SoeS ErSa

Ayo stop menambah sampah plastik, mulai dari yang paling sederhana.

@LambeSahamjja Separah ini PEMERINTAH menghamburkan duit pajak, tanpa koordinasi dgn DPR kah? Kalau benar begitu, kenapa tidak berani keluarkan itu hak angket yg dimiliki legislatif? Kecuali kalau parlemen sudah jabat tangan bagi cuan dgn eksekutif.

Pendapat DPR soal Motor Listrik MBG yang Disita Kejagung: - Daripada mangkrak jadi pajangan - lebih baik dihibahkan ke guru honorer - banyak guru honorer di daerah yang sulit akses ke sekolah - Pengadaan motor ini sejak awal dinilai keliru - SPPG kerja di dapur, tidak butuh kendaraan - DPR mengaku "gelap" tidak pernah dapat laporan resmi soal proses pengadaan ini - Vendor disorot tidak profesional — tidak punya dealer, tidak ada layanan servis - Harga motor di-mark up gila gila an - Fokus sekarang: selamatkan manfaat aset, bukan biarkan jadi besi tua di gudang

@kukuhya @ardisatriawan Semacam pungli gitu kali ya nama yg pasnya, klo ke negara jelas namanya: pajak, bea, cukai, retribusi 🤣

@ardisatriawan Ya ada sebenernya pajaknya. Cuman mungkin bukan ke negara aja kali ya? Hehehe

Giliran SPPG aja bebas Pajak bjirrr...

@Dospemz Masalah DMO bukan baru di rezim ini munculnya, tp mengapa sekarang separah ini? Atas nama oenegakan hukum, kuota produksi dipangkas habis, pun proses ijin produksi dibuat panjang berliku dengan aturan yg berubah-ubah. Masih pula dimunculkan DSI yg bikin tambah ruwet

Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG. Kok bisa? Mari saya jelaskan. Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita. Kenapa bisa terjadi? Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation) Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN. Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor. Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar. Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif. Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik. Nah, dari sini pilihannya cuma dua: tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah. Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun. Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun. Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG. Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas. Ujung-ujungnya? rakyat lagi yang diminta untuk mengerti: bayar listrik lebih mahal, atau terima pemadaman bergilir. Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.

Jurnalis @detikcom kalau nulis berita ya yg masuk akal dan paham teknislah. Malulah berita arus utama ngawur begini. Muatan 1 tongkang itu gak mungkin 80.000 ton, karena segitu muatan untuk sekelas bulk carrier dgn 7 palka. Mau segeda apa itu tugboat jika muatan sampai 80K ton, lagipula di Indonesia gak ada tongkang yg bisa muat segitu. Tongkang 330 feet aja cuma ± 12.000 tons. Ah, sudahlah jurnalisme zaman now sih jd gak heran 🫣🤣

@direktoridosen Yes! Rakyat sipil dibenturkan saja, negara cukup menonton dan sambil menggerakkan pendengung agar gemanya makin kuat!!

ada gerakan demo, dukung prabowo di monas. dicegah oleh aparat ❌ dikawal aparat ✅ apa yang mau kalian tunjukkan, dg demo-demo jenis ini. saya paham, ini part of demokrasi. tapi jujur too much.

@LambeSahamjja Sementara itu, bulan Juni sudah hampir habis, berapa persen RKAB 2026 yg sudah mendapat persetujuan, tentunya dengan pengurangan kuota produksi. Makin lawak saja! Mau atur blending segala macam, batunya saja tidak ada, tetap saja tidak menjawab persoalan di lapangan

bahlil baru saja merilis aturan tambang batubara isinya: - Blending batu bara kini wajib izin menteri (bahlil) - blending adlaah proses pencampuran beberapa jenis batuabra - Izin berlaku sesuai masa RKAB - Wajib harus melapor tiap 3 bulan - Berlaku untuk semua perusahaan batu bara - Sanksi bagi yang melanggar ketentuan pelaporan - pengusaha batubara di harap kooperatif

@dimarsasongko98 Sudah benar mereka sebut itu vitamin, senyatanya mereka memang diuntungkan olehnya. Bukan oligark, tp koalisi dan kroni.

Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiade nyebut kata "bancakan" dua kali dalam satu forum yang sama. Di forum yang sama dia juga bilang: TNI punya dapur MBG, Polisi punya dapur, partai-partai punya dapur. Lalu dengan wajah lurus dia bilang: "85% uang MBG langsung ke rakyat, bukan oligarki." Pertanyaan paling sederhana di dunia: dapurnya ditaruh di mana? Data BGN Juni 2026 lebih jujur dari mulut siapapun. Jawa Barat ,stunting 15% , punya 6.721 SPPG. Papua Pegunungan , stunting tertinggi nasional , punya 14 SPPG. Peneliti BRIN dan LPEM UI sudah konfirmasi: dapur MBG berkerumun di daerah yang stunting-nya paling rendah. Guru Besar UI sebut ini keanehan yang perlu dibongkar. Bukan gagal kelola. Ini desain dari awal. Di forum yang sama, Wakil Ketua MPR dari PAN bilang: "kami ikut merancang program MBG." Orang yang sama lalu berjanji akan mengawasi ketat program yang dia sendiri rancang. Di negara lain ini namanya conflict of interest. Di sini namanya koalisi. Sejak Januari 2025 sampai Mei 2026, 8.182 SPPG pernah di-suspend oleh BGN sendiri. Di Kota Banjar, dari 36 SPPG yang beroperasi, cuma 10–15 yang berizin. Sisanya jalan bertahun-tahun tanpa legalitas , bukan karena tidak tahu aturan, tapi karena aturan memang tidak ditegakkan. MBG Watch sudah sampaikan semua risiko ini sejak 2024, sebelum satu suap pun terjadi. Tidak didengar. Sekarang korupsi meledak di Kejagung, triliunan raib, dan jawabannya adalah: "ini vitamin bagi kami, evaluasi sedang berjalan." Vitamin coba. Untuk program yang sudah keracunan dari dalam sejak hari pertama. Kalau wasitnya ikut main, pengawasnya ikut rancang, dan dapur-dapurnya dimiliki justru oleh mereka yang seharusnya mengawasi , sebetulnya program makan bergizi gratis ini melayani siapa?

@ferrykoto Padahal tinggal pegang saja syahbandar, Setuju dengan Uda, tak perlu memperpanjang jalan ke luar, cukup perketat saja pengawasan sebelum lepas barang. Pemerintah amatiran bin gugupan tapi semau gue, ya begini ini, nggak punya arah, punyanya ambisi dan orasi.

Akhirnya hanya jadi penambah panjang birokrasi, jadi jauh dari gagasan awal "eksportir satu pintu", yang sudah dibela mati-matian para pejabat dan kerahkan akun buzzer membangun narasi pembelaan. Kalau hanya untuk perbaiki tata kelola, tidak perlu ada lembaga baru, apalagi dalam bentuk perusahaan. Ya, tinggal perbaiki saja tata kelola dari berbagai lembaga yang terlibat ekspor SDA selama ini. Perbaiki di Bea Cukai, Perbaiki di Kemendag, perbaiki di Sucofindo, perbaiki di Syahbandar, dll. Buat integrasi system yang membuat semua yang terlibat dalam urusan ekspor, mengetahui harga acuan secara real time, sehingga bisa mencegah transfer pricing dan under invoicing. Dan tentu perbaiki mentalitas para petugas yang terkait urusan ekspor ini. Jika mental maling masih bercokol, diperbaiki bagaimana pun tata kelolanya, ya percuma. ----- Beberapa waktu lalu bicara dengan kawan yang punya hubungan baik dengan Kadin RRC. Banyak keluhan dari pengusaha Smelter nikel dari Tiongkok atas kebijakan pemerintahan Prabowo. Kebijakan yang tiba-tiba, berubah-ubah, dan dijalankan suka-suka. Seperti orang yg tiba-tiba punya ide di WC, keluar WC lantas jadi kebijakan berlaku nasional, tanpa kajian, tanpa melibatkan stakeholder. Setidaknya sudah ada 4 Smelter yang dihentikan operasinya sejak 2025. Dengan investasi ratusan triliun dan menyerap ratusan pekerja yang terpaksa di rumahkan. Semua penghentikan itu disebabkan kebijakan pemerintah. Penyebab pertama, kebijakan pembatasan hasil tambang galian nikel (bahan baku), yg menyebabkan smelter kekurangan bahan baku. Akibat kebijakan ini terpaksa impor bahan baku nikel dari Filipina, agar tetap bisa berproduksi sesuai target dari kapasitas Smelter yg ada. Sisi lain, harga nikel jatuh di pasaran dunia. Sudah lah bahan baku dalam negeri dibatasi, harus impor dari Filipina agar bisa terus produksi, eee harga turun pula, ya amsiong lah. Lebih baik tutup daripada terus merugi. Kini, kena hantam lagi dengan kebijakan ekspor satu pintu yang ndak jelas arah. Padahal bahan baku nikelnya ndak 100% berasal dari SDA Indonesia, sudah diimpor dari Filipina. Kebijakan ini bakal menciptakan kelambatan ekspor, padahal smelter itu punya kontrak jangka panjang dengan perusahaan di China, yang pengirimannya harus tepat waktu, jika delay perusahaan smelternya bakal di denda. Makin amsiong lah urusan di Indonesia ini. Ini lah problem saat ini di Indonesia. Investor dibikin puyeng dengan kebijakan yang berubah-ubah. Dan cilakanya selalu yg tertuduh investor, padahal masalahnya di rumah tangga pemerintaan Indonesia sendiri, di dalam birokrasi pemerintah, dimana ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Kalau semua jujur, bekerja benar, ndak bakal terjadi praktik yang merugikan negara, seperti transfer pricing dan under invoicing. Repot kalau pemerintahan amatir, bikin susah semua. Salam FK

@txtpersahaman Lha gimana nggak shortage supply batunya, orang mau jualan aja dipersulit

AKHIRNYA ISU YANG SELAMA INI BENAR Isu yang soal penyebab pemadaman listrik bergilir (Jawa blackout) akhirnya dikonfirmasi langsung oleh Kanda Bahlil - Bahlil mengakui bahwa PLN kekurangan pasokan batubara untuk pembangkit - harga batubara acuan global dan harga yang mau dibeli PLN (Negara) selisihnya sangat jauh sehingga produsen enggan menjualnya ke PLN -Untuk mengatasi persoalan kekurangan batu bara ini, Kementerian ESDM akan membentuk tim pengadaan batu bara kalori medium

@dimarsasongko98 @KuntoAjiW Herannya, dengan segala rekam jejaknya, faktanya masih berhasil mendulang dukungan dan kembali ke kursi DPD. Jadi yg bermasalah bukan hanya figurnya, tapi juga pemilihnya. 😀

Ini bukan gosip. Ini rekam jejak Anggota DPD yang lo pilih pake uang pajak lo. AWK , Arya Wedakarna, DPD Bali: 📌 2009 : Ngaku Raja Majapahit Bali. Nama lengkapnya 12 kata. Dipolisikan warga Bali sendiri karena dianggap lecehkan sulinggih dan palsukan identitas. 📌 2017 : Provokasi penolakan Ustadz Abdul Somad masuk Bali. Dilaporkan ke BK DPD dan polisi oleh anggota DPR RI , dituduh jadi otak persekusi berbasis agama. 📌 Maret 2020 : Ajudannya sendiri, mahasiswa semester VI, gaji Rp700 ribu, dijambak rambutnya, diputar-putar kepalanya, dipukul, dicekik , gara-gara nggak sengaja jatuhkan tas. LP/135/III/2020/BALI/SPKT. Masuk Polda Bali. 📌 29 Desember 2023 : Di rapat resmi Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai, bilang ke pejabat: "Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East." Viral. Dikecam MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI Bali. 📌 2 Februari 2024 : Dipecat BK DPD. Langgar sumpah jabatan dan kode etik. Tiga laporan polisi sekaligus : Polda Bali, Polda NTB, Bareskrim Polri. Keppres No.35/P Tahun 2024 diteken Jokowi 22 Februari 2024. 📌 Maret 2024 : Tetap ngantor setelah dipecat. Tetap klaim masih terima gaji. Ngotot nggak mau keluar sampai dipaksa. 📌 Pemilu 2024 : 378.300 suara. Balik lagi ke DPD 2024–2029. 📌 27 Maret 2026 : Sebar hoaks foto jurnalis Kompas.com sebagai pelaku pemerkosaan. Tanpa verifikasi. Jurnalisnya bilang: "Mental saya langsung down." Dilaporkan ke Polda Bali dan BK DPD. AWK minta maaf terbuka , Antara, 30 Maret 2026. 📌 2026 : dari akun Instagram verified-nya sendiri: Ada warga lapor anak-anak SD 3 Batuyang nggak dapat MBG. Minta tolong ke anggota DPDnya Jawaban AWK: "Tanyakan sama mahasiswa yg DEMO itu ya... mereka demo MBG agar dihapus." "Kami bantu daerah yg mau mau saja." Rakyat lapor anak nggak dapat makan , dibalas dengan nyalahin mahasiswa yang demo. Lalu ketika dikritik di kolom komentar, AWK jawab: "Yg ga milih juga banyak termasuk elo. Ga usa sok paling berjasa." Dipecat → minta maaf → balik lagi → masalah baru → minta maaf lagi → rakyat yang butuh bantuan disuruh tanya ke demonstran. Pola ini bukan kecelakaan. Pola ini adalah model bisnis. Dan model bisnis ini jalan terus , karena sistemnya memang dirancang untuk membiarkannya jalan. Tugas DPD itu apa, Pak?

@Dospemz Yg nampak pada tangkapan berita yg Anda quote ini Robby Hernawan, Walikota Salatiga yg sedang menyampaikan issue terkait pasien titipan. Bukan pejabat yg datang ke rumah sakit lalu memaksa agar pasien tetap dilayani.

@SoesErsa Bagian mana yang misleading?

Dari tangkapan berita kita melihat seorang pejabat datang ke rumah sakit, lalu memaksa agar pasien tetap dilayani meski ada urusan administrasi dan pembiayaan yang belum jelas. Sepintas memang terlihat seperti membela "rakyat kecil". Tapi kalau dibaca lebih dalam, masalahnya bukan sesederhana itu. Sekarang bayangkan, seandainya dia bukan pejabat, mungkin kah bisa bertindak sesemena itu? Di situlah masalahnya. Jabatan tidak lagi dipakai untuk memastikan sistem bekerja, tapi untuk menekan institusi agar mengikuti kemauannya. Dan ini bukan sekadar watak personal, tapi memang lahir dari pola kekuasaan yang terus diberi contoh dari yang paling atas. Selama yang menentukan bukan aturan, tapi siapa yang punya posisi, Indonesia akan terus jalan di tempat. Indonesia Emas tak lebih hanyalah sebuah mimpi basah.

@dimarsasongko98 Kalau concern nya ke bumil dan busui, alokasi targetnya bisa koq diarahkan ke sana, tinggal ada goodwill tidak dari pemerintah utk mengakhiri korupsi massal di pelaksanaan program yg jelas bermasalah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Qodari, menjawab tuntutan BEM UI hari ini: "Kenapa jangan berhenti? Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu?" Pertanyaan bagus, Pak. Sekarang izinkan rakyat yang balik tanya: 📌 Januari–September 2025: ribuan anak keracunan massal dari MBG, tercatat Kemenkes dan dilaporkan publik 📌 ICW: 102 yayasan pengelola MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, aparat, dan militer. Bukan dipilih berdasarkan kompetensi gizi 📌 Biaya bangun dapur SPPG: antara Rp600 juta sampai Rp2,5 miliar per unit, tanpa standar harga yang jelas , ICW sebut ini indikasi mark-up 📌 Transparency International Indonesia sudah peringatkan sejak Juni 2025: MBG "dikepung risiko korupsi sistemik" 📌 Juni 2026: tiga pejabat BGN : Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung , ditahan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi tata kelola MBG Anggaran program ini: Rp335 triliun APBN 2026. Jadi bukan mahasiswa yang mau menghentikan ibu hamil menyusu, Pak. Yang diminta dihentikan adalah program senilai Rp335 triliun yang terbukti keracunan massal, dikelola yayasan afiliasi partai, dan sudah memenjarakan tiga pejabatnya sendiri. Atau semua itu belum cukup untuk disebut masalah?

Etis nggak sih kalau perusahaan melabeli produk bukan sesuai wujud aslinya? Yang satu dilabeli “butter”, tapi mengandung minyak nabati. Yang satu lagi dilabeli “susu evaporasi”, tapi bahan utamanya juga ada minyak nabati. Memang komposisinya tertulis di kemasan. Tapi berapa banyak konsumen yang membeli berdasarkan nama produk, bukan daftar bahan? Menurut kalian ini wajar atau berpotensi menyesatkan?

Indonesian President Prabowo’s $15B FREE school meals program is causing budget strain. If that's not bad enough, it's been the source of food poisoning and corruption. PRABOWO IS LOSING FISCAL CONTROL. THAT IS CREATING A CONFIDENCE PROBLEM AND A SINKING RUPIAH.

Jadi sebenere boleh kritik government ga ini? Soale tiap kritik dicounter, seolah2 yg kritik tu “ga nasionalis” bahkan dijawab “nyenyenyenye” Ditanya “trus solusimu apa!” Banyak juga yg udah kasi solusi. Ttp aja dibales dengan narasi offensive.

@zepy93 Selama DANANTARA masih aman tanpa harus memberikan laporan ke publik terkait kinerjanya, dan tidak ada pengawasan konkrit terhadapnya, jangan harap investor melihat sinyal transparansi dr pemerintah ini.

🚨 BREAKING Otoritas Indonesia dilaporkan memeriksa staf Maybank terkait investigasi dugaan under-invoicing ekspor yang melibatkan grup Salim. Jika terbukti, ini bukan sekadar kasus administrasi. Artinya: • Potensi kebocoran devisa 🇮🇩 • Potensi kebocoran pajak 💰 • Potensi kerugian negara 📉 Di sisi lain, pasar juga mulai bertanya: Apakah ini langkah berani membersihkan tata niaga ekspor? Atau justru menambah persepsi risiko regulasi bagi investor asing? Yang menarik, investigasi kini tidak hanya menyentuh eksportir, tetapi juga rantai perbankan dan perdagangan internasional. Dampaknya bisa menjalar ke: 🌴 Sawit ⛏️ Tambang 🚢 Ekspor komoditas 🏦 Trade finance Pasar akan mengawasi satu hal: Apakah pemerintah mampu meningkatkan transparansi tanpa membuat investor kehilangan kepercayaan? Bagaimana menurut kalian? Reformasi yang diperlukan atau sinyal yang mengkhawatirkan? 👇 #IHSG #SalimGroup

@dimarsasongko98 Yakin mereka masih berteriak di ruang tertutup?

Prabowo bilang: "Sisa hidup saya untuk membela rakyat." Lalu semua yang biasa teriak di luar diborong masuk istana. Said Iqbal. Budiman Sudjatmiko. Nezar Patria. Jumhur Hidayat. Dan lain-lain. Feri Amsari menyebutnya tepat: bukan karena percaya diri. Tapi karena tidak punya kepercayaan diri. Hasilnya setelah aktivis masuk istana? a. Omnibus Law Cipta Kerja masih berlaku b. Outsourcing tidak dihapus, cuma dibatasi enam sektor c. PHK: Jan–Mei 2026: 23.470 orang versi Kemnaker, lebih tinggi versi serikat buruh d. Upah riil stagnan, daya beli tergerus inflasi Yang berubah cuma satu: yang dulu teriak di jalanan, sekarang teriak di ruang rapat tertutup istana. Madilog mengajarkan: ukur bukan dari niatnya, dari hasilnya. Outsourcing masih ada. PHK masih masif. Upah riil masih tertekan. Lalu siapa yang paling diuntungkan dari keadaan ini?

@WeKa_Ronin Investasi! Nanti dipanen di 2029! Heran, susah-susah bayar pajak, uangnya dihambur-hamburkan macam duit keluar dari kantong sendiri.

Guna mengejar ANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI PALSU 8% Pemerintah akan BAKAR DUIT lagi sebesar Perhitungan Kasar: Rp5,4 juta x 280 juta orang = Rp1.512 Triliun per tahun dari Total APBN kita setahun di kisaran Rp3.000 - Rp3.500 Triliun. Asik gue dapet ongkos Ngopi tiap bulan selama setahun dibayarin Prabowo HAHAHAHAHA...

@Jelli_cent Bupatinya cerdas dan cadas, apakah DPRD nya punya nyali meneruskan suara lantangnya ini? Pesimis. Karena yg konon katanya wakilnya rakyat, bersuara sesuai dengan kepentingan pribadi dan partainya, bukan rakyat pemilih yg diperjuangkannya.

Yg lagi rame skrg.. Pemerintah daerah sedang gontok2an dg pemerintah pusat ttg anggaran.. Rakyat kecil... Gelar tiker, nyemil kwaci... Nunggu klo ada yg bilang, "lebih baik daerah Kami memisahkan diri saja & mengatur daerah kami yg Kaya SDA drpd cm jd sapi perah pemerintah pusat, & tdk tahu anggaran u/ apa & siapa" (Umpaname) 🥱