Kurniawan 🇮🇩🇵🇸

Dampak Dollar ke Rupiah bagi Rakyat Desa

@direktoridosen @bahaspemainbola @barcastuff_idn @BudiBukanIntel @myshawti @ardisatriawan @fanatikball_ @mencobavalid @mrtweepsID @iPoopBased @PNS_2018 Spesialis rekayasa .... You know lah

Belanda 🇳🇱 Kampus spesialis teknik bendungan dan pengairan. Mesir 🇪🇬 Kampus spesialis ilmu agama dan bahasa arab. Jerman 🇩🇪 Kampus spesialis teknik mesin dan otomotif. Amerika 🇺🇸 Kampus spesialis bisnis dan manajemen startup. Jepang 🇯🇵 Kampus spesialis robotika dan teknologi manufaktur. Prancis 🇫🇷 Kampus spesialis seni rupa dan industri fashion. Swiss 🇨🇭 Kampus spesialis perhotelan dan manajemen pariwisata. Indonesia ?

Lucunya Negeri +62, 1. PAM = Perusahaan Air Minum... airnya gak bisa diminum 2. MBG = Makan Bergizi Gratis... gak bergizi dan gak gratis 3. IKN = Ibu Kota Negara... statusnya bukan ibukota negara 4. KPK = Komisi Pemberantasan Korupsi... korupsinya malah makin merajalela 5. DPR = Dewan Perwakilan Rakyat... rakyatnya tidak terwakili 6. BPJS Kesehatan = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan... sehatnya tidak terjamin 7. PLN = Perusahaan Listrik Negara... listriknya sering mati 8. Pajak = katanya untuk rakyat... yang menikmati bukan rakyat 9. KRL = Kereta Rel Listrik... listriknya sering padam, keretanya tetap jalan padat 10. UMP = Upah Minimum Provinsi... minimumnya betul, tapi tidak cukup untuk hidup layak 11. 12. 13. Apa lagi nih+62

Nasib +62 seminggu terakhir : - Putusan MK : Jakarta tetep ibu kota, gak jadi IKN - Sambo Kuliah S2 di lapas - Nadiem divonis 18 + 9 tahun - Ibam divonis 4 tahun - Andrie Yunus gak sopan dan ber etika, makanya disiram air keras - Nonton Film Dokumenter dilarang - Lembaga tinggi negara bikin cerdas cermat aja, juri nya blunder Ada yg mau nambahin?

Tanah orang Papua dihargai 300 ribu per hektar untuk PSN tebu di Merauke (tergambar di dokumen penawaran perusahaan ini). Tapi mereka nolak bukan karena harga, melainkan hal fundamental yang gak ternilai. PESTA BABI - behind the scene.

@ardisatriawan Cerita WNI

"Pak TU Kampus" "Iya gimana?" "Ini kok saya dapet UKT tertinggi? Penghasilan Orang Tua saya gak segede itu?" "Coba saya cek, kasih nama sama NIM?" "Debi Pak, ini NIM saya." "..." "Ini ibu kamu PNS? Dosen?" "Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada." "Waduh, kalau PNS emang biasanya UKT tertinggi, memang gitu aturannya di kampus ini." "Hah? Terus gimana Pak?" "Coba kamu apply KIPK. Ini dicek ya syaratnya." *** "Bu Dinas Sosial." "Iya gimana?" "Saya mau cek orang tua saya di desil berapa di DTSEN, saya mau daftar KIPK." "Minta NIK orang tua ya." "Ini Bu, tolong dicek" "Sebentar ya" "..." "Ini ibu kamu PNS? Dosen?" "Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada." "Waduh, kalau PNS pasti kehapus dari DTSEN. Dari jaman DTKS juga rutin diapus. Perintah menteri sosial. Memang aturannya gitu." "Hah? Terus gimana Bu?" "Coba kamu pakai surat keterangan tidak mampu atau slip gaji ortu buat daftar KIPK." *** "Pak Lurah, saya mau minta SKTM buat daftar KIPK" "Kamu bukannya Debi, anaknya Bu Lala, dosen di kampus itu?" "Iya Pak" "Lah, penghasilannya bukannya lumayan?" "Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada." "Bentar saya cek dulu aturannya, Ibu PNS kan ya?" "Iya Pak" "Saya kemarin dapet instruksi dari Pemda sini, katanya kalau PNS gak boleh dapet SKTM. Jadi saya gak berani keluarin." "Hah? Terus gimana Pak?" "Coba langsung pakai slip gaji Ibu ke Dikbud." *** "Bu Dikbud." "Iya gimana?" "Saya mau daftar KIPK, cuma data ortu saya gak ada di DTSEN sama Pak Lurah gak bisa ngeluarin SKTM. Jadi pakai slip gaji." "Sebentar saya cek ya." "Ini slip gaji ibu kamu? PNS? Dosen?" "Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada." "Waduh, kalau PNS emang gak bisa daftar KIPK. Kemarin pejabat tim teknis KIPK udah bilang kalau PNS gak boleh sama sekali." "Sama sekali Bu? Gaji Ibu saya cuma segini?" "Iya. Bahkan Golongan I juga gak boleh. Memang aturannya begitu." "Hah? Terus gimana Bu?" "Coba ke bank aja sama Ibu, siapa tahu bisa ada pinjaman" *** "Bu CS Bank" "Iya gimana?" "Saya mau ajukan pinjaman buat bayar UKT anak saya" "Baik Bu, saya cek dulu" "..." "Bu Lala, setelah kita cek penghasilan dan riwayat finansial, kita gak bisa kasih pinjaman." "Kenapa Bu?" "Mohon maaf Pak, resiko gagal bayarnya tinggi. Saya gak berani Bu, nanti saya yang kena." "Waduh, terus gimana ini Bu?" *** "Pak TU kampus, saya gak bisa dapet KIPK Pak" "Udah coba pinjam bank?" "Gak bisa Pak, penghasilan Ibu saya gak cukup." "Coba ini, perusahaan fintech yang kerjasama sama kampus" *** "Mas fintech, kalau saya pinjam 12.5 juta buat UKT, saya mesti nyicil berapa?" "Sekitar 1.3 juta per bulan selama setahun" "Wah jatuhnya 15.5 juta dong? Bunganya 3 juta sendiri?" "Iya Mbak" "Waduh, itu segede biaya hidup saya euy. Gak mampu bayarnya" "Memang aturannya segitu pinjaman kita." *** "Pak TU Kampus" "Iya gimana?" "Misalkan saya mau nunda kuliah jadi tahun depan, buat ngumpulin duit dulu, bisa gak?" "Jadi gak daftar ulang pertama?" "Iya." "Gak bisa, kalau udah lulus ujian tahun ini, kamu diblacklist dari ikut ujian lagi tahun depan." "Hah?"

BREAKING🚨 DIDUGA KARENA ORANG TUANYA KRITIS TERJADAP PROGRAM MBG, MURID DISALAH SATU SD DI PEMALANG DIBERHENTIKAN DARI SEKOLAH❗ Seorang Siswa SD Di Kec. Randudongkal, KAB. PEMALANG Diberhentikan dari Sekolah oleh pihak Sekolah. Ini kronologinya 👇🏼

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

KH Marzuki Mustamar gak pakai basa-basi: MBG disebut program konyol, Kopdes dinilai dipaksakan, bukan dari kebutuhan warga. Semua dipaksakan seragam, Padahal kebutuhan setiap daerah berbeda. Akhirnya? Program jalan, anggaran terserap, tapi manfaatnya… ya gak jelas lah. Kalau dari awal logikanya udah “yang penting ada program”, jangan heran kalau hasilnya cuma jadi retorika politik basi, bukan solusi.

Busseettt... Udah jadi korban masih juga diancam pidana penjara.

Lagi2 guru honorer jadi korban... Selama 16 tahun mengabdi di SDN 169 Sadar, Bone, Hervina menjalani peran yang sering dielu-elukan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Tapi realitanya jauh dari slogan. Gaji rapelan Rp700 ribu untuk empat bulan, yang berarti sekitar Rp175 ribu per bulan. Bukan cuma angka, itu simbol betapa rendahnya prioritas terhadap pendidikan dasar dan para pengajarnya. Ironinya, ketika ia membagikan momen sederhana, sekedar rasa syukur karena bisa melunasi utang warung, namun yang datang justru sanksi. Bukan evaluasi sistem, bukan empati, tapi pemecatan. Lebih menyakitkan lagi, keputusan itu disampaikan secara tidak profesional, hanya lewat pesan WhatsApp, bahkan bukan langsung dari kepala sekolah. Di titik ini, publik marah. Dan kemarahan itu masuk akal. Karena yang diserang bukan pelanggaran berat, melainkan kejujuran tentang kondisi yang memang nyata: guru digaji tak layak. Tekanan dari masyarakat, dukungan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), hingga sorotan Komisi X DPR RI akhirnya memaksa Dinas Pendidikan Kabupaten Bone turun tangan. Mediasi dilakukan. Kepala sekolah diminta meminta maaf. Dan keputusan pemecatan itu pun dibatalkan. Akhirnya memang “happy ending”. Tapi jangan buru-buru puas. Karena pertanyaannya belum selesai, kenapa harus viral dulu baru adil? Kenapa harus menunggu tekanan publik untuk memperbaiki ketidakadilan yang sudah berlangsung bertahun-tahun? Kasus Hervina membuka satu hal yang tak bisa ditutup lagi, masalah guru honorer bukan soal individu, tapi sistem yang membiarkan ketimpangan terus terjadi. Dan selama itu belum dibenahi, cerita serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.

Jangan sampai semua dibikin gila dari kegilaan Kepala BGN. 1) menurut Kepala BGN bhw dapur SPPG yg disuspend tetap dapat “insentif” Rp 6 juta per hari atau Rp 180 juta sebulan. 2) Dapur SPPG yang disuspend saat ini 1.780 unit 3) Jika disusupend selama sebulan, artinya negara membayar sktr Rp 320 milyar padahal tdk memenuhi kewajibannya. Baru kali ini ada kontrak dg pemerintah yg tidak bisa mensuplai kewajibannya justru dibayar padahal harusnya didenda. Kenapa Presiden, BPK, BPKP, dan KPK semua diam ? Apakah karena sebagian besar dapur SPPG adalah “milik” polisi ?

Guys, gue mau minta lu bayangkan satu skenario. Bayangkan ada perusahaan yang merekrut 30.000 karyawan baru. Sudah 220.000 orang mendaftar. Proses seleksi sudah berjalan. Tapi tidak ada satu pun pejabat yang tahu siapa yang akan membayar gaji mereka. Kalau itu terjadi di perusahaan swasta biasa itu namanya penipuan rekrutmen. Tapi ini bukan perusahaan swasta biasa. Ini program nasional yang melibatkan APBN, BUMN, TNI, dan lima kementerian sekaligus. Mari kita lihat siapa yang bertanggung jawab dan apa jawaban mereka: TNI: "Kami yang pegang rekrutmen." Menteri Koperasi: "Skema gaji akan dibicarakan nanti." Menkeu Purbaya: "Saya belum tahu skema gajinya. APBN hanya menanggung cicilan bukan gaji manajer." Bos Agrinas Joao Angelo: Saya nggak tahu, nggak tahu saya. Belum diajak ngomong. Empat institusi. Empat jawaban. Tidak ada satu pun yang bisa menjawab pertanyaan paling dasar dari sebuah program rekrutmen: Siapa yang bayar gaji? Dan ini yang paling mengerikan: Rekrutmen sudah dibuka sejak 15 April 2026. Per 19 April sudah 220.364 orang mendaftar. Proses seleksi sudah berjalan. TNI sudah dilibatkan. Tapi sumber dana gaji untuk 30.000 manajer yang akan direkrut belum ada. Masih dikaji. Masih dibicarakan nanti. Artinya ratusan ribu orang mendaftar meninggalkan pekerjaan mereka sekarang, mempersiapkan diri, menginvestasikan waktu dan energi untuk posisi yang gajinya tidak jelas dari mana asalnya. Bos Agrinas bilang "autopilot menurut SOP" dan ini yang paling absurd: Joao Angelo mengatakan Agrinas sudah punya SOP. Tinggal dijalankan. Tapi dia juga mengakui bahwa SOP tersebut belum mengatur proses rekrutmen dalam program Kopdes Merah Putih. Jadi SOP-nya ada tapi tidak mencakup hal yang paling krusial: siapa yang direkrut, bagaimana direkrut, siapa yang bayar mereka, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya. Autopilot tanpa sistem navigasi. Dan konteks yang membuat ini semakin serius: Program Kopdes Merah Putih menargetkan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia. Dengan anggaran pembangunan fisik Rp1,6 miliar per unit yang sudah terbukti ada indikasi 50% bocor ke kontraktor seperti yang dilaporkan ekonom Gede Sandra. Motor listrik Rp1,2 triliun sudah diimpor padahal kita sudah bisa produksi pickup sendiri. Dan sekarang 30.000 manajer direkrut tanpa kejelasan siapa yang bayar gajinya. Yang paling kritis keterlibatan TNI dalam rekrutmen sipil: TNI menyatakan mereka yang memegang proses seleksi 30.000 manajer koperasi desa. Ini bukan rekrutmen tentara. Ini rekrutmen manajer koperasi jabatan sipil yang seharusnya dikelola oleh institusi sipil. Pertanyaan yang perlu dijawab: apa dasar hukum TNI memegang rekrutmen manajer BUMN? Apa kompetensi teknis TNI dalam menyeleksi manajer koperasi yang tugasnya mengelola simpan pinjam, distribusi pangan, dan operasional bisnis desa? Dan kalau TNI yang rekrut siapa yang bertanggung jawab secara hukum kalau ada yang tidak beres? Pola yang sudah terlalu sering terulang: Ini adalah pola yang sudah gue catat berulang kali dalam program-program besar pemerintahan ini: Program diumumkan dengan target besar dan timeline yang ambisius. Rakyat antusias mendaftar. Media meliput antusiasme itu. Angka pendaftar ratusan ribu jadi headline. Tapi di balik itu mekanisme dasar seperti sumber dana, struktur tanggung jawab, dan tata kelola belum ada atau masih dikaji. Dan ketika ada yang bertanya semua pihak saling tunjuk. Tidak ada yang berani bilang "saya yang bertanggung jawab penuh." 220.364 orang sudah mendaftar untuk menjadi manajer Kopdes Merah Putih. Mereka mendaftar dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak. Dengan kepercayaan bahwa program sebesar ini pasti sudah direncanakan dengan matang. Kenyataannya: Menkeu tidak tahu siapa yang bayar gaji. Menteri Koperasi bilang nanti dibicarakan. Bos Agrinas bilang tidak tahu dan belum diajak ngomong. TNI yang pegang rekrutmen tapi tidak jelas dasar hukumnya. Dan di tengah semua ketidakjelasan itu proses seleksi tetap berjalan. Ratusan ribu orang tetap berharap. Kalau ini adalah perusahaan swasta sudah ada yang dipenjara karena penipuan rekrutmen. Tapi karena ini program pemerintah semua orang diam. Semua saling tunjuk. Dan yang menanggung ketidakpastian adalah rakyat yang sudah terlanjur mendaftar. Wallahi we're finished kata salah satu komentar yang beredar. Dan menurut gue itu bukan lebay. Itu reaksi yang sangat wajar dari orang yang melihat situasi ini secara jernih.

Israel killed Rico Pramudia in South Lebanon. He died of his injuries today. He wasn’t a fighter — he was a UN PEACEKEEPER from Indonesia. Israel killed him anyway. And not a single whisper from Western media. No international outrage. No justice. No accountability.

Bukan Negara Islam = Zakat diurus negara Negara tropis = buah mahal dan impor Negara maritim = ikan mahal Negara CPO = minyak goreng mahal Negara SDA = listrik dan BBM mahal Negara hukum = keadilan tunggu viral Swasembada pangan = beras mahal dan impor Bebas aktif = tunduk kepentingan asing Negara religius = kitab suci dan haji dikorupsi Negara agraris = keranjingan pangan impor Lapor polisi = rugi berkali lipat Pendidikan gratis = uang gedung mencekik Jaminan kesehatan = kamar penuh, obat beli sendiri Banyak pakar ekonomi = utang negara meroket Raja nikel = pekerja lokal gigit jari, PAD nyungsep Gaji pejabat kecil = hartanya banyak Anti-KKN = anak dan menantu diusung Pilkada Rakyat disuruh hemat = pejabat ganti mobil dinas Taat bayar pajak = jalanan tetap berlubang Penjara penuh = koruptor dapat fasilitas VIP Jalan tol bertambah = biaya logistik tetap mahal Kaya rempah = garam dan bumbu dapur impor Swasta dicekik aturan = BUMN rugi disuntik dana Janji lapangan kerja = tenaga kerja asing difasilitasi Aturan hukum tebal = urusan lancar pakai "orang dalam" Tanah vulkanis subur = kedelai dan pakan ternak impor Banyak sungai besar = air bersih harus beli Transportasi publik dibangun = macet hanya pindah lokasi Dana desa triliunan = kepala desa pamer harta Cita-cita swasembada daging = harga daging sapi termahal Pesta demokrasi = menang karena serangan fajar Komisi pengawas banyak = pungutan liar jalan terus Bangga produk lokal = bahan bakunya impor semua Tertangkap tangan korupsi = masih bisa senyum di TV Konstitusi = bisa direvisi kilat demi kekuasaan Wajib cinta tanah air = pejabat berobat ke luar negeri Kebebasan berpendapat dijamin = kritik dipenjara pasal karet Lahan negara luas = rakyat susah punya rumah Subsidi triliunan = pupuk selalu gaib saat musim tanam Budaya gotong royong = tetangga sakit tidak ada yang tahu Digitalisasi birokrasi = urus izin tetap fotokopi KTP Upah minimum naik = harga sembako naik duluan Anggaran militer besar = alutsista yang dibeli barang bekas Bangsa yang ramah = komentar netizen paling barbar Darurat iklim = hutan lindung jadi kawasan tambang Anggaran riset dipotong = pejabat rajin studi banding Pusat data nasional = server gampang diretas Gelar akademik berderet = kualitas kebijakan amatiran Kaya warisan budaya = seniman tradisional melarat Anti-penjajahan = rakyat digusur paksa proyek negara Keadilan sosial = hanya untuk yang mampu membayar

Di suatu negara yang aneh Negara tropis = buah mahal Negara maritim = ikan mahal Negara CPO = migor mahal Negara SDA = listrik dan BBM mahal Negara hukum = tunggu viral Swasembada pangan = beras mahal Bebas aktif = ikut BOP Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe

𝗧𝗔𝗡𝗣𝗔 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗜𝗗𝗜 RON 92* 12.300 -Pertamax 12.390 -Revvo 12.390 -BP RON 95* 12.900 -Pert. Green 12.930 -Revvo 12.930 -BP Ult. RON 90* Pertalite 16.088 (❌ subsidi) . Pejabat penentu harganya irasional, tapi DPR & rakyat (korban) terus mendiamkannya *Rp/litter _

Wah... Kebobolan atau ditipu Amerika ya?

Kebodohan dan kemiskinan dengan sengaja memang dipelihara. Tapi ini 'biasa saja'. Yg mencengangkan adalah banyak yg terbiasa bahkan merasa nyaman dengan menjadi obyek pembodohan dan pemiskinan.