Lucas MCastroman

Kabur ke Yaman? kata yg tak bijak disampaikan ke publik. Yaman itu diabadikan di sudut Ka’bah yg disebut Rukun Yamani. Ini bukan hanya sudut Ka’bah yg menghadap Yaman, tapi juga membawa resonansi makna: dari arah itulah datang warisan iman yang lembut, hikmah, dan tradisi zuhud

KEPENCET EMOT😹😹😹😹

@ARSIPAJA Bahasa bersayap, masih juga hadir di may day dan percaya, nikmatilah

@abu_waras Sekali-kali jalan ke pasar mas, semua serba naik, jangan maen sosmed aja

Kita terkadang engga sadar, ketika stok BBM terjaga, stok pangan kita aman, listrik dirumah stabil tidak alami kegelapan, tapi seakan semua itu terasa biasa2 saja. Padahal dibalik semua itu adalah hasil kerja keras dari Pemimpinnya agar rakyat tetap bisa menjalankan putaran roda kehidupannya dengan normal. Maka itulah yang selalu dijaga dan diusahakan oleh pemimpin agar segala kebutuhan masyarakat selalu terjaga dan tetap bisa stabil. #IMHO 🙏

@KangManto123 Penjilat ulung

Seneng banget giring opini yg enggak enggak TIDAKK...

Menurut saya, kemarin itu cuman salah pertanyaan aja. Buruh cuman nangkap kata belakangnya aja jadi cuma membebek secara spontan tanpa ada waktu memprosesnya. Seperti murid di sekolah. Seorang guru biasanya dilatih skill bertanya dan memerintah. Misalnya, tidak boleh bilang “Jangan berisik!” Anak-anak dengernya ya disuruh “berisik” karena anak-anak merespons kata terakhirnya aja. Harusnya, “Dimohon diam dan tenang.” Nah, kata terakhir itulah yang akan direspon oleh alam bawah sadar anak. Soal kasus Prabowo di May Day kemarin, Coba kalau pertanyaannya diganti “Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat kan, IYA?” Pasti jawabannya

@Jelli_cent Om ini waktu may day tahun 2025 ada pidato nggak ya dan apakah sudah ada yg terealisasi janji2 nya yg tahun kemarin......lah ini nambah lagi janji nya, memang ntar lupa lagi dia sama apa yg pernah diucapkan

Omongannya empuk Tapi nyeretin.. Macam mendengar anak kecil yg sedang menceritakan cita2nya.. Ntar tercapai ato tidak yg penting udh flexing 😌

@S9ouw @prabowo Memang MBG tidak bermanfaat pak, itu baru sebagian yg menyampaikan pak

@prabowo Malu gak sih pak? 🤣😭

Hari ini, saya menghadiri peringatan Hari Buruh tahun 2026 di Kawasan Monumen Nasional, bersama ratusan ribu buruh dan masyarakat yang menyambut dengan hangat. Dalam kesempatan tersebut, saya menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan konkret. Di antaranya adalah memastikan perlindungan bagi awak kapal perikanan, memberikan perlindungan bagi pekerja transportasi online termasuk jaminan kesehatan dan keselamatan, serta menerbitkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas PHK. Selain itu, saya juga menegaskan kebijakan pembatasan outsourcing yang hanya berlaku di enam sektor, serta mendorong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga oleh DPR. Melalui langkah-langkah ini, semoga kesejahteraan buruh semakin meningkat, seluruh pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan yang layak dan berkeadilan, serta pemerintah terus hadir dan bertekad memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Monumen Nasional, Jakarta, 1 Mei 2026.

@bangherwin Wkwkwkwkwkwk

Prabowo: MBG bermanfaat atau tidak? Buruh: Tidaaaaaaakkk! Gue: 🤣🤌

@mugglew1nss @BosPurwa @BudiBukanIntel Kenapa dia, Dia marahin siapa, Siapa orang Nya, Nyawit kah dia, Dia mulai aneh, Aneh nya habis ini keluar negeri, Negeri omon-omon

Gak sengaja denger dari tv, bokap lg nnton berita, gw cek di youtube, ternyata lagi ada yg omon2 scara live dan disiarin di banyak channel tv nasional. Ini orang kenapa ya sama yaman? 🤣😂 Cc: @BosPurwa @BudiBukanIntel

@kompascom Dia kenapa, kenapa marah2 terus, terus dia marahin siapa, Siapa orang nya, Nyawit kah dia Dia makin hari makin aneh

Prabowo Sebut Indonesia Bukan Sawah atau Ladang Bagi Negara Lain

@kompascom Itu lah guna nya harus sesuai keahlian, ahli serangga ngurusin makan, ngurusin zoom, ngurusin kaos kaki, semir sepatu......blangsak memang

Baca di sini: nasional.kompas.com/read/2026/04/2… "Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah," jelas Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026). ~WR #Anggaran #BGN

@Hnirankara Gaya bicara dan mimik wajah nya itu loh....hahahahaha

Padahal bisa jawab gini: "nanti akan saya koordinasikan dengan menteri perdagangan tentang kenaikan harga plastik", malah main lempar2an gitu dih.

🥁 TAKBIR IDULFITRI (MUHAMMADIYAH) 🥁 Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir kemenangan telah dikumandangkan🤩 Mari kita sambut dengan penuh suka cita dan kesyukuran✨ Yuk putar dan bagikan video takbiran ini sebanyak-banyaknya😍 ➡️ youtu.be/4ozX5XYxakI #Muhammadiyah

Woi Bahlul bin etanol, PLN itu rugi karena malingnya (Koruptor) banyak bukan karena rakyat!!!😡 . . .

@kangdede78 @LambeSahamjja Ngetik panjang lebar, tidak menyentuh substansi masalah.....jilat aja terus, percuma sekolah

Dikritik itu wajar. Tapi tiap kritik langsung dibungkus narasi “defensif & playing victim” juga pola lama di X-land. Seolah kalau ada klarifikasi atau respons yg nggak sesuai ekspektasi timeline langsung dianggap salah. Padahal beda antara klarifikasi berbasis data dgn sekadar diam—nggak semua respons harus dramatis biar terlihat “substantif”. Soal gugatan PTUN, itu hak warga negara & bagian dari mekanisme hukum yg memang terbuka. Tapi jangan digiring seolah pasti melanggar sejak awal. Proses hukum itu bukan formalitas, justru tempat untuk menguji apakah benar ada pelanggaran atau tidak. Pasal & UU disebut panjang lebar, tapi interpretasi hukum itu bukan milik satu pihak. Semua pihak bisa mengklaim paling benar. Karena itu ada hakim, ada persidangan, ada pembuktian. Kalau memang “jelas melanggar”, ya harusnya mudah dibuktikan di ruang sidang, bukan di timeline. Narasi “diam berarti salah” juga sering dipakai buat membangun opini publik. Padahal dalam administrasi negara, banyak hal berjalan melalui proses koordinasi internal yg tidak selalu diumbar ke publik secara real-time. Diam bukan otomatis bersalah, bisa jadi bagian dari proses. Membandingkan dgn negara lain juga sering dijadikan senjata, tapi tanpa melihat konteks sistem hukum & politiknya. Indonesia punya mekanisme sendiri. Tidak semua keputusan negara lain bisa dijadikan patokan langsung. Kalau disebut dari dua sisi hukum bermasalah, justru itu alasan kenapa harus diuji secara objektif di pengadilan. Bukan langsung dijadikan kesimpulan final seolah semuanya sudah inkrah sebelum proses berjalan. Soal transparansi, tentu penting & wajib didorong. Tapi menyimpulkan “tidak ada manfaat bagi rakyat” sebelum implementasi berjalan penuh juga sama saja spekulasi. Kritik boleh, tapi tetap harus berbasis data utuh, bukan asumsi. Narasi bahwa DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan karena koalisi juga terlalu disederhanakan. Pengawasan itu tidak hanya DPR—ada publik, media, lembaga hukum, dan mekanisme checks and balances lain yg tetap berjalan. Jadi ini bukan soal anti kritik. Ini soal membedakan mana kritik yg benar-benar ingin menguji kebijakan lewat jalur hukum, dan mana opini yg sudah menjatuhkan vonis duluan di timeline. Kalau yakin benar, buktikan di pengadilan. Kalau cuma kuat di narasi, ya wajar kalau publik melihatnya sbg sekadar tukang begaduh di X-land. 🔥

Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta. Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya. Gugatannya soal apa? Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna. Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Dan ini bukan gugatan receh. Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar. Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons. Batas waktunya 9 Maret 2026. Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun. Diam total. Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan. Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta. Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi. ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat. Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya. Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah. Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi. Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus. Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil. Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri. Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia. Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur. Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.

@MurtadhoRoy Si Ulil Wahabi lingkungan ini NDA kasihan apa sama para jamaah yg menunggu lama naik haji gara2 dipermainkan quota nya sama si yaqul, bisa jadi sebagian besar itu jamaah wong NU juga yg tidak dapat quota, sekarang baru mengatasnamakan NU....dasar Ulil Wahabi lingkungan

Kalo anda marah wajar krn saudara sepupu. Lha kalo warga NU diminta marah juga, untuk apa? Emang selama ini penderitaan warga NU yg jadi korban tambang di Kaltim misalnya, apa dibelain Gus Yaqut? Selama ini mesra dgn oligark, giliran disikat oligark, minta dukungan umat. 🤔

@TirtoID Kembali ke setelan pabrik, baru habis buka puasa bersama ulama, kambuh lagi dia

Prabowo Akui Punya Data Intel Pendana Pengamat yang Kritik Rezim tirto.id/prabowo-akui-p…

@Hnirankara @prabowo

Gila defisit sampe 135T😭😭si ndut @prabowo mata dan kupingnya digadein kah?