Kawan Yusril

19. Quo vadis bangsa dan negara ini..

18. Yang di atas dan yang di bawah, politisi dan rakyat sama bobroknya. Orang2 idealis tersingkir. Nasib negara jadi pertaruhan

17. Politisinya gemar menyogok rakyat agar memilih dirinya dan partainya. Rakyatnya juga doyan menerima sogokan

16. Lalu kita bertanya, bagaimana kita mau memberantas korupsi negara ini?

15. Demokrasi kita ternyata sangat memprihatinkan. Rakyat kian pagmatis, segalanya tergantung pd materi. Ini yg menentukan pilihan

RT @Yusrilihza_Mhd: 12. Tidaklah penting membedakan partai antara partai islam, partai nasionalis atau partai sekuler sekiranya ada

14. Kalau partai banyak uang, dia bisa dapat suara banyak untuk meraih kursi pemilu. Uang berguna untuk memuluskan segalanya

13. Pembagian kategoris partai spt itu menjadi tidak penting. Yang penting adalah partai itu punya uang untuk dibagi2 atau tidak

11. Dalam keadaan seperti itu, maka materi dengan mudah menggiring rakyat untuk memilih partai tertentu, bisa uang bisa sembako

10. Sekitar 70 persen rakyat Indonesia berpendidikan SD dan tidak tamat SD. Kehidupan rakyat di desa umumnya miskin dan memprihatinkan

9. Penggiringan tergantung pada kekuasaan, pengaruh dan materi. Penguasa dan tuan tanah Partai Kongres biasanya dg mudah menggiring rakyat

8. Sebab 71 persen rakyat India butahuruf. Dalam situasi spt itu pemilih dg mudah digiring untuk memilih partai tertentu

7. Pemilu kita memang mengenaskan. India bilang, mereka negara demokrasi terbesar di dunia. Saya anggap itu omong kosong saja

Tetap berjuang prof RT @Yusrilihza_Mhd: 6. Makanya, saya anggap mustahil dan sia2 membawa perkara pileg ke MK, beda halnya dengan Pemilukada

5. Kalau ada ratusan bahkan ribuan kasus pelanggaran di berbagai dapil, pusat, prov dan kab/kota, entah bagaimana MK bisa menyidangkannya

4. Bayangkan 1 dapil pusat bisa ada 14 ribu lebih tps. Kalau pelanggaran pada 1000 tps saja, entah bagaimana caranya bawa bukti ke MK

3. Andaikan kita punya bukti kecurangan, maka yg bisa dibawa ke sidang MK adalah kasus perkasus. Maka sidang akan rumit dan melelahka

2. Sayangnya MK kita tidak punya kewenangan seperti itu. Walau kita tahu banyak kecurangan penyelenggaraan pemilu, sia2 saja kita bawa ke MK

1. Sekiranya MK kita berwenang menyatakan pemilu tidak sah dan batal seperti kewenangan yg dimiliki MK Thailand, tentu sangat menarik

Prof @Yusrilihza_Mhd sudah menegaskan berkali-kali bahwa masalah hukum di negeri ini adalah masalah paling fundamental yg harus dibenahi.