Rodok Ruwet sitik

@sibambaang @LambeSahamjja @Fi2m4n Pokoknya ada

@LambeSahamjja @Fi2m4n Nanti pasti bilang “Itu kekurangannya diambil dari kantong pribadi.”

prabowo baru saja mensahkan peraturan dimana danantara bakal dapat suntikan dana dari APBN yang sebelumnya hanya dari dividen bumn saja dan sampai saat ini danantara belum pernah merilis laporan keuangan bayangkan danantara dapat modal dari APBN + dividen dari seluruh BUMN tapi kita tidak tahu ngapain aja mereka selama setahun🫵

@RiceonBowl @kangchan221 @womzouba @LambeSahamjja Mana pakai antri kalau mau ketemu uncle Jack,

@kangchan221 @womzouba @LambeSahamjja sempatkan sehari berkunjung ke rumah paman jack, maka benci di hati berubah cinta selamanya awokaowwkk

nohh lu baca prabowo yang di genjot tuh ekspor bukan yang lain ganjar ngomong gini kagak takut di cap anak abah??

@magicuhibenu @Hidupsebagai62 Yha setidaknya ketika beliau menjabat gubernur, ketika dpat laporan dari warganya langsung bergerak.

@Hidupsebagai62 lah bpk sendiri wkt pimpin jateng, apakah ada perubahan byk??? Klo yg nulis rakyat bkn pejabat/ ex pejabat ms masuk akal. Bpk sd pernah diks kesempatan dlm skala propinsi hasilnya apa? Klo nulis pasti byk org bs.

To the point aja Pak Ganjar : GANTI PRESIDEN ??

@Hidupsebagai62 Dan ibu negara akan jawab "pokoknya ada"

DIKALA DADAN DI TANGKAP, PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL, HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!! INI AGENDA APA LAGI? DULANG SUARA DI 2029? BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb : 1. SEWA GEDUNG SICC Website resmi SICC di sicc.or.id tidak mencantumkan tarif publik — harga hanya diberikan via konsultasi langsung. SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar: Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh) 2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek. Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang. Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu. Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar 3. AKOMODASI / HOTEL Berdasarkan data Trip.com, harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam. Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar 4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE) Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit. 350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar 5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK) Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000. 14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar 6. SERAGAM / BAJU PUTIH Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong. 14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar 7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING) Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah: Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar 8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara: Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta 9. KEAMANAN DAN PROTOKOL Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri: Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta 10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%) Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll: Estimasi: Rp4-5 miliar TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar Tiket pesawat PP: Rp28 miliar Hotel: Rp6 miliar Transportasi lokal: Rp1,4 miliar Konsumsi: Rp1,75 miliar Seragam: Rp1,05 miliar Produksi acara: Rp2,5 miliar Dokumentasi + MC: Rp800 juta Keamanan: Rp500 juta Buffer admin 10%: Rp5 miliar TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar SUMBER DANA: UANG SIAPA INI? BGN adalah lembaga negara. Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia. Ini soal prinsip: setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung. Publik berhak tahu: apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar? Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik? Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas

@AyaAja0320 @karirfess Plesirankan pakai duit pribadi bang, meskipun judulnya kunjungan negara

@karirfess Coba deh stop mbg, stop pelesiran, stop kopdes ga bermutu itu. Gunain anggaran buat yg lebih jelas, misalnya perbaiki dlu gaji² guru sama nakes noh.

info A1🫣🙃 katanya Pak Purbaya mau diganti ya sore ini. calon menkeu yg baru inisialnya CB. kira2 bener gak infonya nih?

@meliksuman74092 @Hidupsebagai62 @mtkya1969 Yang penting bapak senang aja, proyek jalan terus

@Hidupsebagai62 @mtkya1969 Selamat datang di LEGALISIME OTOKRATIK. Semua Regulasi & UU "disesuaikan" APA MAUNYA RI-1.

INI SIH MAKIN GILA, DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!! BENERAN MAU HANCURIN YA? INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K, ZIMBABWE IS REAL ??? UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI. DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan: Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan. MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia? Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana? EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur. Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik. Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya. WORST CASE SCENARIO Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral. Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik. Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar. UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua. Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah. Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia. Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol. Ekonomi kita bukan arena politik. Jaga BI tetap independen. HATI-HATI WOK !! SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !! NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!

@B3doel___ Biasanya kalau yang profokasi trus ngilang kek gini paling cuma anggota, biar ada alasan buat bertindak

Polisi di Mamuju Kena Bogem Oleh Salah satu Pengunjuk Rasa saat Bertugas Amankan Demonstrasi Seorang anggota Polresta Mamuju dilaporkan terkena pukulan saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah V Sulawesi Barat pada Selasa (02/06/2026). Aksi unjuk rasa tersebut digelar Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Uluna Salu (IPMAPUS)yang mendesak pengusutan tuntas atas polemik pemindahan lokasi Bendungan Sungambaho serta mengendus adanya aroma korupsi pada dugaan proyek fiktif rehabilitasi bendungan di Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa. Di tengah jalannya pengamanan, situasi sempat memanas, ketika massa aksi bersikeras hendak membakar ban bekas di halaman Kantor BWS Sulawesi V. Langkah tersebut langsung dihalau oleh barikade kepolisian demi menjaga kondusivitas objek vital. Tak terima dihalangi, massa memberikan perlawanan sengit hingga memicu aksi saling dorong. Saat terjadi saling dorong, seorang pria berkaos biru berkaca mata hitam dan memakai masker terekam memukul seorang anggota kepolisian, lalu mundur ke belakang kerumunan massa. Setelah melakukan pemukulan oknum demonstran tersebut lari ke hutan untuk bersembunyi.

@mulanbilqis Jadi itu atas nama Prabowo atau Bantuan Kemasyarakatan lewat Presiden?

Serius ini tanggapan Mensos? 😳

@__AnakKolong @Puspen_TNI Giliran suruh transparansi pembangunan KMP aja ngeles terus

Sedemikian semangat menelisik siapa yg mendanai sebuah film, tp semangat yg sama tiba² runtuh ketika menyangkut transparansi sumber harta "Jenderal Baut" & Jenderal lainnya yg berlimpah, yg jauh lebih layak dipertanyakan. T A E K !!! . . | @Puspen_TNI

@eshq_19 Itu kekenya daging bagian kepala dah

اللحم ذا جاني بس أول مره أشوف لحم بالشكل ذا ، تكفي ابي العلم ضروري اللحم هذه سليمة ؟ لان المسلخ يقول إنها طبيعية

@karirfess Sedangkan di periode kemaren hanya sebatas bantuan Kemasyarakatan hanya sekitar 34Sapi saja

Secara Hukum: Ya, dibenarkan. Program ini masuk dalam Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres) yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan APBN 2026. Ini bukan hal baru, program serupa juga pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Secara Syariat Islam: Mayoritas ulama dan MUI menyatakan sah, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat (membantu masjid, pondok pesantren, dan masyarakat yang membutuhkan daging qurban). Meski secara hukum sah, banyak yang mengkritik karena: - Nilainya sangat besar (Rp100 miliar). - Dianggap kurang tepat di tengah banyaknya masalah mendesak lain (stunting, kemiskinan, pendidikan, dll). - Ada persepsi bahwa ini digunakan untuk “pencitraan” politik. Jadi, program qurban dari APBN secara hukum dan syariat dibenarkan, tapi secara politik dan etika sangat debatable. Banyak pihak melihat ini sebagai bentuk “politik sedekah” yang mahal di awal pemerintahan. 🙂

Ada yg penasaran gak sih?👀 Kenapa Qurban dari APBN kemarin2 viral... Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp100 miliar dari APBN untuk membeli 1.098 ekor sapi qurban yang disebar ke seluruh Indonesia pada Idul Adha 2026. Apakah Hal Ini Dibenarkan?

@Hidupsebagai62 Kalau yang diberita si sapinya berat 900kg up tapi nggk tau beratnya diatas 900kg semua nggk

BEDAH YUK !!! KOK BISA HARGA SAPI KURBAN DARI APBN 91 JT/EKOR? Rp 100 miliar untuk 1098 sapi. Jadi rata-rata Rp 91 jt. Dari Baznas, sapi premium 200-300 kg seharga hampir Rp 20 jt (termasuk distribusi). Dari Dompet Dhuafa, sapi > 300-350 kg seharga Rp 26 jt. Jadi, yang besar sapinya (1 ton an) apa mark-upnya?

@Setyabudi1497 @Outstandjing Untuk bobot sapi diatas 900kg terhitung masih wajar kalau menurutku,

@Outstandjing 100miliar/1098 sapi : 91 jt per sapi waoowww , cuan sekali proyek kurban sapi ini

Allah tidak akan menerima daging-daging dan darah-darah hewan qurban mereka akan tetapi yang Allah terima adalah ketaqwaan dari kalian (QS. Al-Hajj : 37) Kalau qurban pake duit negara, yg taqwa nya siapa?

@NOTASLIMBOY Untuk bobot diatas 850kg masih wajar si.

90jt-an per sapi… wajarkah teman2?

@keepdancingyo @pertamarhan @NOTASLIMBOY Namanya juga bantuan. Ntah lahh gimana kelanjutannya

@pertamarhan @NOTASLIMBOY Klo kaya gitu, yg kurban siapa jdnya?

@ledekrepp @_pannda666 Dia keluar negeri juga pake APBN

@_pannda666 Noh rupiah lu lemah, kan katanya rupiah lemah cuma berefek buat yg sering ke luar negeri

Knp selalu ke luar negeri kalo mau lebaran? takut ya disuruh jadi imam sholat?

@OElsaro @yappingfess Untuk saat ini bisa dibilang lebih si, katanya terlatih tapi koordinasi satu sama lain aja kacau bngt. Arahnya kemana juga nggk jelas.

@yappingfess Kirain ijo lebih baik dr coklat.. lah ternyata sama ajja 🙈

kades Kaloran : itu jalan desa satu satu nya bangunan kopdes menutup 70% jalan desa Kaloran DANDIM : mari kita iuran buat jalan baru ke desa yang nutup jalan desa itu lu yang bikin susah warga desa lu sekarang minta bantuan warga iuran yap!

@Alif30699476 @LittleScrett_ Harusnya si dilindungi, masih banyak proyek" pemerintah yang butuh tumbal 🤣🤣

@LittleScrett_ dih apaan sih kampung urus pribadi lo udh bener blm udh gk munafik blm pfft

kita terima semua perbedaan, tapi tidak dengan penyimpangan ❤️

@taufik_q Bilangin sama Wowo dong, jadi presiden karna campur tangan presiden sblmnya jangan sombong

Jadi Presiden di Indonesia itu perlu modal gedhe, backing kuat, jaringan kekuasaan, akses politik, nepotisme yang tiada habisnya. Jadi kalau rakyat mengkritik Presiden lalu dibalas begini, justru itu menunjukkan Anda kurang pinter atau sengaja membodohi rakyat. Pejabat publik itu digaji oleh rakyat. Artinya mereka bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Kritik adalah konsekuensi dari jabatan yang dibiayai uang publik. Logikanya bisa dibandingkan begini: kita menggaji tukang listrik untuk memperbaiki instalasi. Ketika hasil kerjanya jelek, lalu kita kritik, apa masuk akal jika dia menjawab, "Ya sana jadi tukang listrik sendiri". Yang dinilai adalah hasil kerjanya, bukan apakah pengkritiknya punya profesi yang sama. Maka membungkam kritik dengan "kenapa tidak jadi Presiden saja" adalah cara malas untuk menghindari evaluasi. (soe Tjen Marching)

@regar_op0sisi Gantiin petani bang, kan nanti bisa dikontrol tu

Menhan targetkan penambahan 750 batalyon 1 batalyon 1 kabupaten/kota. 1batalyon diisi 1000 prajurit. Urgensinya apa?