Muchlis HSB

@antikorupsi Bukan hal baru jika koruptor dijatuhi vonis hukuman ringan atas perbuatannya, apalagi seorang Jaksa Pinangki yang sepak terjangnya dan dekat dengan petinggi kejaksaan dan institusi lain. Hukum dinegeri ini masih bisa dikangkangi oleh pengaruh kekuasaaan.

Jaksa Pinangki hanya dituntut empat tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Padahal kejahatan yang dilakukannya berlapis, dari suap, pencucian uang hingga pemufakatan jahat. Tuntutan ini tentu dirasa tidak adil dan sangat ringan. #HukumBeratJaksaPinangki #JaksaAgung

@hputrasoeharto Selamat Milad, semoga panjang umur dan selalu sehat serta dilimpahkan rahmat. 🙏🏽

#Echobox=1582279235" target="_blank" rel="nofollow noopener">m.detik.com/news/berita/d-…

@republikaonline Apakah meninggalnya 500 ribu karena merokok?KPU seperti kehabisan alasan sehingga menyimpulkan begitu. Yang pasti kekisruhan Pilpres 2019 akibat buruknya kinerja KPU atas kesalahan dan kecurangan KPU sendiri.

Komisioner KPU menyatakan mayoritas petugas pemilu yang meninggal ternyata perokok. republika.co.id/berita/nasiona…

berita terbaru hari ini viral kecurangan pilpres 2019 youtu.be/p0tK-MeBbcA lewat @YouTube

@anonLokal Inilah pencitraan diri yang tidak kunjung hilang dalam diri presiden Jokowi. Apa nggak malu beliau dan rombongan kepresidenan sampai melakukannya di depan Raja Salman, diacara jamuan makan pula😄😁

Allah telah melihatkan semuanya... Tinggal kita merasakan dan menilai sikap pemimpin yg seperti ini apa kah patut di tiru... Astagfirullah... Allah benar2 tampak kan yg sebenar benarnya jati diri nya yg sebenarnya... #JokowerFitnahKejiUAS

@Dahnilanzar UU Pemilu harus direvisi, bahwa komite pengawasan pemilu tidak bisa diintervensi oleh kepentingan yang dekat dengan kekuasaan maupun penguasa. UU Pemilu harus bisa melindungi keabsahan dan integritas pemilu dari monopoli instrumen negara yang dibawah penguasa.

Pencoblosan di Luar negeri yang kacau balau, agaknya menjadi evaluasi yg penting, apa pun upaya kecurangan yg hendak dilakukan rakyat tidak bodoh, rakyat ingin perubahan.

@Dahnilanzar @KPK_RI Transparansi ke publik untuk memaparkan bukti dan fakta, terkadang butuh keberanian dan independensi kuat dari institusi , sehingga masih menjadi sebuah pertimbangan yg didasari ketakutan akan kekuatan politik dan kekuasaan dibalik tersebut. Ini jelas terpapar.

Kebiasaan @KPK_RI ketika konpres membuka barang bukti, kenapa Bu Basaria melarang membuka barang bukti termasuk 400 ribu amplop2 yg sudah ada kode2 capres tertentu tsb. Publik perlu tahu.

@AndiArief__ @karniilyas Anda udah ketangkap dan menuduh orang sembarangan. Ucapan anda selama ini yang kontroversial dipublik dikarenakan anda dibawah pengaruh narkoba. Prof Mafhud MD membeberkan siapa sesungguhnya anda di @ILCtv1 , anda bukan siapa-siapa dikubu 02, walaupun anda dari partai Demokrat😁

Saya tahu bang @karniilyas salah satu yang terlibat menghabisi saya dengan mengutus reporter TV One ke bareskrim dir 4 senin pk10.00 WiB untuk kemudian menyebarka sesuka hati foto-foto yang benar2 menyudutkan saya. Saya bukan tersangka bang Karni. Anda wartawan senior tapi abai.

@AkunTofa @permadiaktivis Si Abu Janda ne nggak abis-abis dungu, mau tuntut Facebook pula. Perusahaan yg memiliki lisensi dari sebuah product elektronik digital memiliki hak memblokir pengguna jaringan sosial. Si @permadiaktivis apa kurang paham tentang otoritas dari hak sebuah perusahaan😆😃

@karniilyas Topik yang menimbulkan kritik terhadap pemerintah, akan memunculkan suatu penilaian ketidak netralan dan dianggap berat sebelah. Paradigma berpikir yang muncul dari pihak yg dekat kekuasaan menilai ketidak netralan, akan membangun perspektif otoriter.

Salah satu tugas wartawan itu memang kritis, tak hanya ke pemerintah, tapi terhadap segala sesuatu yg menyangkut kepentingan publik. Saya jadi wartawan sejak zaman Soeharto, sampai kini 6 rezim. Sikap saya sama selalu kritis. Bukankah pers itu pilar keempat demokrasi?

@rockygerung Rezim yang mengekang kebebasan berbicara akan melahirkan suatu rezim otoriter. Jika hak publik terampas atau dibatasi, maka demokrasi tidak tumbuh dengan baik dan benar.

Bangunan megah yang isinya cuma pelapor, korektor dan boneka.

"Pastikan Anda tidak hanya menunggu orang lain untuk memperbaiki sesuatu atau berharap bahwa sesuatu itu akan berubah menjadi baik, Mencari tahu apa yang terjadi dan membuat rencana untuk memperbaiki keadaan.” – Kenneth W. Thomas, penulis

@mohmahfudmd Reuni 212 untuk memperkuat rasa persaudaraan, persatuan dan ukhuwah sesama muslim. Aksi ini tidak bisa dijadikan ukuran keimanan. Keimanan itu hanya bisa diukur dengan ketaqwaan dalam menjalankan agama.

Hadir ke Reuni 212 bukan ukuran keimanan. Sy yakin banyak yg tdk hadir di sana imannya lebih kuat dan lbh lbh paham urusan agama daripada umumnya yg hadir. Sebaliknya banyak jg yg hadir di sana imannya tak lbh kuat. Jadi tak bisa digebyah-uyah sesederhana itu. 212 bkn soal iman,

@KPK_RI Kenapa Polri sulit menuntaskan Kasus Novel? Bukan tidak mungkin kasus ini melibatkan orang kuat dilingkaran kekuasaan. Kasus ini menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang pernah berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut.

#500HariNovelDiserang Pelaku masih belum terungkap.

@AkunTofa Saya rasa #2019GantiPresiden salah satu alternatif untuk perubahan bangsa ini untuk lebih baik.

@temponasional Tak bisa terbantahkan, jika bahasa Inggris menjadi bahasa yang memiliki relevansi dan berpengaruh besar terhadap apapun, terutama teknologi yg hampir sebagian besar mempergunakan bahasa Inggris, belum lagi panduan berbagai instrumen mempergunakan bahasa inggris.

JK Sayangkan Sekolah Jadikan Bahasa Inggris sebagai Pengantar goo.gl/r3R6aB

@mohmahfudmd @KPK_RI Bukti rekaman CCTV KPK setidaknya bisa dijadikan bukti untuk memulai mengusut kasus ini. Hanya saja kasus ini terkait erat dengan petinggi kekuasaaan, apa mungkin ini bisa diusut dan diungkapkan oleh KPK. Nampaknya sulit dibongkar ini kasus.

Tantangan ini bkn utk sy tapi utk @KPK_RI . Sy sih menganggap itu hoax krn katanya itu terekam di CCTV KPK tapi KPK malah mengembalikan pelakunta ke Polri. Kalau diketahui oleh KPK shrs-nya langsung ditindak oleh KPK sbg obstraction of justice. viva.co.id/berita/nasiona…