Reinhad Pardede

@neVerAl0nely___ Berarti kalo ngerjain proyek pemerintah telat kena penalti lebih cepat Mark UP korupsi, ngeri x kualitas analisa berpikir jaksa. Kalo ujian waktu kurang salah sendiri kalau lebih cepat berarti nyontek, hwakkwakwak👎🤦‍♀️🤦

Kejagung menyebut salah satu alasan penetapan videografer Amsal Sitepu sebagai terdakwa korupsi karena ketidaksesuaian rancangan anggaran biaya (RAB). Menurut Kapuspenkum Anang Supriatna, Amsal menganggarkan sewa drone 30 hari tetapi pelaksanaan hanya 12 hari, sementara pembayaran tetap penuh sehingga dianggap merugikan penyewa 18 hari. Namun, sejumlah pelaku industri kreatif menilai jaksa tidak paham praktik produksi video. Dalam industri kreatif, pembayaran jasa video didasarkan pada output, bukan lama waktu pengerjaan. “Estimasi awal misal kerja 30 hari, tapi bisa selesai dalam 12 hari ya tidak masalah, yang penting output sesuai deal. Kalian bayar videomaker, bukan bayar karyawan harian,” ujar salah satu pelaku industri kreatif. Mereka menegaskan bahwa selesai lebih cepat justru menandakan efisiensi, bukan korupsi.

@Franken_blues Apa betul semua informasi disaring supaya wowo gak emosi takut kena serangan jantung, jadi infonya yg bagus2 atau dibagus2in, kalo begini ceritanya bakal menuju Indonesia cemas n lemaslah jadinya😪😭😡

@Franken_blues Teddy jujur?? ketua Bgn bohong setiap hari 19rb sapi dipotong, senyum yg lapor 100% pengungsi Aceh sudah tinggal di Huntara BOHONG 100%, senyum Jujur bohongnya = bohong jujurnya👎👎

Disiplin, kerja keras, loyalitas, dan jujur. Sebuah pesan penting dari Seskab Teddy kepada para prajurit TNI. Kita adalah Ksatria. Jika yg kita lakukan benar, pertahankan sampai akhir.

Terkecuali Koruptor....

@TaliUdeng @KejaksaanRI @DPR_RI kalau ini apa jenisnya? korupsi atau rejeki ndasmu pekok

SPPG di-suspend tiga bulan tpi masih dapet 6juta/hari, gmana ga enak coba..😁 Kita itu dikadali mulu sama rejim ini..

@Jelli_cent @KejaksaanRI @DPR_RI Mbg juga korupsi, Rab nya 15 rb tapi faktanya cuma 7 -10 rb yg dimakan Siswa penerima mbg, tangkap segera ketua bgn dan mitra2 bgn❗️❗️

Jaksa Agung kita sangat benar Ketika mengakui Masih banyak Jaksa yg bodoh.. (& nakal).. Ini adl salah 1 contohnya 😪 Bahkan lagi2 smp perlu dibahas di DPR 🤔 Sejak kapan kreativitas dihargai 0 rupiah? 😒

@kompascom Sejarah baru, pengusaha dituduh korupsi tapi user dan pengguna anggarannya tidak ditersangkakan, berarti besok siap2 pengusaha yg mendapat pekerjaan dari pemenrintah diserok dengan tuduhan mendapat untung🤦‍♀️🤦. Berarti impor pick India juga korupsilah @KejaksaanRI @DPR_RI

Kejaksaan Agung menilai ada dugaan mark up anggaran dana desa yang dilakukan videografer Amsal Sitepu ~RS

@kompascom Anggaran dana desa yang dipake kopdes buat beli truk impor India kok ga diperiksa?

Baru di rezim skrg ini, penggunaan uang negara dilakukan tanpa persetujuan dari DPR. DANA desa seenaknya dialihkan tanpa jelas penggunaannya dan siapa yg bertanggung jawab. @KPK_RI dan @KejaksaanRI kok diem2 aja nih ! ----- Senin Pagiiii Sheila Dara Tuhan

@didiek_murdock Kalo ada capres yg janji mecatin semua hakim jaksa dan seleksi baru kalau terpilih saya akan pilih dia

:: Wiradesa Pekalongan punya cerita perselingkuhan dan hukum. Polisi gitu lhoh.. 🤣🤣 Tajam ke dompet Tumpul ke memek.! ••

@KemenperinRI Yang punya buapak, anak, adik abang paman hakim Jaksa, setuju pastinyakan Jaksa Hakim gak usah digaji karena gak penting n gak becus kerjanya

Ini kasus viral yang menurutku menunjukkan betapa bodohnya penegak hukum kita. Amsal Sitepu dianggap mark-up anggaran karena jaksa dan auditor menganggap jasa edit video harusnya bernilai Rp0. Mereka anggap jasa digital ini tidak ada nilai ekonominya. 🤷🏻‍♂️ medan.inews.id/read/681204/ba…

@KemenperinRI Jaksa ga usah digaji kalau gitu, polisi juga, tentara juga, apalagi presiden dan seluruh jajaran anehnya itu. Ga ada nilai ekonominya 🤷

Belum tuntas kasus penyiraman air keras thd Andrie Yunus. Kini muncul kasus Alfin.

@BBCIndonesia Kasian keluarganya, kasian juga bank2 daerah yg udah ngasih pinjaman ke pegawai p3k, kalo ada 10rb pegawai x pinjam 100 jt, 1T gagal bayar

Rencana pemberhentian ribuan PPPK demi efisiensi anggaran memicu kekhawatiran atas penurunan kualitas layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini juga dinilai tidak adil karena mengorbankan nasib pegawai. “Kenapa harus kami yang menjadi korban dari semua keputusan ini?” kata seorang pegawai di NTT.

Setuju Mak 👌 Calon Anggota @DPR_RI No suami-istri Min S1 ijazah asli No mantan napi Lulus test psikologi & SKCK Lulus fit & proper test

2029 jangan pilih Presiden yg brengsek. Noted : prof Zainal Arifin Mochtar ✍️

Guys kebijakan ini beneran absurd dan paling tolol yang pernah di baut, Sekolah Online Buat Hemat BBM, Tapi MBG Tetap di Sekolah Logikanya Di Mana? Pemerintah mau terapin sekolah online mulai April 2026 dengan alasan hemat BBM di tengah krisis energi akibat perang Iran. Oke, alasan energinya masuk akal. Tapi kenapa yang dikorbankan pendidikan anak-anak? Industri besar, kendaraan komersial, dan konsumsi energi korporat yang jauh lebih boros itu ga disentuh. Yang paling gampang dikorbanin ya sekolah, karena murid ga bisa protes. Yang paling absurd MBG tetap jalan dan pelaksanaannya di sekolah tanpa skema jelas gimana siswa yang harusnya belajar online bisa tetap dapet makanannya. Artinya orang tua harus tetap antar anak ke sekolah buat ngambil makan, padahal anaknya harusnya belajar dari rumah. Ngirit BBM katanya tapi orang tua malah bolak-balik tambah boros bensin. Ini bukan kebijakan yang dipikirkan matang. Ini dua program pemerintah yang jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan rakyat kecil yang nanggung kekacauannya. Persis seperti yang dikatakan pengamat tambal sulam yang dipaksa terlihat rapi. Kalau mau hemat energi, beresin dulu koordinasi antar kementeriannya. Jangan jadikan ruang kelas sebagai korban dari kebijakan yang ga sinkron. Anak-anak Indonesia udah pernah kehilangan dua tahun belajar waktu pandemi kita ga boleh ulangi kesalahan yang sama hanya karena negara gagal kelola energinya sendiri.

"Program ini jelas dan nyata tidak membawa kebermanfaatan nyata apapun dalam penurunan kasus stunting atau meningkatkan kemakmuran masyarakat. Justru sebaliknya, program ini melemahkan bangsa. Rakyat butuh pekerjaan dan fasilitas pendidikan, bukan MBG yang dikelola serampangan!" — Annette Mau. . . youtube.com/shorts/XD1mPS_…

𝐃𝐞𝐭𝐢𝐤-𝐝𝐞𝐭𝐢𝐤 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐝𝐮𝐠𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐊𝐮𝐚𝐬𝐚𝐢 𝐏𝐚𝐛𝐫𝐢𝐤 𝐝𝐢 𝐁𝐨𝐠𝐨𝐫 Situasi mencekam terjadi di sebuah pabrik di kawasan Gunung Sindur, Bogor, pada (23/3/2026). Belasan orang yang diduga preman dilaporkan masuk dengan cara melompat pagar dan menguasai area pabrik secara paksa. Pihak perusahaan menyebut para pelaku hingga kini masih berada di dalam lokasi dan diduga melakukan penjarahan. Dalam kondisi libur, pihak manajemen mengaku kesulitan melakukan penanganan cepat dan saat ini tengah berupaya berkoordinasi dengan aparat setempat. Akses pemantauan juga terputus setelah CCTV dicabut oleh pihak tak dikenal, sehingga aktivitas di dalam pabrik tidak dapat terpantau.