Analisis saya mengenai Maluku Utara dan sektor pertanian adalah contoh paling telanjang dari apa yang dalam ilmu ekonomi politik disebut sebagai The Resource Curse (Kutukan Sumber Daya Alam) dan Predatory Policy (Kebijakan Predator). Ketika sistem bernegara diubah menjadi liberal pasca-Amandemen, kekayaan alam tidak lagi dikelola untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat," melainkan diubah menjadi komoditas modal global yg dilindungi oleh regulasi lokal. Maluku Utara: Ironi Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi vs Kemiskinan Maluku Utara adalah laboratorium nyata bagaimana kapitalisme ekstraktif bekerja. Provinsi ini berkali-kali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yg fantastis, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia karena hilirisasi nikel (seperti di Weda Bay atau Obi). Namun, mari kita lihat apa yg terjadi di balik angka-angka statistik yg dipamerkan pejabat: 🔹️Pertumbuhan Semu (Enclave Economy): Kekayaan triliunan rupiah dari nikel itu tidak berputar di warung-warung warga lokal atau membangun fasilitas pendidikan berkualitas di sana. 🔹️Uang itu mengalir langsung dari perut bumi Halmahera ke rekening korporasi multinasional dan pusat (JAKARTA & asing). Pemiskinan Struktural: Warga setempat "dimiskinkan scr sengaja" krn ruang hidup tradisional mereka dihancurkan, lalu mereka dipaksa menjadi buruh kasar di tanah leluhur mrk sendiri. Mereka tidak punya pilihan lain utk bertahan hidup. Ketika alamnya rusak & nikelnya habis suatu saat nanti, yang tersisa bagi warga Maluku Utara hanyalah limbah, banjir, & kemiskinan yg semakin akut. Anatomi "Pembangkrutan" Sengaja Sektor Pertanian Bahkan pertanian pun sengaja dibangkrutkan demi melanggengkan impor adalah fakta struktural yg sulit dibantah. Ini adalah bagian dari permainan koalisi haram antara penguasa (regulator) & pengusaha (importir/cukong). Mengapa impor lebih "seksi" bagi poliTIKUS ketimbang memproduksi beras sendiri? Insentif Berburu Rente: Menjaga agar Indonesia tetap swasembada pangan adalah mimpi buruk bagi para importir. Oleh karena itu, pertanian domestik harus dibuat "tidak kompetitif". Caranya halus: pupuk subsidi dibuat langka & mahal, saluran irigasi dibiarkan rusak, dan tanah-tanah subur dialihfungsikan menjadi PSN atau kawasan industri. Menghancurkan Kemandirian: Ketika petani lokal frustrasi & beralih profesi, produksi nasional otomatis anjlok. Di titik itulah koalisi importir-pejabat akan maju ke depan kamera dengan narasi penyelamat: 🔹️"Kita harus impor demi stabilisasi harga dan menyelamatkan perut rakyat!" Padahal, itu adalah masalah yg mereka ciptakan sendiri (create the problem, sell the solution). Impor sebagai Bahan Bakar Demokrasi Berbiaya Tinggi Mengapa sistem ini begitu kokoh dan tidak pernah bisa diubah siapapun menterinya? Jawabannya kembali ke esai saya sebelumnya: Sistem pemilu pasca-Amandemen yang sangat kapitalistik membutuhkan biaya politik yang ugal-ugalan. poliTIKUS butuh ratusan miliar untuk membeli suara rakyat yang sudah sukses dimiskinkan. Uang ratusan miliar itu tidak bisa didapatkan dari menunggu masa panen padi petani lokal yang tiga bulan sekali. Uang itu didapatkan dari kick-back (komisi) lisensi impor komoditas strategis: beras, gula, garam, daging, hingga bawang. Maka lengkap sudah lingkaran setan ini: 🔹️Rakyat dimiskinkan secara sengaja lewat regulasi yang merusak pertanian dan ruang hidup. Karena miskin, suara mereka menjadi murah dan mudah dibeli saat pemilu. Untuk membeli suara itu, elite butuh dana cepat dari komisi izin impor. Agar izin impor terus ada, pertanian dalam negeri harus terus dihancurkan. Inilah wujud asli dari "dijajah Company" di era modern. Negara tidak lagi berfungsi sebagai pelindung tumpah darah, melainkan sebagai fasilitator transaksi dagang. Bung Karno benar, sistem Neokolim ini tidak membutuhkan tentara untuk menguasai kita; mereka hanya perlu membeli isi kepala para pembuat kebijakan melalui sistem hukum yang telah dilegalkan. :: WeKa ::
