Part-time scientist, full-time rockstar

@Indrabayu07 @LambeSahamjja Yntkts...

Guys, ada pernyataan dari Peneliti Senior BRIN yang menurut gue paling jujur dan paling menohok yang pernah keluar dari mulut seorang akademisi Indonesia tentang kondisi negara kita sekarang. Prof. Dr. Siti Zuhro Peneliti Senior BRIN bilang korupsi Indonesia sudah stadium gawat sudah mengakar dan mendarah daging Bukan di warung kopi. Bukan di podcast oposan. Tapi di forum akademik Universitas Paramadina. Dalam diskusi yang judulnya langsung menampar: "Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?" Dan kalimat yang paling mengejutkan dari seluruh pernyataannya: "Nawaitunya menjadi pejabat ternyata untuk kaya. Bukan untuk berdedikasi diri." Dan ini yang paling fundamental dari seluruh analisis Prof. Zuhro: Krisis terbesar Indonesia saat ini bukan krisis ekonomi. Bukan krisis politik elektoral. Bukan krisis rupiah yang melemah ke Rp17.700 atau IHSG yang ambruk ke level terendah sejak COVID. Krisis terbesar Indonesia adalah krisis integritas elite. Dan ini berbeda dengan semua krisis lain yang bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal atau moneter. Krisis integritas tidak bisa diselesaikan dengan menaikkan suku bunga. Tidak bisa diselesaikan dengan membentuk badan baru. Tidak bisa diselesaikan dengan pidato di Rapat Paripurna DPR. Karena sumber masalahnya bukan sistemnya. Tapi manusianya yang menjalankan sistem. Dan ini yang paling menghantam: "Bukan legacy lagi. Justru diternakkan." Satu kalimat pendek. Tapi isinya luar biasa padat. Dulu korupsi dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai ulah oknum. Sebagai pengecualian dari norma yang seharusnya berlaku. Sekarang menurut Prof. Zuhro korupsi sudah bukan penyimpangan lagi. Korupsi sudah menjadi budaya yang diwariskan dan dipelihara. Patronase politik yang menjamin loyalis mendapat jabatan. Jabatan yang menjamin akses ke anggaran. Anggaran yang mengalir ke lingkaran yang sama. Dan lingkaran itu mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan. Diternakkan. Bukan diberantas. Tapi diternakkan. Dan ini yang paling relevan dengan semua yang sudah kita bahas: Purbaya mengungkap 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing selisih harga ekspor sampai 200%. Tapi namanya tidak boleh disebutkan ke publik. Dirjen Bea Cukai yang bertugas memberantas under invoicing sedang diduga menerima suap di jabatannya. Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel dalam 14 tahun dan peraturan panglima langsung diubah agar sesuai dengan masa dinasnya. 108 menteri dan wakil menteri dan AHY sendiri mengakui antar kementerian masih berebut anggaran dan tidak bisa berkolaborasi. Danantara berjalan setahun tanpa laporan keuangan yang dipublikasikan secara transparan. Semua ini bukan anomali. Semua ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang Prof. Zuhro gambarkan. Jabatan sebagai alat mencari kaya. Patronase yang diternakkan. Integritas yang menjadi kemewahan langka di tengah lingkungan yang tidak menghargainya. Dan ini yang paling mengejutkan dari pernyataan seorang peneliti BRIN: BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional — lembaga pemerintah. Prof. Zuhro adalah peneliti seniornya. Dan dia berbicara seperti ini terbuka, keras, tanpa eufemisme di forum publik yang judulnya langsung merujuk pada laporan The Economist yang menyebut Indonesia menuju jurang. Ini bukan pengamat dari luar sistem. Ini orang dari dalam sistem yang mengatakan: sistem ini bermasalah sangat serius. Dan kalau orang dari dalam sudah berani berkata seperti ini secara terbuka kondisinya mungkin jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan dari luar. Dan ini diagnosa yang paling mendasar: Prof. Zuhro menyebut tiga akar masalah yang saling memperkuat: Lemahnya integritas — orang yang seharusnya menjaga kepercayaan publik justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Rendahnya meritokrasi — jabatan tidak diberikan kepada yang paling kompeten tapi kepada yang paling loyal atau yang paling banyak kontribusinya ke koalisi kekuasaan. Kuatnya patronase politik — sistem bagi-bagi jabatan yang memastikan setiap pendukung mendapat bagiannya. Dan setiap pejabat yang dapat bagian itu harus balik modal dari jabatannya. Tiga hal ini saling mengunci. Tidak bisa diperbaiki satu per satu. Karena yang bertugas memperbaikinya adalah orang-orang yang justru diuntungkan oleh sistem yang ada sekarang. Kalau niatnya sudah salah dari awal maka semua keputusan yang diambil akan diarahkan untuk melayani niat itu. Bukan melayani rakyat. Dan ini yang paling menohok dari semua pernyataannya: "Indonesia bisa miskin, tapi jangan kehilangan integritas dan moralitas." Ini bukan kalimat yang optimis. Ini adalah kalimat yang menerima kemungkinan bahwa Indonesia akan terus miskin tapi memilih untuk tidak kehilangan martabatnya sebagai bangsa. Dan itu lebih menakutkan dari semua prediksi ekonomi yang ada. Karena seorang peneliti senior dari lembaga pemerintah sudah mulai menerima kemiskinan sebagai kemungkinan yang realistis dan hanya berharap agar integritas setidaknya masih bisa diselamatkan. Korupsi Indonesia bukan lagi soal oknum. Bukan soal satu dua pejabat yang ketangkap KPK lalu diganti oleh yang baru. Korupsi Indonesia sudah menjadi ekosistem yang merekrut, menyeleksi, dan mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan. Dan selama seleksi pejabat masih berbasis rekomendasi politik dan kedekatan bukan integritas dan rekam jejak ekosistem itu tidak akan berubah hanya karena ada pidato tentang reformasi. Prof. Zuhro minta panitia seleksi independen yang berani menempatkan kompetensi dan moralitas sebagai pertimbangan utama. Bukan rekomendasi dari partai. Bukan kedekatan dengan lingkaran istana. Tapi selama yang menentukan panitia seleksi itu adalah lingkaran kekuasaan yang sama lingkaran yang menurut Prof. Zuhro nawaitunya sudah salah dari awal maka panitia seleksi independen itu tidak akan pernah benar-benar independen. Dan Indonesia akan terus menuju jurang yang judulnya sudah disebut dalam forum akademik Universitas Paramadina hari Jumat kemarin.

Kalau ada teman2 akademisi berlatar belakang ekonomi yang mau koreksi atau ngasi masukan supaya data/ suara lu di denger, ya sekarang ini saatnya, ada orang yg udah bawa bahan ke atas meja. Kalau pakai standar jurnal bakal lama dan belum tentu nyentuh tanah.

Gausah dianggap serius seperti standar review jurnal akademik Anggap saja ini semacam kompasiana, kalau ada yang mau kritisi gpp (selama konstruktif), buat tambahan pengetahuan.

@tempat_umum @ardi_tama1 telepas suka ga suka rangorang sama sosok opung secara personal jaman di marves, opung ini suka anak buah sipil, kalau bisa S3, lulusan luar pula, apalagi US dan EU. cmiiw

@ardi_tama1 yo terbukti dulu anak buah kantor dia di kementerian isinya anak2 muda yg pendidikannya lumayan bergengsi, beda sm ss yg isinya 'siap ndan'...

Mindset SS ini terlalu militeristik juga, dikit" komando opung disini terasa lebih unggul Karena bisa lebih kolaboratif dengan gaya sipil

Opung udah turun gunung begini, artinya...

@unmagnetism T @tirta_cipeng ...!

kasus nadiem makarim kayaknya bakal bkin anak2 muda takut terjun ke dunia politik kecuali inisial g dan t

wowww... damn

@Sam_Ardi sepertinya tanda pengabdian 30th... wkwkwk

Dikasih penghargaan walau sudah sepantasnya dan seharusnya, bukan sesuatu yang wow

Hidangan makan-makan dalam Prasasti Masahar (7 Oktober 930)

oh my...

@tirta_cipeng Cocok, gaweo podcast Konsep dokter tantrum vs pasien absurd

Sejam absurd youtu.be/41itFALrNU8?si…

Aku pengemudi taksi online. Biasa ambil shift malam. Minggu lalu, sekitar pukul 11 malam, aku menjemput seorang pria tua. Ia masuk ke mobil dan berkata, “Jangan lihat tujuan di aplikasi. Tolong antar saya ke lima tempat malam ini. Saya bayar 1 juta rupiah. Tunai. Tapi kamu jangan tanya2 kenapa, sampai semuanya selesai.” Ia menyerahkan lima alamat. Tempat pertama: sebuah rumah di pinggiran kota. Ia tidak turun. Hanya duduk di mobil, menatap rumah itu sekitar sepuluh menit. Air matanya mengalir diam-diam. “Baik. Ke tempat berikutnya.” Aku pun mengemudi. Tempat kedua: sebuah sekolah SD. Gelap. Sepi. Ia turun, berjalan ke taman bermain, duduk di ayunan. Dua puluh menit di sana. Kembali ke mobil dan berkata pelan, “Saya mengajar di sini. 43 tahun. Kenangan terindah dalam hidup saya.” Tempat ketiga: sebuah kafe tua. Ia masuk, memesan kopi, duduk sendirian di pojok. Kopi tidak diminum. Hanya duduk dan memandangi ruangan. Lima belas menit. Saat kembali ia berkata, “Saya dan istri saya kencan pertama di sini. Tahun 1967.” Tempat keempat: pemakaman. Ia berjalan ke sebuah nisan. Berdiri di sana. Berbicara pelan—saya tak bisa mendengar. Tiga puluh menit. Saat kembali, matanya merah. “Istri saya. Hari ini tepat tiga tahun.” Tempat kelima: rumah sakit. Ia minta aku parkir dan menunggu. “Ini yang terakhir.” Ia menatap aku. Tetap duduk di mobil. “Sekarang saya akan beri tahu alasannya. Saya kanker stadium empat. Mungkin tinggal hitungan minggu atau hari. Malam ini saya ingin melihat seluruh hidup saya sekali lagi. Sebelum saya tak bisa lagi.” Aku langsung menangis diam2 di kursi pengemudi. “Rumah tadi—itu tempat saya membesarkan anak-anak. Sekolah—tempat saya menemukan tujuan hidup. Kafe tadi—itu tempat saya jatuh cinta. Pemakaman—tempat saya mengucap selamat tinggal. Dan di sini… rumah sakit. Malam ini saya akan masuk. Lantai perawatan pasien terminal yang tunggu akhir. Saya tidak akan pulang lagi.” Ia menyerahkan uang 1 juta rupiah. “Terima kasih sudah mengantar saya melewati hidup saya. Kamu orang tak dikenal yang berbuat baik pada saya. Saya ingin malam ini terasa hangat. Kamu membuatnya hangat.” Aku menolak. “Saya tidak bisa menerima ini.” Ia bersikeras. “Tolong. Tidak ada yang bisa saya warisi. Anak saya sudah lama tidak bicara dengan saya. Teman sudah tak ada. Kamu memberi saya tiga jam kebaikan. Itu lebih berharga dari 1 juta rupiah.” Ia turun. Mengambil koper kecilnya. Lalu berbalik. “Siapa namamu?” “Mariono.” “Terima kasih, ya. Kamu memberi pengalaman baik terakhir dalam hidup saya.” Ia berjalan masuk ke rumah sakit. Aku duduk terhenyak di mobil. Terisak. Hampir satu jam. Keesokan harinya aku kembali. Menanyakan namanya. “Pak Sudarsono. Kamar 412.” Aku membawa kue sedikit. Mengetuk pintu. Ia tersenyum ketika melihat aku. “Mariono. Kamu kembali.” “Saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Apa Bapak baik-baik saja?” “Sekarat. Tapi tadi malam saya sempat melihat hidup saya sekali lagi. Jadi ya… saya baik-baik saja.” Kami berbicara dua jam. Tentang istrinya. Murid-muridnya. Tentang hidup yang telah ia jalani. Anak yang tidak mau menemuinya lagi; "Saya terlalu keras, katanya." Aku datang setiap hari selama dua minggu. Membawakan kopi. Membacakan berita. Kadang hanya duduk diam. Ia menceritakan segalanya—penyesalan, sukacita, momen yang ingin ia ulang. -cont-

kutbah jumat ini menyinggung fenomena suic1de beruntun di malang. ada satu kutipan khatibnya membekas. “kita sudah gagal sebagai sebuah masyarakat saat lebih peka terhadap issue sosmed, alih-alih pada tetangga yang mulai merasa dinginnya, tingginya besi jembatan menenangkan.”

No comment Pak... telat bisa lewat...

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya. Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku. Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya. Tidak menyebut nama kepala sekolah. Tidak menyebut nama guru siapapun. Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah. Yang terjadi secara kronologis: Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya. Kepala sekolah memanggil dia. Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak. Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural. Tidak ada proses klarifikasi yang fair. Tidak ada mekanisme banding. Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi. Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara. Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying. Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan: Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya: Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami. Berhenti sebentar di sini. Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah. Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu. Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka. Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik. Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya? Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak. Ini bukan opini. Ini fakta hukum. Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah. Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa. Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi. Si Bapak tidak mengarang. Dia mengingatkan aturan yang memang ada. Dan untuk itu anaknya dikeluarkan. Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar: Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari. Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik. Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi. Mengkritisi MBG bukan kejahatan. Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan. Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan. Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik: Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga. Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya. Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri. Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya. Itu yang terjadi di sini. Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka. Apa yang seharusnya terjadi secara hukum: Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial. Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31. Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah. Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa. Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang. Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu. Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini: Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan." Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah." Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran. Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan. Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu. Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia: "Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan." Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan. Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani. Mas Azhim berhak atas pendidikannya. Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

ohh my... we should avoid this please, do not follow the trick

@kak_farras The "valley of death" in innovation

This will be quite unpopular opinion, gw pernah ngobrol sama salah satu Dosen IPB: “Pak ciptaan indonesia keren keren, apalagi hasil riset dalam kampus, kenapa jarang yang menjadi inovasi dan sukses di pasar?” Jawaban beliau menohok, “Ga pernah diajarin manufacture-mindset mas”

Kabar Baik dari Sanya🇨🇳 Indonesia🇮🇩 meraih emas pertama di Asian Beach Games 2026. Emas dipersembahkan duo asal Buleleng, Bali, Desak Made Rita yang berpartner dgn rising star berusia 19 tahun Kadek Adi Asih. Rita/Asih meraih emas di women's relay setelah di babak sebelumnya sempat memecahkan rekor dunia. Selamat! 🎥: Tim Indonesia Official/Instagram

Tidak ada ucapan duka maupun permintaan maaf kepada para korban. ._. #greensm #taxi #krl #news

Statement on the passing of an Indonesian peacekeeper injured last month: UNIFIL deplores the passing today of Corporal Rico Pramudia, who was critically injured following a projectile explosion in his base in Adchit Al Qusayr on the night of 29 March.