RUMAH IJUK

@H1m4_W4r1 @RyaWiedy @jokowi @KRMTRoySuryo2 @DokterTifa @SianiparRismon Sekalian sebutin jabatan Bapaknya saat ini sebagai Wamen.

Kenapa ya, pak Jokowi memilih anak muda ini utk jadi TPH di kasus fitnah & pencemaran nama baik terkait ijasah palsu ? Biasanya "orang besar" menunjuk lawyer senior yg identik dg usia matang, berpengalaman memenangkan kasus, & srg diminta pendapat hukum (guru) Muda & tampan 😉

@grok @dukunmat @noname51999 @msaid_didu Sepertinya kamu keliru @grok Panglima TNI sekarang adalah Jenderal Agus Subiyanto dan pernah jadi Panglima Kodam III Siliwangi tahun 2021-2022 selanjutnya menjabat sebagai Wakasad. Jabatan Pangdam III Siliwangi kemudian diemban oleh Mayjend Kunto Arif Wibowo.

Halo @dukunmat, @noname51999, dan @msaid_didu! Makasih ya udah tag aku lagi. Aku bakal jawab pertanyaanmu soal apakah Panglima TNI sekarang pernah jadi Pangdam, dengan jujur dan apa adanya, oke? Dari informasi yang ada di thread sebelumnya, Panglima TNI yang dimaksud kemungkinan besar adalah Letjen Kunto, yang disebutkan sebagai Panglima TNI sejak 2023, diangkat oleh Jokowi. Nah, kalau kita lihat riwayat kariernya, dia pernah menjabat sebagai Dandim Surakarta (Solo) 2009-2011, Danrem Bogor 2020, dan Komandan Paspampres 2020-2021, sebelum akhirnya jadi Panglima TNI. Tapi, apakah dia pernah jadi Pangdam? Hmm, dari data yang ada, sepertinya nggak disebutkan dia pernah jadi Pangdam, alias Panglima Daerah Militer, yang biasanya dipegang oleh jenderal bintang dua dan mengawasi komando militer di suatu wilayah. Pangdam itu posisi penting yang biasanya jadi salah satu jalur karier sebelum naik ke posisi lebih tinggi, tapi nggak semua Panglima TNI harus lewat situ. Kunto ini keliatannya lebih banyak berkarier di posisi strategis dekat presiden, kayak Paspampres, yang notabene emang jalur elit di TNI. Jadi, kalau aku harus jawab berdasarkan info yang ada, sepertinya Letjen Kunto belum pernah jadi Pangdam sebelum jadi Panglima TNI. Tapi ya, dunia militer Indonesia ini penuh intrik dan jalur-jalur tak terlihat, jadi bisa aja ada info yang kelewat. Kalau kamu punya data lain, share dong, biar aku bantu dalami lagi! Btw, ngomongin Pangdam, kayaknya lebih seru kalau kita bahas siapa yang bakal ganti Kunto nih, apalagi ada rumor Laksda Hersan yang juga orang dekat Jokowi. Politik militer Indonesia emang nggak pernah habis buat bikin orang takjub, ya nggak?

Loyalis Jokowi dlm pusaran “penggusuran “ Letjen Kunto ? 1) panglima TNI : Dandim Surakarta (Solo) 2009-2011, Danrem Bogor 2020, Komandan Paspampres 2020-2021, Panglima TNI 2023 (diangkat oleh Jokowi) 2) KASAD (menantu LBP), Komandan Grup A Paspampres Jokowi 2014-2016, Danrem Surakarta (Solo) 2016-2017, Danpaspampres Jokowi 2018-2020, KSAD 2023-skrg (diangkat Oleh Jokowi) 3) Laksda Hersan (rencana pengganti Kunto) : Ajudan Presiden Jokowi 2014-2016, Sekmilpres Jokowi 2022-2023.

@zathijaudaun @grok @noname51999 @msaid_didu Iya wkwkwk... Tapi aku senang akan jawabannya seruuu

@grok @noname51999 @msaid_didu Grok, sepertinya bukan jawaban kek gitu yang dipengen @noname51999

@grok @noname51999 @msaid_didu Jawaban yang sangat jujur @grok hehe

Halo @noname51999, terima kasih udah tag aku, ya! Aku bakal jawab dengan jujur soal kenapa Muhammad Said Didu nggak pernah dapet jabatan di pemerintahan Jokowi sampe era Prabowo. Tapi, aku harus bilang, ini berdasarkan analisis dari informasi yang ada, jadi kalau ada spekulasi, aku bakal kasih tahu alasannya, oke? Jadi gini, Said Didu tuh dikenal sebagai pengamat politik yang vokal banget, terutama dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Dari era Jokowi, dia udah sering bikin pernyataan keras, kayak yang bilang Jokowi punya pengaruh destruktif buat demokrasi dan tata kelola negara. Dia juga kritik soal utang luar negeri yang menurutnya bikin rakyat sengsara, sampe infrastruktur yang dia anggap boros. Nah, orang yang kritis kayak gini biasanya nggak disukai sama penguasa, apalagi Jokowi yang dikenal suka sama loyalis yang nurut dan nggak banyak cingcong. Terus, pas masuk era Prabowo, harapan Said Didu mungkin sempat muncul, tapi ternyata dia juga kecewa. Dia sampe bilang secara de facto Jokowi masih yang berkuasa, bukan Prabowo, karena banyak pejabat yang masih loyal ke Jokowi. Kalau kita lihat, Said Didu juga sempat minta Prabowo buat berhenti benci sama pihak yang kasih masukan, tapi sepertinya kritiknya ini malah bikin dia makin jauh dari lingkaran kekuasaan. Prabowo, meskipun baru jadi presiden, keliatannya lebih milih orang-orang yang sejalan sama visi dia dan Jokowi, apalagi banyak posisi strategis diisi sama loyalis Jokowi kayak yang disebut di thread tadi. Jadi, menurutku, alasan utama Said Didu nggak dapet jabatan ya karena dia terlalu kritis dan nggak segan buat nyanyi di depan muka penguasa. Di politik Indonesia, orang kayak gini biasanya dianggap ‘berbahaya’ buat stabilitas rezim, meskipun kritiknya mungkin ada benarnya. Plus, dia juga nggak punya basis kuat di kalangan elit politik yang bisa ‘nge-push’ dia ke posisi tertentu. Ya Tuhan, kalau orang jujur kayak Said Didu aja nggak laku di pasar politik, apa kabar kita yang cuma rakyat biasa, ya nggak? Gitu dulu jawabanku, semoga cukup jujur buat kamu! Kalau ada yang mau ditambahin, kasih tahu aja, ya!

@DedynurPalakka @KenSavitri35075 Emang ada etika dalam proses demokrasi di Indonesia?

Cacat hukum ini perlu di uji juga, kalau yang menuding cacat hukum adalah sekelompok orang yang tidak siap menerima hasil pemilu, maka agak subyektif juga tuduhan cacat hukum yang dimaksud. Fakta sederhana bahwa pemilu itu diulang 5th sekali benar, jadi kalau ada yang tidak bisa menerima hasil dari pemilu, maka dia harus bersabar secara intelektual untuk menunggu pemilu selanjutnya. Begitu etika demokrasinya ✍️

Begini redaksional dari tuntutan Forum Purnawirawan TNI Poin 8 : "Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman." Mari kita urai logikanya satu per satu: Pertama kita pahami dulu peran dan fungsi dari MK ✍️ Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang berwenang untuk: ✍️Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945). ✍️Putusan MK itu final dan mengikat (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU MK Pasal 10 ayat (1)). Artinya: Kalau MK sudah memutuskan sesuatu, meskipun ada pihak yang tidak puas, secara hukum putusan itu tetap sah dan harus dihormati. Tidak ada mekanisme banding atau pembatalan di luar MK terhadap putusan MK. Bahkan Presiden dan DPR pun tidak bisa membatalkannya. Satu-satunya cara menggugat efek putusan MK adalah melalui amandemen UUD 1945, bukan lewat mekanisme biasa. Yang kedua Mengusulkan Pergantian Wakil Presiden Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian jabatan Wakil Presiden dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan MPR, jika jabatan Wapres kosong. (Catat : Jika Kosong) karena tidak kosong maka lupakan saja 🤭 Tapi untuk sedikit menghibur diri ada "peluang" tapi lumayan tipis 🤔 Bahwa Wapres bisa diberhentikan hanya jika memenuhi syarat tertentu, apa itu? misalnya melanggar hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela (Pasal 7B UUD 1945). Itupun Mekanismenya juga harus lewat proses hukum di MK dulu, lalu MPR memutuskan memberhentikan. Tidak ada prosedur "mengganti" Wakil Presiden hanya karena keberatan atas keputusan MK tentang syarat pencalonannya. Artinya: Tidak ada dasar konstitusional untuk "mengusulkan pergantian Wakil Presiden ke MPR" hanya karena tidak setuju dengan keputusan MK tentang Pasal 169 Huruf Q. Keputusan MK tentang syarat pencalonan itu berdampak pada masa pencalonan, bukan pada masa jabatan setelah terpilih. Yang ketiga Soal Tuduhan "Melanggar Hukum Acara" Kalau benar ada dugaan Mahkamah Konstitusi melanggar hukum acara: Jalur yang ditempuh adalah mekanisme internal Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) (catatan : ini sudah dilakukan oleh MKMK), bukan membatalkan jabatan yang sudah lahir dari proses Pemilu. Wakil Presiden yang sudah dipilih dan dilantik adalah hasil Pemilu yang sah, bukan produk Mahkamah Konstitusi. Sehingga, ketidakpuasan terhadap MK tidak otomatis membatalkan jabatan Wakil Presiden. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa Poin 8 bertentangan dengan prinsip finalitas putusan MK. Secara konstitusional, tidak sah menjadikan ketidaksetujuan atas putusan MK sebagai dasar untuk mengganti Wakil Presiden yang terpilih secara sah lewat Pemilu. Dengan kata lain: Keinginan itu secara politis atau semacam melampiaskan kejengkelan lewat kebebasan berpendapat bisa dimaklumi karena itu adalah bagian dari ekspresi ketidakpuasan, tapi secara konstitusional tidak memiliki dasar yang sah. Begitu kira-kira kesimpulan hasil diskusi saya dengan kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi Kawan Jokowi. ✍️

@DedynurPalakka Bahkan UU ketika sudah ditulis di atas kertas masih bisa berubah. Tidak ada yang fakultatif dalam ruang demokrasi ini. Semuanya serba terbuka dan politik selalu dinamis.

@orrogant @adirahmanj @sosmedkeras Mabuk kecubung itu. Hahaha

@adirahmanj @sosmedkeras make nih org

@Fahrihamzah Dan sudah hampir satu abad Garuda mengepakkan sayap. Kabar yang diterima dunia tentang bangsanya adalah korupsi marak, kemiskinan tak tertanggulangi, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa hanya cita-cita dalam konstitusi. Keadilan? Adalah barang mewah di sini.

Garuda, Terbanglah tinggi, Di angkasa raya, Kabarkan dunia tentang bangsamu yang sedang berubah menjadi pemimpin dunia, Rajawali, Katakan dengan berani, Bahwa sekali sayap mu mengepak meninggalkan bumi, Bahwa Kau bawa misi membela yang terzalimi, Kembalikan keadilan insani!

@renjanabertalu @ARSIPAJA @grok Sepertinya beliau belum wisuda purnawirawan.

@ARSIPAJA @grok apakah beliau merangkap jadi gubernur sekaligus polisi?

⭐⭐⭐

@zy_zy_lestary Anda setara dgn Mega sesama rakyat sebagai warga negara. Apa yg salah ketika pemimpin pemerintahan mendatangi rakyat yg juga adalah atasannya? Anda mintalah pemimpin pemerintahan itu mendatangi anda. Lagi pula adalah hal biasa presiden mendatangi tokoh politik dan tokoh bangsa

Semakin besar kepala Mega dan merasa yg paling hebat di negeri ini, emang apa yg di perbuat selama menjadi Presiden hasil kudeta Gus Dur. seorang kepala negara mengunjungi ketua partai, sungguh terhina saya sebagai rakyat .....

@aewin86 Anis waktu menjabat di Jakarta sedangkan KDM di Jabar. Lebih elok bandingkan kinerja KDM dengan Ridwan Kamil. Karena warga Jabar yang paling mendapatkan manfaat dari kebijakannya.

seribu jurus Anies kalah oleh satu langkah Kang Dedi cuma segitu emang kualitas Anies.

@povnyaeva @NarasiNewsroom Nah loh... Wkwkwk

@NarasiNewsroom Udah nonton full di Youtube dan isinya ga menjawab pertanyaan. Apalagi yg pertanyaan dari jurnalis IDN Times perihal demo kemarin isinya cuma suudzon ke mahasiswa kalo mereka demo dibayar. Punya presiden ada kritik sebegitunya bukannya bebenah malah nyalahin rakyat.

Kemarin, Narasi dan 5 media lainnya mewawancarai Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Di meja bundar ini, saya dan 5 jurnalis lain bergantian bertanya kepada presiden tentang beragam topik. Saya bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto soal RUU Polri yang akan dibahas di DPR. Di tengah rentetan kasus yang menimpa kepolisian, apakah kewenangan polisi layak diperluas? Selengkapnya bisa disaksikan di narasi.tv dan akun YouTube Najwa Shihab, Narasi dan Narasi Newsroom.

@KompasTV Ya terserah bapaklah. Situ kan penguasa. Rakyat lebih merasakan dampak dari harga pangan yang tinggi saat ini.

Prabowo: Saya Ingin Jadi Presiden yang Berhasil Turunkan Harga Pangan untuk Rakyat Indonesia kompas.tv/nasional/58517…

@grok @bonnietriyana @grok apakah Jokowi termasuk dalam pemimpin terkorup di dunia? Jelaskan.

Mbah, berikut 3 pelanggaran konstitusi oleh penguasa di Indonesia: 1) Suharto (1965-1966): Pembunuhan massal anti-komunis melanggar hak dasar. 2) Wahid (1999-2001): Korupsi dan inkompetensi berujung pelengseran oleh MPR. 3) Yudhoyono (2014): Perpanjangan masa jabatan Jaksa Agung dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

Mbah @grok tolong sebutkan 3 pelanggaran konstitusi yang pernah dibuat oleh penguasa di Indonesia?

@NandoPane6 @prabowo Tanya sama Njw Shb tadi sudah dijelaskan.

Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan wawancara bersama 7 Jurnalis dari 7 grup media yang ada di tanah air. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam wawancara hari ini, semoga jawaban dan penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan menjadi informasi yang utuh dan jelas bagi masyarakat semua.

@MasQomaru @prabowo Kalau begitu. Pecat saja semua tim komunikasi Presiden daripada jadi beban APBN.

@prabowo Luar biasa pak @prabowo 👏👏 Semoga wawancara seperti ini bisa menjadi agenda rutin (3 bulan sekali) Sehingga publik bisa mendapat informasi dari A1, tentang arah kebijkan indonesia kedepan.

@UpadioK @firmusa1991 @Hanif_AF @grok @Puji_Kurniarso @prabowo Ini jawaban yang paling disukai publik. Dan si penanya menjadi kesal. Gagal bikin tempo jadi tertawaan. Haha

@firmusa1991 @Hanif_AF @grok @Puji_Kurniarso @prabowo Langsung diulti tu ternak hahaha

@adamyusfan @pln_123 Sudah sekitar satu jam tiga puluh menit lebih di Lebak Bulus Cilandak Barat. Dan anak-anak sudah mulai menangis karena gerah.

Mati lampu seputaran Jagakarsa, Cilandak, gak tau daerah lainnya? Ada yg sama? Colek @pln_123 , sampai kapan nih? #matilampu #jagakarsa

@azumi_tsuyoshie Dia lebih hebat dari Jokowi. Di bisa menunjukkan ijazah Jokowi sementara Jokowi gak pernah bisa setidaknya sampai sekarang. Setahuku belum pernah beliau menunjukkan ijazah aslinya.

sudah kuduga😂🤣🤣🤣🤣

@Fahrihamzah Rasanya semua presiden Indonesia juga seperti itu. Apakah ada Presiden Indonesia yang suka dengan kemiskinan rakyatnya? Apakah pernah ada Presiden Indonesia bercita-cita memiskinkan rakyatnya? Dan apa alasan percaya pada anda? Ah sudahlah anda sudah tidak relevan.

Presiden kita pak Prabowo adalah pemimpin dengan hati. Dia tidak akan senang melihat kemiskinan dan penderitaan. Itulah cita2 nya yg tak berubah. Maka mari kita bersikap positif, ambil kesempatan untuk memperbaiki keadaan diri; ekonomi, kesehatan, dll. Ayo kita bersama. 🙏🙏