BNN RI

BNN BAHAS PENGUKURAN KAPABILITAS REHABILITASI 2026 GUNA PERKUAT JAMINAN MUTU LAYANAN Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Pascarehabilitasi menggelar Rapat Persiapan Pengukuran Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) Tahun 2026 di Gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial, Jakarta Timur, pada Kamis (21/5). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas dan jaminan mutu layanan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Direktur Pascarehabilitasi BNN, Rose Iptriwulandhani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengukuran IKR terus berkembang sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021. Menurutnya, IKR menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana lembaga rehabilitasi mampu mencapai tujuan layanan rehabilitasi sekaligus mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. “IKR digunakan untuk memastikan apakah klien mendapatkan bantuan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, IKR juga dapat menjadi tools dalam mengawasi layanan rehabilitasi sehingga hasilnya dapat menjadi alat ukur dalam upaya peningkatan mutu layanan rehabilitasi,” ujarnya. Direktur Pascarehabilitasi BNN juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi, khususnya Rehabilitasi berbasis Komponen Masyarakat. Ia menyoroti masih adanya izin pendirian lembaga yang dinilai terlalu mudah sehingga berpotensi memunculkan pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi. Menurutnya, melalui IKR 2026, kualitas dan penjaminan mutu layanan rehabilitasi dapat diukur secara lebih komprehensif. Jika ditemukan adanya pelanggaran oleh lembaga rehabilitasi, kementerian terkait sebagai leading sector diharapkan dapat memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. “Melalui IKR ini juga dapat dilakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan lembaga rehabilitasi untuk kemudian dilakukan pengembangan kapasitas,” tambahnya. Dalam diskusi yang berlangsung, peserta turut membahas penguatan metodologi, redefinisi konsep kapabilitas rehabilitasi, hingga penyusunan instrumen evaluasi berbasis bukti. IKR 2026 dirancang agar tidak terjadi duplikasi dengan pengukuran lain yang telah dilakukan kementerian/lembaga, serta mengedepankan pendekatan self assessment yang disertai proses verifikasi dan penilaian objektif. Pengukuran IKR sendiri mencakup lima variabel utama, yakni ketersediaan layanan (availability), keterjangkauan (accessibility), penerimaan layanan (acceptability), kualitas layanan (quality), serta keberlanjutan layanan (continuity). Melalui pendekatan tersebut, BNN berharap kualitas layanan rehabilitasi di Indonesia semakin meningkat dan mampu mendukung proses pemulihan klien secara berkelanjutan. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

“Di balik uap rokok elektrik, ada ribuan senyawa yang bisa tercampur. Saat dipanaskan, beberapa zat bahkan dapat berubah menjadi senyawa berbahaya yang bersifat karsinogenik.” Saksikan penjelasan lengkapnya di Podcast BNN di channel YouTube INFO BNN RI #warondrugsforhumanity Biro Humas dan Protokol BNN

“Tubuh mulai memberi tanda bahaya, dari kaki yang membiru hingga halusinasi yang menghantui. Di titik itu, yang tersisa hanya rasa takut dan penyesalan.” Saksikan kisah lengkapnya di Podcast BNN di channel YouTube INFO BNN RI #warondrugsforhumanity Biro Humas dan Protokol BNN

“Kadang kita merasa menemukan kesenangan dan ketenangan dari sebuah zat, padahal itu hanya sementara. Karena kesenangan ada batasnya, tapi kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari ketergantungan.” Saksikan obrolan lengkapnya di Podcast BNN di channel YouTube INFO BNN RI #warondrugsforhumanity Biro Humas dan Protokol BNN

BNN TERIMA KUNJUNGAN KOMISI II DPRD KABUPATEN KAMPAR, BAHAS PENERAPAN UU NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima kunjungan kerja dari jajaran Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar pada Kamis (21/5). Pertemuan yang berlangsung di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekaligus memperkuat sinergi dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di daerah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Tantan Sulistyana, dengan didampingi oleh Direktur Hukum, Plt. Direktur PLRIP, Kepala Biro SDMAO, dan Kepala Biro Perencanaan. Sementara itu, jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Kampar dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Toni Hidayat, beserta para anggota komisi. Dalam sambutannya, Sestama menyampaikan apresiasi atas inisiatif Komisi II DPRD Kabupaten Kampar. Pada kesempatan itu, Sestama memaparkan gambaran umum mengenai perkembangan situasi narkotika secara global dan nasional. Berdasarkan data dunia, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika masih berada di atas 5%, atau setara dengan 296 juta penduduk dunia. Sementara di tingkat nasional, hasil survei menunjukkan angka prevalensi sekitar 2,11% atau setara dengan 4,1 juta penduduk Indonesia dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun. Mirisnya, penyalahguna terbanyak berada pada usia produktif, khususnya kelompok remaja usia 15–24 tahun. Menyikapi hal tersebut, BNN meluncurkan program "Ananda Bersinar" (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika). Program aksi nasional anti-narkotika ini difokuskan sejak usia dini dengan membentuk karakter yang kuat mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, agar generasi muda memiliki ketahanan untuk menolak penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pihak BNN juga menyoroti tantangan baru berupa munculnya New Psychoactive Substances (NPS) atau zat psikoaktif baru yang kini sudah mencapai 1.465 jenis di dunia. Salah satu tren yang mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkotika sintetis atau sabu cair yang dikemas ke dalam cairan rokok elektrik (vape), sehingga sering kali tidak terlihat atau tersamar di ruang publik. Di sisi lain, jajaran DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan laporan masyarakat saat masa reses, peredaran narkotika di wilayah Kampar sudah bergeser. Penggunaannya tidak lagi terbatas di kawasan wisata atau tempat hiburan malam, melainkan sudah masuk ke wilayah pedesaan dan kawasan perkebunan yang jarak antar rumahnya berjauhan. Meskipun Kabupaten Kampar sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait fasilitasi pencegahan narkotika, penerapannya dinilai belum berjalan maksimal. Ditambah lagi, saat ini Kabupaten Kampar belum memiliki instansi BNN tingkat kabupaten (BNNK). Merespons kendala belum adanya BNNK di Kampar, pihak BNN memberikan solusi konkret guna menjembatani kekosongan institusi tersebut. Pemerintah daerah didorong untuk segera membentuk Unit Layanan Terpadu P4GN atau Satgas yang nantinya berfungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten. Unit ini dapat beroperasional melalui Keputusan Kepala Daerah (Bupati) setelah dikomunikasikan dengan BNN Provinsi. BNN menegaskan bahwa kunci keberhasilan program ini ada pada dukungan penuh dari Kepala Daerah serta penguatan tiga fungsi utama dari DPRD, yaitu fungsi legislasi (pembuatan regulasi), fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Terkait anggaran, DPRD Kampar disarankan dapat mengalokasikan dana hibah melalui BNN Provinsi yang dikunci khusus untuk membiayai kegiatan P4GN dan operasi gabungan di wilayah Kampar. Selain pencegahan dan penindakan hukum, audiensi ini juga membahas pentingnya aspek rehabilitasi. BNN mendorong Pemda Kampar memanfaatkan aset sumber daya manusia yang ada, di mana Kabupaten Kampar sebenarnya telah memiliki 30 putra daerah yang terlatih dan mampu menjalankan program rehabilitasi dengan modul internasional. Langkah ini diharapkan dapat diintegrasikan melalui pembentukan yayasan atau komponen sosial rehabilitasi yang juga bisa mendapatkan dukungan dana dari Kementerian Sosial maupun APBD. Melalui audiensi ini, BNN berharap DPRD Kabupaten Kampar dapat meningkatkan implementasi Perda, melakukan pengawasan ketat, serta mengawal penganggaran P4GN secara nyata demi menyelamatkan masyarakat Kampar dari ancaman narkotika. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

🌿🦁 Memperingati Hari Keanekaragaman Hayati 2026 🐘🦒 Keanekaragaman hayati adalah kekayaan alam yang harus dijaga bersama. Setiap tumbuhan, satwa, dan ekosistem memiliki peran penting bagi kehidupan di bumi. 🌏💚 Mari lindungi alam, jaga lingkungan, dan hentikan perusakan demi masa depan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan. “Menjaga keanekaragaman hayati berarti menjaga kehidupan generasi mendatang.” Biro Humas dan Protokol BNN

BNN DAN BPJPH JAJAKI KERJA SAMA PEMBERDAYAAN MANTAN PECANDU NARKOTIKA Stigma sosial dan keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi mantan pecandu narkotika setelah menyelesaikan program rehabilitasi dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Padahal, kesempatan kerja menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan proses pemulihan sekaligus membantu mereka (red: mantan pecandu) terhindar dari risiko kekambuhan (relapse). Namun, di tengah tantangan tersebut, secercah harapan muncul melalui pertemuan antara Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia (BPJPH RI), Ahmad Haikal Hasan, di Kantor Pusat BPJPH, Jakarta Timur, Kamis (21/5). Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama pemberdayaan mantan pecandu narkotika sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPJPH RI menyampaikan kesiapan pihaknya untuk melibatkan mantan pecandu narkotika sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) guna membuka peluang kerja dan mendukung proses reintegrasi sosial. Langkah tersebut melanjutkan program serupa yang sebelumnya telah dijalankan BPJPH dengan melibatkan mantan warga binaan. Kepala BNN RI menyambut baik dukungan BPJPH terhadap rencana pemberdayaan mantan pecandu yang telah merampungkan rehabilitasi, melalui program PPPH tersebut. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi langkah penting dalam mendukung proses pemulihan agar para mantan pecandu dapat kembali hidup mandiri, produktif, dan diterima di tengah masyarakat. Selain membahas rencana kerja sama pemberdayaan mantan pecandu, Kepala BNN RI juga menyoroti perkembangan situasi narkotika terkini, khususnya ancaman penyalahgunaan liquid vape yang kini mulai dimanfaatkan sebagai media baru konsumsi narkotika. Ia mengungkapkan bahwa berbagai jenis narkotika dalam bentuk cair kini terus dikembangkan oleh sindikat peredaran gelap narkotika untuk digunakan melalui perangkat rokok elektronik yang kini tampak sebagai bagian dari gaya hidup modern. Untuk itu, Kepala BNN RI juga mengharapkan dukungan dari BPJPH dalam memperkuat langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan liquid vape yang berpotensi dimanfaatkan sebagai media konsumsi narkotika, demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkotika dengan modus baru. Mengakhiri pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti rencana kerja sama melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal penguatan sinergi dan dukungan terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

KEPALA BNN RI DORONG PENGUATAN PROGRAM P4GN DI KABUPATEN BATUBARA Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menerima audiensi Bupati Kabupaten Batubara, H. Baharuddin Siagian, beserta jajaran guna memperkuat sinergi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), bertempat di Ruang Kerja Kepala BNN RI, Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (21/5). Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN RI menekankan pentingnya penguatan program pencegahan berbasis edukasi, khususnya bagi generasi muda melalui lingkungan sekolah dan masyarakat. Ia menginstruksikan pembentukan kader “Sobat Bersinar” sebagai agen perubahan (agent of change) yang bertugas memberikan edukasi pencegahan narkotika di lingkungan sekolah maupun pergaulan sosial. Program ini menjadi bagian dari implementasi Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) yang terintegrasi dengan program Ananda Bersinar (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika). Selain itu, BNN juga mendorong pembentukan empat kader penggerak di setiap sekolah sebagai peer educator guna memperkuat ketahanan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN RI turut memberikan tantangan kepada para kepala desa di Kabupaten Batubara agar berani memetakan dan melaporkan titik-titik rawan peredaran narkotika di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat desa dan Bhabinkamtibmas dalam memantau peredaran rokok elektrik serta modus penyalahgunaan narkotika cair yang mulai menyasar masyarakat pedesaan. Di bidang rehabilitasi, BNN mendorong pendataan mantan pecandu narkotika serta penguatan pelatihan berbasis sertifikasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) guna membantu mereka memiliki keterampilan dan penghasilan sehingga mencegah terjadinya relapse. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Batubara menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Batubara untuk mendukung penuh program-program BNN. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara BNN dan Pemerintah Kabupaten Batubara guna menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari narkotika. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Bukan sekadar tren, tapi ada potensi bahaya tersembunyi. ⚠️ Simak langsung pernyataan dari Direktur P2PTM Kemenkes RI terkait arah kebijakan dan alasan di balik pengetatan aturan vape di Indonesia pada Press Release BNN. Jangan sampai salah langkah, yuk simak detailnya di Reels ini! 🙌 Biro Humas dan Protokol BNN

Pengawasan diperkuat, pencegahan diperketat, masa depan diselamatkan. BNN RI dan BPOM terus bersinergi menghadirkan langkah konkret demi melindungi masyarakat dari ancaman narkotika dan penyalahgunaan zat adiktif. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Narkoba bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi soal menyelamatkan manusia dan masa depan mereka. Karena setiap angka dalam data adalah kehidupan yang nyata. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

BNN SUSUN PERATURAN PEMBERLAKUAN WAJIB SNI LAYANAN REHABILITASI NAPZA Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar kegiatan Penyusunan Peraturan BNN tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya secara wajib di Jakarta, pada Rabu (20/5). Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator PMK, POLRI, serta sejumlah organisasi profesi dan lembaga internasional seperti Colombo Plan dan UNODC. Dalam sambutannya, Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, dr. Syamsul Bahar, M.Kes, MARS menyampaikan bahwa saat ini telah tersedia SNI 8807:2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan NAPZA sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. BNN menilai pemberlakuan wajib SNI tersebut menjadi langkah penting dalam menjamin mutu layanan rehabilitasi, meningkatkan kapabilitas sarana dan sumber daya manusia, serta memperkuat penanganan rehabilitasi sebagai bagian dari tindakan pro justicia. “Pemberlakuan wajib SNI 8807:2022 merupakan upaya strategis untuk memastikan kualitas layanan rehabilitasi yang terstandar dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” ujar Suhartini Saragi selaku Adminkes Madya Direktorat PLRKM. Lebih lanjut Suhartini mengatakan bahwa BNN telah melakukan berbagai langkah dalam mendukung implementasi standar layanan rehabilitasi, mulai dari penyusunan SNI 8807:2022, penyusunan skema penilaian kesesuaian sektor jasa, hingga penyusunan Risk Impact Analysis penerapan regulasi SNI pada layanan rehabilitasi NAPZA di Indonesia. Selain itu, berdasarkan surat Kementerian Koordinator PMK, BNN ditunjuk sebagai pemrakarsa penyusunan regulasi penguatan pelaksanaan rehabilitasi narkotika, termasuk pengaturan penerapan wajib SNI 8807:2022. Hasil koordinasi dengan Kementerian Hukum juga merekomendasikan agar pengaturan tersebut disusun dalam bentuk Peraturan BNN sesuai tugas dan fungsi BNN sebagai koordinator bidang P4GN. Melalui kegiatan ini, BNN berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan regulasi sehingga implementasi standar layanan rehabilitasi dapat berjalan optimal dan menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi di Indonesia. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

KEPALA BNN RI HADIRI SIDANG PARIPURNA DPR BERSAMA JAJARAN KABINET MERAH PUTIH Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Suyudi Ario Seto, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/5). Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait arah kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional ke depan. Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimanfaatkan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, Presiden Prabowo memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah yang difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Di hadapan para peserta sidang, Presiden turut mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan sinergi dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Menurutnya, kerja sama antarinstansi dan dukungan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan. Melalui rapat paripurna tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Kehadiran Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menjadi simbol kuatnya koordinasi dan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

PERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-118, BNN TEGASKAN KOMITMEN MELINDUNGI TUNAS BANGSA Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan Upacara Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada Rabu (20/5). Upacara khidmat yang mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara" ini dipimpin oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Tantan Sulistyana, yang bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, Sestama membacakan sambutan tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Momentum bersejarah ini menjadi ajang refleksi atas berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908, yang menjadi fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa melalui perjuangan intelektual. Dalam amanat yang dibacakan, ditegaskan bahwa Kebangkitan Nasional merupakan proses dinamis yang menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri (mutatis mutandis). Memasuki tahun 2026, fokus perjuangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Sejalan dengan tema tahun ini, perlindungan terhadap generasi muda atau tunas bangsa menjadi prioritas utama demi menjaga kemandirian dan kedaulatan negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian ini diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional, seperti: program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan, layanan cek kesehatan gratis, dan penguatan ekonomi desa. Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi tunas bangsa di era modern, pemerintah telah memberlakukan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Langkah ini diambil guna memastikan anak-anak Indonesia tumbuh di ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan perkembangan usianya. Melalui momentum Harkitnas ke-118 ini, BNN bersama seluruh elemen bangsa diajak untuk meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menjadikan Asta Cita (delapan misi besar) sebagai kompas utama pembangunan. Seluruh aparatur negara dan masyarakat diharapkan dapat kembali menyalakan api semangat "Boedi Oetomo", memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan literasi digital demi kejayaan bangsa di kancah dunia. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

BNN bersama stakeholder terkait terus memperkuat komitmen dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Melalui Operasi Saber Bersinar 2026, berbagai upaya penindakan berhasil dilakukan demi melindungi generasi bangsa. Keberhasilan ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Bersama, mari kita wujudkan Indonesia BERSINAR (Bersih Narkoba) #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026 🇮🇩 Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat untuk terus bersatu, bangkit, dan bergerak bersama menjaga masa depan bangsa. Mari jaga generasi muda dari ancaman narkoba demi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaulat. Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara Biro Humas dan Protokol BNN

SOROTI KENAIKAN PREVALENSI NARKOTIKA: BNN LUNCURKAN STRATEGI FASILITATOR P4GN Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hingga tingkat desa dan kelurahan melalui Pelatihan Master of Trainers (MOT) Fasilitator P4GN Tahun 2026 yang dibuka secara virtual di Jakarta, Senin (18/5). Dalam sambutannya, Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Tantan Sulistyana, menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius dengan dampak multidimensi. Berdasarkan Survei Prevalensi Nasional 2025 oleh BRIN, BPS, dan BNN, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,73 persen pada 2023 menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa usia 15–64 tahun. Ia menjelaskan bahwa peredaran narkotika kini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga telah menyasar wilayah perdesaan dan kelompok masyarakat rentan, seperti pekerja perkebunan, nelayan, pekerja tambang, hingga ibu rumah tangga yang dimanfaatkan sebagai kurir narkotika karena faktor ekonomi. Lebih lanjut, untuk memperluas layanan P4GN, Sestama mengatakan pihaknya terus mengembangkan program Desa/Kelurahan Bersinar. Sejak 2020 hingga 2025, BNN telah melakukan intervensi di 2.149 desa/kelurahan dan membentuk 1.413 unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Namun jumlah tersebut baru menjangkau sekitar 2,65 persen dari total 83.762 desa/kelurahan di Indonesia. “Pembentukan fasilitator P4GN yang digagas oleh Kepala BNN RI saat ini merupakan salah satu jawaban dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan P4GN sampai tingkat desa/kelurahan,” ujar Sestama. Saat ini, BNN telah menyiapkan sekitar 5.000 pegawai sebagai fasilitator P4GN dan berkolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan yang jumlahnya mencapai 83.400 pos bantuan hukum di seluruh Indonesia. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjadi fasilitator yang dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga upaya P4GN dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

OPERASI SABER BERSINAR 2026 : BNN UNGKAP SEJUMLAH KASUS NARKOTIKA DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA Jakarta, 19 Mei 2026 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika melalui Operasi Sapu Bersih Narkoba (Ops. Saber Bersinar) yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jakarta, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi, Jawa Timur, Riau, hingga Kepulauan Riau. Pengungkapan tersebut merupakan hasil sinergi BNN RI bersama Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait lainnya dalam upaya pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika nasional maupun lintas negara. Dalam operasi gabungan tersebut, BNN RI bersama jajaran berhasil mengungkap sejumlah kasus narkotika dengan total 31 tersangka. Dari seluruh pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sabu sebanyak 136,5 kilogram, ganja sebanyak 147 kilogram, etomidate sebanyak 1.260 mililiter, ketamin sebanyak 1.029 gram, serta ekstasi sebanyak 6.681 butir. Secara keseluruhan, total potensi masyarakat yang berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkotika mencapai sekitar 353.312 jiwa dengan potensi nilai ekonomi barang bukti yang berhasil disita mencapai Rp211,4 miliar. Klik link berikut Untuk koronologis pengungkapannya : bnn.go.id/operasi-saber-… BIRO HUMAS DAM PROTOKOL BNN RI

Konferensi Pers Hasil Operasi Saber Bersinar 2026 BNN bersama stakeholder terkait terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika demi mewujudkan Indonesia Bersinar. 🇮🇩 Saksikan penyampaian hasil operasi dan komitmen bersama dalam memerangi narkoba. 🗓️ Selasa, 19 Mei 2026 ⏰ 10.00 WIB 📲 Live di Instagram @infobnn_ri #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

HADIRI KAPOLRI CUP 2026, KEPALA BNN RI: PRESTASI LAHIR DARI GAYA HIDUP SEHAT Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menghadiri pembukaan Kapolri Cup 2026 Basketball Tournament dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di MS Arena Sport BSD, Tangerang, Banten, pada Senin (18/5). Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNN RI hadir selaku Pembina Cabang Olahraga Bola Basket Polri. Turnamen ini diikuti oleh tim dari jajaran Polda seluruh Indonesia sebagai wadah memperkuat soliditas, sportivitas, dan kebersamaan antarpersonel Polri. Turut hadir dalam pembukaan turnamen antara lain Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Victor Dean Mackbon yang mewakili Kapolda Metro Jaya, Kapolda Banten Hengki, Kapolda Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Cabang Olahraga Basket Polri Himawan Bayu Aji, Wakapolda Sumatera Barat Solihin, Wakil Ketua Umum DPP Perbasi Zona Sulawesi, NTT, dan NTB Mohamad Shalahuddin, serta Wakil Ketua Panitia Pelaksana Andri Ananta Yudhistira. Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menyambut positif penyelenggaraan Kapolri Cup 2026 Basketball Tournament sebagai sarana memperkuat soliditas sekaligus membangun karakter personel Polri yang disiplin, tangguh, dan mampu bekerja sama secara kolektif melalui olahraga. “Kegiatan ini bukan sekadar ajang rekreasi atau kompetisi olahraga seremonial semata, melainkan instrumen strategis institusi dalam membentuk karakter personel Polri yang tangguh, disiplin, dan mampu bekerja sama secara solid,” ujarnya. Lebih lanjut, Kepala BNN RI menekankan pentingnya penerapan gaya hidup sehat dan bebas narkotika dalam mendukung prestasi. Menurutnya, olahraga dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda. “Prestasi dan performa terbaik hanya dapat lahir dari gaya hidup yang sehat, aktif, dan sepenuhnya bersih dari penyalahgunaan zat adiktif,” tegasnya. Menutup sambutannya, Kepala BNN RI mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung serta menjadikan turnamen tersebut sebagai momentum memperkuat jiwa korsa dan semangat Bhayangkara Presisi. #warondrugsforhumanity BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN