gotep

@tempodotco TST

JUST IN: Rapat Komisi IX DPR dan BGN Digelar Tertutup

@SumaUI Stay safe, awas Intel dan penyusup...

JUST IN: Masa aksi BEM UI kloter pertama, telah berangkat menuju Bundaran HI

@tempodotco Bikin MBG aja di akherat pak

Prabowo: Kalau Dipanggil Tuhan, Saya Tetap Monitor Kalian

@Fahrihamzah Bacod

ORKESTRA PRABOWONOMICS. Oleh: Fahri Hamzah. Dalam perdebatan publik Indonesia, ada kecenderungan untuk membaca kebijakan pemerintah secara terpisah-pisah. Setiap program dibedah dalam ruangnya sendiri, diperdebatkan anggarannya, dipersoalkan targetnya, lalu dinilai berhasil atau gagal tanpa pernah benar-benar ditempatkan dalam konteks yang lebih besar. Akibatnya, kita sering gagal melihat arsitektur yang sedang dibangun. Hal itu tampaknya juga terjadi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Makan Bergizi Gratis dibahas sebagai program gizi. Sekolah Rakyat dibahas sebagai program pendidikan. Koperasi Desa Merah Putih dianggap sekadar kebijakan koperasi. Program Tiga Juta Rumah dipandang sebagai proyek konstruksi. Kampung Nelayan Merah Putih diperlakukan sebagai program sektoral untuk masyarakat pesisir. Padahal jika diperhatikan secara lebih cermat, berbagai program tersebut tampak memiliki benang merah yang kuat. Mereka bukan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah rancangan yang saling terhubung. Mungkin karena itulah istilah yang paling tepat untuk menggambarkannya bukanlah kumpulan program, melainkan sebuah orkestra. Dalam sebuah orkestra, setiap instrumen memainkan peran yang berbeda. Tidak semua menghasilkan bunyi yang sama. Bahkan jika didengar secara terpisah, sebagian nada mungkin terdengar tidak berhubungan satu sama lain. Namun ketika seluruh instrumen dimainkan secara bersamaan, muncul sebuah komposisi yang utuh. Cara membaca seperti itu tampaknya lebih membantu untuk memahami apa yang sedang terjadi hari ini. Makan Bergizi Gratis, misalnya, sering diperdebatkan semata-mata dari sisi biaya dan pelaksanaannya. Padahal program ini sesungguhnya berada pada persimpangan antara kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi. Di satu sisi ia bertujuan memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Di sisi lain ia menciptakan permintaan pangan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan porsi makanan yang harus disediakan setiap hari secara otomatis membentuk pasar baru bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan di berbagai daerah. Di titik inilah program tersebut mulai terhubung dengan Koperasi Desa Merah Putih. Selama bertahun-tahun, persoalan utama ekonomi rakyat bukan semata-mata rendahnya produksi, melainkan lemahnya organisasi produksi. Petani memproduksi sendiri-sendiri. Nelayan menjual hasil tangkapan sendiri-sendiri. Skala usaha yang kecil membuat posisi tawar mereka lemah dalam rantai distribusi. Koperasi Desa Merah Putih tampaknya dirancang untuk menjawab persoalan tersebut dengan mengonsolidasikan kekuatan ekonomi rakyat pada tingkat desa. Jika Makan Bergizi Gratis menciptakan permintaan, maka koperasi menyediakan mekanisme agar permintaan itu dapat dijawab oleh produksi rakyat sendiri. Hubungan yang sama terlihat pada Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini tidak hanya menyangkut pembangunan rumah atau penataan kawasan pesisir. Di dalamnya terdapat gagasan yang lebih luas tentang bagaimana wilayah pesisir diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan nasional. Nelayan tidak lagi diposisikan sebagai kelompok penerima bantuan, melainkan sebagai bagian penting dari rantai pasok pangan nasional. Perspektif yang sama juga dapat digunakan untuk membaca Program Tiga Juta Rumah. Banyak kritik muncul karena program ini dianggap terlalu besar dan terlalu mahal. Namun sejarah pembangunan menunjukkan bahwa sektor perumahan hampir selalu menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang paling kuat. Perumahan tidak hanya menghasilkan rumah. Ia menggerakkan industri semen, baja, kaca, keramik, kayu, furnitur, jasa konstruksi, logistik, hingga sektor pembiayaan. Lebih penting lagi, rumah merupakan aset ekonomi pertama yang dimiliki sebagian besar keluarga. Karena itu pembangunan perumahan sesungguhnya bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, melainkan juga membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang.

@officialinews_ Tau malu gak sih? Njir

Prabowo Minta Maaf Telat Terima Surat Kepercayaan Dubes Negara Sahabat inews.id/news/nasional/…

Mendadak lupa mau nulis status apa @unmagnetism hiks

@unmagnetism @grok Bs tambahin bunTed?

hey @grok tambahkan foto naga berwarna biru gelap

@unmagnetism Kapan rakyat bergerak?

bangun all dollar menyentu 18.000

@Fahrihamzah Dollar mau 18rb bung, simpan lah diksi2 mu... Kami tau kau hebat ucap kata

MBG DAN CITA-CITA PRABOWONOMICS. Oleh: Fahri Hamzah (Mantan Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2014-2019) Dalam paham ekonomi liberal, memberi makan rakyat bukan urusan negara. Itu urusan pasar. Itu urusan individu. Tapi kita, yang lahir dan besar di Timur, mewarisi keyakinan yang berbeda, dan keyakinan itu sudah ada jauh sebelum kata “kebijakan publik” dikenal: bahwa sebuah bangsa sejatinya diukur bukan dari indeks yang dikutip di forum internasional, melainkan dari meja makan, dari apakah setiap anak, di setiap sudut kepulauan ini, duduk dengan perut yang tidak kosong dan masa depan yang tidak lapar. Menariknya, tradisi ekonomi liberal pun, yang selama ini sering dikontraskan dengan keberpihakan negara, telah lama membuktikan bahwa investasi gizi anak adalah investasi ekonomi paling rasional yang bisa dilakukan sebuah negara. Tapi kita tidak perlu menunggu pembuktian ilmiah untuk mengetahui itu. Keyakinan itu sudah ada jauh sebelumnya, bahkan menjadi syarat dasar legitimasi kepemimpinan: dari Konfusius hingga Kautilya di India kuno, dari tradisi Islam hingga kearifan Nusantara, semuanya mengajarkan hal yang sama, bahwa pemimpin yang membiarkan rakyatnya lapar telah kehilangan haknya untuk berkuasa. Inilah, saya percaya, yang ada dalam benak Prabowo Subianto ketika ia bermimpi tentang Makan Bergizi Gratis (MBG). Belakangan, kita membaca begitu banyak teori yang membenarkan keputusan ini: teori modal manusia (human capital), eksternalitas positif, poverty trap theory, teori keadilan distributif, dan seterusnya. Tetapi jauh sebelum teori-teori itu dikutip para akademisi, keyakinan itu sudah hidup dalam diri seorang prajurit yang tidak bisa tidur nyenyak membayangkan anak-anak bangsanya yang lapar. Saya mengenal pikiran Prabowo ini bukan dari jarak jauh. Selain mendengar langsung, saya membacanya dalam Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa, dua buku yang ditulisnya jauh sebelum ia menjadi presiden, ketika banyak orang masih meragukan apakah ia sungguh-sungguh memikirkan masa depan generasi atau sekadar mengejar kekuasaan. Di halaman-halaman itu, saya menemukan seorang pemikir yang resah, yang tidak bisa berdamai dengan satu kenyataan: Indonesia adalah negeri yang kaya raya, namun jutaan warganya masih hidup dalam kemiskinan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Paradoks itulah yang menggerakkannya. Dan paradoks itu jugalah yang mendorong saya, sejak lama mengikuti perjalanan pemikiran Prabowo, untuk berdiri bersamanya, bukan karena kalkulasi politik semata, tetapi karena saya percaya cita-citanya adalah cita-cita yang benar. Keputusan Presiden mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional pada 2 Juni 2026 perlu dibaca dengan hati yang jernih, bukan sebagai drama politik, bukan sebagai penghinaan atas kerja keras yang telah dilakukan, tetapi sebagai sesuatu yang jauh lebih bermakna: seorang pemimpin yang menolak membiarkan jarak antara cita-cita dan kenyataan terus melebar tanpa koreksi. Itu adalah tanda bahwa visi masih hidup, bahwa mimpi belum menyerah pada rutinitas birokrasi. Prabowo adalah figur yang kompleks, seorang prajurit yang membaca sejarah ekonomi bangsanya dengan rasa sakit yang personal. Ia tumbuh di lingkungan intelektual dan bangsawan yang memikirkan bagaimana Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kita sering mendengar, dalam banyak kesempatan formal maupun tidak formal, apa yang paling ia sesali dari perjalanan panjang Indonesia sebagai bangsa merdeka. Jawabannya selalu singkat dan berat: “Kita sudah merdeka delapan puluh tahun lebih, tapi masih ada anak-anak kita yang tidur dengan lapar.” Dari rasa sakit itulah lahir apa yang kita kenal sebagai Prabowonomics, sebuah keyakinan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar teks konstitusi, melainkan janji moral bangsa kepada dirinya sendiri: bahwa kekayaan bumi ini harus mengalir kepada seluruh rakyat, bukan menggenang di tangan segelintir orang.

@Fahrihamzah Bacoood

BERHENTILAH MENYALAHKAN DIRI SENDIRI, APALAGI MEMINTA IZIN UNTUK MAJU! Fahri Hamzah Politisi, Alumni Universitas Indonesia, Mantan Wakil Ketua DPR RI. Ada satu gejala yang selalu muncul setiap kali Indonesia mencoba melangkah lebih jauh. Bukan kritik terhadap detail kebijakan. Bukan perdebatan tentang angka. Bukan pula perbedaan pandangan yang wajar dalam demokrasi. Yang muncul adalah sesuatu yang lebih dalam: keraguan terhadap kemampuan bangsa ini sendiri. Kita melihatnya berulang-ulang dalam sejarah. Pada awal kemerdekaan, kita meragukan diri: apakah bangsa ini bisa merdeka? Apakah bahan baku untuk menjadi sebuah republik sudah cukup? Belanda dan Eropa terus meragukan kita didukung segelintir orang yang percaya bahwa kita belum siap—sehingga klaim Belanda dan sekutu untuk kembali disertai tindakan nyata: agresi militer berkali-kali. Di fase pertengahan Orde Baru, ketika Indonesia ingin membangun industri strategis, muncul suara yang mengatakan kita belum mampu. Ketika Indonesia ingin menguasai teknologi, muncul suara yang mengatakan lebih baik membeli dari luar. Lalu selanjutnya sampai sekarang, ketika Indonesia ingin mengolah sumber daya alam sendiri, muncul suara yang mengatakan pasar akan menghukum. Ketika Indonesia ingin memainkan peran lebih besar di panggung internasional, muncul suara yang mengatakan kita sebaiknya tidak terlalu percaya diri. Pola ini begitu konsisten sehingga sulit dianggap sebagai kebetulan. Perdebatan terbaru mengenai diplomasi Presiden Prabowo sebenarnya memperlihatkan gejala yang sama. Di satu sisi, ada pandangan yang melihat aktivitas diplomasi Presiden sebagai bagian dari upaya menempatkan Indonesia dalam konfigurasi dunia yang sedang berubah. Dunia hari ini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh satu atau dua kekuatan besar. Negara-negara menengah (middle powers) mulai mencari ruangnya sendiri. Dalam konteks itu, Indonesia bukan sekadar peserta dalam percaturan global, melainkan calon pemain yang semakin diperhitungkan. Di sisi lain, muncul kritik yang mempertanyakan efektivitas, biaya, frekuensi perjalanan, dan hasil konkret dari diplomasi tersebut. Kritik seperti ini penting. Demokrasi membutuhkan pengawasan. Setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi yang menarik justru bukan perbedaan pendapatnya. Yang menarik adalah bagaimana sebagian dari kita begitu cepat berasumsi bahwa langkah keluar Indonesia pasti berlebihan, terlalu ambisius, atau berpotensi gagal. Seolah-olah menjadi negara besar adalah sesuatu yang pantas bagi bangsa lain, tetapi tidak sepenuhnya pantas bagi Indonesia. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara yang kemudian menjadi kekuatan besar terlebih dahulu membangun jaringan pengaruh internasionalnya. Amerika Serikat tidak menjadi kekuatan global hanya karena ukuran ekonominya. Ia membangun aliansi, institusi, pasar, dan pengaruh politik selama puluhan tahun. China tidak menjadi pemain utama dunia hanya karena jumlah penduduknya. Ia membangun hubungan ekonomi, investasi, teknologi, dan diplomasi secara sistematis selama beberapa dekade. Turki, India, Korea Selatan, bahkan negara kecil seperti Singapura memahami bahwa masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga oleh kemampuannya memengaruhi lingkungan strategis di luar dirinya.

@Fahrihamzah @grok Artinya Rupiah menguat #jancok

@grok explain in bahasa Indonesia.

@Hidupsebagai62 Bisa gak sih gaung revolusi lahir dari dunia digital? Absurd banget anjir hidup rakyat

BREAKING NEWS !!! PRABOWO TAKE OFF KE PARIS PAGI INI !!! KUNJUNGAN LN KE 51 AND STILL COUNTING? TEBAK KIRA2 SIAPA YG LAGI ULTAH :)

@naufal_faiz25 @regar_op0sisi Bacooot

@regar_op0sisi ini yang ngasih komentar jelek semua, gak bisa lihat sisi positifnya. Justru dengan adanya latihan militer seperti itu, mereka diajarkan untuk cinta tanah air. Positifnya adalah menghilangkan mental korupsi mereka.

Mulai 20 Mei 2026 sampai 3 bulan kedepan. Tempat Kodiklat TNI. Tanggapan anda?

@tempodotco Alhamdulillah ladang jagung dan dapur MBG bisa diawasi...

Alutsista Bertambah, Prabowo: Kami Ingin Bangun Kekuatan

@menuembegejelek gilak sih, alarm revolusi msh dingin? Mahasiswa anteng? Fuck banget hidup detik ini....

‼️Kami mengecam kerja-kerja busuk yang dilakukan oleh seorang bedebah bernama tedy indra wijaya ‼️

@TheEconopost Yah bsk ada adegan marah2 lg dong

Presiden Prabowo dikabarkan panggil Menteri Ekonomi dan Gubernur BI ke Istana. Ada yang tau agenda apakah?

@indepenSumatera Update min, negara ini udah difase seanjing2nya monyed

Jika kalian dapat ancaman seperti ini, apa yang harus kalian lakukan?

@tempodotco Min @tempodotco akun lo dibaca tuh orang pejabat apa gak sih hahahaa... Hanying banget kondisi

BREAKING: IHSG Anjlok 4 Persen dan Rupiah Tembus 17.672 per Dolar AS

@BuayaEmpang Minimal OJT dulu lah sama owner2 warung madura

Ijin kasih paham kenapa KDMP ini penting: 1. Cut Rantai Pasok Nggak ada lagi jalur distribusi berbelit yg cuma bikin untung tengkulak. Jalur dipangkas supaya profit balik ke kantong petani ​2. Jadi Back-up Harga (Offtaker) Kalau harga pasar lagi hancur, Kopdes bakal pasang badan buat beli hasil panen warga dgn harga layak. Petani nggak bakal dibiarin rugi sendirian ​3. Bansos Anti-Orang Dalam Distribusi PKH sampai beasiswa bakal lewat sistem koperasi ini. Tujuannya biar bantuan beneran sampai ke yg butuh, bukan cuma yg "kenal dekat" sama aparat desa ​4. Hub Pupuk & Gas Subsidi Semua barang subsidi bakal satu pintu lewat Kopdes. Lebih transparan & meminimalisir oknum yang hobi nimbun stok

@ekowboy2 Dobol

Pernyataan Prabowo “orang desa tidak pakai dolar” sangat tepat dan valid. Justru banyak pengamat plenger yang memberikan framing negatif tanpa melihat realita di lapangan!! Contohnya, mereka mengklaim harga tempe naik karena impor kedelai terdampak pelemahan rupiah. Padahal tidak ada kenaikan signifikan pada komoditas pangan impor meski nilai rupiah sedang lemah. Kenaikan harga tempe lebih banyak dipengaruhi faktor lain, bukan langsung akibat kurs dolar Begitu pula dengan minyak goreng. Kenaikan harganya bukan karena rupiah melemah melainkan karena harga komoditas global termasuk CPO memang sedang naik akibat dampak perang & gangguan pasokan dunia. Ini adalah fenomena global bukan semata-mata masalah nilai tukar rupiah Intinya, kehidupan masyarakat bawah, terutama di desa jauh lebih dipengaruhi harga barang kebutuhan sehari-hari dalam rupiah daripada fluktuasi dolar. Oleh karena itu narasi yang terus-menerus menakut-nakuti dengan “pelemahan rupiah akan hancurkan rakyat kecil” perlu dilihat ulang dengan data & fakta yang lebih jernih bukan sekadar framing politik!!