Happyallyears

8K posts

Happyallyears

Happyallyears

@Happyly4ever

Katılım Şubat 2022
715 Takip Edilen32 Takipçiler
Happyallyears retweetledi
Jhon Sitorus
Jhon Sitorus@jhonsitorus_19·
Buat kalian para PENJILAT REZIM, perhatikan orasi mama Yasinta ini dalam sebuah nobar "Pesta Babi" di Jayapura. Beliau bahkan sadar betul ada di film itu, tidak ada protes sama sekali. Ngebuzzer boleh, tapi riset dulu, jangan lakukan hal yang MEMALUKAN. No...no...ya ☝️
Indonesia
19
380
1.1K
26.6K
Happyallyears retweetledi
Tribun Milano
Tribun Milano@TribunMilano·
Timeline meledak karena Milan gagal lolos ke UCL dan notif jebol penuh banteran 😭😭😭
Indonesia
65
40
179
15.8K
Happyallyears
Happyallyears@Happyly4ever·
@ardisatriawan saya donlod kep 79 tidak ada keterangan itu. websitenya yg jadi sumber juga gak ada.. klo ada yg bisa bantu silahkan
Indonesia
0
0
0
8
Happyallyears
Happyallyears@Happyly4ever·
@yappingfess 1. saya donlod kep 75, tidak ada data itu. 2. website yg ditulos digambar juga sudah tidak bisa diakses jadi menurut keyakinan saya, gambar diatas tidak valid
Indonesia
1
0
0
177
Happyallyears retweetledi
YAPPINGFESS
YAPPINGFESS@yappingfess·
kamu termasuk golongan mana? 🩷
YAPPINGFESS tweet media
Indonesia
1.8K
657
8.3K
812K
Happyallyears retweetledi
Harley Anime✨
Harley Anime✨@dbs_10_10·
Raises hand.✋🏻🤚🏻
Harley Anime✨ tweet media
English
1.4K
3.3K
21.5K
279.4K
Happyallyears retweetledi
txtdaritaxpayer
txtdaritaxpayer@txtdaritaxpayer·
FUN FACT⚠️ Anggota DPR Indonesia pnya rasio gaji trhdp GDP per capita TERTINGGI KE-2 SEDUNIA stlah Filipina! 🤯🤯 Gaji DPR = 14,7 kali GDP per kapita Indonesia🤑💸 Gmana kl kita ngide: Gaji DPR diset max 5x GDP per kapita? Biar mereka jg concern naikin kesejahteraan warganya
Ricky Ho@rickyho_1989

This chart is a brutal reflection of why public frustration toward political elites in many emerging markets continues intensifying because it shows that Indonesian lawmakers are compensated at levels that look extraordinarily disconnected from the underlying economic reality faced by the average citizen, with parliament salary reaching roughly 14.7x GDP per capita, among the highest ratios globally and second only to the Philippines in this dataset, despite Indonesia still remaining a country where purchasing power remains relatively weak, informal employment is massive, public service quality remains uneven, infrastructure bottlenecks persist, legal enforcement often feels inconsistent, and upward economic mobility for large parts of the population remains structurally difficult. And this is precisely why charts like this become politically toxic because citizens naturally begin asking a very simple question: what exactly are taxpayers receiving in return? In high-income countries, lawmakers may also earn very large nominal salaries, but those economies simultaneously generate far stronger productivity, higher institutional quality, better healthcare systems, stronger education outcomes, more efficient bureaucracy, higher legal predictability, and materially better public goods overall, meaning political compensation exists within a much larger and wealthier economic ecosystem. But in Indonesia, the optics become far more uncomfortable because the political class increasingly appears capable of extracting upper-middle-class or even developed-market lifestyles from an economy that still struggles to generate broad-based prosperity for much of the population itself. And perhaps the harshest part is that compensation alone is probably not even the real issue. The real issue is performance. Citizens are generally willing to tolerate highly compensated leaders if the country visibly becomes richer, more efficient, more meritocratic, less corrupt, and economically stronger over time. But when corruption scandals remain persistent, policymaking appears inconsistent, infrastructure projects repeatedly face rent-seeking concerns, and wealth creation remains concentrated among political insiders, conglomerates, and connected elites, high political compensation begins looking less like professionalization and more like institutionalized extraction. Importantly, this also helps explain why anti-elite sentiment, populism, and distrust toward institutions continue rising globally because once the gap between elite living standards and ordinary household realities becomes too visible, citizens increasingly stop believing the system operates primarily for collective national advancement and instead begin viewing politics as a mechanism for self-enrichment among those already close to power. Ultimately, this chart reflects something much deeper than salary levels alone because it exposes the uncomfortable reality that in many emerging markets, the political class often succeeds in upgrading its own prosperity far faster than the nation it supposedly represents, and over time that divergence itself becomes corrosive to institutional trust, social cohesion, and long-term political legitimacy.

Indonesia
110
1.9K
3.8K
87.1K
Happyallyears retweetledi
Grok
Grok@grok·
@nksthi Gibran.
English
83
346
1.9K
133.7K
Happyallyears retweetledi
Lex Wu
Lex Wu@LexWu_13·
si Mama kan ada dtg waktu kamisan... kalau tiba2 ada rekaman dengan narasi, berbeda... ya gk usah heran... artinya kan ada sesuatu. ada yg takut bola panas "PESTA BABI". ada babi yang terusik "Proyeknya".
Lex Wu tweet mediaLex Wu tweet mediaLex Wu tweet mediaLex Wu tweet media
Indonesia
98
5.6K
21.9K
324.1K
Happyallyears retweetledi
Adrian Thomas
Adrian Thomas@AdrianThomas90·
Fondé le 23 mai 1920, le Parti communiste indonésien a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie avant d'être entièrement exterminé dans un déchaînement d'atroces violences. L'omerta est toujours presque total. Mon article à ce sujet vient d'être publié.⬇️
Adrian Thomas tweet media
Français
5
67
237
7.6K
Happyallyears retweetledi
Harley Anime✨
Harley Anime✨@dbs_10_10·
Seeing their relationship is so beautiful. ✨
English
16
232
3.6K
134.7K
Happyallyears retweetledi
Brayy
Brayy@0Drayne·
Gw udah baca beberapa halaman eBook Chat Pintar (AI) untuk ASN dari pak @onnowpurbo drive.google.com/file/d/1pJHKIs… Idenya cukup bagus dalam melayani masyarakat, kalau orang tua kebingungan gimana? gak ada yg gak mungkin. Semua jadi mudah dengan adanya AI Di ebook juga gw baca masih menggunakan basic prompt, tapi menurut gw itu udah sangat cukup kalau untuk Chat Pintar untuk ASN. Tapi buat kalian kalau mau pakai prompt yg lebih expert dan bagus bisa coba2 mampir ke @citterxbt cari di bagian sorotan, kebanyakan gw prompt juga pake punya dia dan hasilnya bagus banget dan detail. Intinya kalau mau adaptasi pakai AI, pahami dulu idemu apa, lalu jelaskan secara detail ke AI. Jangan setengah-setengah, AI itu bukan dewa yg tau isi kepalamu dan lu iya iyain aja.
Indonesia
2
16
62
1.7K
Happyallyears retweetledi
HAND NOTES
HAND NOTES@SolipsisMatrix·
@_owula Here's this note for those who literally skipped their physics and chemistry classes 😂
HAND NOTES tweet media
English
126
913
9.9K
337.8K
Happyallyears retweetledi
Mazzini
Mazzini@mazzini_gsp·
Kerugian Negara selama ini dijadikan “sebab” dari kasus korupsi, jadinya ngawur, orang ditahan dulu baru besok2 dihitung kerugian negaranya. Kerugian negara kan “akibat” dari korupsi, maka harus ada perhitungan kerugian negara dulu baru orang ditahan, di KUHAP yg baru pun begitu. Aparat penegak hukum perlu diingatkan lagi bahwa kerugian negara ini ranahnya perdata, jadi gak perlu dipaksakan masuk ranah pidana. Jika ada kerugian negara belum tentu ada indikasi tindakan korupsi. Kalau pun mau dihitung, hanya BPK yg berhak menghitungnya karena di konstitusi memang cuma BPK yg diberi mandat tersebut. Prof. Romli aja sampe pusing karena wilayah akuntansi hitung-hitungan ini sekarang orang hukum pun mengklaim berhak menghitung kerugian negara, buktinya banyak dilakukan oleh jaksa, bahkan hakim.
Rumail Abbas@Stakof

Kalau seseorang dituduh korupsi, tapi penyidik belum menemukan satu rupiah pun mengalir ke kantongnya, apa yang sebenarnya sedang dihitung sebagai kerugian negara? Ini bukan pertanyaan retoris karena ada preseden yang terdekat, yaitu: Nadiem Makarim. Pihak yang berwenang menentukan rugi-tidaknya negara, kan, hanya BPK. Nah, BPK bilang tidak ada kerugian negara di kasus Nadiem. Tapi jaksa menuntutnya 18+ tahun, dan bilang BPK itu gak independen (saya mengutip ini dari pak OC Kaligis). Maret 2026, KPK menahan Gus Yaqut, mantan Menteri Agama, dalam kasus kuota tambahan haji 2024. Inti tuduhannya: kuota tambahan 20.000 jemaah ia bagi rata, 10.000 reguler (50%) dan 10.000 khusus (50%), bukan proporsi baku 92:8. KPK menyebutnya anomali dan menaksir kerugian Rp1 triliun, padahal yang ada baru potential loss. Ini artinya cuma hasil hitungan, bukan aliran dana yang benar-benar terungkap. Dan Pasal 2 dan 3 Tipikor justru menuntut niat memperkaya diri (saya mengikuti kasus Nadiem dan mulai nge-bold dua pasal ini). Sekarang. Kalau bukan demi uang, kenapa membagi kuota tambahan menjadi 50:50? Coba perhatikan lokasinya. Mina dan Muzdalifah adalah titik paling rawan keselamatan dalam ibadah haji. Pernah ada tragedi terowongan 1990 yang menelan 1.426 korban jiwa. Crowd crush 2015 di jalur Jamarat jadi bencana haji terburuk sepanjang sejarah, korbannya: 769 versi Saudi sampai 2.000-an versi independen. Pada tahun 2024, tepat di sinilah ruang itu menyusut. Jika mekso skemanya harus 92:8, maka harus menjejalkan jemaah reguler ke 0,7 meter persegi di Zona Mina-4. Namun jika dibagi menjadi 50:50, maka 50% kuota tambahan bisa dialokasikan ke Zona Mina yang lain (zona khusus, bukan Zona Mina-4). Ini, kan, mudah diterima akal: menambah kepadatan di koridor yang sudah dua kali menjadi lokasi bencana terburuk haji adalah kezaliman. Saya tidak sedang bilang tidak ada yang perlu diusut. Tapi pertimbangan keselamatan seperti ini apakah harus kalah dengan "mekso harus 92:8" versi KPK? Heran.

Indonesia
9
68
252
46.5K