Re Sinagal2

Pemerintahan Jokowi menyiapkan sanksi bagi pekerja yang tak kooperatif bayar Tapera. Bahkan jika merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020, diatur sejumlah sanksi terhadap hal yang pemerintah sebut sebagai pelanggaran. Iya. Tidak menabung kini jadi pelanggaran dan kita semua akan disanksi untuk itu. Pemerintah menyebut Tapera sebagai tabungan wajib yang harus dipenuhi pekerja bergaji di atas upah minimum dan pengusaha. Menurut pemerintah Tapera adalah jalan untuk mengatasi kesenjangan daya beli rumah di tengah masyarakat.

Tepatnya PKS inisiator paling militan RUU Tapera, sejak era Presiden SBY lagi. Saking militannya menggolkan pasal Tapera wajib bagi seluruh Pekerja dg potongan gaji 3%, mereka buzz kemana2 saat itu. Dan saking militannya, mereka lupa diri sebagai bagian koalisi pemerintah pd 2014 itu. Pemerintah yg menarik diri dr pembahasan RUU Tapera pada Sept 2014, mereka tuding2, mereka sebut Presiden SBY tidak taat UU, mereka tuding pemerintah telah melanggar UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan. Kemilitannya terus wujud sampai pemerintahan berganti dgn Presiden Jokowi. Itulah militannya PKS menggolkan RUU Tapera, termasuk pasal yg mewajibkan seluruh pekerja jadi peserta Tapera. Semoga militansi PKS tsb balik arah saat ini, untuk menebus dosa, sudi kiranya mereka jadi inisiator perubahan UU 4/2016 untuk mencabut pasal yg mewajibkan seluruh pekerja jadi peserta Tapera. Hanya dgn perubahan UU 4/2016 lah bisa membatalkan kewajiban tsb. Kalau PP dibatalkan tak pengaruh, karena PP itu hanya menjalankan mandat UU. Mari dorong PKS inisiasi perubahan UU 4/2016. Demikianm

Program unfaedah ini belum berjalan pun sudah banyak yang diutak-atik. Maksain banget biar terlihat penuhi janji politik.