SparkSan ⚓

Jadi gambarannya seperti ini: ADA SURAT DINAS BERISI ARAHAN MENTERI IMIGRASI RI UNTUK TOLAK TIAP WARGA PALESTINA YANG MAU MASUK INDONESIA SEJAK 2025. ​ ​IB HRS menginfokan bahwa mantan Menteri Kesehatan Palestina Dr. Basim Na'im & rombongan setelah silaturrahim dengan PM Malaysia & Tokoh Islam Malaysia, pada tanggal 25 April 2026 ingin ke Indonesia, tapi permohonan Visa Indonesia di KBRI Kuala Lumpur ditolak, sehingga mereka kembali ke Turki. ​ ​KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ​NOTA DINAS NOMOR: IMI.2-UM.01.01-5056 ​Yth. : Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dari : Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Hal : Permohonan Penolakan Pendaratan dan Penyampaian Pembatalan Visa Warga Negara Palestina Lampiran : 1 (satu) berkas Tanggal : 17 September 2025 untuk dilakukan penolakan ​Menindaklanjuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bahwa setiap orang asing berwarga negara Palestina pemegang visa jenis apapun yang akan masuk ke Indonesia yang melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik darat, laut maupun udara untuk dilakukan penolakan dengan alasan keimigrasian (immigration reason). Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini dengan hormat disampaikan permohonan bantuan untuk dapat diinformasikan kepada Seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia (Terlampir Berita Acara Pembatalan Penerbitan Visa). ​Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. ​Padahal IB HRS sudah minta bantuan ke beberapa pihak yang berkompeten agar mereka diizinkan Silaturrahim ke Ormas & Tokoh Islam Indonesia, tapi gagal. ​ Imigrasi pernah membantah bahwa Surat Nota Dinas Tahun 2025 tersebut Hoax, tapi fakta kejadiannya sesuai dengan isi Nota tersebut. Siapa Dalang Penolakan Tokoh Palestina ke Indonesia !? Apakah ini dampak Indonedia ikut BoP !?

Tanggapi Dudung soal "bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi, kita sudah sama-sama tua” IBHRS: “Itu untung Orang Baik! Sedangkan untuk ORANG JAHAT yang terlibat Pembantaian 6 Pemuda Santri di KM 50 & terlibat dalam Pecah Belah Umat melalui Operasi Begal Nasab, maka WAJIB tegas & keras. Aparat itu melindungi rakyat, bukan membunuh rakyat. Aparat itu mengayomi & menyatukan bangsa, bukan mengadu-domba & memecah belah bangsa. Kewalban Ulama untuk terus seumur hidupnya mengingatkan Umara & Ummat tentang Bahaya Pejabat Bejat & Jahat.”