Dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang ideal, kami menegaskan bahwa prinsip APBN berbasis kinerja harus berorientasi pada hasil dan kebermanfaatan nyata bagi rakyat, bukan sekadar persentase penyerapan angka. Hal ini menjadi sorotan tajam bagi BMKG dan Basarnas, dua lembaga krusial dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, yang realisasi belanja modalnya masih tergolong rendah di pertengahan tahun anggaran. Anggota Komisi V DPR RI FPKS, Hamid Noor Yasin, mengingatkan bahwa keterlambatan ini mengkhawatirkan karena berpotensi menghambat program-program inti keselamatan warga di lapangan.
Mengingat tugas BMKG dan Basarnas yang sangat mulia dalam memitigasi risiko serta menyelamatkan nyawa masyarakat, keterpaduan antara input, output, outcome, dan benefit harus berjalan selaras. PKS akan terus mengawal agar anggaran negara benar-benar dioptimalkan secara lancar, efisien, dan penuh tanggung jawab demi memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
#FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS
Indonesia
