iamsuchalovelyman

@sakedapp Solo?

first solo trip :3

kalo udah ngeliat mahasiswa ui, ugm, itb dan univ-univ lain yang udah demo tuh harusnya mikir kaya “wah univ-univ ternama indo turun kejalan, wah mahasiswa-mahasiswa yang berpendidikan demo, udah pasti ada yang salah nih” harusnya mikir gitu. bukannya malah ngeboikot univnya 🤦‍♀️

Guys, ada satu pelanggaran prinsip dasar reformasi yang sedang terjadi lagi sekarang dan banyak orang tidak sadar betapa seriusnya ini. Salah satu agenda paling fundamental dari reformasi 1998 adalah membatasi keterlibatan TNI dalam urusan sipil dan keamanan dalam negeri. TNI itu alat pertahanan negara dari ancaman luar bukan alat untuk mengurus rakyatnya sendiri yang berdemo. Sejak reformasi, prinsipnya jelas: yang mengurus ketertiban dan keamanan dalam negeri itu Polri. TNI baru boleh dilibatkan dalam konteks pertahanan menghadapi ancaman perang, darurat militer, atau situasi yang benar-benar mengancam kedaulatan negara. Itu pun harus lewat keputusan politik resmi, bukan sekadar permintaan internal. Memang ada pengecualian yang sudah berjalan lama TNI dikirim ke Papua dan Poso untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata, dan dilibatkan dalam penindakan terorisme lewat aturan khusus. Tapi itu konteksnya jelas: ancaman bersenjata yang memang di luar kapasitas penegakan hukum sipil biasa. Mengawal demonstrasi mahasiswa yang menyampaikan pendapat itu beda cerita sama sekali. Dan ini yang baru saja terjadi: 12 Juni 2026, TNI dan bahkan Komponen Cadangan dari unsur ASN dikerahkan untuk mengawal demonstrasi mahasiswa bertajuk "Indonesia Bangkrut" di Jakarta. Bivitri Susanti pengajar hukum tata negara menyebut ini sebagai contoh konkret menguatnya militerisasi di ruang sipil. Dan argumennya sangat kuat secara konstitusional: Komcad itu dibentuk untuk pertahanan negara dalam menghadapi ancaman perang, bukan untuk mengurus dinamika dalam negeri yang sebenarnya masih bisa ditangani aparat sipil biasa. "Yang dihadapi kemarin bukan musuh negara. Jadi menurut saya itu problematis secara konstitusional." Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 soal Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan mobilisasi militer semacam itu cuma boleh dilakukan presiden dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, dan itu pun harus dengan persetujuan DPR. Mahasiswa yang demo itu bukan musuh negara. Mereka warga negara yang menyampaikan pendapat hak yang dijamin konstitusi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan gabungan dari Kontras, Imparsial, YLBHI, Amnesty International Indonesia, dan organisasi lain — menyebut langkah ini keliru, tidak sesuai prinsip demokrasi, dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Mereka menegaskan: penanganan unjuk rasa itu ranah aparat keamanan sipil, terutama Polri. Bukan tentara. Dan respons pemerintah? Justru terkesan menormalisasi. Kepala Pusat Penerangan TNI bilang ini cuma "perbantuan kepada Polri" sesuai mekanisme yang berlaku. Menteri HAM bahkan bilang ini sudah sesuai aturan. Tapi koalisi masyarakat sipil melihat ini sebagai pola yang berbahaya bukan soal mekanisme administratif, tapi soal prinsip dasar yang dibangun susah payah pasca-1998: jangan biarkan militer kembali jadi alat untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Kenapa ini penting banget untuk diingat? Karena sejarah Indonesia sudah pernah membuktikan apa yang terjadi kalau militer dilibatkan terlalu jauh dalam mengurus urusan sipil dan politik dalam negeri. Era sebelum reformasi militer punya peran ganda yang sangat luas lewat konsep dwifungsi ABRI. Hasilnya: kebebasan sipil tergerus, kontrol terhadap kekuasaan jadi minim, dan represi terhadap kritik jadi alat yang sangat mudah dipakai. Itulah kenapa salah satu tuntutan paling mendasar reformasi adalah: TNI kembali ke barak, fokus ke pertahanan, dan urusan dalam negeri dikembalikan ke jalur sipil. Ketika sekarang TNI dan bahkan Komcad mulai dikerahkan untuk mengawal demonstrasi mahasiswa itu bukan sekadar isu teknis soal siapa yang jaga di lapangan. Itu sinyal bahwa batas yang dibangun susah payah pasca-1998 mulai dilangkahi lagi, pelan-pelan, dengan bungkus "perbantuan" dan "koordinasi". kalau hari ini alasannya "cuma membantu Polri", dan besok alasannya "situasi makin tidak terkendali", dan minggu depan alasannya "demi stabilitas nasional" pertanyaannya adalah: di titik mana kita akan sadar bahwa batas yang harusnya dijaga itu sudah lama dilewati? Karena begitu masyarakat sudah terbiasa melihat tentara berdiri berhadapan dengan mahasiswa yang berdemo dan menganggap itu hal biasa itulah persis momen ketika salah satu pencapaian paling penting dari reformasi 1998 mulai terkikis tanpa ada yang benar-benar protes keras.

@sakedapp Tapi kamu tetap yang pertamakok

Lucu komen arek2 ini menyalahkan aktivis mahasiswa UGM yang mengusir pejabat pemerintah Budiman, Nusron, dkk dari UGM. Kalian coba tanya Budiman, dulu saat jadi aktvis berapa sering mendemo, mengusir pejabat yang mau "dialog" ke kampus UGM? Tanya juga itu Jumhur, enaknya lantai penjara, akibat mendemo, menolak kehadiran Rudini di Ganesha 10 ITB, yang katanya mau dialog. Yang pernah jadi aktivis mahasiswa pasti tahu, bahwa mendemo, dan "mengusir" pejabat dari kampus ini adalah salah satu pesan kuat, bahwa mahasiswa tidak bisa dan tidak mau dikibuli lagi dengan retorika2 yang diucapkan pejabat pemerintah. -------------- Pejabat pemerintah itu adalah orang yang berkuasa. Dengan kekuasaannya mereka bisa membuat kebijakan. Juga dengan kekuasaannya mereka bisa mengkoreksi kebijakan. Pertanyaannya, apakah saat membuat kebijakan mereka berdialog, dan berdikusi dengan publik, dengan mahasiswa? MBG, KDMP, misal, apakah menyerap aspirasi publik? Apakah menaikan BBM Pertamax itu pernah menjaring masukan dari publik yang akan terdampak, terutama kelas menengah rentan? Apakah menurunkan batas syarat penghasilan di persyaratan KIPK menjadi di bawah UMP, pernah serap aspirasi publik? Tidak ada toh? Semua pemerintah jalankan dengan suka-suka, lewat kekuasaan yang ada pada pemerintah. Sekarang, setelah banyak bukti, terjadi penyimpangan baik MBG maupun KDMP, apakah pejabat pemerintah seperti Budiman dkk itu murni datang ke UGM untuk cari masukan ke Mahasiswa untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah? Kan ndak, mereka datang ---seperti juga pejabat Era Orba yang dulu diusir Budiman dari UGM, justru semata-mata untuk tetap keukeh bahwa program dan kebijakan pemerintah di jalan yang benar. Buat kebijakan suka-suka, saat salah tidak minta maaf ke rakyat, malah datang ke kampus untuk retorika membenarkan kebijakan yang salah. Ya wajar diusir. Jika datang untuk mengakui salah, dengan niat mencari masukan untuk perbaikan kebijakan, mungkin bisa jadi diterima oleh Mahasiswa. Tapi wong jelas koq di panggung hanya duduk 3 pejabat dengan retorika pembelaan dirinya, tanpa ada niat mencari masukan. Ya, sudah benar itu adik2 mahasiswa UGM mengusir kalian, Datang pun ke ITS, saya akan dukung jika adik2 saya juga mengusir kalian. Sudah mirip pejabat era Orba kelakuannya, menganggap mahasiswa bisa dikadali dengan retorika pembangunan. Terakhir, sebelum terlambat, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi diri. Ini era yang jauh lebih terbuka dan mudah mendapatkan informasi dibanding era Orba. Kabar cepat menjalar, secepat jari-jari warganet diatas layat gadgetnya. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk kekuasaannya semata. Bukan untuk bertahta, dan berbuat suka-suka dengan kekuasaannya. Salam FK

[RILIS PERS] AKSI MAHASISWA UGM DALAM DISKUSI “PANCASILA PEMERSATU BANGSA(?)”

Nah demo tuh gini loh pak polisi jakartaaaaaa, tugasnya polisi tuh jaga masa biar demonya damai sama kolektif bukannya malah di usir” polisi jakarta tes beda sama polisi jojga? nihh polisi jogja bukan ngejaga bukan menghalangi pendemo kocak

Sri Sultan mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, ia mengingatkan agar aksi dilakukan secara tertib, tidak merugikan masyarakat, tidak merusak fasilitas umum, serta tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama.

semarang lagi ya? acab semarang najis brutal banget anjing. inget gak alm sandy? yang diseret seret pas keadaan nya koma? patah tulang leher karna polisi semarang 1 3 1 2 F T P

Kaka kaka yang belum tau ini namanya inkompeten meregulasi dan mengawal demo di jalan ya..

📣📣 Update: BEM UI akan kembali menggelar aksi demo di Bundaran HI. BEM UI memposting di akun Instagram mereka: KAMI AKAN DATANG LAGI MEREBUT KEMENANGAN Halo, UI dan Indonesia! Saat negara lebih sibuk menahan rakyatnya daripada mendengarnya, saat penguasa lebih takut pada rakyatnya daripada pada krisis yang mereka ciptakan sendiri, di situlah perjuangan sesungguhnya dimulai. Kami tidak akan pernah menyerah. Selama keadilan belum berpihak kepada rakyat, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Kami akan datang lagi. Kami akan merebut Bundaran HI. Kami akan merebut kemenangan.

bestt info mandiri skor utbk lolos fkg unsoed berapa yak 😬

@sakedapp PROUDDDDD

💅

@sakedapp 🤧🤧🤧

@sakedapp Bukannyaorangcantik

gua lah orang telat dateng ujian itu

I rili rili rili rili much wofff myyy worlddd(kn)

cara gampang liat demo yang organik atau engga, kalau organik dihalangin/ditahan........yg satu lg? dijagain🙃

Azril, Khariq, Yogi, Azhar hanya sedikit dari ribuan orang muda yang ditangkap paksa dan jadi korban kekerasan oleh aparat. Tapi di saat bersamaan bukannya reformasi TNI-Polisi yang warga dapatkan, justru mereka malah diberi hadiah berupa jabatan di pos-pos sipil 🙃

Buat yang belom tau, ini namanya APARAT MENGAWAL demonstrasi ya, bukannya MENGHADANG apalagi MENYERANG

Ojol saja peduli, masa kamu tidak. Membuka blokade, mengakses jalan tikus agar mahasiswa sampai ke tujuan..... Bund HI