Joseph Bosphorus
64 posts






Karena saya nyenggol chief @aniesbaswedan dengan QRT, maka saya pelajari regulasi terkait rating Gim (game). Apa sih sebenarnya yang terjadi, sampai mantan Capres kalah ikut komentar, sambil disisipkan tudingan yang menyalahkan pemerintah, seperti biasa. Kita uji, apakah tudingan beliau ini benar,; 1. pemerintah tak melbatkan stakeholder Gim (Komunitas, penerbit gim, masyarakat). 2. pemerintah bertindak sendiri, menentukan sendiri rating (IGRS) 3. IGRS alat pembatasan. Ternyata setelah saya pelajari, dan kumpulkan data sana sini, membaca percakapan dan keluhan, maka kesimpulannya, chief @aniesbaswedan memang hanya menunggangi isu, tanpa tahu duduk masalah, tapi langsung menuding pemerintah salah. Saya jelaskan di threat ya....







Karena saya nyenggol chief @aniesbaswedan dengan QRT, maka saya pelajari regulasi terkait rating Gim (game). Apa sih sebenarnya yang terjadi, sampai mantan Capres kalah ikut komentar, sambil disisipkan tudingan yang menyalahkan pemerintah, seperti biasa. Kita uji, apakah tudingan beliau ini benar,; 1. pemerintah tak melbatkan stakeholder Gim (Komunitas, penerbit gim, masyarakat). 2. pemerintah bertindak sendiri, menentukan sendiri rating (IGRS) 3. IGRS alat pembatasan. Ternyata setelah saya pelajari, dan kumpulkan data sana sini, membaca percakapan dan keluhan, maka kesimpulannya, chief @aniesbaswedan memang hanya menunggangi isu, tanpa tahu duduk masalah, tapi langsung menuding pemerintah salah. Saya jelaskan di threat ya....



Ikut urun rembug soal IGRS boleh ya… Dulu pernah terlibat langsung dalam rapat-rapat inisiasi awal bersama Menkominfo saat kami bertugas di Kemdikbud. Ada dua pendekatan melindungi anak di konten digital. Pertama, membuat lingkungan “steril” lewat sensor dan pemblokiran. Kedua, membangun “imunitas” pada anak serta keluarga. Pendekatan kekebalan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan. Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orangtua untuk membangun kekebalan anak dgn melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan komunitas game. Lebih baik lagi, biarkan komunitas itu sendiri yang menjalankan sepenuhnya dengan difasilitasi pemerintah. Tak perlu berpretensi serba tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat. Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan. IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan. 🙏 —— Sosialisasi ESRB di 2016, saat belum ada IGRS: facebook.com/share/1HPkjvh4…





@JalanArsenal doping doping mulu nih, swansea juara carling cup 2013 leicester juara EPL 2016 wigan juara fa cup 2013 crystal palace juara fa cup 2025 klub diatas bisa juara tanpa doping yg lu maksud, arteta? dalam 6 tahun terakhir cuma 1 fa cup. salahin pelatih lu tuh yg gabisa meramu








Kritik itu sehat. Tapi menyimpulkan kebijakan “tidak manusiawi” tanpa melihat data, proses, dan konteksnya juga tidak adil. MBG, diplomasi kemanusiaan, dan berbagai keputusan publik bisa diperdebatkan efektivitasnya — itu wajar di ruang demokrasi. Yg tidak wajar adalah menutup ruang dialog seolah hanya ada satu kebenaran. Boleh berbeda keras. Tapi tetap sisakan ruang untuk fakta, bukan hanya rasa.




Bayu ketua osis SMA 3 Muhammadiyah Yogyakarta. Dilengserkan secara sepihak sebagai ketua osis oleh pihak sekolah karena mengkritik dan menolak MBG. Tolong klarifikasinya @muhammadiyah





Udah kalo nambah temen seperjuangan baru gausah kek gini gini. Gausah sok.






