuk ketika nama yang muncul terhubung dengan lingkaran paling dalam dari kekuasaan? Jawabannya akan sangat jelas dalam beberapa bulan ke depan. Bukan dari pidato. Bukan dari pengumuman. Tapi dari apakah ada nama yang akhirnya disebutkan dan dihukum atau tidak.

@Mundiwangi4 Ini berarti dukunwati..😊

Wajah islam

@LambeSahamjja Lihat polanya..kita otw ancur.., banyak doa ajalah sekarang..

Guys, ada analisis yang beredar dan menurut gue paling jujur dan paling tepat sasaran tentang mengapa semua program besar Prabowo yang niatnya bagus berpotensi berakhir sama. Dan sekarang ada kebijakan baru yang paling besar sejauh ini: ekspor batu bara, CPO, dan ferroalloy diwajibkan melalui satu pintu lewat Danantara. IHSG langsung ambruk 3% hanya dari rumor kebijakan ini sehari sebelumnya. Saham tambang dan sawit rontok 9-10% dalam satu sesi. Nilai tekanan jual Rp12,9 triliun dalam hitungan jam. Tapi bukan itu yang paling mengkhawatirkan. Yang paling mengkhawatirkan adalah ini: Programnya bagus. Niatnya benar. Prabowo sendiri bilang under invoicing adalah penipuan ekspor 10.000 ton batu bara dilaporkan hanya 5.000 ton. Itu nyata. Itu merugikan negara triliunan rupiah. Tapi ada satu hal yang tidak dilakukan sebelum semua program besar ini diluncurkan. Satu hal yang membedakan Singapura, China, dan Arab Saudi tiga negara yang sering dijadikan contoh Prabowo sendiri dengan Indonesia. Hukuman keras untuk koruptor. Dilakukan di awal. Sebelum program apapun dijalankan. barang siapa yang ketahuan korupsi dimiskinkan sampe ke anak cucu Dan ini faktanya: Singapura maju bukan karena programnya bagus. Lee Kuan Yew pertama kali yang dilakukan adalah membersihkan aparatnya. Hukuman keras. Tidak ada tebang pilih. Pejabat yang korupsi habis karirnya, habis hartanya, masuk penjara. China memberantas korupsi dengan cara yang brutal ratusan pejabat tinggi dieksekusi atau disita seluruh hartanya termasuk keluarga. Bukan program-program populis yang membuat China maju. Tapi ketakutan yang nyata bahwa korupsi akan benar-benar dihukum. Arab Saudi ketika Mohammed bin Salman mau reformasi langkah pertamanya mengurung ratusan pengusaha dan pangeran di Hotel Ritz Carlton Riyadh. Menyita aset. Paksa kembalikan uang negara. Baru kemudian program besar diluncurkan. Indonesia 2026: koruptor dituntut 5 tahun untuk korupsi Rp3 miliar. Yang korupsi Rp75 miliar dituntut 6 tahun. Beda satu tahun. Dan setelah bebas bisa nyalon lagi. Dan ini yang paling pedas soal Danantara: Danantara sudah berjalan hampir satu tahun. Mengelola aset BUMN senilai lebih dari 900 miliar dolar. Hampir 1.000 triliun rupiah. Tidak ada laporan kinerja yang transparan. Tidak ada audit keuangan yang dipublikasikan. Tidak ada mekanisme pengawasan independen yang jelas. Dan sekarang Danantara diberi wewenang baru: menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis Indonesia. Batu bara. CPO. Ferroalloy. Tiga komoditas yang selama ini menghasilkan triliunan dolar devisa sekarang harus melalui satu pintu yang belum pernah terbukti bersih, belum pernah diaudit secara transparan, dan dipimpin oleh orang yang belum pernah menjalankan skala operasi sebesar ini sebelumnya. Dan ini logika yang paling sederhana: Kalau sebelum Danantara ada under invoicing sudah terjadi selama puluhan tahun. Sudah ada KPK. Sudah ada BPK. Sudah ada kejaksaan. Sudah ada kepolisian. Tapi under invoicing tetap terjadi. Sekarang semua ekspor komoditas dikonsolidasi ke satu entitas baru yang belum terbukti bersih. Pertanyaannya bukan apakah programnya bagus atau tidak. Pertanyaannya adalah: apa yang mencegah under invoicing baru terjadi di dalam Danantara sendiri? Kalau jawabannya tidak ada maka yang terjadi bukan pemberantasan under invoicing. Tapi pemindahan lokasi under invoicing dari perusahaan swasta ke BUMN yang dikendalikan negara. Dan ini yang paling mengerikan dari analogi Venezuela: Venezuela punya minyak terbesar di dunia. Hugo Chavez nasionalisasi semua industri minyak niatnya mulia, untuk kemakmuran rakyat. Devisa minyak dikontrol negara. Hasilnya: korupsi justru lebih mudah terjadi karena semuanya terpusat. Tidak ada kompetisi. Tidak ada mekanisme pasar yang bisa jadi indikator. Semua bergantung pada kejujuran satu entitas yang dikendalikan penguasa. Venezuela sekarang: inflasi ribuan persen. Rakyat kelaparan. Pengungsi jutaan orang. Indonesia belum sampai di sana. Tapi polanya konsolidasi aset ke satu tangan, tanpa hukuman keras untuk korupsi, tanpa transparansi, tanpa pengawasan independen adalah pola yang sama. Dan soal Prabowo ini yang paling jujur harus dikatakan: Niatnya bisa saja tulus. Tapi niat saja tidak cukup. Ahok membuktikan Pertamina bisa efisien. Rugi 1 miliar dolar menjadi untung 4,7 miliar dolar. Bukan karena program baru. Tapi karena dia berani menolak supplier yang tidak sesuai spesifikasi. Berani potong kontrak yang tidak adil. Berani laporkan kecurangan kepada dirinya sendiri melalui program Ask The Chairman Anything. Dan Ahok bisa melakukan itu karena dia tidak takut kehilangan jabatan. Karena dia tidak punya utang budi ke siapapun yang bisa ditagih. Pertanyaannya: apakah orang-orang yang menjalankan Danantara sekarang punya keberanian yang sama? Dan apakah sistem hukum kita memberikan konsekuensi yang cukup keras kalau mereka tidak jujur? Kalau jawabannya tidak maka Prabowo tidak memberantas korupsi. Dia hanya mengganti pemainnya. Kartel lama diganti kartel baru. Dan rakyat tetap yang menanggung tagihannya. Program sebagus apapun di negara yang hukumannya ringan, tebang pilih, dan koruptornya bisa nyalon lagi setelah bebas akan selalu berakhir sama. Bukan karena programnya salah. Tapi karena tidak ada yang takut untuk mencurinya. Singapura, China, Arab Saudi bukan maju karena programnya. Mereka maju karena koruptornya takut. Takut yang nyata. Bukan takut ditegur. Tapi takut disita hartanya, dijebloskan ke penjara, dan tidak bisa kembali lagi. Selama Indonesia belum sampai ke titik itu setiap program baru hanya akan menjadi sumber korupsi baru yang lebih besar dari sebelumnya. Dan Danantara yang sekarang mengendalikan ekspor batu bara, CPO, dan ferroalloy senilai ratusan miliar dolar per tahun tanpa audit yang transparan, tanpa pengawasan yang independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut adalah program dengan potensi korupsi terbesar yang pernah dibentuk dalam sejarah Indonesia modern. Semoga analisis ini salah. Tapi pola yang ada berbicara sangat keras.

@DravenweX Hayoo cari pemimpin dan panutan seperti mbah Sadiman.., supaya negeri ini lebih baik..😊👍

Tetangga Mbah Sadiman dulu apa gak malu ya? Orang lagi pusing bukitnya gersang, si mbah nekat jual kambingnya buat beli bibit beringin malah diketawain satu kampung dibilang gila. Dulu pas bukit di Wonogiri itu abis kebakaran dan kering parah, si mbah ini malah nekat nanem beringin tiap hari selama 20 tahun lebih tanpa dibayar. Tetangganya pada nyorakin karena beringin kan dianggap mistis sama angker wkwk. Tapi sekarang belasan ribu pohon yang dia tanem sendirian udah jadi hutan lebat, terus malah ngasilin banyak sumber mata air baru. Ujung-ujungnya warga desa yang dulu ngatain dia gila sekarang bisa dapet air bersih gratis buat bertani. Sukses membungkam satu kabupaten sih ini. Sampai sekarang, mbah masih suka naik ke bukit buat ngecek pohon-pohonnya. Beliau pernah bilang, upah terbesar buat dia itu bukan uang, tapi ngeliat warga kampungnya udah gak kesusahan air bersih lagi pas musim kemarau. nasib si mbah sekarang udah tenang banget, dihormatin satu kabupaten, dan hidupnya berkah karena berhasil membungkam omongan tetangganya pake karya nyata. Sehat selalu Mbah Sadiman! 😭 Maturnuwun, sungkem beneran gue.

@TaliUdeng Wah ,bukti digital oke..analisanya juga oke..mengapa harus beli mobil dan hire supir bila barang2 tersebut bisa diantar.??? 😁

KDMP beli ke Indomart, ngapain beli truk klo bisa dianter? KDMP nglarisi Indomart? Piye to jan e konsep KDMP Iki?

@msaid_didu Bagaimana mau dilapor pak haji.., ngga dilapor aja dollar sdh 17.660 apalagi ada laporan serta temuan dan dirilis kepublik bisa langsung 25.000 tuh barang..😁

Pemerintah dan BUMN belum Memiliki Laporan Keuangan Tahun 2025 - Ada Apa ? Oleh : Muhammad Said Didu. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025, harusnya sudah diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Maret 2026, tapi sampai saat ini (akhir Mei) belum selesai atau belum dipublikasikan. *Keterlambatan ini bisa menimbulkan banyak spekulasi dan bisa menimbulkan banyak ketidakpastian - termasuk terhadap pengelolaan BUMN oleh Danantara.* Seperti diketahui bahwa LKPP memuat : (1) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan (3) Laporan Keuangan BUMN. *Dengan belum selesainya LKPP Tahun Anggaran 2025 oleh BPK, berarti Pemerintahan Prabowo belum memiliki Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BUMN. Terkait dengan isu bahwa sampai saat ini belum terbitnya laporan keuangan BUMN (konsolidasi) yang dibuat oleh Danantara, diuraikan sbb : 1) sesuai ketentuan perundangan bahwa laporan keuangan BUMN (unaudited) tahun buku sebelumnya paling lambat selesai 15 Februari dan disampaikan ke BPK pada akhir Februari. Laporan keuangan BUMN (audited) disampaikan dan dipublikasikan pada bulan Juni. BPK harus menyelesaikan Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) tahun anggaran sebelumnya paling lambat bulan Maret tahun berikutnya, termasuk Laporan Keuangan BUMN (unaudited). *Kenapan BPK belum menyelesaikan ?* 2) Biasanya masing-masing BUMN menyelesaikan laporan keuangan (unaudited) tahun buku sebelumnya yang pada bulan Januari tahun berikutnya dan disampaikan ke Kementerian BUMN (dulu) - skrg ke Danantara. KemBUMN/Danantara menyampaikan laporan konsolidasi ke BPK pada awal Maret. Setelah saya cek informasi secara sampling di beberapa BUMN, mereka sudah menyampaikan laporan keuangan (unaudited) sesuai jadwal tersebut. 3) Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai jadwal menyelesaikan laporan keuangan negara pemerintah pusat (LKPP) tahun sebelumnya pada bulan Maret tahun berikutnya, termasuk laporan keuangan BUMN (unaudited). Namun sampai saat ini BPK belum menerbitkan LKPP tahun anggaran 2025 - ada apa dengan BPK ? 4) belum dipublikasikannya Laporan Keuangan BUMN (unaudited) bisa jadi, yang terjadi saat karena keterlambatan BPK meyelesaikan LKPP yg harusnya selesai bulan Maret. Sementara laporan keuangan BUMN secara konsolidasi harus sesuai dg hasil audit BPK. 5) terkait laporan keuangan masing-masing BUMN dengan status terbuka berjalan sesuai ketentuan UU Pasar Modal. Mari kita tunggu dan berharap agar laporan keuangan BUMN (konsolidasi) segera disampaikan ke publik. Hal yang menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa semua yang terkait dengan penyelesaian LKPP Tahun Anggaran 2025 yaitu Pemerintah dan DPR hanya diam ? Demi transparasi dan menghilangkan munculnya berbagai spekulasi serta untuk meningkatkan kepercayaan - termasuk kepercayaan ke BUMN - diharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025.

@LambeSahamjja Yang iyanya saat ini amlodiphine saya dari 5mg sdh naik ke 10mg , ..negeriku..negeriku.., kok bisa salah urus yaa..😔

Guys, Benix baru sharing sesuatu langsung dari Wall Street New York yang menurut gue paling menampar muka kita sebagai bangsa dalam waktu belakangan ini. Bukan soal rupiah. Bukan soal IHSG. Tapi soal sesuatu yang lebih fundamental: Indonesia kehilangan ribuan triliun investasi bukan karena tidak ada yang mau masuk. Tapi karena kita sendiri yang mengusir mereka. Tiga negara yang mengadu dan ini memalukan: Swiss: Duta besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zender secara terbuka komplain. Ada lebih dari 150 perusahaan Swiss yang beroperasi di Indonesia dan mau ekspansi. Mau invest di sawit, pabrik pengolahan susu, keju, petrochemical, farmasi. Sampai sekarang tidak bisa. Gara-gara perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa tidak kunjung diimplementasikan. "Ini momen yang memalukan. Duta besar negara lain membela pengusahanya supaya bisa invest di negara kita sementara duta besar kita tidak pernah terlihat bela pengusaha Indonesia di luar negeri." Prancis: Duta besar Prancis Muhammad Omar sudah 4 tahun bertugas di Indonesia. Ada 11 perusahaan Prancis yang sudah siap invest. Sampai sekarang masih pending semua. Alasannya satu: tidak ada kepastian regulasi. Hari ini bebas pajak. Besok tidak. Hari ini satu aturan. Besok aturan berubah. Tidak ada yang bisa diprediksi. Uni Emirat Arab: Ini yang paling brutal. Hampir Rp800 triliun gagal masuk ke Indonesia. Ada satu investor Arab yang sudah siap bawa Rp85 triliun 5 miliar dolar. Di saat yang sama dia juga lihat peluang di Amerika Serikat. Karena proses izin di Indonesia tidak jelas-jelas selesai dia akhirnya buka pabrik di Amerika. Sekarang pabriknya di Amerika sudah running. Di Indonesia masih standby. Dan Rp85 triliun itu pergi ke Amerika. Dan keluhannya selalu sama dari dulu: Benix bilang keluhan investor tidak berubah dari ribuan seminar yang sudah dibikin pemerintah. Birokrasi berbelit-belit. Izin tumpang tindih antara pusat dan daerah. Tidak ada kepastian hukum. Pungli dan premanisme merajalela. Regulasi berubah-ubah tanpa pemberitahuan. Pemerintah pusat bilang A. Gubernur bilang B. Bupati bilang C. Walikota bilang D. Kepala desa bilang E. RT/RW bilang F. Dan kalau tidak ikut semua lapisan gudangmu bisa dibakar, bisa didemo ormas. Contoh yang paling gila: BYD, Cherry, Wuling datang ke Indonesia. Buka pabrik mobil listrik. Lapangan kerja tercipta. Impor BBM berkurang. Semua pihak diuntungkan. Tapi setelah pabrik berdiri insentif pajak yang dijanjikan tiba-tiba dihilangkan. Hari ini bebas pajak. Besok tidak bebas pajak. Hari ini tidak bayar PPN. Besok harus bayar. Hari ini ada satu aturan. Besok ada aturan baru lagi. Siapa yang mau invest di negara seperti itu? Itu bukan investasi. Itu perjudian. Dan ini yang paling ironis: Indonesia punya semua yang dibutuhkan investor: 280 juta penduduk pasar konsumen terbesar keempat di dunia. Nikel terbesar di dunia. Sawit terbesar di dunia. Lokasi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik. UMR yang kompetitif. Tapi yang jadi pusat perdagangan Asia Tenggara bukan Indonesia. Singapura. Negara kota yang luasnya tidak lebih besar dari sebagian Jakarta. Negara yang menikmati posisi strategis Selat Malaka bukan Indonesia yang memilikinya tapi Singapura yang mengelolanya dengan benar. Dan rupiah terus melemah ini bukan kebetulan: Ketika investor tidak mau masuk dolar tidak mengalir masuk. Capital outflow terus terjadi. Rupiah makin tertekan. Prabowo bilang: "Mau dolar berapa ribu kek." Gubernur BI bilang: "Rupiah stabil volatilitasnya 5,4%." Tapi kenyataannya: duta besar Swiss, Prancis, dan Uni Emirat Arab semua mengadu bahwa investasi mereka tidak bisa masuk. Rp800 triliun dari UEA saja gagal masuk. Berapa total yang sudah gagal selama bertahun-tahun? Masalah Indonesia bukan kurang sumber daya alam. Bukan kurang potensi. Bukan kurang investor yang mau masuk. Masalah Indonesia adalah sistem yang membuat orang yang mau masuk akhirnya memilih pergi. Dan selama birokrasi berlapis-lapis, regulasi berubah-ubah, pungli dan premanisme tidak diberantas serius, serta izin bisa berbeda antara pusat dan daerah investor terbaik yang sudah siap bawa triliunan ke Indonesia akan terus memilih Vietnam, Thailand, atau Singapura. Dan rupiah akan terus melemah. Bukan karena faktor global semata. Tapi karena kita sendiri yang membangun tembok untuk mengusir uang yang seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita.

@LambeSahamjja Saya kebetulan juga sempat nonton apa yg disampaikan Gubernur BI kita, saya setuju yg disampaikan mas Primus..supaya gubernur bi mundur saja bukan saja karena tidak mampu tapi karena pura2 bodoh dan berusaha membohongi publik dengan bahasa volitilitas dll..

jadi ceritanya hari ini para pejabat bank indonesia di panggil komisi XI DPR karna rupiah tiap hari makin melemah terhadap dollar semua pejabat BI hadir termasuk keponakan prabowo yang jawaban dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo rupiah kita stabil kok Perry membela diri dengan argumen teknis. Dia bilang mandat BI bukan menjaga level nilai tukar tapi menjaga stabilitas nilai tukar. Dan stabilitas yang dimaksud adalah volatilitas seberapa besar naik turunnya rupiah dalam 20 hari terakhir. Angkanya: 5,4%. Dan menurut Perry 5,4% itu masih relatif stabil. Lalu Dolfie dari PDIP interupsi dengan pertanyaan yang sangat mendasar: "Menetapkan bahwa dalam rentang 5,4% itu dianggap stabil apa landasannya? Kenapa enggak 1%? Kenapa enggak 2%? Kenapa harus 5,4% dianggap volatilitas yang stabil?" jadi yang dilakukan BI ternyata simpelnya begini ada ujian sekolah nih untuk lulus ujian tersbut harus dapat nilai kkm = 80 tapi waktu ujian dia dapat nilai 50 bukannya memperbaiki nilai untuk bisa lulu tapi dia malah mengubah aturan nilai kkmnya jadi nilai kkm 50 bisa lulus Ini bukan soal teknis statistik. Ini soal kejujuran kepada publik: Perhatikan apa yang Perry lakukan dengan sangat cerdas dan sangat berbahaya. Rupiah sekarang ada di Rp17.600. Asumsi APBN 2026 adalah Rp16.500 dengan kisaran bawah Rp16.200 dan kisaran atas Rp16.800. Artinya rupiah sekarang sudah di luar kisaran atas APBN. Sudah Rp800 lebih lemah dari asumsi atas. Tapi Perry bilang stabil. Caranya: ganti definisi. Bukan lagi soal level tapi soal volatilitas. Bukan soal di mana rupiahnya sekarang tapi soal seberapa besar naik turunnya dalam 20 hari. Dengan definisi itu kamu bisa bilang rupiah stabil meskipun nilainya sudah jauh di luar target APBN. Karena yang diukur bukan apakah rupiahnya kuat atau lemah tapi apakah naik turunnya konsisten atau tidak. Ini seperti dokter yang bilang pasiennya stabil karena suhu badannya tidak naik turun drastis. Padahal suhu badannya sudah 40 derajat dan terus di sana. Stabil dalam kondisi sakit parah bukan berarti sehat. presiden bilang: "Mau dolar berapa ribu kek." Gubernur BI bilang stabil. Caranya: ukur volatilitasnya bukan levelnya. Ukur seberapa besar naik turunnya bukan di mana posisinya. presiden,pejabat plenger semua asliii

@PresidenKopi Bisa pinjem cepek boss😂

Seandainya beliau duduk disamping kelen. Kata² apa yg akan kelen ucapkan kepadanya ??

@Saham_fess Waduh..yg harusnya nangis kita dong..😊, saran serius...coba beri nasihat/saran utk kerja didepan anggota keluarganya seolah2 supaya mode 1 gardan jadi 2 gardan supaya ngangkat ditanjakan..jd ngga ada ruang utk nangis dan ngeless..

Shm! OOT, tapi beneran udah cape banget sama bini. Gw udah kasih bulanan 10 jt, gaji gw cuma 12 jt. 1 jt buat masuk porto, 1 jt buat pegangan. Nah tiba tiba kemarin dia minta gw cairin porto (sekitar 35 jt) ini gw sisihin dari jaman gw lajang dan porto masih merah. Pas gw tanya buat apa, jawabannya arisan tas. Kita belum punya anak, bini ga kerja. Dan jujur jarang banget masak. Gw ga maksa istri masak tapi uang 1 jt gw pake buat bensin sama makan dikantor dan ga cukup. Gw berangkat kantor jam 5 subuh balik rumah jam 10an malem. Udah sering diajak diskusi baik baik dan ga ada solusi selain istri nangis. Bini bukan dari keluarga yang kaya raya, gw juga kaget dengan cara bini gw ngatur duit. Para senior, tolong saran pengaturan keuangan kalian bareng istri gimana? Supaya duit cukup

@Mundiwangi4 Wah..berarti persatuan para dukun ya mba..😄

Oknum kok semua

@LambeSahamjja Kemarin bukannya Kasir ini bilang kepada investor yg mengeluh karena dipalak/dibegal oleh birokrasi supaya cari tempat lain utk investasi?? Pak RG terlalu merendahkan posisi Menkeu seperti Kasir.., seharusnya dibilang Manager Investasi yg gagal..🙏

Guys, Rocky Gerung baru ngomong sesuatu soal Purbaya di depan ribuan mahasiswa ITB dan kalimatnya menurut gue paling telak dan paling jujur yang pernah diucapkan soal posisi Menteri Keuangan kita. Bukan dari ekonom. Bukan dari analis. Dari filsuf. Dan justru itu yang bikin kalimatnya paling menancap. Kalimatnya sederhana. Tapi sangat keras: "Pak Purbaya itu dia cuma kasir. Mana ada kasir menghasilkan growth." Selesai. Tiga kalimat. Tapi gue mau bedah ini lebih dalam karena ini jauh lebih penting dari yang kelihatan di permukaan. Apa maksud Rocky dan kenapa ini sangat relevan: Rocky tidak sedang menghina Purbaya sebagai manusia. Dia sedang mengoreksi sesuatu yang fundamental soal bagaimana kita memahami ekonomi dan bagaimana pemerintah sedang menyesatkan rakyat dengan narasi yang salah. Menteri Keuangan adalah penjaga kas negara. Dia yang mengatur anggaran masuk dan keluar. Dia yang memastikan utang tidak meledak. Dia yang menjaga fiskal tetap sehat. Tapi dia bukan yang menciptakan pertumbuhan. Pertumbuhan lahir dari kementerian teknis yang produktif perindustrian, perdagangan, kelautan, perikanan. Pertumbuhan lahir dari pabrik yang berproduksi, dari nelayan yang bisa melaut, dari petani yang bisa menjual hasil panennya dengan harga yang adil. Tapi yang terjadi sekarang adalah semua orang dari Prabowo sampai media membebankan ekspektasi pertumbuhan 6% kepada seorang kasir. Dan ketika kasir tidak bisa menghasilkan pertumbuhan padahal memang bukan tugasnya untuk melakukan itu dia disalahkan. Rakyat kecewa. Presiden tidak puas. Market tidak percaya. Padahal pertanyaan yang sebenarnya harus diajukan adalah: Di mana kementerian teknis yang seharusnya menghasilkan pertumbuhan itu? Kementerian Perindustrian yang seharusnya menumbuhkan manufaktur tapi kontribusi manufaktur terhadap GDP kita turun dari 30% menjadi 18%. Deindustrialisasi terjadi diam-diam selama bertahun-tahun. Kementerian Perdagangan yang seharusnya membuka pasar tapi investor asing semakin ragu masuk karena kepastian hukum yang berubah-ubah. Regulasi EV yang tiba-tiba mau dikenakan pajak setelah sebelumnya bebas pajak. Komisi ojek online yang dipaksa turun ke 8% sehingga platform bleeding. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang potensinya luar biasa tapi realisasinya masih jauh dari optimal. Itu yang seharusnya ditagih. Bukan Purbaya yang memang tugasnya jaga kas bukan cetak pertumbuhan. Dan ini yang paling miris: Purbaya sudah berulang kali bilang "fundamental kita kuat, rupiah kita undervalued, kita sedang ekspansi." Tapi dolar tetap ngacir ke Rp17.600. IHSG tetap ambruk. Market tidak percaya. Rating agency downgrade outlook kita dari stable ke negatif. Rocky bilang Purbaya "disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat pertumbuhan" dan itu sangat tepat. Orang yang salah jabatan dipaksa menanggung beban yang bukan tugasnya. Dan ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi dia yang jadi kambing hitam dari masalah yang sebenarnya ada di tempat lain. Dan sambungkan ini dengan apa yang Prabowo bilang hari yang sama: "Kalau tidak beres, copot. Sederhana." Pertanyaannya sangat sederhana: Kalau Purbaya yang salah kenapa kementerian teknis yang tidak menghasilkan pertumbuhan tidak dicopot? Kalau Purbaya yang tidak kompeten kenapa orang-orang di sektor riil yang seharusnya menggerakkan ekonomi tidak ditagih? Atau jangan-jangan lebih mudah menyalahkan kasir daripada mengakui bahwa masalahnya ada di arsitektur kebijakan yang lebih besar? Dan Rocky kasih satu poin lagi yang sangat penting: "Tradisi berpikir di universitas begitu masuk dalam birokrasi berubah menjadi hierarki. Tidak mungkin ada inovasi dari dalam birokrasi." Ini menjelaskan segalanya. Kenapa orang pintar yang masuk ke pemerintahan akhirnya diam. Kenapa yang berani justru dihukum. Kenapa Nadiem yang mencoba inovasi berakhir dengan tuntutan 27 tahun. Kenapa yang pandai menunduk justru yang bertahan dan dipuji. Birokrasi tidak mendesain dirinya untuk menghasilkan pertumbuhan. Birokrasi mendesain dirinya untuk mempertahankan hierarki. Dan selama itu yang terjadi pertumbuhan 6% hanya akan menjadi angka di slide presentasi bukan kenyataan yang dirasakan rakyat di dompet mereka. Rocky Gerung benar. Purbaya bukan masalahnya. Purbaya adalah kasir yang dipaksa berperan sebagai mesin pertumbuhan sementara mesin pertumbuhan yang sesungguhnya tidak berjalan dengan benar. Tapi yang lebih besar dari soal Purbaya adalah ini: kita sedang hidup dalam sistem yang menghukum keberanian, memproteksi loyalitas, dan membebankan ekspektasi kepada orang yang salah jabatan sementara yang seharusnya bertanggung jawab terlindungi oleh hierarki yang tidak bisa diganggu gugat. Dan selama sistem itu tidak berubah mau ganti Purbaya dengan siapapun, mau klaim pertumbuhan berapa persen pun dolar akan tetap ngacir. Market akan tetap tidak percaya. Dan rakyat akan tetap merasakan hidupnya makin sempit.