Qibbo Nai

Naaib malang Ratusan warga transmigrasi di Desa Bekambit, Kotabaru, Kalsel Sekitar 700 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mereka pegang sejak tahun 1989 diduga dibatalkan sepihak Kini, lahan telah beralih fungsi menjadi area pertambangan batubara

‼️‼️"Apa jawaban klean?" Berkaca dari kasus Tom Lembong dan yang terbaru kasus Nadiem Makarim serta Mas Ibam, mereka masuk ke dalam sistem dengan visi membangun negeri ini tapi malah 'kriminalisasi' yang mereka dapatkan."🥺😢

Guys, Tom Lembong baru ngomong panjang di podcast Gita Wirjawan dan menurut gua ini adalah salah satu percakapan paling substansial yang pernah keluar dari mantan pejabat Indonesia. Bukan karena dia bekas menteri. Tapi karena dia ngomong dengan jujur tentang hal-hal yang jarang diakui secara terbuka oleh orang yang pernah berada di dalam sistem. Mulai dari yang paling mengejutkan. Tom bilang dia sempat sangat arogan. Sangat sombong. Sangat sok tahu. Dan dia mengakui itu dengan sangat jelas tanpa basa-basi. Sembilan bulan di penjara mengubah sesuatu yang fundamental dalam dirinya dari orang yang percaya bahwa otak adalah segalanya menjadi orang yang sadar bahwa hati jauh lebih besar dari otak dan jiwa jauh lebih besar dari keduanya. Kalimat yang paling membekas dari seluruh obrolan ini adalah satu ultra capitalist market makes us sell our soul. Pasar yang terlalu kapitalistis membuat kita menjual jiwa kita. Dan itu bukan hanya kritik terhadap sistem ekonomi global. Itu adalah pengakuan diri dari seseorang yang pernah hidup di jantung sistem itu. Soal pendidikan dan guru Tom dan Gita sangat sepakat dan sangat keras. Indonesia menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Angkanya sekitar 800 triliun rupiah per tahun. Tapi porsi terbesar dari anggaran itu tidak masuk ke gaji guru, tidak masuk ke sarana prasarana sekolah, tidak masuk ke peningkatan kualitas pengajaran. Banyak yang masuk ke sekolah vokasi yang sebetulnya bisa didanai dengan skema kredit pendidikan karena serapan kerjanya jelas. Sementara guru honorer di Sulawesi Tenggara masih dibayar 500 ribu rupiah per bulan. Dan guru tetap pun banyak yang hanya menerima 2,8 juta per bulan. Tom mengutip data dari Singapura negara yang merekrut guru dari 20 persen teratas lulusan universitas. Hasilnya guru berkualitas tinggi bisa mengajar setara 1,5 tahun ajaran dalam satu tahun kalender. Sementara guru dari golongan bawah hanya bisa mengajar setara 6 bulan ajaran dalam setahun yang sama. Artinya pilihan siapa yang menjadi guru adalah pilihan yang menentukan apakah generasi berikutnya akan maju atau mundur. Dan selama 88% kepala rumah tangga di Indonesia tidak punya pendidikan universitas kolam dari mana pemimpin-pemimpin berkualitas bisa muncul akan terus kecil dan dangkal. Soal birokrasi dan perizinan Tom dengan sangat jujur menggambarkan lingkaran setan yang sudah terlalu lama berlangsung. Tiongkok bisa mengeluarkan 10 izin per 1000 orang dewasa. Asia Tenggara rata-rata satu. Indonesia dan Filipina hanya 0,3. Tiga kali lebih rendah dari rata-rata kawasan. Kenapa? Karena setiap izin adalah sumber penghasilan bagi pejabat yang mengeluarkannya. Setiap rekomendasi bisa diperjualbelikan. Setiap pengecualian bisa diuangkan. Dan selama tidak ada mekanisme yang memberikan pejabat cara lain untuk membangun kesejahteraan jangka panjang yang lebih besar nilainya dari korupsi jangka pendek lingkaran setan itu tidak akan putus. Tom membuat argumen yang sangat menarik dan jarang didengar. Kalau seorang pejabat mau berpikir jangka panjang dan membangun aset yang nilainya naik beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat nilai aset itu dalam 10 sampai 15 tahun akan jauh melampaui total uang yang bisa dikumpulkan dari korupsi. Tapi mayoritas pejabat berpikir instan. Dan selama sistem tidak memberikan insentif yang benar untuk berpikir jangka panjang korupsi akan terus menjadi pilihan yang lebih rasional secara individual meskipun merusak secara kolektif. Soal desentralisasi dan Tiongkok ada paradoks besar yang Tom ungkap dengan sangat menarik. Tiongkok secara politik adalah negara sentralistis dengan satu partai. Tapi secara ekonomi mereka sangat desentralistis. Walikota Chongqing bisa pergi langsung ke Stuttgart dan deal dengan Daimler tanpa perlu konsultasi Beijing. Sementara walikota Jember yang ingin membuka pabrik harus minta izin menteri A, menteri B, menteri C. Dan siapa yang bisa menjadi pemimpin daerah di Tiongkok bukan orang sembarangan. Mereka sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat berbasis merit, sudah dilatih secara formal tentang bagaimana mengelola anggaran daerah, sudah punya track record yang bisa diverifikasi. Sebelum jadi presiden pun Xi Jinping sudah keliling menjadi pejabat daerah di berbagai provinsi. Di Indonesia pertanggungjawaban antara pusat dan daerah masih sangat lemah. Tidak ada KPI yang jelas dari pusat ke daerah. Tidak ada standar yang ditetapkan. Tidak ada akademi yang mendidik calon gubernur dan bupati tentang cara menyusun APBD yang optimal. Mereka belajar sambil jalan atau lebih tepatnya trial and error dengan uang rakyat. Soal abolisi yang diterima Tom setelah 9 bulan di penjara dia menyebutnya dengan sangat sederhana dan sangat dalam. Dia sudah menguras otak selama 9 bulan untuk membangun argumen paling cemerlang. Hakim tetap menjatuhkan vonis 4,5 tahun. Lalu seminggu kemudian abolisi datang dari presiden dan pimpinan DPR. Sesuatu yang hanya terjadi tujuh atau delapan kali dalam 80 tahun sejarah republik. Tom bilang itu tangan Tuhan. Dan dia menyimpulkan sesuatu yang menurut gua sangat penting 100% manusia itu hoki. Tapi 80% tidak terbuka saat hoki itu datang karena terlalu ngotot dengan rencana dan paradigma sendiri. Kerendahan hati dan keterbukaan adalah cara kita memaksimalkan faktor yang tidak bisa kita kendalikan itu. Intinya guys obrolan ini bukan sekadar tentang ekonomi atau politik. Ini tentang bagaimana sebuah bangsa membangun dirinya dari fondasi yang paling dalam kualitas guru yang membentuk generasi, pejabat yang punya insentif untuk jujur, pemimpin daerah yang punya kompetensi dan akuntabilitas, dan masyarakat sipil yang cukup cerdas untuk membedakan mana konten yang membangun dan mana yang hanya membuang waktu. Dan dari semua itu satu hal yang paling sederhana tapi paling berat untuk dilakukan berani ngomong apa yang harus didengar atasan, bukan apa yang ingin mereka dengar.

Ferry Amsari 🗣️: “Data clear BPS yang mana?”

PERHATIAN ❗❗❗ Buat para pejabat Baca & Pikirkan Suara hati Rakyat

Kasus Nadiem Makarim dan Ibrahim Arief Bisa Berdampak Kepada Anak-Anak Muda Berprestasi Untuk Bantu Negara Kalau Akhirnya Didzalimi.. Bayangkan ga menerima apapun malah diframing menerima sesuatu.. Lalu Hukum Buat Apa?!

Guys lu pada tau gk nih beritanya TNI bakal ada dalam pembekalan LPDP Ketahanan Pangan → TNI MBG → TNI Kopdes → TNI LPDP → TNI apakah TNI seseksi itu hingga semua lini mereka hadir Ini faktanya bukan opini: Penerima beasiswa LPDP 2026 206 orang yang akan melanjutkan studi magister dan doktor di dalam dan luar negeri diwajibkan mengikuti pembekalan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma selama 4-9 Mei 2026. Pembekalannya mencakup: penguatan pola pikir, kemandirian, penanaman nilai luhur bangsa, penguatan nasionalisme, internalisasi nilai LPDP. Yang memandu kegiatan outdoor: personel TNI. Lokasi: kawasan militer. Dan syarat yang sempat diberlakukan sebelum ada negosiasi: tidak boleh pegang handphone sama sekali. Setelah protes dari peserta dilonggarkan menjadi satu jam per hari. Semua rangkaian bersifat wajib sebelum perkuliahan dimulai. LPDP berkata ini bukan pelatihan bela negara. Tapi mari kita lihat faktanya: Lokasi: pangkalan militer. Pemandu kegiatan: personel TNI. Materi: sebagian disampaikan oleh TNI. Peserta tidur di tenda. HP dibatasi. Kalau bukan bela negara apa bedanya? Dan yang paling penting: apa relevansi semua ini dengan studi magister dan doktor? Orang-orang ini akan pergi belajar quantum physics, hukum internasional, kebijakan publik, teknologi pangan, bioteknologi di universitas terbaik dunia. Mereka sudah melalui seleksi ketat yang membuktikan kapasitas intelektual dan komitmen mereka. Dan sebelum berangkat mereka harus tidur di tenda di pangkalan militer selama enam hari dengan akses handphone satu jam sehari. tren yang sangat jelas dan sangat konsisten. Food estate yang gagal diserahkan ke TNI. MBG yang triliunan SPPG diisi personel militer. Kopdes Merah Putih TNI dilibatkan. Sekarang LPDP pembekalan di pangkalan militer dengan personel TNI. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Dan pola ini punya nama dalam sejarah Indonesia: dwifungsi. Di era Orde Baru, dwifungsi adalah doktrin yang membenarkan keterlibatan ABRI di semua aspek kehidupan sipil ekonomi, politik, sosial, pendidikan. Bukan hanya pertahanan. Reformasi 1998 salah satu tuntutan utamanya adalah menghapus dwifungsi mengembalikan militer ke fungsi pertahanan dan memberikan ruang sipil kembali kepada warga sipil. Dan sekarang 27 tahun setelah Reformasi polanya mulai terlihat lagi. Pelan-pelan. Satu sektor demi satu sektor. Yang paling menyedihkan dari kasus LPDP ini: LPDP adalah investasi negara untuk menciptakan pemimpin intelektual masa depan Indonesia. Orang-orang yang diharapkan kembali dan membangun negeri dengan ilmu yang mereka dapatkan dari kampus terbaik dunia. Dan cara pemerintah mempersiapkan mereka adalah dengan enam hari di pangkalan militer. Bukan dengan bekal tentang bagaimana menghadapi culture shock di luar negeri. Bukan dengan pemahaman mendalam tentang tantangan Indonesia yang harus mereka selesaikan. Bukan dengan jaringan alumni dan mentor yang bisa membantu mereka ketika kembali. Tapi dengan tidur di tenda dan pembatasan handphone. Satu pertanyaan yang sangat perlu dijawab: Kalau tujuannya adalah membangun kerja sama antar peserta dan penguatan karakter mengapa harus dilakukan di pangkalan militer oleh personel TNI? Ada ribuan cara membangun teamwork dan karakter yang tidak melibatkan institusi militer. Pelatihan kepemimpinan sipil. Retreat di lembaga pendidikan. Program mentoring dengan alumni LPDP yang sudah berhasil. Kenapa pilihannya adalah militer? Jawabannya mungkin bukan soal efektivitas program. Tapi soal pesan yang ingin disampaikan: bahwa bahkan yang paling terdidik pun harus melewati filter dan pembentukan dari institusi militer sebelum dianggap layak mewakili negara Keterlibatan TNI di LPDP bukan hanya soal enam hari pembekalan. Ini adalah bagian dari pola yang jauh lebih besar masuknya institusi militer secara bertahap ke dalam ruang-ruang sipil yang seharusnya bebas dari pengaruh komando dan hierarki militer. Pendidikan, pangan, ekonomi desa, dan sekarang beasiswa kalau polanya terus berlanjut tanpa ada yang mempertanyakan kita tidak sedang membangun Indonesia yang lebih kuat. Kita sedang membangun sesuatu yang pernah kita tinggalkan dengan sangat mahal di 1998. Dan yang paling ironis: ini terjadi di Hari Pendidikan Nasional hari yang seharusnya merayakan kebebasan berpikir dan otonomi intelektual setiap warga negara Indonesia.

Karyawan yang gajinya UMR dipajakin sama negara. Gaji pejabat dan anggota DPR pajaknya ditanggung oleh negara. Keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia.

China sudah punya rencana 200 tahun ke depan, sementara kita masih asyik 'poco-poco' kebijakan. Inilah akar masalah nasional kita: mau-maunya sendiri tanpa road map yang jelas. ​Benar kata Ibu Mega, masa kita orang pintar nggak bisa bikin rencana besar untuk kedaulatan pangan? Jangan sampai energi bangsa habis cuma buat duduk santai dan gimik politik, sementara akar keadilan politik & ekonomi kita makin terkoyak. Sumber : kompas

Jangankan Bank Bank swasta..... Menkeu nya ajahhhh jugak ikutan runtuh tuhhhhh

📌KASUS TIM MAWAR KEMBALI DI BUKA Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pengujian Materiil UU Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Ada fakta mencengangkan dari para Pelaku Tim Mawar.

@BM7NOGO @MIHaque10 @nbea_h @V13lula @Aa_ban1 @Bortebey @OhSamHR @SFarheen9 @Hashmisrar @jogjapokeid @Luna_Om90 @roh_aida100 @RuhulAman1 @aditi_kumari__ @2015Suheyla @S_ProudIndian @Ray191064Ray @AkhterMehar01 @HLStockenstrom @AshrafParw26055 @SHABAN14334970 @KlausLothbrok @antoniaparra8 @nena_bovb51 @BangPaulmc @STEMjusticeW @VanderlPT13 @albert_morafia @RatnaPuspi16942 @maximilan_angel @CarlosOchoa_G2 @omer_eskshr @Juanzemger @aariejazz @ATyagi73 @GYatmoko @draysersoy @FireGhostQX2 😊😊🙏🙏

@MIHaque10 @nbea_h @V13lula @Aa_ban1 @Bortebey @OhSamHR @SFarheen9 @Hashmisrar @jogjapokeid @Luna_Om90 @roh_aida100 @RuhulAman1 @aditi_kumari__ @2015Suheyla @S_ProudIndian @Ray191064Ray @AkhterMehar01 @HLStockenstrom @AshrafParw26055 @SHABAN14334970 Follow🔄❤️ @MIHaque10✍️ @KlausLothbrok @antoniaparra8 @nena_bovb51 @jogjapokeid @BangPaulmc @STEMjusticeW @VanderlPT13 @albert_morafia @RatnaPuspi16942 @maximilan_angel @CarlosOchoa_G2 @omer_eskshr @Juanzemger @aariejazz @QibboN @ATyagi73 @GYatmoko @draysersoy @FireGhostQX2 🔁💯

#TMMIH10 @nbea_h @V13lula @Aa_ban1 @Bortebey @OhSamHR @SFarheen9 @BM7NOGO @Hashmisrar @jogjapokeid @Luna_Om90 @roh_aida100 @RuhulAman1 @aditi_kumari__ @2015Suheyla @S_ProudIndian @Ray191064Ray @AkhterMehar01 @GRAHAM15583 @HLStockenstrom @AshrafParw26055 @SHABAN14334970 @MIHaque10

Hutan Papua dihancurkan agar bisa buka lapangan kerja dan rakyatnya jadi buruh di perusahaan? May Day 2026

Dalam buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, negara cenderung gagal karena memiliki institusi yang ekstraktif, yaitu sistem politik dan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir elite untuk kepentingan mereka sendiri. Beberapa ciri negara yang menuju kegagalan menurut buku ini adalah: 1. Institusi Politik yang Otoriter – Kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu tanpa akuntabilitas, membatasi partisipasi rakyat, dan menekan kebebasan politik. 2. Ekonomi yang Tidak Inklusif – Sistem ekonomi hanya menguntungkan kelompok elite, menghambat inovasi, serta membatasi akses ke pasar dan sumber daya bagi masyarakat luas. 3. Korupsi yang Merajalela – Pemerintah lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dibanding kesejahteraan rakyat. 4. Lemahnya Supremasi Hukum – Hukum tidak ditegakkan secara adil, aparat hukum mudah disuap, dan rakyat tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. 5. Ketidakstabilan Sosial dan Politik – Terjadi banyak konflik internal, baik karena ketidakadilan ekonomi, politik identitas, maupun perebutan kekuasaan. 6. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam – Negara hanya bergantung pada ekspor komoditas tanpa diversifikasi ekonomi, yang membuatnya rentan terhadap gejolak harga global. 7. Minimnya Inovasi dan Investasi dalam Pendidikan – Negara gagal membangun sumber daya manusia yang berkualitas karena kurangnya investasi dalam pendidikan dan penelitian. Buku ini menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah negara bukan semata karena faktor budaya atau geografis, tetapi lebih karena kebijakan dan institusi yang dibangun. sumber: stocbit ardhatopan

Begini Tanggapan Gen Z, saat Jokowi Kebelet Pemilu 2029 yang mendorong Anaknya untuk 2 Periode... Kami ini gak bicara soal pemilu, Kami ini lebih memilih bicara masalah2 Kebangsaan... Kereeen....

Guys, rupiah sekarang sudah di Rp17.300. Dan ada tiga skenario yang perlu lo pahami tentang apa yang bisa terjadi kalau situasinya terus memburuk. Ini bukan untuk bikin panik. Ini untuk mempersiapkan diri. Skenario 1: Rupiah di Rp18.500 Pelemahan Terkendali Ini skenario terburuk yang masih bisa dikelola pemerintah dengan intervensi serius. Yang akan terjadi: inflasi naik ke 6-8% per tahun. Harga pangan impor seperti gandum, kedelai, bawang putih melonjak tajam karena hampir semua diimpor pakai dolar. BI terpaksa naikkan suku bunga ke 6,5-7% untuk menarik modal asing kembali masuk. Dampak ke bisnis: perusahaan yang punya utang dolar atau biaya operasional dolar seperti maskapai penerbangan, telekomunikasi, farmasi, properti beban usahanya membengkak 15-20%. Risiko gagal bayar mulai nyata. Dampak ke rakyat: daya beli mulai tergerus. Yang paling terpukul adalah kelas menengah bawah karena belanja kebutuhan pokok melonjak sementara gaji tidak ikut naik. Cadangan devisa bisa terkuras di bawah 100 miliar dolar dalam hitungan bulan. Kesimpulan skenario 1: ekonomi masih bisa bertahan tapi berpotensi masuk resesi teknis dua sampai tiga kuartal. Angka kemiskinan bisa naik sekitar 3-4%. Skenario 2: Rupiah di Rp21.000 Krisis Nilai Tukar Level ini masuk kategori krisis serius. Sebanding dengan krisis 1998 meski fundamental Indonesia sekarang jauh lebih kuat dari saat itu. Yang akan terjadi: inflasi melonjak ke 10-15% masuk kategori hiperinflasi ringan. BBM dan listrik terpaksa dinaikkan atau subsidi membengkak tidak terkendali. BI rate bisa naik ke 9-13%. Bunga KPR dan kredit konsumsi bisa tembus 15-18% kredit macet dimana-mana. Dampak ke bisnis: gelombang PHK massal. Industri berbasis impor seperti tekstil, elektronik, farmasi mulai tutup atau relokasi ke luar negeri. Sektor ekspor sedikit diuntungkan dari sisi nilai tukar tapi tetap tertekan karena biaya BBM dan bunga dalam negeri yang tinggi membuat profit tidak naik. Dampak ke rakyat: kelas menengah bergeser ke bawah sekitar 10-15%. Angka kemiskinan naik 5-7%. Risiko bank run penarikan dana besar-besaran dari perbankan sangat mungkin terjadi. Pemerintah kemungkinan terpaksa keluarkan kebijakan darurat termasuk kontrol modal. Kesimpulan skenario 2: resesi sangat dalam mendekati depresi. Pemerintah kemungkinan minta bantuan IMF atau World Bank. Proyek infrastruktur semua berhenti. Pengangguran terbuka bisa tembus 20%. Skenario 3: Rupiah di Rp25.000 Krisis Sistemik Parah Ini melampaui krisis moneter 1998. Skenario paling ekstrem. Yang akan terjadi: hiperinflasi 25-40% atau lebih. Harga kebutuhan pokok bisa berlipat ganda dalam hitungan bulan. BI rate tembus 15-25%. Bank-bank mulai collapse karena kredit macet meroket dan likuiditas mengering. Dampak ke bisnis: perusahaan besar default utang. UMKM non-pangan bangkrut massal diperkirakan sekitar 30% UMKM terdampak parah. Pemerintah terpaksa bail out BUMN dan beberapa bank. Dampak ke rakyat: kelas menengah ludes separuh. Kemiskinan bisa naik 30-40% dibanding kondisi normal 2024-2025. Cadangan devisa habis. Indonesia terancam gagal bayar utang luar negeri. Dampak politik: kegaduhan sosial dan politik. Demo besar-besaran di mana-mana. Kesimpulan skenario 3: krisis multidimensi ekonomi, sosial, politik sekaligus. Pemulihan butuh lebih dari 5-7 tahun dengan bantuan asing besar-besaran. Seberapa mungkin ini terjadi dan ini yang paling penting: Untuk mencapai Rp18.500 saja dibutuhkan kombinasi beberapa faktor buruk sekaligus: konflik Iran-Israel yang meluas dan harga minyak menembus 135 dolar per barel, outflow modal asing yang masif dari Indonesia, Federal Reserve yang menaikkan suku bunga agresif ke 7%, dan fundamental domestik yang memburuk karena defisit APBN membengkak. Saat ini skenario 1 belum terlihat jelas akan terjadi tapi arahnya ke sana karena banyak faktor di luar kendali pemerintah: perang di Timur Tengah, ketegangan di Selat Taiwan, harga BBM global, dan gangguan supply chain akibat Selat Hormuz. Untuk skenario 2 dan 3 butuh kondisi yang jauh lebih ekstrem dan kombinasi masalah yang sangat berat. Yang bisa lo lakukan sekarang tindakan konkret: Pertama — kurangi utang berbasis dolar atau utang bunga variabel. Kalau suku bunga naik drastis, cicilan lo bisa meledak. Kedua — diversifikasi aset. Sebagian tabungan dalam bentuk emas, dolar, atau aset yang tidak bergantung pada kekuatan rupiah bisa menjadi pelindung nilai. Ketiga — perkuat ketahanan pangan keluarga. Stok kebutuhan pokok untuk beberapa bulan ke depan adalah langkah yang sangat rasional di kondisi ketidakpastian tinggi. Keempat — kalau lo pengusaha dengan biaya berbasis dolar evaluasi sekarang apakah ada cara untuk mengurangi eksposur ke dolar atau melakukan hedging. Kelima — jaga likuiditas. Cash adalah raja di kondisi krisis. Jangan lock semua aset lo di instrumen yang tidak bisa dicairkan cepat. Rupiah di 17.300 bukan berarti kita sudah menuju skenario terburuk. Tapi ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan bahwa kondisi sedang tidak normal. Yang perlu dilakukan bukan panik tapi mempersiapkan diri secara konkret. Karena kalau skenario 1 saja sudah cukup menyakitkan untuk kelas menengah bawah Indonesia, maka tidak ada alasan untuk tidak memulai persiapan mulai sekarang. Semoga tetap di level yang bisa dikelola. Tapi lebih baik siap dan tidak perlu, daripada perlu tapi tidak siap.

Guys, ada satu ironi besar dalam politik Indonesia yang menurut gue perlu lo pahami. Prabowo Subianto adalah pemimpin yang paling sering melontarkan frasa "antek-antek asing" dalam pidato-pidatonya. Frasa itu dia pakai untuk menyerang kritikus, membangun narasi musuh bersama, dan memperkuat citranya sebagai nasionalis sejati pelindung kedaulatan Indonesia. Tapi rekam jejak pribadinya sendiri dari masa kecil sampai sekarang dia menjabat sebagai presiden menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dari narasi itu. Mulai dari keluarga dan ini yang membentuk segalanya: Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, adalah ekonom terkemuka yang bergabung dengan PRRI pemerintah revolusioner yang menentang pusat dan selama periode itu menjalin kontak dengan pihak Amerika Serikat termasuk agen CIA di Singapura. Sumitro sendiri dalam wawancara Tempo 1999 mengakui adanya kontak itu tapi menegaskan bukan sebagai agen bayaran, melainkan untuk menggalang dukungan melawan komunisme. Setelah PRRI gagal keluarga Sumitro hidup dalam pengasingan. Prabowo kecil berpindah-pindah dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, Swiss, sampai Inggris. Dia bersekolah di institusi pendidikan Amerika yang diisi anak-anak diplomat dan ekspatriat. Hasilnya? Prabowo tumbuh dengan bahasa, budaya, dan cara pikir ala Barat. Dan dia sendiri yang mengakuinya. Dalam wawancara Tempo 2013, Prabowo berkata: "Saya dari elit Indonesia yang terus terang saja kiblatnya ke Western elite. Kita ini kagum sama Barat. Kita besarnya di alam itu. Saya besar di alam bahwa nilai-nilai Barat itulah nilai-nilai modern." Kalimat itu diucapkan oleh orang yang sama yang kemudian sering menyebut orang lain sebagai antek asing. Pelatihan militer yang sangat pro-Amerika: Ketika Prabowo masuk militer dan bergabung dengan Kopassus dia mengikuti program IMET atau International Military Education and Training program yang dirancang Amerika Serikat untuk membangun hubungan jangka panjang dengan perwira militer di negara-negara mitra. Tahun 1980 Prabowo mengikuti pelatihan pasukan khusus di Fort Bragg, North Carolina pusat utama operasi khusus Amerika Serikat. Dia diakui sebagai salah satu lulusan terbaik. Bahkan menjadi perwira asing pertama yang merebut lencana penerjun pasukan khusus Amerika. Lima tahun kemudia pelatihan lanjutan di Fort Benning, Georgia. Ini bukan hubungan kasual. Ini adalah pembentukan militer yang sangat sistematis dan mendalam dengan sistem pertahanan Amerika Serikat. Klaim yang paling mengejutkan dan ini perlu lo tahu konteksnya: Dalam wawancara off the record antara jurnalis Allan Nairn dan Prabowo pada 2001 yang baru dibuka menjelang Pilpres 2014 Nairn mengklaim Prabowo menyebut dirinya sebagai "anak kesayangan Amerika." Nairn juga mengklaim Prabowo mengaku sangat dekat dengan DIA Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat dan melapor kepada mereka setidaknya seminggu sekali, bahkan selama krisis 1998. Gue perlu jelas: ini adalah klaim dari wawancara off the record yang sumbernya adalah pengakuan satu pihak jurnalis yang membukanya unilateral. Prabowo tidak pernah secara terbuka mengkonfirmasi isi wawancara itu. Kubu Prabowo menyebut Nairn melanggar etika jurnalistik. Tapi yang menarik adalah: Prabowo juga tidak pernah secara terbuka menyangkal isinya di depan publik. Adiknya yang bicara lebih terang-terangan: Kalau klaim Nairn masih bisa diperdebatkan pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, di forum Washington 2013 jauh lebih terdokumentasi. Dalam forum terbuka itu, Hashim berkata: "Prabowo is very pro-American. He's been going to American school all his life. He went to special forces. He was in Fort Benning, Fort Bragg. The US will be a privileged partner with a Gerindra administration." Mitra istimewa. Kata-katanya sendiri. Di forum publik. Terekam. Sanksi Amerika dan bagaimana hubungan itu akhirnya pulih: Hubungan Prabowo dengan Amerika memang sempat retak. Setelah tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM berat pembantaian Kraras 1983 dan penculikan aktivis 1998 Amerika memutus hubungan dengan Kopassus dan melarang Prabowo masuk wilayahnya sejak tahun 2000. Sanksi ini bertahan selama era Clinton, Bush, dan Obama hampir dua dekade. Tapi larangan itu dicabut begitu Jokowi menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan di 2019. Dan sekarang sebagai presiden Prabowo aktif mendekatkan diri ke Amerika. Menemui Trump. Menghadiri forum-forum pertahanan. Menandatangani kesepakatan dagang dan 11 MOU senilai miliaran dolar dengan pengusaha Amerika. Dan ini paradoks yang paling menohok: Di satu sisi Prabowo sering menyebut kritikus sebagai antek asing di hadapan rakyat Indonesia. Di sisi lain dia sendiri dibesarkan di sekolah Amerika, dilatih di Fort Bragg dan Fort Benning, mengikuti program intelijen militer Amerika, punya hubungan transaksional yang sangat dalam dengan sistem pertahanan Amerika, dan adiknya sendiri yang menjanjikan Amerika sebagai mitra istimewa kalau Gerindra berkuasa. Ini bukan kontradiksi yang tersembunyi. Ini ada di rekam jejak publik yang bisa diverifikasi. Yang perlu dipahami dengan adil: Kedekatan dengan Amerika bukan otomatis kejahatan. Banyak pemimpin negara menjalin hubungan strategis dengan Amerika itu adalah realita geopolitik. Yang menjadi masalah adalah penggunaan frasa "antek asing" sebagai senjata politik untuk menyerang orang lain sementara diri sendiri punya rekam jejak yang jauh lebih dalam dengan kekuatan asing yang dimaksud. Kalau standarnya adalah "dekat dengan asing berarti antek asing" maka standar itu harus diterapkan secara konsisten. Bukan hanya kepada lawan politik. Prabowo bukan nasionalis anti-Barat. Dia adalah pragmatis yang menggunakan retorika nasionalisme untuk konsumsi domestik sementara secara strategis membangun dan mempertahankan hubungan transaksional yang sangat dalam dengan Amerika Serikat. Itu bukan skandal per se. Banyak pemimpin melakukan hal yang sama. Yang skandal adalah ketika frasa "antek asing" dilontarkan kepada mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah oleh seseorang yang punya rekam jejak hubungan dengan Amerika yang jauh lebih dalam dari siapapun yang pernah dia tuduh. ⚠️ Disclaimer: Fakta yang dikutip berdasarkan dokumen publik yang bisa diverifikasi termasuk wawancara Tempo 1999 dan 2013, rekaman forum Washington 2013, dan data program IMET. Klaim dari wawancara off the record Nairn-Prabowo 2001 adalah klaim yang belum dikonfirmasi atau disangkal secara terbuka oleh Prabowo. Ini analisis berbasis fakta publik bukan tuduhan hukum.

Militer tidak dijamin kehidupannya oleh orang-orang politik, sehingga akhirnya mereka serba bisa sagalanya kecuali jd alat pertahanan negara. Militer diperdaya untuk jadi alat kekuasaan dan melanggengkan kekuasan

Guys, ada satu pertanyaan yang menurut gue jarang dibahas secara jujur di Indonesia: kenapa negara yang tanahnya mengandung emas, tembaga, minyak, batu bara, nikel, bauksit, dan uranium masih punya puluhan juta rakyat miskin? Jawabannya bukan karena rakyatnya malas. Bukan karena alamnya kurang. Jawabannya adalah karena kendali atas semua kekayaan itu sudah berpindah tangan dan perpindahan itu terjadi dalam waktu tiga hari, di sebuah ruangan tertutup di Jenewa, Swiss, pada Februari 1967. Konteks yang perlu lo pahami dulu siapa Bung Karno dan kenapa dia harus dijatuhkan: Bung Karno bukan hanya presiden pertama Indonesia. Dia adalah orang yang paling paham bahwa Indonesia terlalu kaya untuk dibiarkan terbuka begitu saja. Dia menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing Shell, Caltex, Unilever, perusahaan-perusahaan Belanda yang selama ini mengeruk kekayaan Indonesia. Dia menolak masuknya IMF dan World Bank. Dia menyebut utang luar negeri dan investasi asing sebagai bentuk penjajahan baru dengan wajah yang berbeda. Dan yang paling penting dia punya prinsip yang sangat jelas soal sumber daya alam: berikan sedikit, sisanya untuk anak cucu kita. Dia memilih membangun universitas teknik, mencetak insinyur dalam negeri, membangun kapasitas teknologi lokal. Bukan karena tidak mau berkembang tapi karena dia tahu bahwa eksploitasi tanpa penguasaan teknologi dan SDM sendiri hanya akan menguntungkan pihak asing. Bagi kekuatan ekonomi global penundaan adalah bentuk perlawanan. Dan perlawanan harus dihentikan. Jenewa, Februari 1967 tiga hari yang mengubah nasib Indonesia: Namanya Indonesia Economic Conference. Kedengarannya resmi. Kedengarannya seperti forum pembangunan yang sehat. Tapi yang hadir di ruangan itu bukan perwakilan rakyat Indonesia. Yang hadir adalah IMF, World Bank, Asian Development Bank, Ford Foundation dan satu aktor utama yang paling jarang disebut dalam buku sejarah Indonesia: David Rockefeller. Bankir Amerika yang saat itu lebih berpengaruh dari banyak kepala negara. Dia bukan tamu. Dia adalah tuan rumah. Dan delegasi Indonesia? Mereka hadir tapi bukan sebagai pengambil keputusan. Mereka hadir sebagai peserta yang mendengarkan bagaimana masa depan bangsanya akan dibentuk oleh orang-orang yang tidak pernah mereka pilih. Dokumen dari Ford Foundation dan Harvard Kennedy School menunjukkan bahwa konferensi ini sudah dipersiapkan bahkan sebelum Bung Karno resmi jatuh. Artinya rencana sudah matang jauh sebelumnya. Yang ditunggu tinggal satu hal rezim yang mau patuh. Dan Orde Baru datang tepat pada waktunya. Apa yang terjadi dalam tiga hari itu: Dalam forum Jenewa yang berlangsung tiga hari dokumen dibuka, proposal dibacakan, kontrak ditandatangani. Kecepatan yang menurut gue tidak masuk akal kalau ini benar-benar proses negosiasi yang setara. Freeport mendapat konsesi tambang emas dan tembaga di Papua. Caltex, Mobil Oil, dan Stanvac masuk ke sektor perminyakan. Exxon dan International Paper mengincar hutan Kalimantan dan Sumatera. Alcoa mengincar bauksit Riau. General Electric dan Bechtel mengincar proyek infrastruktur. Dan semua ini terjadi di saat Indonesia sedang dalam kondisi paling lemah masa transisi politik, militer masih konsolidasi, rakyat masih trauma pasca 1965. Kontrak jangka panjang disusun dengan hukum internasional mengikat selama puluhan tahun dan hampir tidak bisa dibatalkan sepihak. Semua dibungkus dalam istilah yang indah: kerja sama pembangunan. Padahal nyatanya adalah privatisasi besar-besaran atas kekayaan alam sebuah bangsa yang sedang tidak berdaya. Siapa Berkeley Mafia dan ini yang paling perlu dipahami: Setelah Bung Karno jatuh Indonesia tidak dibangun kembali oleh rakyatnya sendiri. Indonesia dibangun ulang oleh cetak biru yang sudah disiapkan dari luar. Caranya sangat cerdik. Ford Foundation sebelumnya sudah membiayai pengiriman sejumlah ekonom Indonesia untuk belajar di Amerika Serikat khususnya di University of California Berkeley. Ketika mereka pulang mereka dipromosikan sebagai teknokrat modern yang netral dari politik. Bebas ideologi. Berbasis data dan sains ekonomi. Nama mereka: Berkeley Mafia. Dan mereka membawa satu agenda besar mengubah ekonomi Indonesia menjadi laboratorium kapitalisme global. Konsep pembangunan diganti dengan pertumbuhan ekonomi. Aset negara dijadikan jaminan utang. Utang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur tapi bukan untuk rakyat. Untuk mempermudah akses perusahaan asing mengangkut hasil eksploitasi keluar dari Indonesia. IMF jadi wasit. World Bank jadi penasihat. Dan para teknokrat cukup menjalankan naskah yang sudah ditulis oleh orang lain. Bung Karno bilang: insinyur dulu, baru eksploitasi. Yang terjadi justru sebaliknya eksploitasi dulu, tanpa insinyur. Kenapa ini relevan untuk Indonesia hari ini: Freeport sudah beroperasi puluhan tahun di Papua. Indonesia baru benar-benar punya kontrol mayoritas di Freeport pada 2018 setelah lebih dari 50 tahun emas Papua mengalir keluar. Utang luar negeri Indonesia saat ini sudah melampaui Rp8.000 triliun. Bunga utang menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar APBN setiap tahun. Uang yang seharusnya untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur untuk rakyat sebagiannya habis untuk membayar cicilan dan bunga utang kepada lembaga-lembaga yang namanya sudah disebut di Jenewa 1967. Dan pola yang sama terus berulang. Setiap kali ada tekanan untuk membuka investasi asing lebih lebar narasi yang digunakan selalu sama: pembangunan, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja. Sementara pertanyaan tentang siapa yang benar-benar menikmati hasilnya jarang dijawab dengan transparan. Yang perlu dikritisi secara jujur —supaya lo tidak buta mengikuti satu narasi: Narasi tentang Jenewa 1967 dan Rockefeller ini banyak beredar dalam versi yang sangat hitam-putih dan gue perlu jujur bahwa beberapa detail di dalamnya perlu diverifikasi secara lebih ketat dengan dokumen primer yang bisa diakses publik. Yang terbukti secara historis: konferensi Jenewa 1967 memang terjadi. Keterlibatan Ford Foundation dalam pembentukan kebijakan ekonomi Orde Baru memang terdokumentasi. Kontrak Freeport 1967 memang ditandatangani di awal Orde Baru dalam kondisi yang sangat menguntungkan pihak asing. Yang perlu kehati-hatian: seberapa jauh kausalitas langsung antara pertemuan Jenewa dan setiap detail kebijakan ekonomi Orde Baru ini masih menjadi perdebatan di antara sejarawan. Tidak semua yang terjadi di era Orde Baru bisa dijelaskan semata-mata oleh konspirasi satu pertemuan tiga hari. Tapi fakta dasarnya tidak bisa dibantah: Indonesia memang membuka ekonominya secara sangat menguntungkan bagi pihak asing di awal Orde Baru. Kontrak-kontrak itu memang mengikat selama puluhan tahun. Dan rakyat Indonesia memang tidak pernah mendapat akses yang adil atas kekayaan yang dieksploitasi dari tanahnya sendiri. Penjajahan tidak selalu datang dengan kapal perang dan seragam tentara. Yang lebih berbahaya adalah penjajahan yang datang dengan jas dan dasi, membawa proposal investasi, menawarkan pinjaman pembangunan, dan meminta sebagai imbalannya akses atas kekayaan alam yang nilainya ribuan kali lebih besar dari pinjaman yang mereka berikan. Bung Karno memahami itu. Dan dia dijatuhkan bukan karena gagal tapi karena terlalu berhasil mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia dari sistem yang ingin menguasainya. Pertanyaan yang relevan untuk hari ini bukan hanya apa yang terjadi di 1967. Tapi: pola yang sama — berapa banyak yang masih berjalan? Berapa kontrak yang masih mengikat? Berapa utang yang masih harus dibayar? Dan siapa yang benar-benar menikmati kekayaan yang ada di bawah tanah Indonesia hari ini? Kalau lo tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan yakin mungkin memang ada alasan mengapa pertanyaan itu tidak pernah diajarkan dengan jelas di sekolah.

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.