🏴KagakLurus

@woqie2 @RagilSemar Kaaack....bukan yg itu kaaaack

@RagilSemar 1 PSI aja udah bikin Indonesia kacau balau.. Ini 2.900 PSI Gong. Ruwet Ruwet Ruwet

Biar bisa kita bayangin seberapa ekstrem 200 bar itu. 200 bar = 2.900 psi Sebagai perbandingan: Ban mobil: ~32 psi Ban truk: ~100 psi Tabung CNG: 2.900 psi Hampir 90x tekanan ban mobil. Tekanan di dalam tabung CNG itu setara dengan tekanan yang dirasakan penyelam di kedalaman 2.000 meter di bawah permukaan laut. Kedalaman yang bahkan kapal selam militer pun tidak sanggup turun ke sana. Sekarang bayangkan tekanan sebesar itu tersimpan dalam sebuah tabung — di dapur kamu. Kalau tabung itu gagal secara struktural, yang terjadi bukan kebocoran biasa. Energi yang terlepas dalam sepersekian detik itu cukup untuk meruntuhkan dinding, melontarkan pecahan logam seperti peluru, dan menyulut api dalam radius yang jauh melampaui dapur. Bukan soal kemungkinan yang besar. Tapi soal konsekuensi yang tidak bisa dimaafkan kalau terjadi.

@RagilSemar Aku ndak ngomong lho ya..suwer...ndak mgomong lho ya

@Pengox12 Coba dipakai di rumah pak Menteri Bahlil dulu, gitu ya?

🔥 LPG vs CNG Tabung: Mana yang Lebih Aman untuk Dapur Kamu? _____________ Banyak yang belum tahu perbedaan mendasarnya. ⚡PAHAMI DULU DASARNYA LPG = gas cair bertekanan rendah (~7-10 bar) CNG = gas terkompresi bertekanan SANGAT tinggi (~200 bar) Keduanya bisa dalam bentuk tabung. Tapi karakternya beda jauh. 🔵 LPG TABUNG — Yang Kamu Pakai Sehari-hari Kelebihan: → Tersedia sampai warung pelosok → Tabung ringan, gampang ganti → Disubsidi pemerintah (tabung melon 3 kg) → Kompor tidak perlu dimodifikasi → Infrastruktur sudah sangat matang Kekurangan: → Harga non-subsidi fluktuatif ikut harga minyak dunia → Harus rutin ganti tabung → Risiko tabung oplosan/regulator abal-abal masih ada → Gas LEBIH BERAT dari udara Poin terakhir itu yang paling bahaya. ⚠️ KENAPA "LEBIH BERAT DARI UDARA" ITU BERBAHAYA? Kalau LPG bocor, gasnya tidak naik. Gas itu MENGENDAP di lantai. Ngumpul di pojok dapur. Di bawah kompor. Di bawah kulkas. Kamu tidak sadar. Lalu satu percikan kecil... Itulah kenapa banyak ledakan dapur terjadi bukan saat masak — tapi saat nyalakan lampu atau buka kulkas setelah gas bocor semalaman. 🟢 CNG TABUNG — Si Pendatang Baru Kelebihan: → Gas LEBIH RINGAN dari udara — bocoran langsung naik & menyebar → Lebih sulit terbakar spontan (butuh konsentrasi 5% di udara, LPG cukup 2%) → Emisi lebih bersih → Harga per satuan energi lebih murah Kedengarannya lebih bagus? Tunggu dulu. ❌ MASALAH BESAR CNG TABUNG Tekanan 200 bar itu bukan main-main. Untuk energi SETARA tabung LPG 12 kg, tabung CNG bisa 3-4x lebih berat dan lebih besar. Belum ada infrastruktur pengisian CNG rumah tangga di Indonesia. Kompor dan regulator harus dimodifikasi khusus. Tabung dan peralatannya jauh lebih mahal. Pengisian hanya bisa di SPBG — yang masih sangat terbatas. Dan yang paling krusial: Tabung bertekanan 200 bar yang cacat atau kena panas ekstrem bukan sekadar bocor. Dia bisa meledak seperti bom!!! ⚖️ PERBANDINGAN KEAMANAN LANGSUNG Perilaku bocor: LPG ❌ mengendap di lantai CNG ✅ naik ke atas dan menyebar Tekanan tabung: LPG ✅ rendah dan aman CNG ❌ ekstrem, destruktif jika gagal Batas ledak di udara: LPG ❌ cukup 2% konsentrasi sudah bisa meledak CNG ✅ butuh minimal 5% Standarisasi di Indonesia: LPG ✅ sudah ada SNI ketat CNG ❌ belum ada standar rumah tangga KESIMPULAN CNG unggul secara sifat fisik gasnya. Tapi kalah telak dari sisi keamanan tabung dan kesiapan infrastruktur. 🏆 VERDICT Untuk rumah tangga Indonesia hari ini: LPG tabung masih juara. Bukan karena lebih canggih — tapi karena lebih realistis dan ekosistemnya sudah siap. CNG tabung rumah tangga? Belum waktunya. Infrastruktur tidak ada. Regulasi belum siap. Risikonya tidak sebanding.

@kafiradikalis 19.458,17

...Terlepas gw sbg pengkritik keras Prabowo. Melihat posisi rupiah pada hari ini terlihat jelas banget bahwa angka 17rb itu sengaja by design. Memang mau dibikin angka cantik: 17.819,45 Dengan demikian angka nilai tukar rupiah-dolar sesuai hari kemerdekaan Indonesia... (``,)

@B3doel___ Kodok

Tikus paling meresahkan 🤭

@grockacw Pager Starko

Kelahiran 80 - 90 an pasti bisa jawab 😁

@ertigaid Bandelan kijang super malahan

Avanza yg sekarang bukanlah avanza yg dahulu terkenal kuwat 😢

kenapa ikan patin enak sekali? aku sanggup makan 3 ekor ikan patin ukuran besar sendirian. aku suka ikan patin, lembut, ada lemak di sisi perutnya. kalau bukuku laris terus, aku bakalan buat kolam, terus aku pelihara patin yang banyak di sana. patin 🤤

@LambeSahamjja Masuk skema cessie kah?

Guys, mau minta pendapat nih… Orang tua aku dulu pernah pinjam ke bank pakai sertifikat rumah sebagai jaminan. Singkat cerita, sejak covid 2020 usaha bangkrut dan kredit jadi macet, sisa utang sekarang sekitar 80 juta. Bulan lalu ada petugas bank datang, bilang rumah mau dilelang sesuai NJOP sekitar 659 juta. Katanya nanti kalau laku, utang dipotong dan sisanya dikembalikan ke kami. Kami sekeluarga sebenarnya sudah pasrah, kalau memang harus dilelang ya nggak apa-apa, yang penting masih ada sisa buat lanjut hidup. Tapi beberapa waktu kemudian, petugas datang lagi dan tiba-tiba bilang jaminannya mau “dialihkan” dan utangnya diambil alih, dan katanya nggak akan ada sisa sama sekali. Nah ini yang bikin kami bingung, kok bisa beda banget sama penjelasan awal? Kami sadar banget ini kesalahan kami karena nggak bisa bayar utang. Tapi kami juga lagi usaha jual rumah sendiri (udah dipasang di Facebook) supaya bisa nutup utang itu. Cuma dari pihak bank kayak nggak mau nunggu, malah makin sering datang nagih, bahkan sampai ada ancaman rumah harus dikosongkan. Padahal rumah itu masih ditempati orang tua aku dan 3 adik aku. Jujur sekarang posisi kami lagi bingung dan tertekan banget… cc: threads

@LambeSahamjja Tinggal nunggu waktu aja

Guys, ada pernyataan dari APPMBGI yang menurut gue adalah salah satu yang paling perlu dikritisi dengan sangat teliti hari ini. APPMBGI Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia baru saja mengklaim dua hal sekaligus: Satu: MBG berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Dua: Mereka mendesak MBG diperkuat lewat undang-undang agar tidak berhenti saat pergantian presiden. Dan gue perlu bedah keduanya satu per satu. Klaim pertama: "Berjalan mulus tanpa hambatan berarti." Mari kita cocokkan dengan fakta yang sudah ada di depan mata kita semua: 33.000 anak terdampak keracunan MBG hanya dalam April 2026 data dari Kementerian Kesehatan yang dikutip anggota DPR sendiri. 1.700 SPPG di-suspend karena ketahuan mengakali porsi ayam yang seharusnya 12 bagian dipotong jadi 20. BPOM tidak punya anggaran sampling untuk memastikan makanan aman anggarannya Rp2,9 miliar kalah dari pengadaan kaos kaki yang Rp6,9 miliar. Portal resmi SPPG tutup sejak Desember 2025 tapi dapur terus bertambah lewat jalur yang tidak transparan. Motor listrik Rp1,2 triliun gudangnya masih terkunci saat DPR sidak. Surat pernyataan di Sragen yang meminta orang tua tanda tangan bahwa mereka tidak boleh menuntut siapapun kalau anak mereka keracunan. KPK sudah identifikasi 8 titik rawan korupsi di program ini. Belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan. Dan Mahfud MD menyebut dari hampir Rp1 triliun per hari anggaran MBG yang sampai ke makanan hanya Rp34 miliar. Mulus tanpa hambatan berarti? Entah data apa yang APPMBGI pakai untuk sampai pada kesimpulan itu. Klaim kedua: Minta dikuatkan lewat undang-undang dan ini yang paling perlu diperhatikan: APPMBGI mendesak agar MBG diperkuat melalui regulasi setingkat undang-undang agar tidak terhenti saat terjadi pergantian presiden. Kelihatannya ini niat baik. Keberlangsungan program. Jangka panjang. Tidak bergantung pada satu presiden. Tapi gue mau tanya satu pertanyaan sederhana: Siapa yang paling diuntungkan kalau MBG dikunci dalam undang-undang? Bukan anak-anak penerima manfaat karena program yang korup dan banyak kebocorannya yang dikunci dalam UU justru akan lebih sulit dievaluasi dan dihentikan kalau terbukti merugikan. Yang paling diuntungkan adalah ekosistem bisnis SPPG itu sendiri termasuk para anggota APPMBGI yang mengelola ribuan dapur dengan insentif Rp6 juta per hari per SPPG. Kalau program ini jadi UU maka anggaran wajib mengalir. Kontrak wajib berjalan. Dan presiden berikutnya tidak punya ruang yang cukup untuk memotong, mengevaluasi, atau menghentikan program yang terbukti banyak kebocoran tanpa harus merevisi undang-undang yang prosesnya panjang dan birokratis. Soal Command and Control Center yang mereka perkenalkan: APPMBGI memperkenalkan sistem pemantauan berbasis data real-time untuk mengawasi operasional dapur dan rantai distribusi. Ini kedengarannya bagus. Tapi ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab: Satu — siapa yang mengoperasikan sistem ini? APPMBGI sendiri. Artinya pengusaha SPPG mengawasi diri mereka sendiri. Itu bukan pengawasan. Itu konflik kepentingan. Dua — apakah sistem ini bisa diakses publik? Kalau tidak transparan ke publik maka ini hanya alat internal yang tidak bisa diverifikasi siapapun dari luar. Tiga — kalau sistemnya sudah ada dan sudah real-time — kenapa 1.700 SPPG masih bisa ketahuan curang? Kenapa 33.000 anak masih keracunan? Apa yang sebenarnya dimonitor oleh sistem itu? Yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini: APPMBGI hadir di APPMBGI National Summit yang dihadiri empat menteri. Mereka punya gedung sendiri APPMBGI Building di Pasar Rebo. Mereka punya sistem Command and Control Center. Mereka punya akses ke pejabat tinggi negara. Dan sekarang mereka minta program ini dikunci dalam undang-undang. Ini adalah pola yang sangat familiar dalam sejarah bisnis Indonesia: ekosistem yang terbentuk di sekitar program pemerintah kemudian berusaha melembagakan dirinya secara legal sehingga tidak bisa diganggu gugat apapun yang terjadi. Bukan untuk melindungi anak-anak. Tapi untuk melindungi aliran uang. Pertanyaan yang paling mendasar: Kalau APPMBGI benar-benar peduli dengan keberlangsungan jangka panjang program yang bermanfaat bagi anak-anak Indonesia seharusnya yang mereka desak bukan hanya UU untuk mengunci program ini. Yang seharusnya mereka desak adalah: Anggaran BPOM yang cukup untuk sampling di semua SPPG. Mekanisme pelaporan publik yang transparan dan bisa diverifikasi. Proses hukum yang nyata bagi 1.700 SPPG yang ketahuan curang bukan sekadar suspend sementara. Portal SPPG yang kembali dibuka dan bisa diakses publik. Sistem bagi hasil yang memastikan uang benar-benar sampai ke piring anak-anak bukan hanya ke insentif operasional. Kalau semua itu sudah ada barulah berbicara soal UU untuk keberlangsungan jangka panjang itu masuk akal. Tapi mengunci program yang masih penuh kebocoran dalam undang-undang itu bukan melindungi anak-anak. Itu mengunci kebocoran menjadi permanen. Bottom line: APPMBGI adalah asosiasi yang anggotanya adalah pengelola SPPG — pihak yang secara langsung menerima insentif dari program MBG. Mereka mengklaim program berjalan mulus — sementara 33.000 anak keracunan dan 1.700 SPPG anggota mereka sendiri ketahuan curang. Mereka meminta program dikunci dalam UU — sementara sistem pengawasan yang benar-benar independen belum ada. Mereka memperkenalkan sistem monitoring — yang dikelola oleh mereka sendiri. Dan mereka hadir di summit yang dihadiri empat menteri — sementara anak-anak di daerah 3T masih belum menerima satu pun porsi MBG. Ini bukan asosiasi yang berjuang untuk anak-anak Indonesia. Ini adalah asosiasi yang berjuang untuk memastikan uang terus mengalir — ke kantong mereka sendiri.

@LambeSahamjja Alat sampling nya guru

Guys, ini salah satu berita yang menurut gue paling mengerikan yang keluar hari ini dan bukan karena dramatis, tapi karena implikasinya sangat nyata terhadap keselamatan jutaan anak Indonesia. BPOM secara resmi mengakui di depan DPR: mereka belum pernah melakukan sampling makanan MBG. Sama sekali. Karena tidak ada anggaran. Mari kita letakkan ini dalam konteks yang benar: Program MBG sudah berjalan berbulan-bulan. Sudah menjangkau 27.000 SPPG di seluruh Indonesia. Sudah menyerap Rp60 triliun anggaran. Dan selama itu semua tidak ada satu pun sampel makanan yang diuji oleh BPOM. Tidak ada verifikasi independen bahwa makanan yang masuk ke mulut anak-anak kita itu aman. Tidak ada pengujian laboratorium resmi. Tidak ada audit kualitas dari lembaga yang berwenang. Dan angkanya membuat gue tidak habis pikir: MBG: Rp60 triliun sudah terserap. Hampir Rp1 triliun per hari. Anggaran BPOM untuk mengawasi program ini yang tersedia saat ini: Rp2,9 miliar. Bukan Rp2,9 triliun. Bukan Rp2,9 miliar per bulan. Total Rp2,9 miliar. Perbandingannya: anggaran pengawasan keamanan pangan untuk program yang menelan Rp60 triliun hanya 0,005% dari total anggaran program itu sendiri. Dan kondisinya lebih buruk dari sekadar kekurangan anggaran: BPOM sebelumnya sudah mengajukan anggaran Rp196 miliar untuk pengawasan MBG. Sudah disetujui. Tapi kemudian ada kewajiban pengembalian dana ke bendahara umum negara artinya dana itu dipotong dan tidak bisa digunakan. Ada juga dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui Komisi IX DPR tapi sampai hari ini belum bisa dieksekusi karena masih menunggu tahapan administrasi yang entah kapan selesainya. Jadi BPOM punya anggaran di atas kertas tapi tidak bisa digunakan. Sementara makanan untuk jutaan anak terus dikirim setiap hari tanpa pengujian. Dan ini yang paling ironis: Kepala BPOM Taruna Ikrar bilang mereka sudah melatih 32.000 lebih tenaga ahli untuk mengawasi SPPG. Tapi tidak ada anggaran untuk mengambil dan menguji satu pun sampel makanan. Jadi kita punya 32.000 orang terlatih tapi tidak ada alat ukur yang bisa membuktikan bahwa makanan yang mereka awasi itu aman. Itu seperti punya 32.000 dokter tapi tidak ada satu pun alat diagnosa. Mereka bisa melihat. Tapi tidak bisa membuktikan. Konteks yang membuat ini semakin mengerikan: Kita sudah tahu bahwa 6.457 orang dilaporkan terdampak keracunan MBG angka yang BGN sendiri laporkan ke DPR. Belatung ditemukan dalam makanan MBG dan diakui sendiri oleh Hashim Djojohadikusumo. Kasus keracunan terjadi di Duren Sawit, Bantul, dan berbagai daerah lain. Dan selama semua itu terjadi lembaga yang seharusnya bertugas memverifikasi keamanan pangan itu tidak pernah melakukan satu pun uji sampel karena tidak ada anggaran. Yang tidak masuk akal dari seluruh situasi ini: BGN punya anggaran untuk: Motor listrik Rp1,2 triliun Digitalisasi Rp3,1 triliun Semir sepatu Rp1,25 miliar Sikat semir Rp272 juta Tapi BPOM lembaga yang bertugas memastikan makanan itu tidak meracuni anak-anak hanya tersisa Rp2,9 miliar yang bisa digunakan. Prioritas anggaran ini mengatakan sesuatu yang sangat jelas tentang apa yang dianggap penting dalam program ini dan apa yang tidak. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu — Selama berbulan-bulan program MBG berjalan tanpa pengawasan sampling BPOM, siapa yang bertanggung jawab memastikan keamanan pangan dari 27.000 SPPG itu? Dua — Apakah BGN tahu bahwa BPOM tidak bisa melakukan sampling karena tidak ada anggaran? Kalau tahu — kenapa tidak ada tindakan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai? Tiga — Apakah 6.457 korban keracunan itu bisa dicegah kalau sampling BPOM berjalan sejak awal? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Tapi pertanyaannya sangat valid dan harus ditanyakan. Empat — Dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui tapi belum bisa dieksekusi apa yang menghalanginya dan siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan administrasi itu? Bottom line: Indonesia menjalankan program makan gratis terbesar dalam sejarahnya dengan anggaran hampir Rp1 triliun per hari tanpa pengujian keamanan pangan yang independen. Bukan karena teknologinya tidak ada. Bukan karena BPOM tidak mau. Tapi karena anggarannya tidak tersedia sementara di sisi lain uang mengalir untuk motor listrik dan semir sepatu. Ini bukan kelalaian kecil. Ini adalah kegagalan sistemik dalam memprioritaskan keselamatan anak-anak di atas kepentingan pengadaan dan administrasi. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini bukan fakta bahwa BPOM tidak punya anggaran. Yang paling mengejutkan adalah bahwa program senilai Rp60 triliun ini diizinkan untuk terus berjalan hari demi hari tanpa mekanisme pengawasan keamanan pangan yang paling dasar sekalipun. atau ini bukan program makan bergizi atau cara menghabiskan anggaran dengan gaya??

@Netizen_bawel Tangan di borgol, tytyd nya ksh geliga cair ama tempel koyo cabe byji nya semaleman.

Seorang remaja putri 14 tahun di pulau Kagean Sumenep, di duga menjadi korban kekerasan oleh tujuh pria. Sedihnya kasus ini berlangsung sejak 2025 hingga Ahir nya terbongkar di Febuari 2026. Tepatnya ketika sang orang tua mencurigai perubahan perilaku drastis pada anaknya. Korban di ajak jalan oleh salah satu pelaku yang tak lain adalah tetangganya, namun malah dibawa ke sebuah rumah bersama para pelaku. Disitu korban mendapat perlakuan tak pantas meski berhasil kabur, namun pelaku berhasil merekam bagian sensitif nya. Rekaman itu kemudian digunakan untuk mengancam dan menekan korban agar menuruti keinginan pelaku berulang kali. Polisi telah mengamankan lima terduga pelaku, sementara dua lainnya masih di buru, Kuasa hukum korban Diyaul Hakki menegaskan pentingnya keadilan dan pemulihan korban, Kami meminta dua korban yang masih buron segera di tangkap agar proses hukum berjalan tuntas.

@zanatul_91 Gw coman bisa bilang : BGSD !!!

Kita semua akhirnya menyadari bahwa setiap kebijakan dalam program MBG ini dilahirkan setelah menimbulkan masalah. Hancurnya kantin sekolah sudah diprediksikan sejak awal. Apanya yang diberdayakan? Kantin sekolah itu pedagang, mereka membeli bahan, mengolah dan menjual makanan, trus diberdayakan SPPG jadi apa? pegawai? itu merendahkan namanya.

@LambeSahamjja Gw coman bisa berkata : AH QONTOLAH...!!!!

Guys, Prabowo baru tanda tangani Keppres Nomor 4 Tahun 2026 membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kedengarannya serius dan penuh urgensi. Dan mungkin memang ada urgensinya. Tapi setelah gue baca susunan pengurusnya ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan secara serius. Strukturnya dulu: Ketua: Airlangga Hartarto — Menko Perekonomian. Ketua kedua: Prasetyo Hadi — Mensesneg. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Wakil Ketua 1: Purbaya Yudhi Sadewa — Menkeu. Wakil Ketua 2: Rosan Roeslani — Menteri Investasi dan Hilirisasi. Wakil Ketua 3: Rachmat Pambudy — Menteri PPN/Bappenas. Dan sekarang gue mau mulai bertanya: Satu — ini Satgas atau duplikasi kabinet? Airlangga adalah Menko Perekonomian. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengkoordinasikan kebijakan ekonomi lintas kementerian. Purbaya adalah Menkeu. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengelola fiskal dan anggaran negara. Rosan adalah Menteri Investasi. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mempercepat investasi. Rachmat adalah Kepala Bappenas. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah merencanakan pembangunan nasional. Lalu Satgas ini dibentuk untuk mengerjakan apa yang belum mereka kerjakan selama ini? Kalau jabatan-jabatan yang sudah ada ini tidak cukup untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masalahnya bukan di struktur organisasinya. Masalahnya ada di eksekusi. Dan membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama tidak akan memperbaiki eksekusi. Dua — satu orang, dua jabatan, satu pertanyaan besar: Prasetyo Hadi sekarang menjabat sebagai: Mensesneg yang secara administratif adalah salah satu jabatan paling padat di pemerintahan. Semua dokumen kepresidenan, semua koordinasi administratif istana, semua surat yang masuk dan keluar dari Presiden lewat mejanya. Dan sekarang ditambah Ketua Satgas Ekonomi yang tugasnya mengoordinasikan percepatan program pemerintah, menetapkan langkah strategis terintegrasi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan melaksanakan tugas lain dari Presiden. Dua jabatan. Dua set tanggung jawab yang masing-masing sudah full time. Gue bukan orang pemerintahan. Tapi gue pernah pegang tiga proyek sekaligus di kantor dan hasilnya tidak ada satu pun yang selesai dengan benar. Bukan karena orangnya tidak kompeten. Tapi karena waktu dan energi manusia itu terbatas. Ini bukan soal meragukan kemampuan Prasetyo Hadi. Ini soal prinsip manajemen dasar yang berlaku untuk siapapun. Tiga — soal Prasetyo Hadi yang dari Partai Gerindra: Ini yang perlu digarisbawahi. Mensesneg adalah jabatan yang secara ideal harus bersifat teknis dan administratif tidak terlalu terikat pada kepentingan partai tertentu. Karena tugasnya adalah melayani Presiden secara administratif, bukan mengadvokasi kepentingan partai. Ketika Mensesneg sekaligus Ketua Satgas Ekonomi juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pertanyaan yang wajar adalah: kepentingan siapa yang paling diprioritaskan dalam pengambilan keputusan Satgas ini? Ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan tata kelola yang legitimate dan harus bisa dijawab secara transparan. Empat — Satgas ini bukan yang pertama: Pemerintahan Indonesia punya tradisi panjang membentuk satgas setiap kali ada masalah yang tidak kunjung selesai. Satgas percepatan ini. Satgas investasi itu. Satgas koordinasi ini. Satgas sinergi itu. Dan pola yang berulang selalu sama: dibentuk dengan Keppres yang terdengar serius lalu dalam beberapa bulan menghilang dari perbincangan publik tanpa laporan hasil yang bisa diakses rakyat. Gue tidak bilang Satgas ini pasti akan bernasib sama. Tapi beban pembuktiannya ada pada pemerintah bukan pada publik yang mempertanyakan. Lima — konteks fiskalnya yang tidak bisa diabaikan: Satgas ini dibentuk di tengah kondisi di mana: Defisit APBN sudah 0,93% dari PDB hanya dalam tiga bulan pertama 2026 sebelum dampak perang Iran masuk. Moody's dan Fitch sudah downgrade outlook Indonesia jadi negatif. Cadangan devisa BI turun ke level terendah sejak Juni 2024. Harga minyak di atas 100 dolar dan rupiah tertekan. Di kondisi seperti ini yang dibutuhkan bukan tambahan struktur koordinasi. Yang dibutuhkan adalah keputusan fiskal yang tegas, komunikasi yang meyakinkan ke pasar, dan eksekusi kebijakan yang konsisten. Semua itu bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian yang sudah ada kalau mereka diberi mandat yang jelas dan dibiarkan bekerja tanpa hambatan birokrasi yang berlapis. Membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama yang sudah memegang jabatan masing-masing lalu menambah beban jabatan ke satu orang yang sudah punya tanggung jawab penuh bukan percepatan. Itu adalah penambahan lapisan birokrasi yang akan membutuhkan koordinasi tambahan antara Satgas dan kementerian yang sudah ada. Dan koordinasi tambahan artinya rapat tambahan. Rapat tambahan artinya waktu tersita. Waktu tersita artinya eksekusi makin lambat. Kalau memang ada masalah percepatan pertanyaannya harus dijawab dulu: apa yang menghambat percepatan selama ini? Regulasinya? Anggarannya? Koordinasinya? Atau kemauannya? Karena kalau jawabannya adalah koordinasi maka Menko Perekonomian sudah ada untuk itu sejak hari pertama. Dan kalau jawabannya bukan koordinasi maka Satgas ini tidak akan menyelesaikan masalahnya.

@didepancangkir @iBayem Awaku tukokno papat yo mbah 😂

@iBayem Menowo onok pak 😅

😐😐😐

@babehbinong @liaasister w0w0 Gomb3Ls

@liaasister Prabowo akan memberikan yang terbaik untuk para PELAYAN nya

Mahal banget ternyata . Gambar hanya pemanis 😭 Itu baru harga satu kamar , yg dibawa banyak banget orang nya .. entah butuh berapa kamar .. Rakyat jelata di suruh efisiensi, tapi mereka malah bermewah mewah dengan uang rakyat 🤦

@subhandrs_ @LambeSahamjja Bisa lewat selat babelan, bekasi ngulon

@LambeSahamjja Bisa lewat jaur lain ga sih selain selat hormuz

Guys guys, lu pada tau gak baru aja kejadian… Tokyo lagi mulai panik. Pemerintah Jepang sampai siapin skenario penghematan energi ketat buat warganya. Masalahnya? Jepang nolak tawaran Iran buat lewat Selat Hormuz, padahal 90% minyak mereka lewat situ. bayangin iran udah kasih jepang kebebasan kalau mau lewat lewat aja tapi jepang malah panik pas iran ngumumin ini FYI Jepang itu sekutu dekat AS. Kalau tiba-tiba mereka deal khusus sama Iran, kesannya kayak belok arah di tengah konflik. Itu bisa ganggu posisi politik mereka. menurut lu gimana guys

@akuntwiter968 Tu orang keseringan makan salak gak dikupas, ya efeknya gitu.

Bukannya selama ini MBG menggunakan uang pajak dari rakyat ya ?!

@LambeSahamjja Kirim ribuan drone paket em8ege ke selat hormuz, biar mereka paham siapa kita.

Guys, Lo Sadar Gak Sih… Indonesia Lagi “Digantung” Di Selat Hormuz? Sampe 2 kapal pertamina udah sebulan mandek sana Jadi gini, kalau lo ngikutin isu global sekarang, ada satu hal yang bikin banyak orang mulai mikir keras: kenapa beberapa negara bisa lewat Selat Hormuz dengan aman, tapi Indonesia masih belum jelas nasibnya? Padahal faktanya: Malaysia, Thailand, bahkan China, India, sampai Rusia mereka bisa nego dan lolos. Sementara Indonesia? Masih nunggu kepastian bisa lewat apa kagak. Banyak yang mulai ngaitin ini sama kejadian lama… bukan sekadar geopolitik biasa. Flashback dikit Indonesia pernah nangkep kapal tanker Iran (MT Arman 114) di perairan Natuna karena diduga transfer minyak ilegal + pelanggaran hukum. Secara hukum? Indonesia benar. Secara aturan? Sah. TAPI… yang jadi masalah: Kapal itu akhirnya dilelang sama Indonesia sampai nilainya tembus sekitar Rp1,17 triliun. Dan di mata Iran? Ini bukan sekadar penegakan hukum… tapi bisa dianggap tindakan nggak bersahabat. Belum selesai. Ada lagi kejadian 2025: Indonesia sempat membatalkan latihan militer bareng Iran secara mendadak, padahal kapal Iran udah OTW ke sini. Kebayang gak sih dari sudut pandang mereka? Udah diundang… terus ditolak di tengah jalan. +Indonesia yang baru join BOP Dengan bangga nyumbangin duit juga triliunan Jadi sekarang muncul pertanyaan yang bikin merinding: Apakah Iran sekarang ngelihat Indonesia sebagai “teman”… atau cuma negara yang main aman? Karena di konflik global kayak sekarang, yang dilihat bukan rakyatnya… tapi sikap pemerintahnya. Dan dampaknya mulai kerasa: - Kapal tanker Pertamina tertahan -Risiko pasokan energi terganggu - Posisi tawar Indonesia jadi lemah Padahal Selat Hormuz itu bukan jalur biasa… Ini jalur energi paling krusial di dunia. Kalau lu jadi prabowo apa yang akan lu lakuin kedepannnya?