Partai Bulan Bintang

Penutupan Bimtek DPRD PBB 2026, Yusril Soroti Konsolidasi Partai dan Penguatan Struktur Hingga Daerah - KompasIndo kompasindo.co.id/penutupan-bimt…

Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Mohon maaf lahir dan batin.

(3/3) “Pemuda Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu!”. #PBB #PartaiBulanBintang #GenerasiAlMaidah54 #MasyumiMuda #SumpahPemuda

(2/3) Selamat Hari Sumpah Pemuda 2025, dari kami, Partai Bulan Bintang, untuk seluruh pemuda Indonesia yang siap menyalakan terang di masa depan. #PBB #PartaiBulanBintang #GenerasiAlMaidah54 #MasyumiMuda #SumpahPemuda

(1/3) Sumpah Pemuda bukan cuma sejarah, tapi energi buat terus bergerak dan bersatu! Generasi hari ini harus jadi penerus semangat itu, berani, jujur, dan cinta Indonesia! #PBB #PartaiBulanBintang #GenerasiAlMaidah54 #MasyumiMuda #SumpahPemuda

PBB dan YPSP Gagas Aliansi Parpol Dukung Perjuangan Rakyat Palestina. #PBB #PartaiBulanBintang #GenerasiAlMaidah54 #MasyumiMuda #Palestina nasional.sindonews.com/read/1637815/1…

[HOAKS] Menteri Yusril Jenguk Ammar Zoni di Nusakambangan Klik untuk baca: kompas.com/cekfakta/read/…

[HOAKS] Yusril Ihza Mahendra Minta Ammar Zoni Dibebaskan Klik untuk baca: kompas.com/cekfakta/read/…

Menteri Yusril Ihza Mahendra: Banyak Aturan Hukum Bukan Berarti Banyak Keadilan | tempo.co tempo.co/hukum/menteri-…

Menko Yusril: Kewenangan Memutuskan Struktur Organisasi Polri Sepenuhnya di Tangan Presiden dan DPR Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kembali menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan struktur organisasi Polri sepenuhnya berada di tangan Presiden dan DPR. “Bagaimana susunan dan kewenangan Polri ke depan, apakah tetap seperti sekarang atau akan ada perubahan struktur, semuanya menjadi kewenangan Presiden dan DPR untuk memutuskannya,” tegas Yusril. Keterangan tersebut ia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025. Yusril menjelaskan, dasar konstitusional pengaturan struktur Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan kedudukan TNI dan Polri serta hubungan kewenangan antara keduanya diatur dengan undang-undang. Hal ini dipertegas kembali dalam Bab II Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden, dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Secara normatif, apakah kedudukan Polri akan tetap seperti sekarang atau akan diubah, semuanya tergantung Presiden dan DPR. Kalau sekiranya akan diubah, perubahan itu harus diatur dengan undang-undang,” ujar Yusril. “Dan kita tahu bahwa inisiatif perubahan undang-undang bisa datang dari Presiden dan bisa pula dari DPR.” jelas Yusril. Terkait wacana pembentukan Komite atau Komisi Reformasi Kepolisian yang digagas Presiden, Yusril menilai hal itu wajar memunculkan diskusi publik terkait susunan dan kedudukan Polri. “Pemerintah menghargai dan menghormati wacana tersebut sebagai ekspresi kebebasan berbicara dan kebebasan mimbar akademik. Pemikiran seperti itu nanti dapat disumbangkan kepada Komisi Reformasi Kepolisian untuk digodok. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden,” kata Yusril.

Serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025 merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan.

Silahkan menyimak dialog saya dengan Delpedro Marhaen di Rutan Polda Metro Jaya pagi tadi. Kami berdialog dengan akrab, rasional dan saling menghormati. Tidak ada perasaan sinis, apalagi rasa benci antara satu dengan yang lain. Kita semua saudara sebangsa dan setanah air...

Saya dan Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan pagi tadi mengunjungi 68 tahanan terkait demo di Jakarta akhir Agustus untuk memastikan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Perlindungan HAM dipenuhi oleh aparat Penegak Hukum di Polda Metro Jaya. Kami juga menyempatkan untuk berdialog dengan Delperdo Marhaen, Ketua Yayasan Lokataru yang menjadi salah satu tahanan di Rutan Polda tsb. Semua tahanan diperlakukan sama tanpa pengistimewaan. Ini dilakukan untuk menjaga jangan sampai terjadi diskriminasi yang potensial menimbulkan masalah HAM. Berita bisa dibaca di postingan sebelumnya.

Yusril Temui 68 Tahanan Ricuh di Polda Metro, Pastikan Tak Ada Kekerasan - Halaman 2 news.detik.com/berita/d-81034…

Wawancara Live Dengan TVOne Sore ini >>> Yusril: Presiden Prabowo Perintahkan Menterinya Lakukan Reformasi Politik | Kabar Petang tvOne - YouTube youtube.com/watch?v=0TkSCa…

Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washahbihi ajma'in...

Tindaklanjuti Tuntutan 17+8, Ketum PBB Perintahkan Kader Terima Rakyat. #PBB #PartaiBulanBintang #GenerasiAlMaidah54 #MasyumiMuda voi.id/berita/511522/…

Menko Yusril Klarifikasi soal Wapres Gibran Bakal Berkantor di Papua. liputan6.com/news/read/6100… #PBB #GenerasiAlMaidah54 #MasyumiMuda

(2/2) Menko Yusril Klarifikasi soal Wapres Gibran Bakal Berkantor di Papua. #PBB #GenerasiAlMaidah54 #MasyumiMuda

(1/2) Menko Yusril Klarifikasi soal Wapres Gibran Bakal Berkantor di Papua. #PBB #GenerasiAlMaidah54 #MasyumiMuda