puspus

Dalam persidangan, terungkap bahwa pemotongan insentif itu disebut sebagai "uang sedekah". Gus Muhdlor didakwa menerima aliran dana itu senilai kurang lebih Rp1,4 miliar dari total Rp8,5 miliar. Majelis hakim kemudian memvonis Muhdlor dengan hukuman 4,5 tahun penjara pada 23 Desember 2024. Setelah kasus korupsi Muhdlor meledak, PKB sebagai partai pengusung mulai menjaga jarak. Gus Muhdlor pun berpindah haluan politik mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Di tengah tekanan hukum dan status tersangkanya, ia masih sempat berkampanye dan berorasi di hadapan masyarakat. Muhdlor bahkan dinyatakan berpotensi diusung Gerindra untuk maju di Pilkada 2024, namun mustahil terlaksana akibat vonis pengadilan.

🔸HATTRICK KORUPSI SIDOARJO: JEJAK KOTOR PARA BUPATI🔸 youtu.be/bhRQwAs143U?si… Dalam dua puluh tahun terakhir, Kabupaten Sidoarjo mencatat rekor memalukan di mana tiga bupatinya berturut-turut terjerat kasus korupsi. Mulai dari penyelewengan dana kas daerah, gratifikasi puluhan miliar hingga pemotongan insentif ASN yang sistematis. Pada Mei 2024, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, mantan bupati Sidoarjo, tokoh NU terkemuka sekaligus putra kyai besar Agoes Ali Masyhuri menjadi bupati ketiga di Sidoarjo yang digelandang aparat penegak hukum akibat kasus korupsi. Ironisnya, di tengah hiruk-pikuk sandal korupsi Sidoarjo, perseteruan antara bupati dan suami wakil bupati turut memanaskan suhu politik di kota industri Jawa Timur. Kutukan korupsi berantai yang menghantui Sidoarjo dimulai dari Win Hendarso, seorang birokrat dan politisi yang menjabat Bupati Sidoarjo dua periode sejak 2000-2010. Win Hendarso dikenal sebagai pemimpin yang ambisius dalam membangun infrastruktur dan menarik investasi ke Sidoarjo. Namun, penyelewengan dana kas daerah justru membuatnya masuk ke kubangan kotor korupsi. Di akhir masa jabatannya, Win Hendarso ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo karena terlibat dalam penyelewengan dana kas daerah senilai Rp2,3 miliar. Dana kas yang seharusnya digunakan untuk operasional pemerintahan dan pelayanan publik justru diselewengkan melalui mekanisme fiktif atau mark-up pengeluaran. Akibat kasus ini, Win Hendarso divonis lima tahun penjara pada 2013. Setelah Win Hendarso terjerat kasus dana kas daerah, kepemimpinan Sidoarjo dipegang Saiful Ilah yang menang di Pilkada 2010 dan mampu mempertahankan kekuasaannya hingga dua periode. Saiful Ilah atau Abah Ipul bukan hanya politisi, tapi juga pengusaha dan figur karismatik di kalangan NU yang memanfaatkan jabatan untuk membangun dinasti politik dan mengeruk keuntungan pribadi. Karir politik Saipul tak bisa dipisahkan dari pengaruh dan dukungan massa PKB dan kalangan NU di Sidoarjo. Sayangnya, di masa jabatannya itu, Saipul justru terjerat dua kasus korupsi sekaligus. Pada 7 Januari 2020, KPK menetapkan Saiful Ilah sebagai tersangka penerimaan suap senilai Rp660 juta dari pihak swasta terkait empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Tiga tahun kemudian, KPK kembali menetapkan Saiful Ilah sebagai tersangka atas penerimaan gratifikasi selama dua periode jabatannya. Ia disebut menerima berbagai pemberian gratifikasi senilai Rp44 miliar dari kepala dinas, kepala desa, camat, hingga sejumlah pengusaha selama dirinya menjabat sebagai bupati. Akibat kasus ini, Saiful divonis lima tahun penjara pada 2023. Setelah jatuhnya Saiful Ilah, kursi nomor satu di Sidoarjo diduduki oleh Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, putra dari KH. Agoes Ali Masyhuri, pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat, sebuah pesantren besar di Sidoarjo yang memiliki pengaruh luas di kalangan Nahdliyin Jawa Timur. Sebelum terjun ke dunia politik, Muhdlor adalah akademisi dan aktivis NU yang aktif di organisasi kepemudaan Nahdliyin. Di awal karirnya, ia dikenal sebagai sosok yang vokal soal isu korupsi. Karir politik Muhdlor melejit cepat berkat basis massa NU yang solid di Sidoarjo. Pada Pilkada 2020, ia diusung PKB sebagai calon bupati berpasangan dengan Subandi. Dalam kontestasi itu, pasangan ini menang telak dan resmi menjabat sebagai pemimpin nomor satu di Sidoarjo sejak 26 Februari 2021. Selama masa kepemimpinannya, Muhdlor seringkali mendapatkan beberapa penghargaan yang luar biasa baik di skala provinsi maupun nasional. Ironisnya, kepemimpinan Muhdlor Ali ternyata tak sebersih yang dibayangkan. Pada April 2024, KPK menetapkan Muhdlor sebagai tersangka korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1,4 miliar. Modusnya, insentif ASN yang seharusnya adalah hak penuh pegawai dipotong secara sistematis sejak 2021 lalu dialirkan ke pejabat atas termasuk ke bupati.

Pada Desember 2024, BNN Provinsi Jawa Timur menangkap Aiptu Arif Susilo, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang mengendalikan peredaran sabu dari Sumatera Utara ke Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Arif memanfaatkan posisi dan aksesnya sebagai polisi untuk mengirim puluhan kilogram barang antar-pulau tanpa terdeteksi. Jaringan Arif terbongkar ketika dua anak buahnya lebih dulu tertangkap beberapa bulan sebelumnya. Kasus-kasus yang disebutkan hanyalah bagian kecil dari bagaimana kepolisian yang seharusnya memberantas jaringan narkoba justru terlibat atau bahkan menjadi dalang utama demi keuntungan pribadi. Bisnis kotor yang dijalani personel polisi nakal tak hanya seputar zat adiktif tapi juga beking tambang ilegal, pemerasan, pungli hingga korupsi.

Barang yang telah disisihkan kemudian diedarkan melalui Linda Pujiastuti alias Anita, perempuan yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Teddy Minahasa. Linda berperan sebagai penghubung dan penjual ke pembeli di Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kawasan Kampung Bahari, Penjaringan, Jakarta Utara. Uang-uang hasil peredaran itu mengalir ke kantong Teddy dan jaringannya. Jaringan Teddy Minahasa terbongkar ketika Polda Metro Jaya menangkap tiga orang terkait peredaran sabu pada awal Oktober 2022. Dari pengembangan penyidikan, jejak mengarah ke jaringan Teddy yang melibatkan personel polisi di wilayah Jakarta seperti Kompol Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru, Aiptu Janto Situmorang, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Aipda Achmad Darmawan, anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pada 12 Oktober 2022, AKBP Dody Prawiranegara yang merupakan bawahan Teddy ditangkap. Teddy yang saat itu sedang dalam proses mutasi ke Kapolda Jawa Timur, mendapatkan informasi dari intel BIN bahwa jaringannya telah terendus dan dirinya tak lama lagi akan ditersangkakan. Teddy yang berada di ujung tanduk, menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 13 Oktober 2022 untuk klarifikasi. Namun, Kapolri justru memerintahkan tim gabungan untuk menjemput Teddy. Teddy akhirnya ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 14 Oktober 2022. Dalam persidangan, Linda mengaku pernah diajak Teddy ke pabrik sabu di Taiwan dan ada rencana meloloskan 1 ton sabu dari Taiwan dengan fee Rp100 miliar untuk Teddy. Teddy Minahasa membantah mentah-mentah pengakuan tersebut. Klaim Linda ini juga ditolak majelis hakim karena tidak ada bukti yang kuat. Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 17 tahun penjara kepada Linda, sementara Teddy selalu otak di balik semua ini divonis penjara seumur hidup. Modus operasi serupa Teddy juga pernah dilakukan oleh Kompol Satria Nanda, mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Dalam beberapa pengungkapan kasus narkoba di wilayahnya, Satria Nanda dan bawahan menyisihkan sebagian barang asli dari barang bukti untuk diedarkan kembali di pasar gelap. Kasus ini terbongkar dari pengakuan kurir dan pengembangan perkara yang dilakukan Polda Kepri. Satria Nanda kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan anak buahnya dan divonis penjara seumur hidup pada Oktober 2025. Pada September 2023, Bareskrim Polri mengungkap jaringan sindikat Fredy Pratama yang melibatkan selebgram, pengusaha, dan oknum aparat. Salah satunya adalah AKP Andri Gustami yang disebut sebagai kurir spesial yang membantu meloloskan kiriman barang. Andri Gustami sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan memanfaatkan akses informasi intelijen, pengetahuan rute patroli, dan wewenang untuk mengawal atau memberi jaminan aman kiriman narkoba dari jaringan Fredy. Ia setidaknya telah delapan kali meloloskan ratusan kilogram barang dan menerima imbalan senilai Rp1,2 miliar. Akibat kasus ini, Andri Gustami divonis hukuman mati oleh majelis hakim pada Februari 2024. Gembong narkoba seperti Freddy Budiman juga pernah menyebut bahwa ia telah memberikan suap ratusan milyar kepada jajaran BNN dan kepolisian. Hal ini diungkap oleh Haris Azhar dari perbincangannya dengan Freddy Budiman pada 2014. Freddy mengaku telah mengirim uang Rp450 miliar ke BNN dan Rp90 miliar ke pejabat polisi selama bertahun-tahun. Namun, pernyataan ini sulit diungkap kebenarannya karena Freddy lebih dulu dieksekusi mati pada 2016. Keterlibatan anggota polisi dalam sindikat Freddy yang pernah terungkap hanya kasus jual-beli sabu yaitu Aipda Sugito dan Bripka Bahri Afrianto pada 2012. Pada 2022, Bareskrim Polri menjerat Kasat Narkoba Polres Karawang, AKP Edi Nurdin dengan pasal pengedar karena terlibat dalam jaringan narkotika di tempat hiburan malam.

🔸JEJARING POLISI KENDALIKAN BISNIS HARAM: BANDAR NARKOBA [BAGIAN 3]🔸 youtu.be/Q46LbfbOs4o?si… Kasus keterlibatan polisi dalam bisnis atau peredaran narkotika menjadi skandal berulang yang mencoreng reputasi aparat penegak hukum. Institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan obat-obatan terlarang justru terlibat sebagai pelaku, beking bahkan bandar. Ratusan personel direhabilitasi dan dipecat karena penyalahgunaan narkoba sementara kasus peredaran gelap terus mencuat di level perwira menengah dan tinggi. Para pimpinan di lingkungan kepolisian yang seharusnya paling getol memberantas justru terlibat dalam sindikat bahkan aktor utama. Kasus yang menjerat AKP Malaungi menjadi salah satu skandal paling mencoreng institusi polisi di awal tahun. Kasus ini bukan hanya menjerat satu individu melainkan turut membongkar dugaan jaringan dan aliran dana dari bandar hingga level atas termasuk Kapolres. Pada Februari 2026, Kasatresnarkoba Bima Kota AKP Malaungi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan hampir setengah kilogram sabu. Kasus ini bermula dari penangkapan personel Satresnarkoba Polres Bima Kota bernama Bripka Karol dan istrinya pada akhir Januari 2026. Tim Polda NTB mengamankan keduanya atas dugaan transaksi narkotika dengan barang bukti 35 gram sabu dan uang tunai Rp88 juta hasil transaksi. Pengembangan kasus Bripka Karol kemudian menyeret nama AKP Malaungi yang merupakan atasannya. Awal Februari 2026, tim gabungan Polda NTB melakukan penggeledahan di rumah dinas Malaungi dan menemukan barang bukti hampir setengah kilogram sabu. Tes urine terhadap Malaungi juga menunjukkan hasil positif. Malaungi akhirnya mengaku barang itu merupakan titipan sebagai jaminan atau bagian dari kesepakatan keamanan operasi jaringan Koko Erwin. Koko Erwin sendiri merupakan sosok yang diduga sebagai pemasok utama narkoba di wilayah Kota Bima dan sekitar Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia menawarkan bantuan finansial berupa kucuran dana miliaran rupiah kepada jajaran petinggi polisi di Polres Bima Kota untuk melindungi bisnisnya. Dalam jaringan ini, Malaungi berperan sebagai penghubung operasional, pelaksana titipan barang dan uang, serta perantara "keamanan" antara bandar Koko Erwin dengan atasannya di Polres Bima Kota. Ia berkomunikasi langsung dengan Koko Erwin untuk mengatur "keamanan" operasi edaran sabu di wilayah Pulau Sumbawa. Posisinya sebagai Kasat Resnarkoba memberinya akses informasi operasi sehingga bisa menjamin tidak ada razia atau penggerebekan terhadap jaringan Koko Erwin. Tertangkapnya Malaungi membuka tabir lebih dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Bima dan sekitarnya. Aliran dana dari sang bandar mengucur deras ke atasannya di Polres Bima Kota yaitu AKBP Didik Putra Kuncoro. Laporan intelijen Propam Polda NTB menyebut setoran bulanan untuk sang kapolres mencapai Rp400 juta dengan total sekitar Rp1,8 miliar selama periode tertentu. Uang-uang itu diduga untuk memenuhi permintaan Didik membeli Toyota Alphard dengan imbalan tidak akan mengganggu bisnis jaringan Koko Erwin di Kota Bima. Dalam penggeledahan di rumah pribadi Didik di Tangerang, polisi menemukan koper berisi narkoba yang dititipkan ke mantan anak buahnya, Aipda Dianita Agustina. Namun, ia mengaku barang itu adalah konsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan. Pada Mei 2022, Polres Bukittinggi mengungkap peredaran narkotika skala besar dan menyita lebih dari 40 kilogram sabu dari para tersangka. Barang bukti sebesar itu sudah seharusnya dimusnahkan, tapi Irjen Pol (Purn.) Teddy Minahasa, yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat justru memberikan perintah kepada bawahan langsungnya, AKBP Dody Prawiranegara yang saat itu merupakan Kapolres Bukittinggi untuk menukar sebagian barang bukti dengan tawas. Modus ini bertujuan agar barang asli bisa dijual kembali ke pasar gelap, sementara tawas digunakan sebagai pengganti saat pemusnahan barang bukti dilakukan.

Pada 2006, Adrian Waworuntu dan Maria Pauline Lumowa ditetapkan sebagai tersangka pembobolan BNI. Kasus yang menghebohkan ini ternyata menyeret para petinggi polisi seperti Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn.) Suyitno Landung dan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol (Purn.) Samuel Ismoko. Keduanya menerima suap berupa mobil dan cek senilai Rp200 juta dari Adrian agar bisa kabur dan meloloskan diri dari penyidikan. Akibatnya, Suyitno Landung divonis satu tahun penjara sedangkan Samuel Ismoko divonis satu tahun delapan bulan penjara. Dua tahun setelah kasus suap pejabat tinggi polisi terungkap, Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn.) Susno Duadji dijerat kasus korupsi pada 2008. Susno Duadji dinyatakan bersalah karena memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat yang merugikan negara sebesar Rp8,1 miliar serta menerima suap Rp500 juta atas penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari. Kasus-kasus ini membuatnya diberhentikan dari kepolisian dan dipenjara selama 3,5 tahun. Pada 2010, dua pejabat tinggi polisi, Irjen Pol (Purn.) Raja Erizman dan Brigjen Pol (Purn.) Edmon Ilyas yang saat itu bertugas di Bareskrim Polri turut andil dalam membuka blokir rekening Gayus Tambunan senilai Rp25 miliar yang sebelumnya dibekukan untuk kepentingan penyidikan kasus mafia pajak. Keduanya tidak diproses hukum dan hanya dicopot dari jabatan, dimutasi dan permintaan maaf tertulis. Selain itu, ada nama Kompol Arafat Enanie dan AKBP Sri Sumartini, dua penyidik kepolisian yang terbukti menerima suap dari Gayus berupa uang dan kendaraan untuk memanipulasi proses penyidikan. Arafat kemudian divonis lima tahun penjara sementara Sri Sumartini dua tahun penjara. Satu tahun berikutnya, tepatnya 2011, giliran Kakorlantas Polri, Irjen Pol (Purn.) Djoko Susilo dan Brigjen Pol (Purn.) Didik Purnomo yang tersandung kasus korupsi. Keduanya terbukti melakukan korupsi pengadaan simulator SIM sekaligus pencucian uang yang merugikan negara mencapai Rp121 miliar. Akibat kasus ini, Djoko Susilo divonis 18 tahun penjara dan Didik Purnomo divonis lima tahun penjara. Kasus korupsi juga pernah menyerer nama Jenderal (Purn) Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam di pemerintahan Prabowo-Gibran. Tepat di tengah proses pengajuan namanya sebagai calon tunggal Kapolri pada 2015, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Kasusnya bermula dari temuan transaksi mencurigakan di rekening Budi Gunawan selama periode 2003–2006, saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) SSDM Polri. Budi Gunawan menolak status tersangka dan menyebutnya sebagai kasus politis karena tidak berdasar bukti kuat. Pada Februari 2015, status tersangka Budi Gunawan gugur di sidang praperadilan karena dianggap cacat prosedur. Pada 2016, AKBP Raden Brotoseno yang ditugaskan menyidik kasus korupsi proyek cetak sawah di Kalimantan Barat menerima suap Rp1,9 miliar untuk memperlambat atau memanipulasi proses penyidikan. Akibatnya, Brotoseno divonis lima tahun penjara dan diberhentikan tidak hormat. Pada 2020, tiga petinggi polisi Brigjen Pol (Purn.) Prasetijo Utomo, Brigjen Pol (Purn.) Nugroho Slamet Wibowo dan Irjen Pol (Purn.) Napoleon Bonaparte terlibat membantu pelarian Djoko Tjandra, terpidana kasus Bank Bali. Mereka mengeluarkan surat jalan palsu, menghilangkan barang bukti, menghapus red notice di Interpol dan memudahkan Djoko Tjandra keluar masuk dan berkeliaran di Indonesia tanpa terdeteksi pada 2020. Kasus lain terjadi pada 2022, AKBP Bambang Kayun, seorang Kepala di Divisi Hukum Polri menerima suap sebesar Rp57 miliar dan satu unit mobil terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris perusahaan pelayaran PT Aria Citra Mulia. Kasus ini membuatnya dihukum enam tahun penjara pada 2023.

🔸JEJARING POLISI KENDALIKAN BISNIS HARAM: KORUPSI DAN PUNGLI [BAGIAN 2]🔸 youtu.be/WdJ0mINWtx0?si… Kepolisian yang seharusnya menjadi institusi paling bersih dan berintegritas justru menjadi tempat paling sempurna untuk melakukan korupsi, pungli hingga pemerasan. Mereka menilap anggaran, menerima suap atau berkolaborasi dengan pelaku kejahatan demi keuntungan pribadi. Di level bawah, pungli dan suap merajalela di berbagai sektor. Mulai dari seleksi anggota, pengurusan surat kendaraan hingga penanganan kasus hukum. Pada akhir 2025, Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan 43 anggota polisi ke KPK atas dugaan pemerasan senilai Rp26 miliar selama 2022–2025. Laporan ini mencakup empat kasus besar seperti pemerasan penonton konser, penanganan kasus pembunuhan, pemerasan dana pendidikan dan kasus lain yang melibatkan pungli serta ancaman kekerasan. Salah satu kasus yang mendapat atensi publik adalah pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) pada Desember 2024. Sekitar 36 personel polisi memeras puluhan penonton asal Malaysia dengan modus tes urine secara acak. Mereka ditangkap, dipaksa tes urine, dan diminta membayar uang tebusan agak tak diproses hukum meskipun hasilnya negatif. Divisi Propam Mabes Polri menyita barang bukti uang senilai Rp2,5 miliar yang merupakan kerugian korban. Setelah dilakukan pemeriksaan dan sidang kode etik, Kombes Pol Donald Simanjuntak, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan tiga perwira lain yang merupakan koordinator utama dipecat secara tidak hormat. Sementara sisanya didemosi, dimutasi atau hanya sanksi ringan berupa teguran. Kasus pemerasan besar lainnya terjadi di Sumatera Utara. Dua personel polisi dari Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Ramli Sembiring dan Brigadir Bayu Sahbenanta Perangin-angin ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap 12 kepala sekolah SMA/SMK di Sumatera Utara terkait dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan tahun 2024 dengan nilai lebih dari Rp4,7 miliar. Akibat kasus ini, Brigadir Bayu divonis lima tahun enam bulan penjara dan dipecat tidak hormat, sementara Kompol Ramli menjadi buronan dan jejaknya tak tersentuh hingga hari ini. Selain pemerasan, pungutan liar atau pungli juga menjadi masalah krusial dalam institusi polisi. Pungli ini terjadi di hampir semua aspek pelayanan kepolisian. Mulai dari pembuatan dan pengurusan surat-surat kendaraan, uang damai tilang, seleksi calon anggota, hingga penyelidikan kasus kriminal. Salah satu kasus pungli polisi yang cukup menghebohkan adalah pencopotan Kapolres Kediri AKBP Erick Hermawan yang terlibat pungli pembuatan SIM pada 2018. Kepala Polres itu menerima setoran Rp40-50 juta setiap minggu sedangkan jajaran pejabat di bawahnya menerima jatah Rp10-15 juta per minggu dari pungli SIM ini. Di tahun yang sama, Kasatlantas Polres Metro Bekasi AKBP I Nengah Adi Putra terjaring operasi tangkap tangan terkait pungli pembuatan SIM dengan barang bukti senilai Rp61 juta. Sementara itu, pungli berskala kecil di jalanan lebih tak terhitung lagi. Video-video viral anggota polisi memalak uang dengan dalih uang damai bukan hal yang sulit ditemukan. Selain pungli, korupsi juga menjadi penyakit kronis di tubuh polisi. Dari masa ke masa, jenderal dan petinggi polisi ditangkap dan diadili karena kasus korupsi. Di masa Orde Baru, Deputi Kapolri Letjen Pol (Purn.) Siswadji, Kepala Jawatan Keuangan Polri Brigjen Pol (Purn.) Prajitno dan bawahannya terjerat kasus korupsi. Mereka menilap dana polisi sebesar Rp4,8 miliar selama 1973-1978. Akibat kasus ini, Siswadji dan koleganya divonis delapan tahun penjara, sementara tiga bawahannya divonis enam tahun dan tujuh tahun penjara.

Perwira tinggi yang dimaksud adalah seorang jenderal polisi bernama Agus Andrianto yang saat itu menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Agus sendiri membantah keras tuduhan itu. Beberapa waktu kemudian, Ismail Bolong mencabut pernyataannya. Ia mengaku video tentang tambang ilegal itu tidak benar dan dibuat akibat tekanan dari perwira polisi. Meski membantah keterlibatannya, nama Agus Andrianto muncul dalam grafik konsorsium tambang yang menyeret jajaran petinggi polisi. Konsorsium tambang ini disebut melindungi bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur dan Medan. Namun, grafik ini kemudian dibantah kebenarannya dan tak pernah diselidiki lebih jauh. Agus Andrianto yang namanya berada di puncak heirarki, kini ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan diberi gelar jenderal kehormatan. Sementara Ismail Bolong ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Selatan, keterlibatan aparat keamanan turut memanaskan persaingan bisnis di sektor tambang dan perkebunan. Pada 2017, PT. Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM), perusahaan perkebunan sawit milik Haji Isam memperkejakan pasukan brimob untuk mengawal penanaman sawit termasuk di lahan yang tumpang tindih dengan konsesi PT SILO di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Melihat PT MSAM yang dilindungi kepolisian, PT SILO kemudian mencari bekingan ke tentara. Bekas Komandan Jendral Kopassus, Soenarko diangkat menjadi direktur utama. PT SILO akhirnya mendapatkan perlindungan dari militer, termasuk mempekerjakan tentara dalam pengamanan area tambang. Sengketa lahan, gesekan dan ketegangan dua perusahaan yang melibatkan aparat ini berakhir pada 2018. Izin PT SILO dicabut oleh Gubernur Kalimantan Selatan saat itu, Sahbirin Noor, yang merupakan paman dari Haji Isam. Jauh sebelum perang bintang itu, nama Haji Isam pernah dilaporkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan tuduhan bersekongkol dengan polisi untuk menghancurkan lawan-lawan bisnisnya. Komisi Hukum DPR juga pernah menelusuri hubungan Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Kapolda Kalsel 2015 dan sejumlah pejabat polisi dengan Haji Isam yang tengah berebut kontrak penambangan batubara di Kalimantan Selatan. Namun, pihak kepolisian dan Haji Isam membantah tudingan ini. Selain batubara, para polisi nakal juga ikut berkecimpung bisnis tambang ilegal lain seperti emas. Pada Mei 2022, polisi mengamankan Briptu Hasbudi, pemilik tambang emas ilegal sekaligus polisi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Briptu Hasbudi diketahui bertugas di Polairud Polda Kaltara dan telah menjalankan tambang emas ilegal di wilayah Kaltara selama dua tahun. Aliran dana tambang emas liar milik Hasbudi disebut mengalir ke sejumlah pihak seperti pejabat dan anggota kepolisian lain. Di Maluku, Brigadir Andre Batuwael ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka penembakan warga saat terlibat perselisihan di area tambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru pada 2022. Dalam insiden itu, terungkap bahwa anggota Brimob tersebut menjadi beking aktivitas tambang emas ilegal. Kasus-kasus di atas hanyalah bagian kecil dari masifnya relasi dan keterlibatan polisi banal yang memberikan pengamanan dan mengeruk keuntungan dari tambang ilegal. Internal polisi sendiri mengakui bahwa sebagian besar tambang ilegal dibekingi oknum, termasuk polisi, parpol hingga tokoh masyarakat dan pejabat. Prabowo sebenarnya telah memerintahkan pimpinan tertinggi polisi dan TNI untuk menindak tegas oknum yang melindungi kegiatan ilegal ini. Namun, tanpa adanya reformasi internal, integritas tinggi dan kemauan menegakkan hukum, perintah itu hanyalah bualan di siang bolong yang tak akan pernah menyelesaikan masalah.

🔸JEJARING POLISI KENDALIKAN BISNIS HARAM: BEKING TAMBANG ILEGAL🔸 youtu.be/MrfEAe12Mo8?si… Pertambangan ilegal yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerugian negara tidak hanya dilakukan oleh masyarakat atau pemilik modal, namun juga dibekingi aparat kepolisian nakal yang diduga turut mengeruk untung miliaran rupiah dari bisnis kotor ini. Kepolisian sendiri mengakui sebagai besar dari 1.517 titik pertambangan tanpa izin yang tersebar di Indonesia dibekingi oleh pejabat daerah, partai politik hingga petinggi aparat dan bawahannya. Keterlibatan mereka sebagai beking keamanan atau ikut berbisnis menjadi rahasia umum di daerah-daerah penghasil barang tambang. Beberapa di antaranya berhasil ditangkap tapi sebagian lain seolah tak pernah tersentuh hukum. Salah satu kasus terbesar yang mengungkap jejak beking aparat adalah kasus korupsi tata niaga PT Timah di Bangka Belitung yang merugikan negara mencapai Rp300 triliun. Dalam persidangan, saksi-saksi mengungkap keterlibatan petinggi polisi yang diduga terlibat sebagai fasilitator dan pelindung operasi tambang. Nama Brigjen Pol Mukti Juharsa, mantan Dirreskrimsus Polda Bangka Belitung menjadi yang paling sering disebut dalam persidangan. Saksi-saksi dari internal PT Timah mengungkap bahwa Mukti Juharsa menjadi admin grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi antara PT Timah dengan smelter swasta yang menampung timah ilegal. Mukti Juharsa juga disebut pernah melakukan pertemuan dengan para pengusaha termasuk mempertemukan Kepala Produksi PT Timah Ali Samsuri dengan Harvey Moeis, pengusaha yang kini divonis 20 tahun penjara dalam kasus korupsi ini. Meski begitu, Mukti tak pernah ditetapkan sebagai saksi maupun tersangka, ia juga membantah keterlibatannya. Pola beking tambang seperti ini bukan hal baru. Laporan media lokal dan LSM menyebut adanya pihak tentara dan polisi diduga bermain di tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung. Mereka terlibat melindungi aktivitas tambang, menarik pungutan liar atau menjadi pelaku pengiriman atau penggelapan ratusan ton timah ilegal ke luar negeri. Salah satu kasus paling menggemparkan soal beking tambang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Seorang perwira polisi, AKP Dadang Iskandar tega menembak mati rekannya sendiri, AKP Ryanto Ulil Anshar yang baru saja mengamankan pelaku tambang ilegal. Konflik keduanya berawal dari Dadang Iskandar yang marah karena rekannya ditangkap oleh Ryanto karena terseret kasus tambang ilegal. Dadang meminta rekannya itu dibebaskan tapi tidak direspon oleh Ryanto. Kesal permintaannya tidak ditanggapi, Dadang naik pitam dan tanpa ragu menghabisi nyawa Ryanto menggunakan pistol miliknya. Kejadian itu berlangsung di parkiran Mapolres Solok Selatan pada 22 November 2024. Penembakan Ryanto bukan sekadar kasus polisi melawan polisi tetapi sebuah konfirmasi bahwa pertambangan ilegal di Sumatera Barat kerap mendapatkan bekingan aparat kepolisian. Dalam sidang kode etik Dadang Iskandar, terungkap aliran dana ke sejumlah petinggi polisi hingga ratusan juta rupiah per bulan. Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti disebut menerima aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya sebesar Rp600 juta per bulan sejak menjabat pada 2022 atau Rp16,2 miliar selama 28 bulan masa jabatannya saat itu. Arief Mukti tak pernah diproses hukum. Ia hanya dimutasi pada akhir Desember 2024. Pola serupa juga terdeteksi di berbagai daerah. Di Kalimantan Timur, Ismail Bolong, mantan anggota Polres Samarinda yang juga bekerja sebagai pengepul batubara dari konsesi ilegal di daerah Kutai Kartanegara mengaku rutin menyetor uang sebesar Rp6 miliar kepada seorang perwira tinggi polisi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah video yang kemudian viral pada pertengahan tahun 2022.

Pelibatan TNI dalam MBG sebenarnya bisa dilakukan dengan syarat hanya dilakukan di daerah 3T. Namun, penelitian PBHI sepanjang Januari hingga Juni 2025 menemukan sebanyak 32 dari 38 praktik pelibatan TNI dalam MBG terjadi di wilayah perkotaan. Hanya enam sisanya yang terjadi di daerah 3T. TNI sendiri berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam kegiatan pemerintahan seperti MBG adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan negara dan telah sesuai dengan UU TNI. Badan Gizi Nasional beralasan TNI dilibatkan karena memiliki logistik, disiplin, dan mobilitas yang siap untuk menjangkau daerah pelosok, serta memiliki kemampuan untuk mengelola program dengan efisien dan aman. Menariknya, Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis alih-alih diisi oleh kalangan ahli gizi justru didominasi oleh pensiunan jenderal. Setidaknya ada lima dari delapan jabatan di struktur pelaksana atau pejabat eselon 1 di Badan Gizi Nasional yang dihuni oleh purnawirawan.

🔸KETERLIBATAN POLISI DAN TENTARA DI DAPUR MBG🔸 youtu.be/YYaeid3zRdY?si… Presiden Prabowo Subianto melibatkan aparat militer dan kepolisian untuk membantu dan mendukung berjalannya program prioritas makan bergizi gratis. Saat ini, Polri telah membangun lebih dari 1000 dapur MBG dan menargetkan pembangunan total 1.500 dapur MBG di seluruh Indonesia. Sementara itu, TNI juga terlibat dengan berbagai peran termasuk mendukung logistik, pengawasan, mengelola 452 dapur MBG, hingga mengirim personel ke Singapura untuk pelatihan manajemen makanan. Dalam acara HUT ke-79 Bhayangkara pada 1 Juli 2025, Prabowo resmi meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik kepolisian untuk mendukung kesuksesan program prioritas makan bergizi gratis. Pada 13 Februari 2026, Prabowo meresmikan 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri. Peresmian dipusatkan di SPPG Polri Palmerah, Jakarta Barat. Secara keseluruhan, saat ini Polri telah memiliki 1.179 SPPG, dimana 419 telah beroperasi, 162 dalam tahap persiapan operasional, 499 dalam tahap pembangunan dan 107 dalam tahap groundbreaking. Ke depan, Polri menargetkan pembangunan total 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurwono Danang bahkan menyebut akan mewajibkan satu polres untuk membangun tiga SPPG. Perintah ini menjadi upaya percepatan pendistribusian pelayanan MBG sekaligus komitmen kepolisian mendukung program pemerintah. Selain mendirikan dapur MBG, Polri juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pengawasan proaktif terhadap Program MBG. Keterlibatan polisi dalam program ini mendapat banyak sorotan khususnya dari organisasi masyarakat sipil. Transperancy Internasional Indonesia (TII) menemukan adanya perlakuan istimewa untuk lembaga kepolisian dalam program makan bergizi gratis. Setiap yayasan yang berada di bawah naungan Polri bisa membuka hingga 15 SPPG atau dapur MBG sedangkan yayasan non-kepolisian hanya diperbolehkan membuka paling banyak sepuluh dapur saja. Selain jatah dapur yang berbeda, Badan Gizi Nasional mengecualikan yayasan kepolisian dari daftar pengecekan latar belakan profil dan transaksi yayasan. Artinya, yayasan di bawah kepolisian tidak perlu melalui tahap pendalaman profil dan transaksi yayasan ketika mendaftar sebagai dapur MBG. Padahal, tahap ini diwajibkan bagi mitra non-kepolisian untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan transparansi penggunaan anggaran. Meskipun begitu, pemerintah justru menjadikan dapur Polri sebagai model nasional. Prabowo bahkan memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional mengadopsi standar dapur Polri ke seluruh Indonesia karena dinilai telah memenuhi standar operasional dan kebersihan yang baik. Selain polisi, TNI juga turut mendukung dan terlibat dalam program MBG. Pada 26 September 2025, Jenderal Agus Subiyanto meresmikan 339 SPPG milik TNI yang dipusatkan di Lanud Adi Soemarmo, Karanganyar, Jawa Tengah. Secara keseluruhan, jumlah total SPPG yang dikelola TNI mencapai 452 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, TNI AD juga mengirim personelnya ke Singapura untuk mengikuti pelatihan manajemen makanan sebagai bagian dari upaya memperkuat program makan bergizi gratis. Keterlibatan militer dalam MBG pun mendapat banyak kritik. Beberapa lembaga seperti ICW, KontraS, dan PBHI menilai pelibatan TNI dalam pelaksanaan MBG telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yang hanya mengizinkan TNI menjalankan operasi militer selain perang dalam 16 jenis yang sudah ditentukan. Selain itu, keterlibatan TNI dalam program sipil dinilai mengaburkan pemisahan antara ruang sipil dan militer.

Pada November 2025, puluhan warga kembali berunjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Kotabaru. Mereka kembali menyuarakan kasus penyerobotan lahan oleh perusahaan serta masalah pengalihan jalur sungai yang dilakukan untuk kepentingan jalan tambang. Hal ini dituding menyebabkan lahan pertanian masyarakat banjir serta mengganggu aktivitas nelayan. Beberapa hari kemudian, puluhan massa menggeruduk Kantor Bupati Kotabaru. Di hadapan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, warga mengadukan soal tanah mereka yang diduga diserobot oleh sebuah perusahaan. Mereka juga menuntut agar pemerintah daerah turun tangan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Cerita soal sengketa lahan ini baru santer diberitakan ketika video beberapa warga desa meminta tolong Presiden Prabowo perihal hak tanah mereka yang direnggut perusahaan viral di media sosial. Investigasi mendalam terhadap kasus ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap hierarki hak atas tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyoroti pembatalan sertifikat warga merupakan sebuah kekeliruan fundamental. Solusinya, Kementerian ATR/BPN akan menempuh tiga langkah strategis. Pertama, pemulihan hak warga transmigran dengan mencabut SK Pembatalan dan menghidupkan kembali SHM warga secara otomatis. Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) milik PT Sebuku Sejaka Coal yang terbit di atas lahan tumpang tindih tersebut. Ketiga, menerjunkan tim gabungan lintas kementerian untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Di samping itu, Kementerian ESDM juga telah menghentikan sementara izin perusahaan hingga kasus ini rampung.

🔸MAFIA TANAH DAN TAMBANG DI BALIK KONFLIK LAHAN TRANSMIGRAN KALSEL🔸 youtu.be/hLkqzDr4c7E?si… Ratusan warga transmigrasi di sebuah desa di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan kini harus menghadapi kenyataan pahit: hak atas tanah yang mereka miliki selama puluhan tahun dibatalkan secara sepihak dan beralih fungsi menjadi area pertambangan batubara. Sekitar 700 Sertifikat Hak Milik yang mereka terima sejak program transmigrasi era Presiden Soeharto menjadi sengketa yang melibatkan otoritas pertanahan dan perusahaan tambang PT Sebuku Sejaka Coal. Kasus seperti ini menjadi contoh betapa masifnya konflik agraria di Kalimantan Selatan. Ini bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan cerita tentang bagaimana tanah milik rakyat "dirampas" secara administratif demi kepentingan korporasi tambang. Pada akhir 1980-an, pemerintah menempatkan 438 kepala keluarga dari berbagai daerah ke lokasi transmigrasi Berangas atau yang kini menjadi Desa Bekambit di Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Mereka mendapatkan hak lahan seluas 2-3 hektar yang Sertifikat Hak miliknya diterbitkan negara pada sekitar 1990-an. Gejolak bermula pada 2010 ketika Pemerintah Kabupaten Kotabaru menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 8.139 hektar kepada PT Sebuku Sejaka Coal. IUP ini mencakup wilayah yang tumpang tindih langsung dengan kawasan transmigrasi yang sudah bersertifikat. PT Sebuku Sejaka Coal sendiri merupakan bagian dari Sebuku Coal Group, grup pertambangan batubara yang beroperasi di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Grup ini mengelola beberapa IUP batubara yang diterbitkan oleh Bupati Kotabaru sejak 2010 dengan masa berlaku hingga 2030. Sebuku Coal Group memiliki tiga anak usaha yaitu PT Sebuku Tanjung Coal dengan luas konsesi 8.990 hektar di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, PT Sebuku Batubai Coal seluas 5.140 hektar di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah dan PT Sebuku Sajaka Coal seluas 8.139 hektar di Kecamatan Pulau Laut Timur yang kini tengah berkonflik dengan masyarakat Desa Bekambit. Ironisnya, ada laporan bahwa oknum perusahaan pernah mendekati warga dengan janji kerjasama plasma sawit yang mengharuskan mereka menyerahkan dokumen kependudukan dan setifikat. Faktanya, dokumen itu digunakan untuk mengklaim "pembelian lahan" atau memfasilitasi pembatalan setifikat hak milik. Persoalan berlanjut pada Juli 2019, ketika Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan sertifikat hak milik lahan transmigrasi sebanyak 276 bidang. Hal ini dilakukan karena PT Sebuku Sejaka Coal mengklaim telah membeli lahan tersebut. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 1 November 2019, Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan kembali membatalkan 441 bidang yang belum dilepaskan warga kepada perusahaan tersebut. Pembatalan itu didasarkan pada izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan serta surat keterangan tanah (SKT) dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh perusahaan. PT Sebuku Sejaka Coal kemudian mengajukan permohonan sertifikat hak pakai (SHP) atas nama perusahaan. Di sisi lain, warga dan kuasa hukum mereka menuding pembatalan ini dilakukan atas permohonan/permintaan perusahaan tanpa sosialisasi, verifikasi mendalam, atau pemberitahuan kepada pemilik asli. Prosesnya disebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa mediasi yang layak. Setelah menguasai lahan warga seluas 485 hektar, PT Sebuku Sejaka Coal memulai aktivitas pertambangan pada tahun 2021, menyebabkan warga kehilangan akses ke lokasi lahan yang telah mereka kelola selama puluhan tahun. Beragam mediasi dan unjuk rasa sebenarnya telah dilakukan masyarakat sejak 2025. Pada April 2025, puluhan warga Desa Bekambi menghadir mediasi dan menggelar aksi damai di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mereka menuntut keadilan atas pembatalan SHM yang mereka anggap cacat prosedur. Sayangnya, mediasi ini gagal terlaksana karena ketidakhadiran pihak perusahaan.

@txtfrombook pernah nonton short movie-nya, penonton di sebelah nangis sesenggukan sejak awal film😭🗿

Siapp untuk nangis jelekk?

Terakhir ada nama Dody Hanggodo yang ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Dody pernah tercatat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh anak Haji Isam, yaitu Jhony Saputra dan Liana Saputri lewatPT Citra Agro Raya Lestari dan PT Araya Agro Lestari. Selain itu, keluarga besar Haji Isam lain yang pernah berkiprah di politik adalah Muhammad Rusli, Sahbirin Noor, Sandi Fitrian Noor dan Raudhatul Jannah. Muhammad Rusli menjabat Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2021-2024 dan Bupati Kotabaru periode 2024-2029. Sahbirin Noor menjabat Gubernur Kalimantan Selatan dua periode (2014-2024) yang kemudian menjadi tersangka kasus korupsi. Sandi Fitrian Noor menjabat sebagai Anggota DPR-RI periode 2024-2029 dan Raudhatul Jannah, kader Golkar yang melaju di Pilgub Kalsel 2024.

Haji Isam atau Andi Syamsudin Arsyad adalah konglomerat pemilik kerajaan bisnis Jhonlin Group dari Kalimantan Selatan. Nama Haji Isam tak pernah lepas dari kritik, kontroversi dan relasinya dengan petinggi aparat dan pejabat bahkan beberapa keluarganya sukses menduduki kursi-kursi pemerintahan baik daerah maupun nasional. Di Kalimantan Selatan, Haji Isam adalah sosok yang nyaris tak tersentuh. Hampir semua lawan bisnisnya menyebut namanya dengan hati-hati karena segan dan takut. Perusahaan Haji Isam kerap tercoreng akibat beberapa kasus dan skandal seperti perampasan lahan masyarakat adat, kriminalisasi aktivis dan wartawan, hingga kasus suap rekayasa laporan pajak. Meski begitu, dalam lima tahun terakhir, Haji Isam mulai kerap tampil di lingkaran pemerintahan pusat. Pada Pilpres 2019, nama Haji Isam sempat muncul sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin. Sementara kedekatan Prabowo dengan Haji Isam mulai tampak saat masa Pilpres 2024. Pabowo sempat berkunjung ke Kalimantan Selatan bertemu dengan Haji Isam pada 18 Maret 2024. Sementara Gibran menghadiri acara jalan sehat Batulicin Festival yang dilaksanakan PT Jhonlin Group pada 31 Desember 2023. Tak sampai disitu, adik ipar Haji Isam, Sulaeman Umar juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Selatan Prabowo-Gibran. Nama Haji Isam semakin dikenal publik karena sering terlihat menemani Prabowo dalam acara-acara penting. Prabowo pernah memperkenalkan Haji Isam kepada para pengusaha dan investor Jepang pada 2024. Dalam kesempatan itu, Prabowo memuji Haji Isam sebagai pengusaha terkemuka dari Kalimantan. Haji Isam juga turut mendampingi Prabowo saat bertemu dengan pendiri Microsoft Bill Gates di Istana Negara pada 2025. Pemilik Jhonlin Group ini juga tampak menghadiri rapat-rapat penting seperti rapat pembahasan koordinasi industri mineral yang digelar BPI Danantara pada Oktober 2025. Tak sampai disitu, Prabowo juga menganugerahkan gelar tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada Haji Isam pada 2025. Alasannya, Haji Isam dianggap berjasa besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional salah satunya membuka lapangan kerja di sektor tambang, transportasi, dan infrastruktur. Walaupun beberapa pengamat melihat penghargaan ini hanyalah hadiah balas budi politik dari sang presiden. Entah kebetulan atau tidak, nama-nama orang dekat Haji Isam juga ditunjuk Prabowo sebagai menteri dan wakil menteri, yaitu Amran Sulaiman, Sulaiman Umar, Dudy Purwagandhi, dan Dody Hanggodo. Amran Sulaiman kembali dipercaya Prabowo sebagai Menteri Pertanian di kabinetnya setelah sebelumnya menjabat di era Jokowi. Amran Sulaiman merupakan sepupu Haji Isam, politisi sekaligus pengusaha dan pendiri Tiran Group yang bergerak di sektor utama perkebunan, pertanian hingga pertambangan. Amran juga pernah tercatat menjadi Komisaris Utama PT Jhonlin Agro Raya, anak usaha Jhonlin Group. Jabatan itu diduduki Amran pada 2021 lalu, sebelum diserahkan ke Jhony Saputra, anak Haji Isam. Anak Amran Sulaiman, Andi Amar Maruf merupakan Anggota DPR periode 2024-2029. Sedangkan adiknya, Andi Sudirman Sulaiman menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dua periode sejak 2022. Selanjutnya ada Sulaiman Umar, adik ipar Haji Isam yang ditunjuk Pabowo sebagai Wakil Menteri Kehutanan tapi kemudian dicopot dari jabatannya pada 2025. Sulaiman Umar dikenal sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Kalimantan Selatan. Kedekatan Prabowo dengan Sulaiman Umar terlihat saat keduanya bertemu di Tanah Bumbu pada Maret 2024. Dudy Purwagandhi, kolega yang pernah menduduki posisi strategis di beberapa perusahaan milik Haji Isam ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Perhubungan. Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Dudy Purwagandhi menunjuk langsung PT Dua Samudera Perkasa, anak usaha Jhonlin Group untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Wanam di Merauke sebagai bagian dari proyek food estate.

🔸BAYANG-BAYANG HAJI ISAM DI BALIK PROYEK NEGARA🔸 youtu.be/HGCs6J_kTuQ?si… Pembukaan lahan besar-besaran terjadi di beberapa distrik di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mencetak sawah seluas satu juta hektar yang digadang-gadang untuk ketahanan pangan nasional. Proyek ini adalah bagian dari program food estate yang dihidupkan pemerintahan Jokowi dan diteruskan pemerintahan Prabowo. Untuk mendukung kelancaran proyek raksasa ini, pemerintah menunjuk Haji Isam untuk memimpin pembukaan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan lewat perusahaan Jhonlin Group dan anak-anak usahanya. Tugas dari negara ini nampaknya dijalankan begitu serius oleh Haji Isam. Ia memborong 2000 unit eksavator senilai Rp4 triliun dari Tiongkok, memimpin langsung semua kegiatan di lapangan mulai dari survey, bongkar muat alat berat, pembukaan lahan pelabuhan dan jalan hingga menyambut aksi protes masyarakat yang mempertanyakan pembukaan lahan di kampung mereka. Pada 3 November 2024, Prabowo untuk pertama kalinya melakukan kunjungan ke proyek raksasa yang digarap oleh Haji Isam di Kampung Wanam. Didampingi para menteri terkait dan Haji Isam, Prabowo menyaksikan langsung ratusan alat berat bekerja melakukan cetak sawah. Prabowo juga mengunjungi lokasi pelabuhan dan pembangunan jalan yang rencananya membentang sejauh 140 km dari distrik Ilwayab sampai distrik Muting. Meski sudah mendapatkan dukungan pemerintah daerah, kritik terkait program food estate termasuk cetak sawah satu juta hektar tetap disuarakan organisasi lingkungan yang khawatir akan memperparah laju deforestasi, merusak ekosistem alam dan memicu peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain persoalan lingkungan, proyek ini juga kerap memicu konflik dengan masyarakat adat setempat. Menurut laporan Yayasan Pusaka, protes dan penolakan dari masyarakat adat setidaknya telah berlangsung sejak Agustus 2024 saat ratusan eskavator milik Jhonlin Group bergerak membongkar dan menggusur tanah dan hutan di daerah Wanam di bawah pengawasan aparat militer. Ironisnya, pembukaan hutan dan lahan ini sudah dimulai bahkan sebelum terbitnya amdal dan persetujuan masyarakat. Padahal secara ketentuan, kajian sosial dan lingkungan seharusnya lebih dulu dilakukan sebelum diproyek dilaksanakan. Dalam laporan Tempo pada 2024, pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup menyebut tak mungkin menolak proyek ini karena bisa mengganggu kesinambungan investasi. Ia pun mengatakan, penyusunan dokumen amdal akan dikerjakan pemerintah sembari proyek berjalan. Pejabat bernama Hanif Faisol Nurafiq itu kini didapuk Prabowo sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pada 15 Desember 2025, masyarakat adat Malind Maklew di Kampung Wanam menancapkan Salib Merah dan memberlakukan sasi adat sebagai simbol pelarangan seluruh aktivitas yang dijalankan oleh PT Jhonlin Group. Aksi itu menjadi bentuk penolakan masyarakat adat atas proyek pembangunan jalan, cetak sawah, pelabuhan, dan bandara di wilayah adat mereka. Penanaman Salib Merah dilakukan di sejumlah titik yang disebut telah digusur untuk pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung. Wilayah itu merupakan tanah ulayat masyarakat adat Wanam yang selama ini menjadi ruang hidup, sumber pangan, dan mata pencaharian tradisional. Aksi serupa dilakukan sejumlah marga pada 5 Desember 2025. Dalam aksi tersebut, masyarakat membacakan pernyataan sikap penolakan dan meminta perusahaan menghentikan seluruh kegiatan di wilayah adat. Menurut LBH Papua Merauke, aktivitas perusahan telah memicu penggusuran paksa, kerusakan hutan dan rawa, serta hilangnya sumber pangan masyarakat adat di wilayah-wilayah yang terdampak proyek. Sejalan dengan itu, Komnas HAM juga mencatat dugaan pelanggaran hak asasi manusia, tidak diakuinya hak ulayat, hingga keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan proyek sejak 2024-2025. Terlepas dari itu, penunjukan perusahaan Haji Isam sebagai pelaksana proyek negara ini tak lepas dari kedekatannya dengan lingkaran elit politik.

@mwv_mystic ak jg mw

Halo, gw butuh beberapa akun verif utk jadi mutual buat ngejar 500 verif acc. Mari saling terhubung. Terutama yg lagi ngejar impresi 3 juta. Asal kontenmu bukan sp4m, maling thread dan menarik, gw akan bantu RT biar impresi 3 bulannya cepat tercapai. Marii

Majelis Ulama Indonesia saat itu juga memberi respons dan meminta penggalian dihentikan karena selain membawa-bawa nama ustadz, protes dari masyarakat terus mengalir. Desakan-desakan makin menguat, Said Agil Husein Al Munawar akhirnya meminta maaf secara resmi kepada masyarakat suku Sunda atas pembongkaran Batutulis. Setelah penggalian dihentikan, Tim Arkeolog dan Dinas Pariwisata Jawa Barat melanjutkan penggalian situs Batutulis, penggalian tersebut bertujuan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa tak ada harta karun juga untuk mengembalikan situs terutama menhir yang sudah bergeser dari tempat semula akibat ulah Said Agil dan anak buahnya. Kabar tentang penggalian situs Batutulis oleh Said Agil jadi berita nasional yang menghebohkan. Gus Dur yang berkunjung ke Serang, Banten pada sekitar Agustus 2002 pun turut mendapat pertanyaan dari wartawan soal fenomena mistik yang dipercayai menteri agama tersebut. Gus Dur pun ditanya oleh wartawan, 'Apakah dirinya percaya adanya harta karun di Situs Batutulis?". Gus Dur dengan santai menjawab "Kalau saya percaya sudah dari dulu-dulu saya gali duluan," Selain membuat geger atas penggalian situs sejarah demi menemukan harta karun yang bersumber dari mimpi dan bisikan paranormal, Said Agil juga menoreh catatan buruk di masa jabatannya sebagai menteri agama. Said Agil dinyatakan bersalah karena mengorupsi Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1999-2003. Saat itu sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana ibadah digunakan secara pribadi oleh Said Agil., Akibatnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 Februari 2006 menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Said karena dinilai terbukti menggunakan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara sebesar Rp719 miliar. Namun, latar belakangnya yang seorang qori dan cendikiawan di bidang keislaman, membuat Said Agil dipercaya kembali untuk menjadi imam dan khatib dalam salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Kisah penggalian harta karun di Batutulis menjadi bagian sejarah negeri ini yang lucu sekaligus menyedihkan. Sebuah kisah tentang keputusasaan karena tak mampu membayar utang, tentang mimpi memperoleh harta dengan cara gampang dan tentang petinggi negara yang keilmuannya tidak diragukan tetapi tiba-tiba menjadi konyol diliputi kebodohan.

🔸HARTA KARUN BATUTULIS: KALA MENTERI AGAMA DIKIBULI PARANORMAL🔸 youtu.be/H2zT-s0H2TY Pada 2002, Menteri Agama di kabinet Megawati bernama Said Agil Husein Al-Munawwar membuat heboh masyarakat khususnya warga Bogor. Pasalnya, Said Agil memimpin penggalian di situs sejarah Batutulis karena mendapat informasi dari seorang paranormal yang menyebut adanya harta karun terpendam yang mampu melunasi seluruh hutang negara. Masyarakat sekitar menolak keras, protes dari kalangan sejarawan dan arkeolog pun bermunculan. Tapi, penggalian atas dasar bisikan mimpi paranomal itu terus dilanjutkan, menjadikannya sebuah penggalian paling sia-sia yang dilakukan pejabat elit dalam sejarah negeri ini. Situs Batutulis terletak di Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Di kawasan situs ini terdapat banyak sekali benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Pajajaran dan salah satu yang paling terkenal adalah Prasasti Batutulis. Pada suatu waktu, Said Agil mendapat informasi dari seseorang, beberapa sumber menyebut paranormal, sedangkan Said Agil menyebutnya sebagai ustadz. Orang tersebut mengatakan bahwa di bawah tanah Batutulis tersimpan peninggalan harta Prabu Siliwangi yang bisa melunasi hutang negara. Said menyebut, dirinya mendapat amanah dari seorang ustadz 13 tahun sebelumnya untuk melakukan penggalian harta karun. Said lantas mencoba bertemu dengan para kiai untuk mengkonfirmasi hal ini. Menurut Said, dari hasil penglihatan para kiai, harta itu memang ada. Entah bagaimana ceritanya, seorang cendikiawan muslim, qori internasional sekaligus menteri agama bisa dengan mudah percaya dengan infomasi yang belum jelas asal-usulnya. Alih-alih skeptis dan tidak percaya, Said Agil justru meneruskan informasi tersebut kepada Presiden Megawati Sukarnoputri. Megawati kemudian menunjuk Said Agil untuk memimpin pencarian harta karun itu. Belakangan, restu dari Megawati yang mengizinkan Said Agil melakukan penggalian itu ternyata hanyalah karangan dari Agil sendiri. Yang ada, dirinya pernah menginformasikan adanya harta karun kepada presiden, tapi Megawati tidak terlalu peduli. Megawati melalui Sekjen PDIP, Pramono Anung juga membantah jika dirinya memberikan izin atau merestui penggalian harta karun Batutulis. Namun, Gus Dur justru mengungkapkan hal sebaliknya, penggalian Batutulis menurutnya dilakukan atas perintah Megawati. Gus Dur yakin tanpa instruksi Mega, Sasi Agil tak akan berani membongkar situs sejarah. Said Agil menyebut dirinya sebagai orang terpilih yang diberi amanah untuk mengembalikan harta karun itu kepada negara. Meski tindakannya dianggap syirik oleh beberapa pihak, Said Agil justru menyatakan bahwa dirinya tidak percaya paranormal dan mendapatkan informasi itu dari seorang ustadz. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah Bogor, penggalian pun dilakukan pada 15 Agustus 2002. Ditemani seorang paranormal, Said Agil menyaksikan empat penggali menggali tanah sampai menjadi cerukan sedalam satu meter dan panjang 6 meter. Setelah proses penggalian yang cukup lama, harta karun yang dicari itu tak kunjung ditemukan. Said Agil menyebut tidak ditemukannya harta karun karena di antara para penggali ada yang hatinya tidak ikhlas dan menginginkan pembagian harta karun itu untuk pribadi sehingga harta itu menghilang. Alih-alih menemukan harta karun, Said Agil justru diprotes warga karena dianggap merusak situs peninggalan sejarah. Penggalian ini juga mendapat kecaman dari para arkeolog karena prosesnya dilakukan secara serampangan yang bisa mengancam kelestarian situs sejarah. Demonstrasi dan kecaman juga datang dari mahasiswa dan masyarakat luas yang menghendaki Said Agil agar dipecat atau mengundurkan diri dari posisi menteri.