Silent Reader

Bapak Presiden @prabowo, Bpk Menko @airlangga_hrt, Bpk Menkeu Purbaya @KemenkeuRI, Bpk Gub BI @bank_indonesia, Ibu Kepala @ojkindonesia yth, dengan data bhw makin hari nilai tukar dan harga saham makin nyungsep, mohon ajari kami untuk : 1) bagaimana kami bisa jadi optimis agar tdk dituduh sbg orang psimis 2) bagaimana kami yakin bhw Indonesia ke depan mamang tidak gelap 3) bagaimana kami yakin bhw pidato Bpk/Ibu memang bisa dipercaya 4) bagaimana kami yakin bhw Bpk dan Ibu memang masih punya keinginan dan kemampuan mengambil kebijakan “radikal” untuk atasi masalah ini - bukan lewat pidato. 5) bagaimana cara kami menyampaikan masukan untuk perbaikan sesuai fakta dan data tapi kami tidak dituduh orang psimis, anti pemerintah dan/atau antek Asing Semoga Bpk dan Ibu berkenan memberikan jawaban kepada kami.

@arekmblangsak @Hidupsebagai62 Makanya Investor jengah lihat peraturan yg mencla mencle. Yg rugi smua pihak. Kmpret emg pemerintah

@Hidupsebagai62 Tinggal pemerintah bilang merek BYD gak boleh jalan. Ancur tuh merek. Byd Somasi, somasi balik tagih komitmen. Nah BYD akan di tuntut konsumennya yg sdh beli. Masalahnya kita gak pernah tegas.

TARGET OPERASI PABRIK BYD DI SUBANG MELESET, IMPOR TETAP JALAN DIDUKUNG INSENTIF PPN EV INDONESIA JADI DUMPING BYD IMPOR ? HYUNDAI MAKIN NGAMOK Jadi sepanjang 2025, BYD sudah banjiri Indonesia dengan puluhan ribu mobil listrik impor, selama pabrik belm operasi. santai nikmati insentif pake duit pajak rakyat. Tercatat sekitar 46 ribu unit lebih, dan ini bukan angka yg kecil. Catatan, mobil terlaku 2025, kijang innova terjual tidak sampai 70 ribu unit. Pabrik BYD di Subang ? Masih molor, katanya “diganggu ormas”. Lucu. Hati2 buat pemerintah Ini bukan sekadar keterlambatan proyek. Bisa jadi, Ini strategi dumping yang sangat terencana. Pabrik nya bener2 ngk jalan. Byd memang pintar, tinggal kitanya aja. Mau sampe kapan? Dipojokan hyundai cemberut karena udh ada pabrik, malah produk ngk laku, kalah sama yg tinggal impor

...Besok 5000 buruh Bekasi akan demo pemerintah untuk evaluasi MBG. Kenapa? Karena buruh² pabrik di kawasan industri lah yg paling paham betapa busuk kualitas menu MBG. Katering ratusan ribu buruh Bekasi yg budgetnya 12-15rb, menunya jauh lebih berkualitas dari MBG... (``,)

Miris sekali. Ini lah akibat negara abai sama kesejahteraan guru sampai2 murid smudah itu merendahkan seorg pendidik

Bahaya Tabung gas CNG 3kg, Jika Meledak bukan hanya dapur yang hancur tapi rumah bahkan bangunan sekitar bisa hancur, dan serpihannya terbang seperti peluru. Kanda @bahlillahadalia harus hati-hari sekali ini dengan idenya. Di seluruh dunia tak ada yang menggunakan tabung untuk memanfaatkan CNG (Metana) untuk keperluan rumah tangga. Bukan karena mereka tidak mampu membuat tabung yang aman, tapi risiko besar yang akan muncul jika CNG dimampatkan ke tabung karena butuh tekanan SANGAT BESAR sampai 200 bar. Bandingkan dengan LPG yang hanya 5 bar. Tekanan 200 bar itu sama seperti tekanan terhadap benda yang berada dalam kedalaman laut 2.000 meter alias 2 km (1 bar ekuivalen dgn kedalaman 10 meter). Bayangkan, Kapal Selam TNI AL saja maksimal hanya mampu menahan tekanan sampai kedalaman 500 m (mungkin kurang), lebih dari itu bakal remuk dan pecah karena strukturnya ndak mampu menahan beban. Sekarang ada tabung gas CNG, yang di dalamnya ada tekanan 200 bar, diurus ibu rumah tangga di Indonesia, yang pasti tidak tahu bahwa ada bom siap meledak jika salah penanganan. Ingat, saat awal tabung 3kg LPG dibuat, berapa banyak kasus ledakan tabung, padahal cuma 5 bar. -------------------------- Kenapa bahaya CNG disimpan di dalam tabung untuk didistribusikan? Ini karena sifat dari wujud benda dengan massa jenisnya. - Benda padat, seperti besi, dengan berat 1kg, akan memiliki volume paling segenggaman tangan. - Benda cair, seperti air, dengan berat 1kg, akan memiliki volume paling sebotol mineral 1 liter. - Nah gas seperti CNG, dengan berat 1 kg, akan memiliki volume besar sekali, lebih kurang 1,4m2 atau 1.400 liter. Bayangkan besarnya ruang (volume) yang dibutuhkan gas CNG dengan berat 3kg, yaitu lebih kurang 4,2m2 di tekanan ruang (normal). Karena itu lah CNG perlu dimampatkan volumenya. Cilakanya, CNG tidak berubah bentuk saat dimampatkan, tetap dalam bentuk gas. Sehingga butuh besar sekali tekanan agar ukuran ruang yg diperlukan menjadi kecil untuk menyimpan CNG dengan berat 3kg. Besarnya tekanan yang dibutuhkan dari sisi teknis sekitar 200 bar agar bisa dimasukan dalam tabung yg kecil (lebih besar sedikit dari tabung gas LPG 3g). Untuk menahan tekanan yang besar sampai 200 bar tsb, butuh bahan tabung dari baja yang tebal, utuh, tanpa sambungan, tanpa las-lasan. Konsekuensinya tabung akan besar sekali, bisa 3-4x berat tabung LPG saat ini. Berbeda dengan LPG (yang merupakan produk sampingan pengolahan minyak), hanya butuh tekanan sekitar 5-10 bar. Dan ajaibnya gas LPG berubah wujud menjadi cair saat diberikan tekanan 5-10 bar. Itu lah yang menyebabnya tabungnya menjadi kecil sekali, dan ringan. --------------- Dari sisi ekonomi, Pemerintah harus membelanjakan anggaran yang cukup besar sekali untuk mengganti tabung LPG 3kg, yang digantikan tabung CNG 3kg. Harga produksi tabung CNG sudah pasti jauh lebih mahal, bisa sampai 20x harga produksi tabung LPG. Berbagai sumber menyebut bisa sampai Rp1,5juta-Rp3juta per tabung. Tabung semahal itu, dengan isi gas murah, selain membebani uang negara, juga ada risiko hilang dicuri karena mahalnya. Saat ini saja, data kehilangan tabung gas LPG 3kg saja buanyakkkk pol. Modal Rp15-Rp19ribu, dengan berat tabung 3kg LPG yang 5kg, jika dijual kiloan masih cuan Rp15ribu-Rp20ribu per tabung. Bayangkan bakal tingginya minat menyikat tabung CNG yang beratnya bisa sampai 20kg. 😅 Apa tidak amsiong itu pemerintah mengawasi dan mengganti jika tabung CNG hilang? ----------------- Jadi risiko keamanan, risiko anggaran, dan risiko dikilo itu lah yang menyebabkan tidak ada negara di dunia yang mendistribusikan CNG dalam bentuk tabung ke rumah-rumah. Yang layak secara ekonomi adalah lewat jaringan pipa gas. ------------------- Saran saya, pemerintah tidak perlu mengkonversi LPG ke CNG dalam tabung 3kg demi mengurangi subsidi yang menekan fiskal. Justru kebijakan ini akan jauh lebih membebani fiskal, bukan menghemat fiskal. Namun, harus diakui, negara kita yang kaya produksi CNG adalah salah jika tidak memanfaatkannya, malah mengimpor LPG. Impor ini selain akan cipatakan ketergantungan, juga akan membuat bengkak beban keuangan negara, terutama untuk LPG subsidi 3kg. Untuk itu, solusi yang masuk akal, hemat saya, baik dari sisi keamanan dan ekonomi adalah menggunakan hybrid; 1. Untuk daerah-daerah yang saat ini potensial pemanfaatan CNG karena penghasil gas alam, solusi pipanisasi gas yang perlu dilakukan masif. Misal seperti di Sidoarjo, dan Gresik di Jawa Timur. Yang dapat diperluas ke Kota sekitar seperti Surabaya, Mojokerto, Lumajang. Jika seluruh Rumah tangga (juga industri, restor, dll) di di daerah ini menggunakan jariangan pipa gas, ini akan dapat mengurangi kebutuhan LPG secara signifikan. Ya tetu butuh investasi pipanisasi gas. Yang memang mahal, tapi jauh lebih aman dan ekonomis dibanding distribusi dgn tabung gas CNG. 2. Untuk daerah lain yang masih sulit diakses, karena jauh dari sumber gas alam, dan belum punya stasiun storage, baiknya tetap saja gunakan LPG 3kg. Sambil ke depan pelan-pelan bangun stasiun gas dan pipanisasi gas CNG. Ini lebih masuk akal daripada konversi LPG 3kg ke CNG 3kg. 🙏 Salam FK

Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, merilis pernyataan penting menyusul serangan AS terhadap Iran kemarin: "Setiap kali solusi diplomatik tersedia di meja perundingan, AS lebih memilih petualangan militer yang gegabah. Apakah ini taktik tekanan yang kasar? Ataukah hasil dari pihak penghasut yang sekali lagi menipu Presiden AS ke dalam rawa konflik lainnya? Apa pun penyebabnya, hasilnya tetap sama: rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan, dan diplomasi selalu menjadi korbannya. Selain itu, CIA salah. Inventaris rudal dan kapasitas peluncur kami tidak berada di angka 75% dibandingkan dengan tanggal 28 Februari. Angka yang benar adalah 120%. Adapun kesiapan kami untuk membela rakyat kami: 1.000%."

@catchmeupco Napi psikopat : be like

Habis ke kampus, sekarang ke lapas

@ydhtama Sya aja sbulan 700kg masih kteteran. Klo dlayani smua bsa seton.

kannnnnnnnn....

@mini_GAME @Strategi_Bisnis Krena para transportir jg kewalahan antri BBM subsidi. Mreka jga kluar ongkos untuk antri artinya mreka akan menagih dri beban logistik yg dkirim. Omong kosong daya beli trjaga yg ada mulai byk mngurangi pngeluaran krena bhan pokok udah naik gila2an. Khususnya jga minyak goreng

@mini_GAME @Strategi_Bisnis Makanya gw heran growth apa yg drasakan. Bahan makanan di tingkat pasar aja udah mulai naik. Kbijakan menaikan BBM walau utk non subsidi jga pengaruhi hrga pokok tingkat bawah. Krena BBM subsidi makin langka skrg entah prmainan gelap atau org byak beralih BBM Subsidi.

- strategi Purbaya mulai menampakkan hasil. Maybe bisa lepas dari kutukan 5%? - dana MBG berdampak signifikan pd pertumbuhan sektor makanan x minuman. - mazhab yg dikejar Purbaya : growth lbh utama, fiskal belakangan. Makanya rupiah anjlok.

@LambeSahamjja Parah kali. Anak org mau mati gak ada jga yg dipidana. Gila emang negara ini.!!

Guys, lu pada tau gak ada kasus keracunan MBG yang baru terkonfirmasi dan ini bukan keracunan biasa yang bisa diselesaikan dengan minta maaf lalu lanjut? 162 siswa dari PAUD sampai SMP di Air Asuk Kepulauan Anambas tumbang serentak pada 15 April 2026. Bukan karena sakit perut biasa. Bukan karena makanannya basi. Tapi karena di dalam makanan yang dikirim negara ke mulut anak-anak itu ditemukan boraks dengan kadar 100 hingga 5.000 miligram per liter ditambah dua bakteri berbahaya sekaligus E. coli dan Bacillus cereus. Tiga kontaminan. Satu menu. Ratusan anak. yang paling gila ada boraks sekali lagi boraks Mari kita bicara soal boraks dulu karena ini yang paling serius dan paling tidak bisa dimaafkan. Boraks adalah bahan kimia industri. Dia dipakai untuk membuat deterjen keramik dan pupuk. Di Indonesia penggunaannya dalam makanan dilarang keras berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan sejak puluhan tahun lalu. Bukan dilarang karena sedikit berbahaya dilarang karena konsumsi berulang menyebabkan kerusakan ginjal kerusakan hati gangguan sistem saraf dan pada anak-anak yang tubuhnya masih berkembang efeknya jauh lebih destruktif dari pada orang dewasa. Kadar yang ditemukan di makanan MBG Anambas adalah 100 sampai 5.000 miligram per liter. Untuk konteks ambang batas yang mulai menunjukkan gejala toksisitas pada manusia dewasa adalah sekitar 5.000 miligram total. Anak-anak PAUD yang beratnya mungkin 15 kilogram jauh lebih rentan dari angka itu. Dan yang membuat ini lebih mengkhawatirkan boraks tidak muncul secara alami di telur kecap tempe goreng atau tumis sawi wortel buncis. Ketua Tim Investigasi BGN Arie Karimah Muhammad sendiri menegaskan bahan-bahan seperti telur tempe dan sayuran tidak membutuhkan pengawet kimia apapun. Tidak ada alasan teknis yang sah untuk boraks ada di sana. Artinya hanya ada satu kesimpulan yang bisa ditarik. Seseorang di dalam dapur SPPG Air Asuk secara sadar dan sengaja memasukkan boraks ke dalam makanan yang akan dimakan anak-anak. Kemungkinan besar untuk membuat tekstur makanan lebih kenyal lebih menarik dan lebih tahan lama sambil menekan biaya produksi serendah mungkin. Memotong biaya dari anggaran yang sudah dikucurkan negara dengan cara meracuni anak-anak yang seharusnya dilindungi. Sekarang soal E. coli dan Bacillus cereus karena keduanya bercerita tentang kegagalan yang berbeda dan sama-sama sistemik. E. coli ditemukan di sampel makanan yang diuji BPOM. E. coli adalah bakteri yang hidup di usus besar manusia dan hewan. Kehadirannya dalam makanan mengindikasikan satu hal dan hanya satu hal ada kontaminasi feses di suatu titik dalam proses produksi. Bisa dari tangan pekerja yang tidak mencuci tangan dengan benar. Bisa dari peralatan masak yang dicuci dengan air yang terkontaminasi. Bisa dari sumber air bersih yang digunakan untuk memasak yang ternyata tidak bersih sama sekali. Tapi apapun jalur masuknya E. coli di makanan anak sekolah adalah kegagalan higienitas yang fundamental dan tidak bisa dijelaskan dengan kecerobohan kecil. Bacillus cereus adalah bakteri yang berbeda karakternya dan justru karena itu lebih berbahaya dalam konteks seperti ini. Dia berkembang biak di makanan yang tidak disimpan pada suhu yang tepat khususnya makanan yang sudah matang lalu dibiarkan terlalu lama di suhu ruangan sebelum sampai ke tangan penerima. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah toksin yang dihasilkannya tahan panas. Artinya bahkan kalau makanan dipanaskan ulang sebelum disajikan toksin itu tetap ada dan tetap bekerja merusak sistem pencernaan. Ini mengindikasikan ada masalah serius dalam rantai distribusi dari dapur ke sekolah makanan dikirim terlambat disimpan terlalu lama atau tidak dijaga suhunya selama perjalanan. Tiga kontaminan dari tiga sumber yang berbeda dalam satu paket makanan yang sama. Ini bukan tentang satu kecerobohan di satu titik. Ini adalah gambaran dari sebuah dapur yang gagal dari hampir semua dimensi secara bersamaan dari penggunaan bahan kimia ilegal dari higienitas dasar yang tidak terpenuhi dan dari sistem penyimpanan dan distribusi yang tidak memadai. Dan ada satu detail yang menurut gua adalah bagian paling menyayat hati dari seluruh cerita ini. 41 orang tua dan anggota keluarga ikut keracunan. Bukan karena mereka makan di kantin sekolah. Bukan karena mereka iseng mencicipi makanan anak. Tapi karena anak-anak mereka membawa pulang sisa makanan dan orang tua yang tidak mau menyia-nyiakan rezeki yang sudah ada di tangan memakan sisa itu di rumah. Orang tua yang hemat. Orang tua yang bersyukur anaknya dapat program makan gratis dari negara. Orang tua yang tidak punya kapasitas untuk tahu bahwa makanan yang dibawa pulang anaknya mengandung boraks dan dua jenis bakteri berbahaya. Dan justru kebaikan hati mereka untuk tidak membuang-buang makanan itulah yang membuat mereka ikut masuk rumah sakit bersama anak-anak mereka. Sekarang soal respons pemerintah. Dan ini adalah bagian yang menurut gua harus membuat semua orang marah dengan alasan yang sangat konkret. BGN men-suspend SPPG Air Asuk sementara. Meminta SPPG memperbarui Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi sebelum boleh beroperasi kembali. Menekankan perlunya peningkatan pengawasan. Tidak ada pengumuman proses hukum pidana terhadap siapapun yang terbukti memasukkan boraks ke makanan anak-anak. Ingat menggunakan boraks dalam makanan bukan hanya pelanggaran administratif. Ini adalah tindak pidana yang bisa dijerat dengan UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Tapi sampai berita ini ditulis tidak ada satu pun nama yang disebut akan diproses secara pidana. Tidak ada audit nasional terhadap ribuan SPPG lain yang beroperasi di seluruh Indonesia. Kalau satu SPPG bisa beroperasi dengan boraks dan dua bakteri berbahaya tanpa ketahuan selama berminggu-minggu sebelum ada korban massal berapa SPPG lain yang kondisinya sama tapi belum ada yang keracunan parah cukup untuk memicu investigasi? Dan BPOM sendiri sudah mengakui bahwa mereka hanya sanggup mengecek lima dapur MBG secara nasional. Lima dapur. Alasannya adalah minim anggaran. Program yang dianggarkan Rp335 triliun di tahun 2026. Tapi lembaga yang bertugas mengawasi keamanan pangan di program itu tidak punya cukup anggaran untuk mengecek lebih dari lima dapur dari ribuan yang beroperasi. Dan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar lagi. Kasus Anambas bukan kasus pertama dan bukan kasus yang paling banyak korbannya. Secara nasional kasus keracunan MBG sudah lebih dari 6.000 kasus dari berbagai daerah sejak program ini berjalan. Dari Sumatera sampai Jawa sampai Sulawesi. Di sekolah-sekolah yang mestinya jadi tempat anak-anak tumbuh dengan aman. 6.000 kasus keracunan. Dan baru di Anambas ada hasil lab yang mengkonfirmasi boraks digunakan secara sengaja. Pertanyaannya adalah dari 6.000 kasus sebelumnya berapa yang juga melibatkan boraks tapi tidak pernah diuji labnya karena tidak ada anggaran? Berapa yang cukup ringan sehingga orang tuanya hanya berpikir anaknya masuk angin lalu tidak pernah dilaporkan? Berapa yang tidak pernah masuk data karena tidak ada media yang meliput? program senilai Rp335 triliun dengan niat mulia memberantas stunting dan memastikan anak Indonesia tumbuh sehat harus bisa menjamin satu hal paling dasar yang bahkan tidak perlu standar tinggi untuk dipenuhi. Makanan yang dikirim ke mulut anak-anak tidak boleh mengandung racun. Bukan standar internasional. Bukan sertifikasi ISO. Hanya satu syarat jangan ada boraks di dalam telur kecap dan tempe goreng yang dimakan anak PAUD. Dan syarat sepedas itu ternyata tidak terpenuhi. Di program yang diklaim akan mengubah generasi Indonesia. Di negara yang Menkeu-nya baru saja bilang kita sedang survival mode tidak boleh bikin stupid mistake lagi. Suspend tiga hari dan perbarui sertifikasi bukan jawaban yang proporsional untuk 162 anak yang keracunan boraks. Yang proporsional adalah proses pidana yang nyata transparansi penuh tentang kondisi semua SPPG di seluruh Indonesia dan pertanggungjawaban yang konkret dari siapapun yang membuat keputusan untuk meloloskan SPPG beroperasi tanpa pengawasan yang memadai sejak awal.

@msaid_didu Kabinet paling jumbo stelah sukarno kelola negara sempoyongan. Ini niat kerja atau cuma bagi2 kursi walau dompet negara cekak?

Hipotesa saya, jika tidak ada kebijakan “radikal” dalam pengelolaan APBN (fiskal), terutama pengendalian pengeluaran maka beberapa bulan ke depan bisa terjadi masalah serius.

Kalo beneran tembus ke angka 20k, gue pengen tau itu si brengsek bakal pidato apa lagi selain nanya mbg ada manfaatnya apa engga

@MyCoding17 @Fahrihamzah Gorengan aja udah 2000 yg sebelumnya 5000 dpt 4. Apa2an ini. Negara makin mencekik rakyatnya.

@Fahrihamzah Jangan cuma jualan angka di atas kertas, coba cek daya beli masyarakat di lapangan. Pertumbuhan segitu tapi harga pangan melambung dan cari kerja makin susah, itu namanya pertumbuhan semu

Pertumbuhan ekonomi RI, Q1 5,61% ini tertinggi di era nya Purbaya. kumparan.com/kumparanbisnis…

@LambeSahamjja @msaid_didu @PendiSetyawan ulasan yg cukup relevan dgn kondisi real dilapangan. 👍

Guys, BPS baru merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia Q1 2026 dan angkanya mengejutkan banyak orang. 5,61 persen year-on-year. Melampaui ekspektasi konsensus yang hanya 5,4 persen. Tapi tunggu dulu sebelum ikut-ikutan tepuk tangan. Karena kalau dibaca lebih dalam datanya justru menyimpan cerita yang jauh lebih kompleks dari sekedar angka yang kelihatannya bagus. Mulai dari yang paling mencolok di slide BPS ini. Konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen year-on-year. Itu adalah angka yang sangat tidak normal. Untuk konteks konsumsi rumah tangga yang merupakan 54 persen dari PDB hanya tumbuh 5,52 persen. PMTB atau investasi tumbuh 5,96 persen. Ekspor hanya tumbuh 0,90 persen. Tapi konsumsi pemerintah meledak 21,81 persen. Dan BPS sendiri dalam slidenya secara eksplisit menjelaskan apa yang mendorong angka itu gaji ke-14 alias THR pegawai negeri dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah pertanyaan yang paling penting dan paling jarang ditanyakan dengan jujur. Kalau pertumbuhan ekonomi kita di Q1 2026 sangat bergantung pada konsumsi pemerintah yang naik 21 persen lebih dan konsumsi pemerintah itu didorong oleh THR PNS dan MBG maka pertumbuhan itu bukan pertumbuhan organik dari aktivitas ekonomi masyarakat. Itu adalah pertumbuhan yang dibiayai oleh pengeluaran negara yang luar biasa besar. Dan kita sudah tahu kondisi fiskalnya. Subsidi energi sudah jebol 266 persen dari target dalam tiga bulan. Rupiah di Rp17.4400 level terlemah sepanjang sejarah. Dua Dirjen Kemenkeu baru dicopot karena data restitusi pajak yang salah senilai Rp25 triliun. Dan Menkeu sendiri mengaku tidak tahu detail skema pembiayaan Kopdes Merah Putih. Dalam kondisi fiskal seperti itu pengeluaran pemerintah naik 21,81 persen. Uangnya dari mana? Soal validitas data BPS dan pertanyaan apakah angkanya mencerminkan kondisi nyata di lapangan ini adalah perdebatan yang sangat sah untuk diangkat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan kritis. Pertama MBG masuk sebagai komponen konsumsi pemerintah yang menaikkan angka PDB. Tapi MBG sendiri sudah banyak dilaporkan bermasalah di lapangan keracunan massal di berbagai daerah dari Sumatera sampai Jawa sampai Sulawesi yang sudah lebih dari 6.000 kasus, kualitas makanan yang tidak sesuai standar gizi yang dijanjikan, pembelian motor listrik senilai Rp1,2 triliun yang tidak ada kaitannya dengan program makan anak, dan survei Policy Research Center yang menemukan hanya 6,5 persen yang merasakan manfaatnya sampai ke anak secara signifikan. Tapi di data PDB angka itu tetap tercatat sebagai pengeluaran pemerintah yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apakah itu benar secara teknis statistik? Ya benar. Tapi apakah itu mencerminkan peningkatan kesejahteraan nyata rakyat? Itu pertanyaan yang jawabannya jauh lebih kompleks. Kedua ada satu angka di slide ini yang sangat mencurigakan dan hampir tidak ada yang membahasnya impor negatif 20,29 persen dalam distribusi. Impor yang berkontribusi negatif sangat besar terhadap PDB. Ini bisa berarti impor turun drastis yang bisa jadi refleksi dari daya beli yang melemah di sisi konsumsi barang-barang impor atau bisa juga refleksi dari aktivitas industri yang melambat sehingga impor bahan baku turun. Kalau impor bahan baku turun karena industri melambat maka pertumbuhan ekonomi yang kelihatannya bagus di atas kertas bisa menjadi alarm bahwa mesin produksi kita sedang tidak berputar dengan sehat. Pertanyaan yang perlu diajukan kepada BPS dan pemerintah adalah satu yang sangat sederhana. Pertumbuhan 5,61 persen ini datangnya dari mana dan berkelanjutan tidak? Kalau pertumbuhan ini sangat bergantung pada konsumsi pemerintah yang melonjak 21 persen maka di Q2 dan Q3 ketika belanja pemerintah kembali ke level normal dan anggaran makin tertekan apakah pertumbuhan ini akan bertahan? Ferry Latuhihin sudah mengingatkan ini jauh-jauh hari impoverishing growth. Ekonomi bisa tumbuh secara statistik sementara kelas menengah menyusut 10 juta orang. Kedua hal itu bisa terjadi bersamaan dan itulah yang sedang kita saksikan. 5,61 persen itu angka yang bagus di kertas. Tidak perlu dibantah. Tapi konteksnya perlu dipahami dengan utuh. Pertumbuhan yang didorong oleh pengeluaran pemerintah yang tidak sustainable dalam kondisi fiskal yang sedang berdarah-darah bukanlah pertumbuhan yang bisa dirayakan terlalu keras. Yang perlu dirayakan adalah ketika konsumsi rumah tangga tumbuh bukan karena disubsidi MBG tapi karena penghasilan riil masyarakat naik dan lapangan kerja berkualitas tersedia lebih banyak. Dan data itu belum ada.

@ednikma @BigAlphaID MBG

@BigAlphaID Manggil2 terus dikasih masukan tapi nggak sesuai kemauannya ya percuma

Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana. Ada Menko Perekonomian, Menkeu, Ketua OJK, Ketua LPS hingga Gubernur BI yang merapat ke Istana. Pemanggilan ini dilakukan di tengah melemahnya kurs Rupiah terhadap US Dollar yang sudah menembus Rp17.400

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya. Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku. Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya. Tidak menyebut nama kepala sekolah. Tidak menyebut nama guru siapapun. Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah. Yang terjadi secara kronologis: Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya. Kepala sekolah memanggil dia. Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak. Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural. Tidak ada proses klarifikasi yang fair. Tidak ada mekanisme banding. Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi. Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara. Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying. Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan: Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya: Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami. Berhenti sebentar di sini. Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah. Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu. Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka. Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik. Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya? Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak. Ini bukan opini. Ini fakta hukum. Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah. Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa. Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi. Si Bapak tidak mengarang. Dia mengingatkan aturan yang memang ada. Dan untuk itu anaknya dikeluarkan. Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar: Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari. Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik. Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi. Mengkritisi MBG bukan kejahatan. Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan. Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan. Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik: Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga. Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya. Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri. Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya. Itu yang terjadi di sini. Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka. Apa yang seharusnya terjadi secara hukum: Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial. Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31. Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah. Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa. Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang. Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu. Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini: Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan." Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah." Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran. Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan. Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu. Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia: "Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan." Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan. Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani. Mas Azhim berhak atas pendidikannya. Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

BREAKING🚨 DIDUGA KARENA ORANG TUANYA KRITIS TERJADAP PROGRAM MBG, MURID DISALAH SATU SD DI PEMALANG DIBERHENTIKAN DARI SEKOLAH❗ Seorang Siswa SD Di Kec. Randudongkal, KAB. PEMALANG Diberhentikan dari Sekolah oleh pihak Sekolah. Ini kronologinya 👇🏼

@menuembegejelek Artinya apa bang?

Karena di pelbagai pidatonya ia sebegitu gencarnya menyinggung-nyinggung 'orang pintar', kami khawatir, tahap anti-intelektual ekstremnya sampai pada diagnosa Pol Pot syndrome. Naudzubillah, semoga jangan sampai.