Perkumpulan ICJR

Kami mendesak kepolisian untuk mengungkap seluruh aktor dan jaringan pelaku, tidak hanya pelaku lapangan. Jika gagal diusut tuntas, kasus ini berpotensi mencerminkan pembiaran sistemik terhadap kekerasan dan memperkuat impunitas terhadap pembela HAM. Baca rilis selengkapnya: icjr.or.id/penyerangan-te…

Ini pengaturan dalam KUHP Baru: 📌 Pasal 459 Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 2O (dua puluh) tahun. 📌 Pasal 17 ayat (4) Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Serangan terhadap aktivis HAM tidak boleh dianggap kekerasan biasa! ICJR menilai serangan air keras terhadap Andrie Yunus @KontraS yang terjadi pada Kamis (12/3) malam memiliki indikasi percobaan pembunuhan berencana. Ini alasannya ⬇️⬇️ #KamiBersamaAndrieYunus #KamiMataAndrie #JadiBeraniKarenaAndrie

I’m hearing extremely concerning news that Andrie Yunus, the Deputy Coordinator of the Commission for the Disappeared & Victims of Violence (@KontraS) suffered an acid attack carried out by unidentified individuals, resulting in serious injuries across his body. I call on the Indonesian authorities to carry out thorough investigations into this horrific attack. Impunity for violence against HRDs is unacceptable. @IndonesiaGeneva @Kemlu_RI

Selain itu, serangan tidak dapat dilepaskan dari konteks kerja-kerja korban sebagai pembela HAM yang selama ini secara konsisten mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, serta penyempitan ruang sipil di Indonesia. Dalam beberapa hari sebelum kejadian, korban juga telah menerima berbagai bentuk intimidasi, termasuk panggilan mencurigakan dari nomor tidak dikenal. Pola intimidasi semacam ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menebar ketakutan terhadap mereka yang aktif melakukan kerja-kerja advokasi dan pembelaan hak asasi manusia. Baca pernyataan sikap selengkapnya di icjr.or.id/usut-tuntas-pe…

Serangan ini menunjukkan indikasi kuat sebagai tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara terorganisir. Cara pelaku menyiramkan cairan kimia berbahaya secara langsung ke bagian tubuh vital, termasuk wajah dan saluran pernapasan, menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kekerasan biasa, melainkan berpotensi dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban. Karena itu, kami memandang serangan ini sebagai dugaan kuat percobaan pembunuhan berencana yang harus diusut secara serius dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum.

[PERNYATAAN SIKAP] Usut Tuntas Pelaku Percobaan Pembunuhan Berencana dengan Penyiraman Air Keras kepada Andrie Yunus Koalisi Masyarakat Sipil mengutuk dan mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Serangan keji dan pengecut tersebut menyebabkan Andrie Yunus mengalami luka bakar serius pada sekitar 24 persen tubuhnya, termasuk pada wajah, mata, dada, serta kedua tangan. Serangan dilakukan oleh dua orang pelaku yang secara sengaja mendekati korban dengan sepeda motor dan menyiramkan cairan kimia berbahaya secara langsung ke tubuh korban sebelum melarikan diri. Serangan ini terjadi hanya beberapa saat setelah Andrie Yunus menyelesaikan aktivitas advokasi publik, termasuk perekaman siniar (podcast) bertema remiliterisasi dan judicial review UU TNI di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Kepolisian harus segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis pembela HAM dan Wakil Koordinator @KontraS. Serangan terhadap pembela HAM adalah ancaman bagi demokrasi dan negara hukum. Kasus ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Solidaritas untuk Andrie dan rekan-rekan KontraS. Tonton ulang konferensi pers di sini: youtube.com/live/vKT9IxFap…

*Media Statement* *Usut Tuntas Pelaku Penyiraman Air Keras kepada Andrie Yunus!* Jakarta, 13 Maret 2026

[SIDANG PEMBACAAN PLEDOI DELPEDRO, KHARIQ, MUZAFFAR, DAN SYAHDAN] Delpedro Marhein, Khariq Anhar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Husein menjalankan Sidang Pledoi hari ini, Senin (2/3/2026) di PN Jakarta Pusat. Sejak sekitar pukul 10.30 WIB, secara bergiliran, nota pembelaan dibacakan oleh Syahdan, Delpedro, Muzaffar, dan terakhir oleh Khariq. Masing-masing dari mereka membacakan nota pembelaan atas tuntutan 2 tahun penjara yang dibacakan jaksa pada Jumat lalu, juga untuk menunjukkan fakta bahwa tuntutan yang dituduhkan kepada mereka terkait kerusuhan dalam aksi demonstrasi Agustus 2025 lalu tidak benar sejak awal. Sebelum akhir pembacaan pledoinya, Delpedro membacakan nama-nama tahanan politik yang dikriminalisasi pascaaksi demonstrasi Agustus 205 lalu dan mengajak peserta persidangan untuk berdiri sebagai simbol solidaritas. Bersama dengan sipil yang bersolidaritas mereka juga menyanyikan lagu “Darah Juang”, membawa bunga, dan membentangkan poster-poster berisi seruan. Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) juga turut hadir, menggaungkan dukungan untuk para tahanan politik dalam sidang hari ini. Saat ini, sidang pledoi masih berlanjut sampai pukul 14.00 WIB. 📸Khoirunnisa NF/Konde.co #SemakinDitekanSemakinMelawan #KritisAdalahHak #BebaskanSeluruhTapol

Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein dan Khariq Anhar dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum

Maka solusinya bukan menindak lebih keras, tapi mengubah arah kebijakan. Dekriminalisasi bukan legalisasi tanpa kontrol, tapi negara mengatur dan mengambil alih dengan menempatkan pengguna dalam domain kesehatan, bukan penjara. Saatnya memikirkan ulang kebijakan narkotika di Indonesia. Selengkapnya icjr.or.id/advokasi-idn

Sementara pendekatan perang terhadap narkotika yang dipilih negara tidak menghapus peredaran gelap. Ia justru membuat peredaran semakin tersembunyi dan menguntungkan bagi aparat yang korup. Dalam lingkaran itu, pengguna narkotika menjadi korban sistem yang dihukum tanpa diperhatikan hak asasinya.

Perang yang Salah Sasaran Kasus Kapolres Bima Kota dan Kasat Narkoba Polres Toraja Utara menunjukkan bahwa polisi bermasalah, tapi mereka bisa bermain karena sistemnya memberi celah. Kasus demi kasus menunjukkan kewenangan besar dalam rezim "war on drugs" dimanfaatkan aparat untuk ikut bermain di pasar gelap narkotika.

Dalam KUHAP yang baru saja disahkan, polisi memiliki kewenangan untuk “menciptakan” tersangka melalui peraturan mengenai undercover buying dan control delivery. #ReformasiPolri

Indeks Keselamatan Jurnalis Turun, 67% Pernah Alami Kekerasan tirto.id/indeks-keselam…

Tindakan ini sangat berbahaya bagi kebebasan sipil dan perlindungan warga negara. Kami mendorong dilakukan proses hukum yang tegas terhadap pelaku, diberikannya pemulihan dan perlindungan bagi korban, serta pencegahan praktik serupa di masa depan, termasuk pembatasan keterlibatan aparat di luar kewenangannya dalam ruang sipil. Baca selengkapnya di website ICJR icjr.or.id/advokasi-idn (3/3)

Dugaan kekerasan terhadap pedagang es kue jadul tidak bisa dibenarkan atas nama penegakan hukum. Kehadiran aparat yang tidak berwenang serta penggunaan kekerasan dalam proses pengambilan keterangan juga melanggar KUHAP. (2/3)

Memaksa, mengintimidasi, dan menyiksa warga adalah tindak pidana! Dugaan kekerasan terhadap pedagang es kue jadul yang dilakukan oleh aparat TNI dan Kepolisian tidak bisa dibenarkan atas nama penegakan hukum. Meski aparat telah meminta maaf, akibat tindakan tersebut korban mengalami trauma dan tidak dapat menjalankan mata pencahariannya karena rasa takut. (1/3)