🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨
9K posts

🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨
@RalineAbe2223
﷽ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ❤️
الامارات العربية المتحدة Katılım Haziran 2019
720 Takip Edilen673 Takipçiler
Sabitlenmiş Tweet
🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨 retweetledi
🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨 retweetledi

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

Indonesia

@JoyFaiz84527 @blue_berets7 Jangan salahin hukum nya & agamanya tapi orang-orang nya bung.. Hukum sudah jelas & agama gw pun sudah jelas melarang paham ga lu..
Indonesia

@CarlosFe95 @blue_berets7 Tololl klo ga paham Agama gw ga usah bacott lu..
Indonesia

@blue_berets7 Hukum islam? Nabinya aja nikah sama anak 6 tahun
Indonesia
🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨 retweetledi

meanwhile habibie pas rupiah melemah & krisis moneter:
Jejak digital.@ARSIPAJA
Prabowo: "Rupiah begini dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok! Ya kan?"
Indonesia
🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨 retweetledi
🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨 retweetledi
🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨 retweetledi
🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨 retweetledi
🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨 retweetledi

Sdh sering saya posting, kalau penerima MBG hanya dari kalangan penduduk miskin (anak & ibu hamil), penduduk di wilayah 3T dan yg langsung terdampak stunting, estimasi biaya hanya 30-50 T setahun. Negara bisa save ratusan Triliun yg bisa digunakan utk pembangunan, sekolah gratis sampai S1, kesehatan gratis, penyediaan 19 juta lapangan kerja yg dijanjikan dsb. Menteri Keuangan pasti setuju sama saran ini. Tergantung Presiden mau apa tidak?

Indonesia

@rimapurwasih Kenapa orang² sekarang tuh banyak yang brengsek terutama di pemerintahan.. Allahu yahdik Na'udzubillah
Indonesia
🇵🇸 _❣️Alinda❣️_🇲🇨 retweetledi


@Srik4ndiMuslim2 Ya Allah jauhkanlah kami dari pemimpin bodoh dan kekanak-kanakan juga merugikan & membuat kerusakan.
Indonesia

Prestasi 2026:
Indonesia negara terkorup se-Asia.
#PresidenDanWapresTurunlah
Gak diserang siapapun akan hancur sendirinya kalau ada korupsi
#PresidenDanWapresTurunlah

Indonesia














