TNI LAGI? BABAK BARU
Kamu lolos LPDP. Beasiswa ratusan juta. S2 di luar negeri.
Tapi sebelum terbang kamu harus masuk barak dulu.
Bukan lebay. Ini beneran terjadi minggu ini.
Faktanya:
4–9 Mei 2026 — 206 penerima beasiswa LPDP program S2 dan S3, dalam dan luar negeri, diwajibkan ikut pembekalan di Gedung Marsekal Sukardi, Lanud Halim Perdanakusuma.
Bukan hotel bintang 5.
Bukan seminar motivasi.
Pangkalan militer.
6 hari.
Wajib.
Kegiatannya seperti apa?
Bangun pagi.
Agenda dari jam 05.00 sampai 21.00 WIB.
Tidur di tenda.
Dan HP? Hanya boleh dipegang 1 jam sehari.
Awalnya bahkan mau nol HP sama sekali baru dinegosiasi jadi 1 jam.
Kamu yang biasanya riset jurnal Scopus jam 2 pagi, sekarang harus tidur di tenda dan lapor ke TNI dulu.
Kenapa TNI yang ngisi materi?
Kata Mendikti Brian Yuliarto:
Pembekalan ini untuk memastikan para peserta punya kesiapan saat belajar di dalam maupun luar negeri, menanamkan disiplin, kerja keras, dan nilai-nilai kebangsaan.
Kata LPDP:
Personel TNI akan memandu kegiatan outdoor.
Bukan hal baru, sudah dilakukan di angkatan-angkatan sebelumnya.
Kata peserta yang keberatan tapi nggak mau sebut nama:
"Hampir semua mempertanyakan buat apa?"
Dugaan alasan sesungguhnya:
Kebijakan ini diduga kuat merupakan respons atas fenomena alumni LPDP yang memilih menetap di luar negeri setelah lulus.
Jadi logikanya begini:
Negara udah bayar beasiswa ratusan juta → alumni malah kabur ke luar negeri → solusinya? Masukin dulu ke barak supaya rasa nasionalismenya naik.
Apakah ini efektif?
Pertanyaan bagus. Belum ada penelitiannya.
Estimasi biaya yang dikeluarkan negara:
Beasiswa LPDP per orang rata-rata mencakup biaya kuliah + biaya hidup. Estimasi kasar per penerima:
- S2 luar negeri → Rp 400 juta – Rp 1 miliar tergantung negara
- S2 dalam negeri → Rp 50 juta – Rp 150 juta
- 206 peserta batch ini saja → estimasi total dana ratusan miliar rupiah
Belum terhitung biaya penyelenggaraan pembekalan 6 hari di Lanud Halim sewa fasilitas, konsumsi, operasional TNI, akomodasi tenda yang angkanya belum diungkap ke publik.
Dan komentar paling jujur di internet hari ini tetaplah dari @elpnmoe:
"Tamatan SMA malah disuruh mendidik S2"
aowkoawkaokawo
Bukan soal disiplinnya salah atau benar.
Tapi kalau orang paling cerdas yang sudah lolos seleksi super ketat LPDP masih dianggap perlu dididik nasionalismenya oleh pemateri militer selama 6 hari di tenda
Mungkin yang perlu dievaluasi bukan mahasiswanya.
Mungkin sistemnya
#LPDP#TNI#Beasiswa#Hardiknas2026#PendidikanIndonesia#Awardee
HRD : sudah apply dimana aja?
Pelamar : saya cuma apply disini
HRD : Duh, kurang usaha dong
Pelamar : saya apply banyak tempat
HRD : kok tidak fokus ke kita
Terra: A Journey says that someone captured a beastlord and forced the beastlord to kill itself, and the corpse was later used to create a bioweapon, and from IS2 we can learn that this was Bolivar's development. This is how hounds was created
Di suatu negara yang aneh
Negara tropis = buah mahal
Negara maritim = ikan mahal
Negara CPO = migor mahal
Negara SDA = listrik dan BBM mahal
Negara hukum = tunggu viral
Swasembada pangan = beras mahal
Bebas aktif = ikut BOP
Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi
Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe
Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.
Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.
Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.
Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.
Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.
Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.
Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.
Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.
Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.
Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.
Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.
Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.
Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.
Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.
Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.
Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.
Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.
Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.
Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?
Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.
ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.
Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.
@MeguMicin kadang aku suka mikir kalo mereka yang sering ngeluh pas kerja dijepang itu mereka belum ada basic skill survival dalam merantau, secara kan beberapa dari mereka baru lulus SMA/SMK trus daftar LPK
Bagi yang mau ke Jepang terutama buat kerja, pls kalian baca thread kakak ini biar g buta-buta banget.
Banyak yang ke Jepang akhirnya nyesel karena:
1. Potongan Pajak banyak
2. Disuruh lembur
3. Kerja capek (lmao aneh sih klo mau kerja g capek jd bos aje lu)
4. Dibully orang Jepang. (Dikecilkan) biasanya ini yang g bisa bahasanya. Tp kalian bisa bahasa nya pun blm tentu si jepun berhenti bully kalian.
5. Biaya hidup mahal
⚠️kalo kalian prediksi ga bakal tahan mental akan ini, aku saranin silahkan di Indonesia aja. Krn klo kalian dh terbang, g tahan, kalian nyusahin terutama SO/LPK yang berangkatin kalian. Kedua orangtua.
Kalian pasti harus bayar denda dan bayar tiket pulang lg.
blm klo kalian berangkat pke utang segala.