OldGru

Garis tangan. Pernah jadi atlit medioker skala kabupaten yg kerja keras gak tembus2 tapi ada anak yg muncul dng garis tangan bagus, dapat bagan mudah, di final lawan kelelahan dst.. Sampai tahap patah arang, juara dilahirkan bukan dibuat. Sampai satu titik akhirnya bisa tembus

@SmwGwOto @unaboobies Pak @GWirjawan selalu mention Tiongkok punya produk stem skala jutaan, kita baru ratusan ribu.

@SmwGwOto @unaboobies Ekosistem dari awal sampai end, dan itu membutuhkan STEM dlm skala masif. Peneliti dibiayai industri (punya stem?) diuji standar (SNI) punya perangkat uji? Perangkat uji dibuat harus punya skala industri untuk fisibel (STEM lagi). Skala produksi STEM lagi, pemeliharaan stem lagi

Kenapa Indonesia gk punya EV sendiri? Padahal, Indonesia punya banyak Fakultas Tehnik dan elektro bagus2. Indonesia punya BRIN, yg dulu namanya BPPT, pendirinya Insinyur terkenal lulusan Jerman yg punya banyak paten berkaitan dengan Pesawat Terbang, BJ Habibie. Tapi, kenapa Indonesia gk punya EV sendiri? Pak @onnowpurbo Mungkin bisa bantu jawab😁

Konspirasi Indonesia medioker teori yang mendekati kebenaran. Pengalaman dengan Sukarno menyulitkan semua pemain utama dunia.

@idabizars Lho, bertani apa beryayasan?

Saya dihantui rasa takut kehilangan beragam kacang lokal yang mulai jarang ditanam di Temanggung akibat corak pertanian kiwari, corak yang lebih menyandarkan pertimbangan produksi berdasarkan spekulasi pasar ketimbang kebutuhan rasional masyarakat.

@AppSimplePhone @NUNOMORIN @DanielLDavis1 🤣

@NUNOMORIN @DanielLDavis1 Potato, potato.

This is why the United States has almost no credibility internationally in the current era. Our ambassador to the United Nations has the audacity to lecture the world about what Iran doesn’t have the right to do – utterly oblivious to the fact that the ONLY reason they have exercised such control is because of the immoral and illegal war of choice we launched. This is another humiliating, condescending example of the absurd behavior of a declining world power…

@Pak_Irv @ardi_tama1 Betul. Padahal eksekutif dan eksekusi satu tarikan nafas. Makanya, kepala eksekutif dari birokrasi yg dicalonkam oleh parpol yg ngurus legislatif aja.

@ardi_tama1 Ga cuma di Jakarta. Di semua lini, kita emang butuhnya governor (yg bisa "to govern": mengurus, melaksanakan, mengatur) dan executive (yg bisa "execute": menjalankan, menuntaskan rencana). Apes, seringnya dapet visioner nggak nginjek tanah atau celebrity wannabe..

Program pramono hampir gak ada yg orisinil, dia nyomot” dari ahok,anies, sama sutiyoso n foke in lesser extend Eksekusinya bisa bagus karena ybs adalah administrator handal

@SeekHustle @pengawaswni24J Aset rumah/bangunan yg bernilai sejarah buatkan yayasan biar dikelola yayasan.

@pengawaswni24J mantap, ini salah satu solusi yang bagus sih. kami juga minta si kakek menginvent dulu aset2nya biar semua tergambar dengan data.

Siang ini kantor gue kedatangan client, umur beliau 68th dan punya 3 anak. Dia konsultasi terkait warisan buat anak2nya kelak. Asetnya cukup gede, ada rumah, tanah, emas, uang, surat berharga sampai perusahaan. Kebingungan dia adalah dia pengen membagikan warisan ke anak2nya sama rata. Aset yg berbentuk uang atau emas mungkin gampang dibagi rata, yg dia bingung adalah aset2 tetap kayak tanah - perusahaannya. Nah, kalau lo jadi kakek itu kira2 lo mau gimana?

Jalan nasional relatif ramai dibanding masa sebelumnya. Ekonomi jalan sepertinya, bahwa saya ada ditempat mungkin bagian dari yang stagnan yg tentu saja ada sebagai bagian dari sisi kiri atau kanan bukit statistik

@LambeSahamjja Otonomi daerah gak dikawal oleh pusat. Pusat tuh punya kepolisian dan kejaksaan, organ yg bisa kontrol daerah. Gak dipakai malah ikut berkelindan. Pusat juga punya kontrol anggaran bisa reward/punish dan punya kewenangan supervisi anggaran, nggak dipakai juga. Heran

Guys, Ketua Komisi II DPR baru bilang sesuatu yang menurut gue adalah salah satu pengakuan paling jujur tentang bagaimana otonomi daerah di Indonesia berjalan atau lebih tepatnya tidak berjalan sesuai harapan. "Para kepala daerah menjadi raja-raja kecil. Terutama para bupati dan wali kota." Rifqinizamy Karsayuda. Ketua Komisi II DPR. Bukan pengamat. Bukan aktivis. Anggota DPR yang bilang itu. Konteks dulu supaya kita paham akar masalahnya: Setelah Reformasi 1998 Indonesia banting setir dari sentralisasi total era Orde Baru ke otonomi daerah yang sangat luas. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang sangat besar ke daerah sementara pemerintah pusat relatif hanya punya kewenangan terbatas. Niatnya baik. Logikanya masuk akal: rakyat daerah lebih tahu kebutuhan daerahnya sendiri daripada pejabat di Jakarta. Biarkan daerah yang urus daerahnya. Tapi yang terjadi di lapangan berbeda dari teorinya. Yang dimaksud "raja-raja kecil" dan ini yang perlu dipahami konkret: Bayangkan seorang bupati di kabupaten kecil. Tiba-tiba dia punya kewenangan yang sangat besar: Menentukan siapa yang dapat proyek pengadaan. Menentukan siapa yang dapat izin usaha. Menentukan struktur birokrasi daerah. Mengelola anggaran daerah miliaran sampai triliunan rupiah. Menentukan peruntukan lahan. Menentukan siapa yang naik jabatan di pemerintahan daerah. Dan pengawasan dari pusat sangat terbatas. Hasilnya yang bisa diprediksi sejak awal: kewenangan besar tanpa akuntabilitas yang kuat menghasilkan penyalahgunaan kewenangan yang masif. Data yang paling mengejutkan: Rifqinizamy menyebut bahwa saat ini 90% pemerintah daerah bergantung pada APBN khususnya transfer daerah untuk membiayai operasionalnya. Artinya: daerah punya kewenangan yang sangat besar untuk mengambil keputusan. Tapi uangnya sebagian besar dari pusat. Ini adalah kombinasi yang sangat berbahaya: Kewenangan ada di daerah. Uangnya dari pusat. Akuntabilitasnya tidak jelas ke mana. Dan di titik itulah korupsi paling mudah terjadi karena uang yang datang dari luar terasa bukan milik siapapun. Bukan uang rakyat lokal yang merasa memilikinya. Tapi transfer dari angka-angka di Jakarta yang jauh. Berapa banyak kepala daerah yang sudah terbukti jadi "raja kecil" yang korup: KPK mencatat sejak otonomi daerah berjalan kepala daerah adalah salah satu kelompok tersangka korupsi terbesar yang mereka tangani. Gubernur. Bupati. Walikota. Berulang. Berganti. Ditangkap. Digantikan yang baru. Ditangkap lagi. Kaltim adalah contoh yang baru saja kita bahas satu keluarga menguasai gubernur, ketua DPRD provinsi, walikota kota terbesar, dan anggota DPR pusat sekaligus. Adik bungsu sudah dipenjara karena korupsi. Tapi yang lain masih berkuasa. Dan itu bukan satu-satunya. Ada ratusan kasus serupa dengan skala yang berbeda di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kenapa kewenangan besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan: Rifqinizamy mengakui sesuatu yang sangat penting: "Nyatanya juga tidak terlalu besar berkorelasi terhadap kemajuan dan kesejahteraan daerah." Ini adalah kalimat yang perlu diulang sampai benar-benar meresap. Daerah sudah punya kewenangan besar selama lebih dari 25 tahun sejak UU 1999. Dan hasilnya? Kesenjangan antar daerah masih sangat lebar. Daerah 3T masih tertinggal jauh. Banyak kabupaten yang setelah puluhan tahun otonomi infrastruktur dasarnya masih memprihatinkan. Sekolah rusak. Puskesmas tidak memadai. Jalan rusak. Sementara gedung DPRD daerahnya megah. Mobil dinas kepala daerahnya mewah. Anggaran perjalanan dinas DPRD daerah mencapai angka yang sulit dibenarkan. Soal 90% bergantung pada APBN dan ini yang paling fundamental: Kalau 90% daerah tidak bisa membiayai dirinya sendiri tanpa transfer dari pusat pertanyaan yang harus diajukan adalah: Apakah otonomi daerah selama ini benar-benar membangun kemandirian fiskal daerah? Atau justru menciptakan ketergantungan baru yang jauh lebih tidak efisien dari sentralisasi? Sebelum otonomi uang dikelola di pusat dan didistribusikan. Korupsinya ada, tapi setidaknya ada satu titik kontrol. Setelah otonomi uang tetap dari pusat, tapi distribusinya melewati ratusan titik daerah yang masing-masing punya potensi kebocoran sendiri. Apakah hasilnya lebih efisien? Data anggaran dan kondisi daerah menjawab sendiri. Soal penguatan peran pusat yang sekarang terjadi dan dilema yang tidak mudah: Rifqinizamy mengakui bahwa sebagai respons atas pengalaman buruk otonomi pemerintah pusat sudah memperkuat kembali kewenangannya. Tapi dia juga memperingatkan: "Sentralisme yang terlalu kuat juga tidak baik. Titik keseimbangan itu menjadi penting." Dan ini adalah dilema yang genuinely sulit: Terlalu otonom lahirlah raja-raja kecil yang korup dan tidak efisien. Terlalu sentralistik lahirlah sistem seperti Orde Baru di mana semua keputusan ada di Jakarta dan daerah tidak punya suara. Titik keseimbangannya ada tapi sangat sulit ditemukan. Dan lebih sulit lagi dipertahankan ketika sistem politiknya sendiri menghasilkan insentif yang salah. Yang paling kritis dan belum dijawab: Apa yang membuat raja-raja kecil itu bisa lahir dan bertahan begitu lama? Jawabannya bukan hanya soal kewenangan yang terlalu besar. Tapi soal sistem pengawasan yang lemah dari semua sisi: DPRD daerah yang seharusnya mengawasi eksekutif daerah tapi seringkali diisi oleh partai yang sama dengan kepala daerahnya. Atau bahkan anggota keluarganya. Inspektorat daerah yang seharusnya audit interna tapi bertanggung jawab langsung ke kepala daerah yang diaudit. Konflik kepentingan yang sangat jelas. BPK yang audit keuangan daerah tapi hasil auditnya tidak otomatis berujung pada tindakan hukum. KPK yang seharusnya jadi garda terakhir tapi sumber dayanya tidak pernah cukup untuk mengawasi lebih dari 500 pemerintah daerah di seluruh Indonesia secara efektif. Dan pemilu daerah yang seharusnya jadi mekanisme akuntabilitas tapi seringkali dimenangkan oleh siapa yang punya uang paling banyak untuk kampanye. Yang untuk mendapatkan uang itu seringkali butuh korupsi terlebih dahulu. Lingkaran setan yang sangat sulit diputus dari dalam. Dan ini yang paling ironis dari situasi sekarang: DPR membahas raja-raja kecil di daerah. Tapi DPR sendiri tidak bisa lepas dari kritik bahwa banyak anggotanya adalah produk dari sistem yang sama sistem pembiayaan politik yang bergantung pada jaringan uang yang tidak transparan. Orang yang membicarakan masalah raja kecil sebagian dari mereka juga punya kepentingan dalam sistem yang menghasilkan raja kecil itu. Dan reformasi sistem otonomi daerah yang serius yang membutuhkan perubahan undang-undang, perubahan sistem pengawasan, perubahan mekanisme pemilu daerah itu semua harus melewati DPR dan DPRD yang sebagian anggotanya diuntungkan oleh status quo. Otonomi daerah adalah eksperimen besar yang dimulai dengan niat yang benar membawa pemerintahan lebih dekat ke rakyat, mengurangi ketergantungan pada Jakarta, memberdayakan daerah. Tapi implementasinya menghasilkan sesuatu yang tidak direncanakan: ratusan titik korupsi baru yang sebelumnya tidak ada. Raja-raja kecil yang merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Daerah yang 25 tahun kemudian masih bergantung 90% pada transfer pusat. Dan yang paling menyakitkan: rakyat di daerah yang harusnya diuntungkan oleh otonomi masih banyak yang hidupnya tidak berubah signifikan. Sekolah masih rusak. Air bersih masih susah. Jalan masih berlubang. Sementara bupati dan walikotanya naik mobil dinas miliaran. Renovasi rumah jabatan puluhan miliar. Dan keluarganya menempati berbagai posisi di pemerintahan daerah. Itu bukan otonomi. Itu adalah desentralisasi korupsi.

@maunaikpangkat @eLAmaravati B aja...

@eLAmaravati Serius ingin bertanya, ada rasa ketakutan gak pas masuk usia 40? Maksudnya apa yang dirasain... aku mau masuk 30 aja rasanya clueless

Kiri: usia 23 Kanan: usia 43

Nggak ada apa-apanya. Tapi itu kewenangan daerah otonom (kab/kota). Pusat pikir fasilitas dasar sudah selesai dengan dana transfer, dia gak kasih supervisi, jadi dianggap beres. MBG program pusat, yg ngira daerah sudah kompeten

@ubegebe1 Di tempatku, dapilnya karding, kader-kadernya militan sih emang.

Karding paket komplit. 1. Sekjen KKSS. Ketua KKSS, Amran. Ketua Dewan Penasehat Sjafrie 2. Eks Sekjen PKB, pentolan PMII. Perlu ada penyeimbang untuk Muhaimin 3. Ketua Umum Ikatan Alumni UNDIP

Yg ekstrim begitu, maksudnya memang mutu makanan buruk, tapi yg moderat juga begitu. Maksudnya menu makanan standar kesehatan seperti makanan rumah sakit nggak enak. 😔

@OniSuryaman @thedufresne To big to be fail

Saya ingatkan lagi postingan saya beberapa bulan yang lalu. MBG itu ibarat piara monster yang harus dikasih makan terus. Ia memang bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk melanjutkan kekuasaan (baca: 2029). Kini, APBN kita sudah memasuki lampu kuning, menjelang merah. Anggaran sudah menipis, sementara kita mendapat tekanan dari harga minyak dunia dan rupiah yang terus terpuruk. Pemerintah perlu melakukan penghematan. Salah satu cara tentu saja menghentikan MBG. Tapi dipihak lain, jika MBG distop, ia akan memakan tuannya sendiri. 900 ribu orang yang bekerja di SPPG tidak akan tinggal diam kalau MBG distop begitu saja. Cukong2 MBG yang terancam keuangannya juga akan membiayai demo besar2an untuk memaksakan supaya MBG tidak dihentikan. Benar2 buah simalakama. Buat yang belajar bahasa Inggris, istilahnya "caught between a rock and a hard place". Atau yang lebih canggih: found him/herself between Scylla and Charybdis. Catatan: Scylla adalah monster laut, dan Charybdis adalah pusaran air mematikan. MBG memang dari awal sudah seharusnya tidak dilaksanakan langsung secara masif

The whole Western-aligned Israel project; the annual aid package, the unbroken UN veto, exemption from the rules-based order, Iron Dome co-funding, F-35 carve-outs, the QME guarantee, Wall Street credit access, diplomatic permission to expand settlements without consequence, none of it was free. It was the rental fee on a specific service: keeping the Levant unstable enough that Western capital could extract from a perpetually crisis-managed Middle East. Hezbollah, Hamas, IRGC, the Houthis. They weren't Israel's problem. They were Israel's job. The proxy network was the demand-generation engine for everything Israel sold the West: indispensability, frontline-state status, "only democracy in a sea of terror". The threat justified the subsidy. Remove the threat and the subsidy has no rationale. The entire regional architecture Israel was built to manage just dissolved into a Chinese-brokered, Gulf-financed integration zone that does not require an ethnostate frontline to function. What is Israel, in that world? A small, expensive, demographically declining settler project of seven million "Jews" sitting on top of seven million Palestinians, surrounded by 400 million Arabs whose governments no longer need to pretend they care, in a region whose oil money is flowing into Chinese ports and African corridors instead of US Treasuries. The iron wall only worked when the West was paying to maintain it. The West is leaving. Israel without enemies is Israel without a purpose.

Israel punya Samson option. Negara lain juga punya. Tidak ada yg aneh. Indonesia juga mestinya memiliki kartu as jalur perdagangan dunia. Indonesia kacau karena antek asing, jalur perdagangan dunia kacau.

@TradingDiary2 Semua hubungan antar manusia akan kolaps. Kita bisa bekerjasama sama karena sepakat saling bohong, yang bernama kesopanan

kalau tiba2 Tuhan bikin manusia ga bisa bohong lagi, industri apa yg bangkrut parah duluan? hehe

@gimbot75 Yg dapat proyek pengadaan rumput dapat cuan gede, petani dan butuhnya mah B aja. Jadi dimana masalahnya? Kita tidak akrab dengan institusi. Jadi direktur seakan hal yg mewah, padahal sekadar buat CV dan jadi direktur lumprah saja.

Kurang kreatif gimana lagi coba. Tapi kenapa mayoritas masyarakat Indonesia masih dibawah garis kemiskinan, apanya yg salah?

@LambeSahamjja 98, harga nasi telur dari 500 jadi 1500 dalam hitungan Minggu.

Yang kelahiran 98 keatas bagi info dong apakah ada kesamaan dengan yang terjadi sekarang??