Chinese Couple Funtasy
160 posts

Chinese Couple Funtasy
@HiddenAgendaMF
nubie. m45 f40. exploring. chinese couple. swing and everything. jangn dm kalo bukan pasutri yah. thank you.
malang Katılım Mayıs 2022
213 Takip Edilen5.6K Takipçiler

@HiddenAgendaMF Saran :
If you want to “fantasize”, whether with single partner or a married couple, it’s best to both get a VCT test, at least to know whether yor’re / candidate partner (single or married couple), reactive to HIV and Syphillis or Not.
Get VCT Test, is easy and free
English
Chinese Couple Funtasy retweetledi

Pasal Kontroversial Lain
Sebagai bahan informasi, RUU Polri juga memuat sejumlah pasal kontroversial yang berpotensi menguatkan kontrol negara atas kehidupan rakyat. Salah satunya adalah Pasal 16B tentang Intelijen Keamanan, yang memberikan wewenang kepada Polri untuk mendeteksi "ancaman keamanan nasional." Istilah ini dibiarkan terlalu luas dan ambigu, membuka celah bagi interpretasi sewenang-wenang. Pada masa Orde Baru, konsep serupa juga digunakan melalui dwifungsi ABRI untuk membungkam kelompok seperti aktivis lingkungan atau buruh yang dianggap mengganggu stabilitas.
Data dari Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa sejak 2019, sedikitnya ada 63 aktivis lingkungan yang menghadapi intimidasi atau kriminalisasi, tren yang bisa memburuk dengan keberadaan pasal tadi di RUU Polri. Tanpa definisi yang jelas dan pengawasan yang ketat, Polri dapat menyasar siapa saja yang dianggap "mengancam", mengulang pola represif di masa lalu.
Pasal lain yang menuai kritik adalah Pasal 30 tentang perpanjangan usia pensiun, di mana ketentuan ini memungkinkan Kapolri tetap menjabat tanpa batas usia maksimal, asalkan mendapat Keputusan Presiden (Keppres). Aturan ini dapat menghambat regenerasi di tubuh Polri dan berpotensi memperpanjang kekuasaan figur tertentu, menyerupai pola sentralisasi kekuasaan era Orde Baru. Data historis menunjukkan bahwa pada masa Soeharto, masa jabatan pejabat tinggi sering diperpanjang untuk memastikan loyalitas, seperti Jenderal Wiranto yang menjabat Panglima ABRI hingga 1999 meski usianya telah melewati batas umum. Dalam konteks saat ini, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada 2023, telah mengingatkan tentang pentingnya rotasi kepemimpinan untuk menjaga profesionalisme, namun RUU ini justru berlawanan dengan rekomendasi tersebut. Akibatnya, Polri berisiko menjadi alat politik alih-alih institusi yang melayani publik.
Nah yang tidak kalah mengkhawatirkan, Pasal 14 tentang pengawasan siber memberikan Polri kuasa untuk memblokir internet atau sinyal tanpa batasan yang jelas. Ketentuan ini mengancam kebebasan digital, terutama setelah kasus pemblokiran internet di Papua pada 2019 yang dikritik keras oleh Komnas HAM, karena melanggar hak warga atas informasi. Laporan Freedom House 2023 mencatat bahwa skor kebebasan internet Indonesia, turun menjadi 47/100 akibat intervensi negara yang berlebihan, dan pasal ini dapat memperparah situasi tersebut. Tanpa mekanisme pengawasan independen atau kriteria yang tegas, Polri bisa menutup akses digital kapan saja dengan dalih keamanan, mengekang ruang ekspresi rakyat di era di mana media sosial menjadi sarana utama dalam menyuarakan kritik.
Ketiga pasal tadi—Intelijen Keamanan, perpanjangan usia pensiun, dan pengawasan siber—mencerminkan pola sistematis untuk memperluas wewenang Polri, mengorbankan demokrasi, dan mengingatkan kita pada bayang-bayang otoritarianisme.
Indonesia

@HiddenAgendaMF Hampir2😅😅😅......penyebab karena ..... lepas / keluar jalur dari komitmen berdua yang sudah disepakati awal terjun .dan akhirnya hampir2 deh .......🤣😂🤣....
Karena masa2 sperti itu sudah di lewati jadi kami fantasy makin menjadi2 🤣😂🤣😂
Indonesia






