Pengabdi

Ketika saatnya tiba...!

@kompascom Anjing piaraan mana bisa diproses hukum.

Baca selengkapnya: megapolitan.kompas.com/read/2026/05/2… Putri penulis Ahmad Bahar, F (33), akan melaporkan Ketua Umum GRIB Jaya Hercules ke Polda Metro atas dugaan intimidasi dan perlakuan tidak menyenangkan saat dibawa ke markas di Jakarta Barat. ~RK #GRIB #AhmadBahar

@kompascom Jiahahaha... antum berani? @ListyoSigitP Punya anak buah bejibun aja malah disuruh masak di dapur...

@LambeSahamjja Krn jendral2 yg lannya pada tolol, mrk mau hormat sm tedy krn takut hilang jabatan

Guys, ada satu nama yang menurut gue paling banyak menimbulkan pertanyaan dari semua orang yang paham sistem militer Indonesia. Bukan nama jenderal bintang empat. Bukan nama menteri senior. Bukan nama tokoh yang sudah puluhan tahun mengabdi. Namanya Teddy Indra Wijaya. Letkol. Baru 14 tahun dinas. Dan dia mungkin pejabat paling berpengaruh di sekitar Presiden Prabowo saat ini. Dan ini faktanya angka demi angka: Teddy lulus Akademi Militer 2011. Artinya pada tahun 2025 dia baru 14 tahun berdinas. Di usia dinas 14 tahun itu dia menerima Bintang Mahaputra Utama. Sebuah penghargaan negara tertinggi. Dan ini yang membuat seluruh komunitas militer tergeleng-geleng: Untuk sampai ke Bintang Mahaputra seseorang normalnya harus melewati sekitar 15 tingkatan penghargaan secara berurutan: Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun belum punya. Satya Lencana 16 tahun belum punya. Satya Lencana 24 tahun belum punya. Satya Lencana 30 tahun belum punya. Bintang Kartika Eka Paksi Nararia belum. Pratama belum. Utama belum. Bintang Yuda Dharma Nararia belum. Pratama belum. Utama belum. Bintang Dharma belum. Bintang Mahaputra Nararia belum. Pratama belum. Dan Teddy langsung dapat Bintang Mahaputra Utama. Melompati 15 tingkatan sekaligus. Dalam 14 tahun dinas. Dan bandingkan dengan yang lain: Panglima TNI bintang empat belum dapat Bintang Mahaputra. Wakil Panglima TNI bintang empat belum dapat. Tiga Kepala Staf Angkatan semuanya bintang empat belum dapat. Mereka yang sudah berdinas 33-37 tahun. Yang sudah memimpin pasukan di berbagai operasi. Yang sudah menanggung tanggung jawab strategis negara selama puluhan tahun. Belum dapat. Teddy 14 tahun dinas, pangkat Letkol sudah dapat. Dan bukan hanya dapat tapi dapat yang Utama. Dan ini karir Teddy yang perlu diketahui: Dari Akademi Militer langsung menjadi ajudan. Dari ajudan ke ajudan. Tidak pernah menjadi komandan kompi. Tidak pernah bertugas di daerah operasi. Tidak pernah ditugaskan ke Papua atau perbatasan. Kulitnya kata para senior TNI masih terlalu bersih untuk seorang perwira tempur. Di era Wismoyo Aris Munandar sebagai Kasdam Udayana ada seorang komandan batalion yang kulitnya dinilai terlalu bersih. Langsung dikirim ke Timor Timur dulu. "Tunggu kulitmu gosong baru saya berangkatkan." Teddy tidak pernah melewati proses itu. Dan jabatannya sekarang: Sekretaris Kabinet. Dan ini yang aneh secara struktural Seskab yang seharusnya minimal setingkat eselon 1 atau setingkat menteri di era Prabowo menjadi eselon 2. Dijabat oleh seorang Letkol. Artinya secara struktural Teddy berada di bawah Sekretaris Negara dan Sekretaris Militer. Tapi kenyataannya di lapangan Menko-menko yang bintang empat dan setingkat menteri senior tidak bisa bertemu presiden karena harus melalui filter yang ada di sekitar presiden. Dan nama yang paling sering disebut sebagai filter itu adalah Teddy. Dan ini yang paling mengkhawatirkan dari seluruh situasi ini: Doktor Selamat Ginting profesor ilmu politik yang karya akademisnya seluruhnya tentang hubungan sipil-militer bilang dengan sangat tegas: "Sebenarnya agak rawan kalau komunikasi presiden hanya melalui satu filter seorang Teddy Indra Wijaya. Menko-menko, pejabat setingkat menteri sudah setahun lebih ada yang belum pernah bertemu presiden. Berarti ada masalah." Dan dia menambahkan perbandingan yang paling mengerikan: "Presiden Soeharto juga merasa tidak apa-apa. Sudah diingatkan oleh akademisi, oleh orang kritis soal krisis ekonomi. Tapi Soeharto tetap berangkat ke Mesir. Begitu pulang kondisinya sudah seperti itu. Saya tidak mau Presiden Prabowo mengalami hal yang sama." Dan soal Bintang Mahaputra yang diterima Teddy bersamaan dengan Mayor Jenderal Syamsudin: Mayor Jenderal Syamsudin adalah purnawirawan yang sudah puluhan tahun mengabdi. Lulusan Akademi Militer 1959. Pensiun 1992. Pernah membebaskan sandera dari OPM hanya dengan ajudannya tanpa menembakkan satu peluru pun. Menyerahkan pistolnya sendiri sebagai gestur perdamaian. Keberanian yang seharusnya sudah mendapat Bintang Sakti dari dulu. Dan baru diakui sekarang setelah puluhan tahun. Tapi dalam upacara yang sama Teddy yang baru 14 tahun dinas dan 3 tahun saat Syamsudin pensiun menerima penghargaan yang sama. "Ini ketidakadilan yang sangat nyata." Dan soal Gibran ini yang belum banyak disorot: Seorang wakil presiden secara otomatis mendapat 17 bintang tanda jasa negara. Gibran Rakabuming usia 37 tahun, baru sebentar jadi walikota, belum ada rekam jejak pengabdian panjang secara otomatis sudah punya 17 bintang. Sementara jenderal bintang empat yang sudah 35 tahun mengabdi belum dapat satu pun. Sistemnya memang sedang diobrak-abrik. Dan ini pertanyaan yang paling fundamental: Apa yang istimewa dari Teddy? Apa prestasi luar biasa yang membuat dia layak melewati 15 tingkatan penghargaan dalam 14 tahun dinas? Negara belum pernah menjelaskan. Tidak ada buku biografi yang diverifikasi sejarawan. Tidak ada karya ilmiah tentang dirinya. Tidak ada rekam jejak operasi lapangan yang bisa diverifikasi publik. Yang ada hanya satu hal: kedekatan dengan presiden. Dan kedekatan dengan presiden bukan prestasi pengabdian seharusnya tidak pernah menjadi dasar penghargaan tertinggi negara. Bintang Mahaputra bukan sekadar lencana. Itu adalah simbol pengakuan negara atas pengabdian luar biasa yang sudah teruji oleh waktu, oleh medan, oleh tanggung jawab yang nyata. Ketika simbol itu diberikan kepada orang yang belum melewati satu pun dari 15 tahapan yang seharusnya bukan hanya Teddy yang dirugikan. Yang dirugikan adalah semua orang yang sudah melewati semua tahapan itu dengan jujur. Dan yang paling dirugikan adalah presiden itu sendiri. Karena setiap penghargaan yang kehilangan legitimasi moralnya akan menghantui pemberi penghargaan jauh lebih lama dari yang menerimanya. "Jangan karena seorang Teddy semua kepangkatan, jabatan, pemberian bintang, tanda jasa diacak-acak semua."

@Dandhy_Laksono Kenapa tdk sistem DPD yg diperkuat om? Termasuk operasional teknis rekrutmennya mulai dr level institusi masyarakt paling bawah dan berjenjang sampai ketas. Uji kelayakan seorang calon yg akan jd pengurus negara juga hrs diperkuat.

Salah satu gagasan buku "Reset Indonesia" adalah partai tak harus nasional dan berbiaya mahal. Bisa dimulai dari partai-partai lokal agar lebih mengakar dan dekat dengan pusat aspirasi. Tak selalu ideal, tapi bisa jadi penyeimbang dalam sistem yang makin sentralistik.

@KompasTV Dia prihatin gw ketawa... 🤣

Prabowo Prihatin Penerimaan Negara Kalah dengan Malaysia: Seperti Dipukul di Ulu Hati kompas.tv/nasional/67034…

@yappingfess Ga sabar nunggu 2029 mau coblos congor ibuk ini...!!

orang kampung gak butuh bioskop yang di butuhkan orang kampung pupuk gampang & murah, irigasi lancar, hasil tani stabil & masuk akal yap!

@RepublikRupiah Yg nentuin gubernur BI siapa om?

Sebelum ramai salahkan Presiden soal Rupiah anjlok ada satu fakta hukum yang perlu diluruskan🧐 Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah adalah mandat "Bank Indonesia" lembaga yang secara hukum independen dari pemerintah. Bukan mandat Presiden. Bukan mandat Menteri. Ini bukan pembelaan politik ya guys, ini bunyi undang-undang. Nilai tukar rupiah → tanya Bank Indonesia Fiskal dan kepercayaan pasar → tanya pemerintah Intinya jangan sampai salah sasaran ya guys untuk minta kejelasan 😁

@zy_zy_lestary Lo udh dpt esemka brp biji cuk?

Nama jokowi horor buat para pembenci. Apalagi setelah ada rencana tour Pak Jokowi dengan PSI 🤌

Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi kontroversi. Film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale ini diputar di banyak tempat, tapi juga dilarang di sana-sini oleh tentara. Film ini menyoroti tradisi awon atatbon dari suku Muyu di Papua Selatan sebagai bentuk perlawanan terhadap eksploitasi lahan. Tradisi ini bukan sekadar perayaan adat, melainkan sarana untuk menentukan batas wilayah dan menjaga kelestarian hutan dari ancaman proyek strategis nasional. Karya ini mendokumentasikan kerusakan ekologi berskala besar mengancam sumber pangan serta identitas spiritual masyarakat adat sekaligus perjuangan mereka melawan praktik kolonialisme modern. Berkala fajar membahas proses pembuatan Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di tempo.co/harian #TempoPlus

@mfmafruchi @Hidupsebagai62 @niwseir Kita kaya ya min @KemenkeuRI ??

@Hidupsebagai62 Mas, berdasarkan Pagu Kendaraan Dinas untuk eselon I sebesar Rp931.648.000 per unit menurut PMK 32/2025 tentang SBM TA 2026. FYI, eselon I setara Bintang 3. Jadi kemungkinan ini kendaraan Bintang 4, atau seperti yang disampaikan bang @niwseir berikut x.com/niwseir/status…

MOBIL HARGA 1.2M, BIAYA OPERASIONAL HAMPIR 600 JT !! SIAPA PENJABAT TNI DIBALIK KEMUDI PORCHE MEWAH INI?? Porsche Macan hitam berplat dinas TNI merah dengan kode 84155-00, terparkir di jalanan kota. Bukan mobil sembarangan, bukan pula pejabat sembarangan. Porsche SUV premium adalah buatan Jerman. Varian yang terlihat adalah generasi pertama atau facelift (sekitar tahun 2015-2021), bukan versi listrik yang baru diluncurkan. Porsche Macan hadir dengan mesin 2.0L turbocharged 4 silinder hingga 3.0L V6 twin-turbo, menghasilkan tenaga mulai dari 252 hp hingga 440 hp di varian GTS. Harga New Porsche Macan di Indonesia untuk generasi terbarunya dimulai dari Rp 1,7 miliar hingga Rp 2,65 miliar (off the road) untuk varian GTS. Sementara untuk unit bekas generasi pertama kondisi bagus, harganya masih berkisar antara Rp 900 juta hingga Rp 1,3 miliar. Pajak kendaraan mewah di Indonesia itu brutal. Untuk Porsche Macan dengan nilai jual di kisaran Rp 1,2–1,5 miliar, estimasi pajaknya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per tahun: sekitar Rp 30–50 juta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) saat pembelian baru: 40% dari harga, alias ratusan juta Total pajak 5 tahun: estimasi Rp 150–250 juta BIAYA SERVIS DAN SPAREPART: JANGAN KAGET Porsche bukan mobil yang bisa diservis di bengkel pinggir jalan. Servis tahun pertama hanya ganti oli sekitar Rp 6,5 juta. Tahun kedua masuk intermediate service dengan penggantian oli, minyak rem, dan filter AC, biayanya Rp 11,2 juta. Tahun ketiga kembali seperti tahun pertama Rp 6,5 juta. Memasuki tahun keempat adalah major service, mencakup penggantian busi, filter udara, oli transmisi, dengan biaya mencapai Rp 23 juta. Biaya jasa servis Porsche dihitung per jam dengan tarif Rp 900 ribu, belum termasuk suku cadang. Biaya perawatan tahunan Porsche diperkirakan mencapai Rp 20 jutaan. Estimasi biaya servis dan sparepart selama 5 tahun: Rp 90–120 juta BAHAN BAKAR: WAJIB PERTAMAX TURBO Porsche wajib menggunakan BBM berkualitas tinggi minimal RON 95, idealnya RON 98, agar mesin tidak ngelitik dan tetap optimal. Dengan konsumsi rata-rata 1:8 liter per km untuk penggunaan dalam kota, dan asumsi pemakaian 1.500 km/bulan: Kebutuhan BBM per bulan: sekitar 190 liter Biaya BBM per bulan (Pertamax Turbo ~Rp 14.000/liter): sekitar Rp 2,66 juta Total BBM 5 tahun: sekitar Rp 159 juta TOTAL PENGELUARAN 5 TAHUN (ESTIMASI) Harga beli unit: Rp 1.200.000.000 Pajak 5 tahun: Rp 200.000.000 Servis dan sparepart 5 tahun: Rp 100.000.000 BBM 5 tahun: Rp 159.000.000 Asuransi 5 tahun: Rp 75.000.000 Biaya tak terduga (ban, rem, dll): Rp 50.000.000 TOTAL KEPEMILIKAN 5 TAHUN: SEKITAR Rp 1.784.000.000 PLAT MERAH TNI KODE "00": SIAPA PEMILIKNYA? Ini yang paling menarik! Plat nomor Mabes TNI berwarna merah tanpa lambang di atasnya, berbeda dengan TNI AD yang berwarna hijau, TNI AL biru muda, dan TNI AU biru tua. Kode "00" pada plat Mabes TNI menunjukkan kendaraan dari Markas Besar TNI, bukan satuan di bawahnya. Artinya, pemilik kendaraan ini bukan dari Kodam atau satuan daerah, melainkan pejabat yang bertugas langsung di lingkungan Markas Besar TNI di Jakarta. Pangkat yang umumnya mendapatkan kendaraan dinas adalah Perwira Menengah hingga Perwira Tinggi, mulai dari Letkol, Kolonel, hingga Jenderal Bintang 1 sampai Bintang 4. Namun untuk Porsche Macan sekelas ini sebagai kendaraan dinas, sangat kuat indikasi bahwa penggunanya adalah Perwira Tinggi (Pati) bintang 2 ke atas, setingkat Mayjen/Laksda/Marsda atau lebih, yang memegang jabatan struktural di Mabes TNI. Contoh jabatan pada level ini antara lain: Asisten Panglima TNI, Kepala Badan/Dinas di lingkungan Mabes TNI, atau setingkat Wakil Kepala Staf Angkatan. Mobil ini bukan sekadar kendaraan dinas. Dengan total kepemilikan hampir Rp 1,8 miliar dalam 5 tahun, wajar publik bertanya: apakah ini fasilitas negara atau aset pribadi? Transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, termasuk militer, tetap menjadi hak masyarakat untuk diketahui.

@tempodotco Ni pak tua kapan mampusnya ya?

Luhut Minta Maaf ke Investor Global soal Gejolak Ekonomi RI

@ABalfas22204 @RoninKertajasa Komandan kalian ini kaya banget min @Puspen_TNI bisa pinjam 100? 🤣🤣

@RoninKertajasa Dari mana? Jenderal2 kok kaya semua? Gajinya berapa? Gaji Pokok: (Bintang 1): Rp3.290.500 – Rp5.407.400 (Bintang 2): Rp3.393.400 – Rp5.576.500 (Bintang 3): Rp5.079.300 – Rp5.750.900 (Bintang 4): Rp5.238.200 – Rp5.930.800

Dari mana? Jenderal2 kok kaya semua? Gajinya berapa?

@RoninKertajasa Di Republik Pancasila ini hal begini yg bikin otak sy mau lempar mercun... Lha profesor aja di perguruan tinggi dg golongan 4E gaji pokok cuma 5 jutaan plus tunjangan kehormatan 1 bln gaji plus klu ada tukin dsbnya.....

@Dandhy_Laksono Halo mon @Puspen_TNI udh nontonkah? 😅

3 jam setelah diupload secara resmi di youtu.be/MpdrWgDRVf8?si…

@HidsalJ @Fahrihamzah Giliran diajak diskusi dia kabur... Pahri... Pahri..... Ditanya indikator bingung... 😁

Pak @Fahrihamzah , Karl Popper pernah bilang teori yang baik itu harus bisa dibuktikan salah. Artinya harus ada ukuran yang jelas, kapan sebuah kebijakan dianggap berhasil, atau kapan harus diakui perlu dikoreksi. Nah pertanyaannya, dalam kerangka Prabowonomics ini indikator konkretnya apa? Misalnya dalam 3–5 tahun target apa yang harus tercapai supaya dianggap berhasil? Kalau ternyata tidak tercapai, apakah ada ruang untuk bilang bahwa sebagian pendekatannya memang perlu direvisi?

PRABOWONOMICS Vs Neoliberal: Menjawab The Economist! Dalam dua tulisan terbarunya, majalah The Economist kembali mengayunkan gada kritik klasiknya terhadap Indonesia. Melalui artikel berjudul "Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path" dan "Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy", media benteng liberalisme barat ini menyuarakan kecemasan mendalam: Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dianggap sedang melangkah ke jalur berbahaya karena memperkuat intervensi negara, mengaburkan batas disiplin fiskal, dan mengonsolidasikan kekuatan politik. Namun, jika kita menembus kabut kecemasan tersebut, kita akan mendapati sebuah bias lama yang usang. The Economist sedang melihat Indonesia menggunakan kacamata usang cetak biru Konsensus Washington (Neoliberalisme). Mereka gagal memahami satu hal mendasar: bagi Indonesia, terus berjalan di atas rel ekonomi liberal murni bukanlah sebuah pilihan keselamatan, melainkan sebuah jaminan untuk terjebak selamanya dalam kutukan negara pendapatan menengah (Middle-Income Trap). Prabonomomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan (counter-thesis) yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial. Kekeliruan Paradigma Pasar Bebas: Belajar dari Sejarah. Selama puluhan tahun, resep neoliberal mendikte negara-negara berkembang untuk menjadi "murid yang patuh": buka pasar selebar-lebarnya, batasi peran negara hanya sebagai wasit, privatisasi sektor publik, dan biarkan modal global mendikte arah pembangunan. Hasilnya? Indonesia terjebak menjadi eksportir bahan mentah. Kita mengalami deindustrialisasi dini, di mana kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menyusut. Kita kaya akan nikel, tembaga, dan bauksit, namun nilai tambah terbesar dari kekayaan alam tersebut dinikmati oleh negara-negara industri maju di Barat dan Asia Timur. Pasar bebas murni, dalam realitasnya, melanggengkan ketimpangan struktural dan menciptakan apa yang disebut para ekonom sebagai commodity curse (kutukan komoditas). Ketika Presiden Prabowo memilih untuk keluar dari jebakan ini, langkah tersebut tidak lahir dari ruang hampa ideologis. Ini adalah kalkulasi pragmatis yang berakar pada konstitusi Pasal 33 UUD 1945: bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tiga Pilar Prabowonomics: Melawan Skeptisism Barat. Kritik The Economist runtuh ketika dihadapkan pada logika pembangunan jangka panjang yang diusung oleh Prabowonomics, yang bertumpu pada tiga pilar utama: 1. Investasi Manusia (SDM) Bukan Pemborosan Fiskal. The Economist cemas terhadap program-program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan rakyat, menuduhnya sebagai ancaman bagi batasan defisit anggaran 3%. Ini adalah cara pandang akuntansi jangka pendek, bukan ekonomi pembangunan. Dalam Prabowonomics, memberi makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah investasi infrastruktur manusia terpenting untuk memotong rantai stunting. Bagaimana sebuah negara bisa melompat menjadi negara maju jika angkatan kerjanya mengalami malnutrisi kronis? Belanja ini adalah restrukturisasi modal manusia (human capital) yang akan menaikkan produktivitas nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Disiplin fiskal tetap dijaga, namun anggaran dikelola secara ekspansif-terukur, bukan hemat defensif yang mencekik pertumbuhan.

@Fahrihamzah Gue lebih percaya Prabowo daripada lo, Fahri !

@direktoridosen Pinokio.. 🤣

ini siapa yang bohong? 🤣

Just Out !! Menteri Yusril pastikan, pembubaran Nobar Film "pesta babi", oleh ABRI bukanlah arahan pemerintah cc : @Puspen_TNI

Sepakat