Indonesia Global Justice

CSOs Indonesia a protest against WTO policies that are detrimental to society & environment in front of the Indonesian Ministry of Trade of Republic Indonesia. WTO has exacerbated the plight of those living in LMIC by serving the interests of developed countries #NoWTO

“WTO reform” pushed by the US = stripping developing countries’ rights. If adopted, Indonesia risks losing S&DT and critical policy space. This isn’t reform. It’s domination. Indonesia must be firm: REJECT. igj.or.id/2026/03/27/pem…

IGJ just had an engaging conversation with the Indonesian Ambassador to Yaoundé, Cameroon. We urge the MC14 WTO to uphold civil society’s freedom of expression, especially in raising issues on agriculture, fisheries, moratorium e-commerce & WTO reforms.

IGJ on Media👇 Rahmat Maulana Sidik, Executive Director of Indonesia for Global Justice, on Digital Business Africa: “Our position is clear: we reject the e-commerce moratorium because it is harmful and directly impacts developing countries.” digitalbusiness.africa/the-question-i…

WTO reform is becoming increasingly controversial. Plurilateral initiatives like IFD and E-Commerce risk undermining multilateralism and consensus at the WTO. Indonesia’s participation should be reconsidered, as it may limit policy space without guaranteeing investment. #MC14

Thousands of farmers, labor organizers, healthcare workers, faith leaders, economists, climate experts, government officials, and more from across the world are urging their governments to resist US imperialism through trade deals bilaterals.org/?international… via @PCGTW

The ecommerce moratorium need to end here at the #MC14 to give all countries the tools to do the industrial digitalisation that is needed - Sofia Scassera (Transnational Institute)

Jika diterapkan, reformasi ini akan: - Mempersempit ruang kebijakan negara berkembang
- Mendorong liberalisasi yang tidak seimbang
- Menggeser WTO dari inklusif ke eksklusif Ini bukan sekadar reformasi teknis, tapi perubahan mendasar tata perdagangan global.
 #NoUS

Dalam dokumennya, AS menilai sistem perdagangan global saat ini “tidak lagi relevan”. Namun di saat yang sama, AS justru: • Terapkan tarif unilateral
• Dorong perjanjian resiprokal
• Aktif dalam skema plurilateral Ini justru melemahkan multilateralisme WTO.

Pemantauan KTM WTO ke-14 di Yaounde, Kamerun (26–29 Maret 2026): AS mengajukan agenda “WTO Reform” yang diklaim untuk menyesuaikan perdagangan global. Tapi, benarkah ini soal reformasi atau kepentingan nasional AS? igj.or.id/2026/03/26/age… #WTO #PerdaganganGlobal

#MC14 Chien Yen Goh & Kinda Mohamadieh write a curtain raiser article about what is really at stake at the WTO's Ministerial Conference #MC14 behind the dense fog of proposals. Full report 🔗 twn.my/title2/briefin…

Selamat Hari Raya Idul Fitri✨ Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat kebersamaan dan keadilan terus kita jaga bersama.

Tindakan brutal seperti ini tidak boleh dinormalisasi. Negara wajib menjamin keamanan pembela HAM serta memastikan pelaku diusut tuntas dan diadili. Diam berarti membiarkan teror terhadap ruang sipil terus terjadi. #UsutTuntas #LindungiPembelaHAM

Gugatan ini juga meminta pengadilan menunda pelaksanaan ART selama proses persidangan berlangsung. Publik berhak tahu dan terlibat dalam kebijakan yang berdampak besar bagi masa depan bangsa. Selengkapnya baca di tautan rilis, igj.or.id/2026/03/11/koa…

Karena itu, pada 11 Maret 2026, CELIOS, AJI, IGJ, Solidaritas Perempuan bersama dukungan WALHI dan Trend Asia resmi menggugat Presiden ke PTUN Jakarta atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah.

Presiden menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–AS (ART) pada 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR dan tanpa partisipasi publik.

Pada 11 Maret 2026, IGJ bersama koalisi masyarakat sipil lainnya secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas pelanggaran hukum dalam ART Amerika - Indonesia. tempo.co/politik/koalis…

IGJ bersama organisasi masyarakat sipil lainnya menggugat Presiden atas dugaan perbuatan melanggar hukum terkait Perjanjian Perdagangan Resiprokal AS–Indonesia (ART), karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggugat Presiden atas dugaan perbuatan melanggar hukum terkait Perjanjian Perdagangan Resiprokal AS–Indonesia (ART), karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia.

Karena itu, setiap perjanjian perdagangan harus dikaji secara kritis agar tidak melemahkan kedaulatan hukum dan penguasaan negara atas sumber daya alam Indonesia. Selengkapnya di wesbite kami igj.or.id

Jika kelonggaran ini benar diterapkan, bukan hanya berisiko bertabrakan dengan regulasi nasional, tetapi juga membuka ruang dominasi perusahaan asing di sektor strategis.

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran serius karena berpotensi memberikan pembebasan kewajiban divestasi 51% bagi perusahaan AS di sektor pertambangan.