Hot News from wkwkland

@Gerindra Gmn menurut admin? twitter.com/regar_op0sisi/…

Prabowo Undang Pejabat Ekonomi Era SBY Tampung Pengalaman Krisis 2008 antaranews.com/berita/5578520…

@txtdarigenz97 Pertanyaannya : Berapa besar penghematan dgn pemadaman satu pulau tsb selama itu?? Dan kemana dana penghematan tersebut mengalir? Hehehe, ke MBG pasti nya 🤭

Sumatera Gelap Hampir semua lokasi di Sumatera mati lampu guys aku tanya kawanku di medan, aceh, padang, sumbar, riau juga pada mati lampu

@LambeSahamjja Punye die juga kan? twitter.com/tempodotco/sta…

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo. CPO. Batu bara. Manipulasi data ekspor. Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya. Hasilnya: pendapatan di Indonesia terlihat kecil. Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil. Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri. Dan ini berlangsung selama 34 tahun. Dari 1991 sampai 2024. Kerugian negara: Rp15.400 triliun. Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: Selama 34 tahun di mana Bea Cukai? Di mana Direktorat Jenderal Pajak? Di mana KPK? Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi? Prabowo bilang ini adalah data dari PBB. Artinya data ini bukan baru kemarin ada. Data ini sudah diketahui secara internasional. PBB sudah mencatatnya. Dunia sudah tahu. Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri. Dan ini yang paling menohok: Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing. Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden. Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya. "Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak." Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik. Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun. Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong. Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi. Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan. Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka. Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai: Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun. Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai. Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap. Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya. Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya. Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan. Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami: Rp15.400 triliun selama 34 tahun. Anggaran pendidikan Indonesia per tahun: Rp700 triliun. Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat. MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun. Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun. Rp15.400 triliun. Hilang. Selama 34 tahun. Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya. Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini: Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy. Alasannya: untuk menghentikan under invoicing. Tapi pertanyaannya sangat sederhana: kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga? Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini? Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda? Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang: "Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem. Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan. Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur. Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan. Ask the Chairman Anything. Audit menyeluruh. Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan. Danantara tidak punya satupun dari sistem itu. Belum ada audit yang transparan. Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen. Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun. Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar: Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan. Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu. Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya. Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan. Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade. Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap. Dan barulah semuanya terbuka. Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun. Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun. Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun. Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat. Tapi tidak ada yang masuk penjara. Tidak ada nama yang boleh disebutkan. Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut. Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor. Arab Saudi menyita seluruh aset. Indonesia membuat badan baru. Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

@kompascom Mampir dulu lah ke sini tengok twitter.com/KangManto123/s…

Kodam Jaya Ikut Buru Begal di Jakarta, Terjunkan Batalion Tempur Baca di megapolitan.kompas.com/read/2026/05/2…

@susipudjiastuti @tempodotco YNTKTS buuk 🤭

@tempodotco Why ????

Luhut Minta Maaf ke Investor Global soal Gejolak Ekonomi RI

Seorang pekerja bantuan asal Prancis melaporkan penemuan kuburan massal di Gaza yang berisi sekitar 300 jenazah, termasuk anak-anak kecil—beberapa di antaranya ditemukan dengan tangan terikat di belakang punggung

Guys, ada kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang menurut gue paling mengerikan dan paling mengungkapkan yang pernah gue dengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Indonesia yang kaya nikel. Namanya Irwan Arya. Ketua DPRD Kabupaten Morowali 2014-2019. Putra daerah asli. Dan dia hadir di Jakarta bukan untuk minta jabatan. Tapi untuk berteriak bahwa tanah kelahirannya sudah bukan milik rakyatnya lagi. Dan ini yang dia katakan: "Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana." Dan ini faktanya satu per satu: Morowali adalah rumah bagi kawasan industri terbesar untuk nikel di Asia bahkan mungkin di dunia. PT IMIP. Tiga smelter dalam satu kawasan. Pabrik baja stainless. Pabrik baterai lithium untuk mobil listrik. Pelabuhan yang bisa menampung puluhan kapal besar sekaligus. Nilainya: triliunan rupiah per bulan. Satu perusahaan saja PT Vale dalam dua sampai tiga bulan menghasilkan 2 juta ton nikel. Hitung sendiri berapa puluh triliun omsetnya. Dan PAD yang diterima Kabupaten Morowali dari semua ini: sekitar Rp200 miliar per tahun. Perusahaan dapat puluhan triliun. Rakyat pemilik tanah dapat dua ratus miliar. "Ibarat dikasih permen sebiji. Anak kecil dikasih permen." Dan ini yang paling mengejutkan dan paling mengkhawatirkan: Sebagai Ketua DPRD lembaga pengawas yang dipilih oleh rakyat Irwan Arya tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP. Lima tahun menjabat. Hanya sekali masuk ketika ada peresmian smelter oleh Presiden Jokowi. Itu pun hanya untuk duduk di acara seremonial lalu keluar. Selain itu: ditolak. Dipersulit. Diminta komunikasi ke kantor pusat di Jakarta dulu. Lalu tidak ada jawaban yang pasti. "Kami tidak pernah mendapatkan data. Berapa TKA yang masuk. Berapa produksi per bulan. Berapa yang dihasilkan smelter untuk negara. Tidak pernah ada." Anggota DPR yang dipilih rakyat untuk mengawasi tidak bisa mengawasi. Di tanah Indonesia sendiri. Dan ini soal TKA yang paling mengejutkan: Di kawasan IMIP ada bandara khusus yang dibangun oleh perusahaan sendiri Bandara IMIP. Setiap hari pesawat Airbus dan Boeing mendarat dua sampai tiga kali. Siapa yang mengawasi? Tidak ada imigrasi. Tidak ada bea cukai. Tidak ada satupun representasi institusi negara di sana. Penerbangan langsung dari China mendarat di Bandara IMIP tanpa ada pihak berwenang yang memeriksa siapa yang turun. Sekarang rutenya berubah: dari China turun ke Manado, ganti pesawat domestik, lalu ke IMIP. Lebih rapi. Tapi tetap tanpa pengawasan bermakna di tujuan akhirnya. Dan ketika ada yang mencoba menginvestigasi TKA mereka dilarikan ke hutan. "Setiap ada kunjungan investigasi tentang TKA mereka dilarikan ke hutan." Dan ini yang paling tidak bisa diterima: Di dalam kawasan IMIP nama-nama jalan sudah menggunakan tulisan China. Ada apartemen khusus untuk TKA. Hotel bintang lima di dalam kawasan. Fasilitas lengkap seperti kota kecil kata Irwan seperti Singapura kalau dilihat dari atas. Dan di salah satu perusahaan kawasan industri PT Wangsiang ditemukan surat administrasi dengan stempel palu arit. "Ini fakta. Saya berani pertanggungjawabkan." Sementara di luar kawasan jalan berlubang. Listrik masih sering padam. Pendidikan gratis yang dijanjikan belum berjalan. Rakyat lokal susah dapat kerja karena kalah bersaing dengan TKA yang bahkan untuk pekerjaan kasar sekalipun. Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah memperingatkan: Morowali adalah "negara dalam negara." Sudah ada pernyataan resmi. Sudah dibahas di level kementerian. Tapi sampai hari ini Irwan mengonfirmasi DPRD Morowali masih tidak bisa masuk ke kawasan. Bandara masih tanpa pengawasan imigrasi. TKA masih terus berdatangan. Dan tidak ada perubahan yang signifikan. "Tidak ada perubahan yang signifikan dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo. Kalau bilang ada perubahan belum ada yang bisa kami rasakan." Dan ini yang paling menyedihkan: Irwan dipenjara. Bukan karena korupsi. Bukan karena kejahatan. Tapi karena meneruskan voice note tentang warga China yang meninggal akibat COVID di kawasan industri untuk dilaporkan ke Tim COVID Kabupaten. Dia ditangkap di masjid. Dituduh menyebar hoaks. Sementara pejabat yang konferensi pers menyangkal informasi itu tidak ditangkap. Tidak diproses. Tidak ada konsekuensi apapun. "Hukum kita lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas." Dan ini konteks yang harus disambungkan dengan semua yang sudah kita bahas: Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Morowali adalah jantungnya. Nikel dari sana adalah bahan baku baterai mobil listrik yang menjadi rebutan dunia. Tapi rakyat yang tanahnya mengandung kekayaan itu tidak bisa masuk ke kawasan industri yang berdiri di atas tanah mereka. Tidak mendapat data tentang berapa yang diambil. Tidak mendapat kesejahteraan yang sebanding. Dan yang berteriak meminta keadilan dipenjara. Yang mempertahankan tanah adat dikriminalisasi. Yang mencoba mengawasi sebagai wakil rakyat dilarang masuk. Ini bukan hilirisasi untuk rakyat. Ini hilirisasi untuk modal asing dengan rakyat lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri. Dan pesan Irwan untuk Prabowo yang paling mengena: "Pak Prabowo, jangan hanya mendengarkan bisikan orang-orang yang selalu bilang beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semua bohong. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung." Kalimat itu adalah kalimat yang sama yang seharusnya didengar oleh setiap presiden Indonesia. Tapi selalu tertahan di pintu istana karena yang masuk ke istana hanya mereka yang bisnisnya bergantung pada presiden tidak mendengar kebenaran itu. Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Kekayaan yang seharusnya bisa membiayai rakyatnya dengan makmur selama puluhan tahun. Tapi di Morowali yang paling dekat dengan sumber kekayaan itu rakyatnya masih mati lampu. Jalannya berlubang. Anaknya susah dapat kerja. Tanahnya dirampas. Yang bersuara dipenjara. Sementara di dalam kawasan hotel bintang lima menyala. Pesawat dari China mendarat tiga kali sehari. Dan tidak ada satupun institusi negara yang mengawasi apa yang masuk dan apa yang keluar. Mahfud MD bilang: "Negara ini bisa bubar melalui disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi." Morowali sudah di tahap awal dari semua itu. Dan tidak ada yang memperhatikan karena yang memperhatikan sudah dibungkam.

@Urrangawak Wkt ny keluarin

Dikira rakyat percaya aja gitu dibegoin sm kalian 🤣🤣

Gaji Guru naik ❌ Gaji Hakim naik ✅ Nyesek Prankbowo

@herculep638 Waktunya ngeluarin ini

karena sombong, iblis kekal di neraka

@insidefolkative Data yg disebut karna banyak yg dapat proyek pemerintah hahaha

Pak Purbaya yakin 6 bulan lagi orang susah akan semakin berkurang.

@ARSIPAJA Bayaran nya mahal ini 😂

@tempodotco Sama ky junjungan nya pragib min Hidup jokowow 🤭

36 Persen Anggota DPR Tak Jelas Pendidikannya. Kok, Bisa? #TempoPlus tempo.co/politik/pendid…

@Gerindra Serius min ? twitter.com/LexMarteg/stat…

Pemerintah Bangun 45 Rumah Layak Huni Bagi Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Biak #google_vignette" target="_blank" rel="nofollow noopener">rri.co.id/biak/asta-cita…

An Ultra-Orthodox Jewish man casually takes a shit in the Armenian Quarter of Jerusalem. x.com/kbalian90/stat…

@LambeSahamjja Msud nya mgkn mau menyalurkan bakat LC ini min twitter.com/P3gEl/status/2…

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili. Di tengah rupiah Rp17.700. Di tengah badai PHK yang mengintai. Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan. Di tengah anggaran pendidikan yang dipotong 44% untuk MBG. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan: Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa. Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu: Seribu Layar Bioskop Di desa. Dari APBN. Dari uang pajak rakyat. Di 2027. Dan ini yang paling menggelikan: Alasannya mulia. Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah. Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal. Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu: Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa? Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung: 88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1. IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia. Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara. 50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis. Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan. Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak. Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang. Tapi DPR punya solusi: Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak. Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada. Bukan perpustakaan desa. Bukan laboratorium sains. Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur. Tapi bioskop. Dan ini logika yang paling sederhana: Dr. Tirta sudah bilang: rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten. Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya. Ahok sudah bilang: kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas. Mahfud MD sudah bilang: demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar. Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya. Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop. Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur. Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya. Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya. Dan ini yang paling menohok: Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan Tidak butuh bioskop. Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78. Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing. Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian. Karena bioskop tidak mengubah nasib. Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah. Dan angkanya bicara sendiri: 1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN. Uang yang sama bisa dipakai untuk: menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai. Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu. Tapi yang diusulkan adalah bioskop. DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat. Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop. Rakyat yang pintar akan tanya: kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa? Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema? Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional? Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

The Sumud Flotilla activists, kidnapped in international waters, have been hospitalized after being brutally tortured by Israeli forces.

Salah seorang aktivis warga Jerman korban penculikan teroris Israel: mereka memukuli saya setiap hari tanpa dikasih makan dan minum. Ini perlakukan beruk zionis terhadap warga Eropa. Kebayang gak gimana terhadap warga Palestine?

@VideoSejarah Dan yg ini konon katanya malah lari ke jawa, entah jawa mana twitter.com/kevinaprilll/s…

Sehari setelah turunnya Soeharto tentara mulai bergerak memukul mundur mahasiswa yang masih bertahan dan membuat barikade di Gedung DPR/MPR. Aparat mengerahkan truk-truk militer dan bus untuk mengangkut pulang para mahasiswa. 📽️ BBC

@BBCIndonesia Harusnya kerasss !! twitter.com/kompascom/stat…

Seluruh aktivis Global Sumud Flotilla dan Freedom Flotilla Coalition, termasuk sembilan WNI, telah dibebaskan dari penahanan Israel. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan kesembilan WNI sedang dalam perjalanan untuk kemudian kembali ke tanah air. bbc.com/indonesia/arti…