Sajogyo Institute

Sajogyo Institute (dan kita semua) MENOLAK MENTAH-MENTAH pengesahan Revisi UU TNI! [SEBUAH PERNYATAAN SIKAP #TolakRUUTNI ]

PERNYATAAN SIKAP Sajogyo Institute MENGUTUK dan MENENTANG KERAS segala tindakan kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Maba Sangaji. Selengkapnya: sajogyo-institute.org/hentikan-krimi…

Selamat merayakan Hari Buruh bagi seluruh pekerja di mana pun berada. Tetap berjuang hingga tercapai cita-cita hidup layak, jiwa merdeka lepas dari segala belenggu perbudakan, menuju masa depan cerah atas usaha berdiri di atas kaki sendiri.

Kami menuntut setidaknya 5 (lima) tuntutan di mana poin besarnya: Kembalikan TNI ke Barak dan Re-Ra menyeluruh tubuh TNI! #TolakRUUTNI

Tak hanya itu, Revisi UU TNI mengesahkan peruncingan konflik agraria dan mendalamnya krisis sosial ekologis di pedesaan. Militer pada akhirnya terjebak melindungi proyek-proyek merusak sosial dan ekologi pedesaan. #TolakRUUTNI

Sajogyo Institute (dan kita semua) MENOLAK MENTAH-MENTAH pengesahan Revisi UU TNI! [SEBUAH PERNYATAAN SIKAP #TolakRUUTNI ]

Asia Land Forum | 17-21 Februari 2025 Hari untukI Indonesia (Indonesia Day) | 19 Februari 2025 Darurat Agraria, Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah Sepakati Agenda Aksi Bersama Reforma Agraria Jakarta, 19 Februari 2025 - Implementasi reforma agraria adalah jalan untuk pengentasan kemiskinan dan mewujudkan swasembada pangan. Untuk itu, beberapa organisasi masyarakat sipil dan sejumlah kementerian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepakat menandatangani kesepakatan bersama untuk menyegerakan pelaksanaannya. Kesepakatan itu dicapai dalam komitmen aksi bersama yang ditandatangani pada pembukaan Asia Land Forum di Jakarta (19/2). Proses penandatanganan ini disaksikan langsung oleh 500 lebih peserta dari 15 negara Asia. Sejumlah Kementerian/Lembaga yang ikut menandatangani adalah Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan BP Taskin. Sementara dari gerakan masyarakat sipil, KPA, AMAN, Walhi, JKPP, RMI dan Sajogyo Institute. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan kerjasama semua pihak ini akan menjadi katalisator bagi pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah perlu mengakui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), termasuk mendorong adanya Dekrit Presiden mengenai agenda reforma agraria. “Mengingat urgensi dan tingkat kedaruratan konflik agraria yang membutuhkan pendekatan dan strategi extra-ordinary,” kata Dewi. #AsialandForum2025 #EqualLandRights #TanahUntukRakyat

yang kemudian memperluas perebutan ruang antara masyarakat/komunitas tempatan dengan pihak-pihak luar (mafia tanah, entitas keuangan, penipu, penyewa, broker, pasar modern, negara, korporat dan lainnya) yang memburu rente dari proyek tersebut. #EkstrativismeTransisiEnergi

Lebih jauh, dengan mempertahankan ekstraktivisme sumber-sumber agraria dan keuangan publik, dua kebijakan ini akan membawa satu hal pasti ke depan: yaitu perburuan energi–dengan segala judulnya baik energi hijau, energi biru, energi nuklir, energi baru terbarukan, dan lainnya...

Hasil Riset terbaru kami. Silakan unduh gratis di sini: bit.ly/Ekstraktivisme… #EkstraktivismeTransisiEnergi

Kami mengundang kawan-kawan dalam Kelas Iklim, yang akan dilangsungkan Senin (17/2), 13.00 - 15.00 WIB. Daftar di sini: bit.ly/kelasiklim0225.

Karenanya, jika kebijakan pangan dan gizi nasional tidak memprioritaskan peran Perempuan, khususnya para Ibu, maka kebijakan tersebut berpotensi jalan di tempat, bahkan gagal sama sekali! #100HariPrabowoGibran

Peran ibu sebagai penentu distribusi dan jenis asupan pangan di tingkat keluarga membuatnya sangat penting sebagai sasaran prioritas kebijakan pangan dan gizi nasional #100HariPrabowoGibran

Salah satu yang seharusnya menjadi sorotan penting dalam Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah problem sasaran penerima manfaat MBG. Besar dan luasnya cakupan program MBG mencapai 82,9 juta penerima manfaat membuat fokus dan tujuan utama menjadi samar. #100HariPrabowoGibran