Jabrieck

Menlu kita sarjana teknik komputer, mantan TNI pangkat Letnan Satu yang resign sebelum naik pangkat, nol rekam jejak diplomasi. Prabowo pilih dia bukan karena kapasitas, tapi karena dia orang kepercayaan sejak jadi sekpri. Hasilnya? a. Dubes RI untuk AS kosong lebih dari 2 tahun , baru keisi Agustus 2025 setelah didesak DPR, dan Sugiono sendiri ngaku di rapat resmi: "ini kesalahan kami" b. Rapat koordinasi dubes tertunda hampir setahun c. Para dubes pulang ke Indonesia, kesulitan menemui Menlu-nya sendiri d. Diplomat karier demoralisasi, anggaran dipotong, merasa inisiatif mereka nggak akan pernah direspons dari atas Sampai akhirnya Dino Patti Djalal , diplomat 40 tahun , terpaksa bikin video di Instagram karena semua jalur komunikasi ke Sugiono diblokir berbulan-bulan. Bukan dikritik lawan politik. Dikritik orang dalam sendiri. Ini bukan soal kurang pengalaman. Ini soal Menlu yang jarang masuk kantor, ngurus negara kayak ngurus titipan boss-nya.

Lagi lagi jalur Kepri 😬

🚨بریکنگ:"چین نے بالکل واضح کر دیا "ہمیں نیا UN سیکرٹری جنرل چاہیے جو امریکہ کا پٹھو نہ ہو، اقوام متحدہ کا سچا پاسبان ہو امریکہ کی یک طرفہ بادشاہت کا زمانہ ختم۔ چین کا پیغام: انصاف چاہیے، خودمختاری چاہیے، اور حقیقی اقوام متحدہ چاہیے! کہ UN اب امریکہ کا غلام نہ رہے؟ 🔥

Kemarin (29/5), Kadispenad TNI AD bilang ke publik: "Jumlah pelanggaran sangat kecil dibanding pengabdian prajurit." Tapi ketika ditanya berapa angkanya , dia gak jawab. Oke Biar gue jawabkan dengan data: KontraS mendokumentasikan 85 peristiwa kekerasan oleh anggota TNI dalam setahun (Okt 2024–Sep 2025). 182 korban. Rincian: 31 orang meninggal, 64 luka-luka, 87 diintimidasi atau diteror. Bentuknya: 35 penganiayaan, 13 penyiksaan, 11 penembakan, 7 kejahatan seksual. Yang paling mencengangkan: 62,3% kasus itu terjadi SETELAH UU TNI baru disahkan , regulasi yang dari awal ditolak publik karena dianggap menghidupkan kembali dwifungsi militer. Itu baru setahun. Belum terhitung 2026: a. 4 anggota BAIS TNI aktif siram air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus (Maret 2026) , luka bakar 24% tubuh, mata terancam buta permanen. Dilakukan malam setelah Andrie rekam podcast soal remiliterisasi. b. 3 prajurit TNI tersangka penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN , sidang vonis pekan depan. c. Babinsa diduga terlibat tewasnya pelajar di Medan. d. Prajurit tembak sesama rekan di Palembang. Ini bukan "kecil." Ini bukan oknum. Dan ini tidak bisa disebut kecil oleh institusi yang sama yang menolak pengawasan sipil atas peradilan militernya. Kalau memang "kecil" ,tunjukkan angkanya. Buka datanya. Izinkan publik mengawasi.

Tentara Israel maksa seorang anak Palestina buat berpose megang bendera Palestina dan naruh senjata di depannya, pas lagi penggerebekan di Beit Ummar, sebelah utara Al-Khalil (Hebron), Tepi Barat. Terus, pas orang² ngamuk krn ada anak kecil yang dibunuh, mrk bakal nunjukin foto itu sambil bilang, 'Dia itu Terrorist"👊👊😡 -- Nikmati Sarapan Pagiii Mykonos Tidur #RM1UCL Morningg Kim

Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya. 27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta. Hari ini sudah 27 Mei 2026. Tepat satu tahun. Dan putusan itu belum dijalankan. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini: Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa. Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja. "Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum. Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan." Ini bukan kalimat aktivis jalanan. Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur. Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan: Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis. Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG. Bukan untuk membangun sekolah. Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak. Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak. Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan. JPPI menyebutnya dengan sangat tepat: kanibalisme anggaran. Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional. Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi: kebohongan statistik. Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan. Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti. Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang: SPMB 2026 sedang berjalan. Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas. Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri. Padahal putusan MK sudah sangat jelas: kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta. Bukan orang tua yang harus pusing. Bukan orang tua yang harus cari pinjaman. Negara yang wajib. Tapi yang terjadi: pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri. Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu. JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi. Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi: Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia. Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG. Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun. Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN. Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada. Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap. Tanpa anggaran guru. Tanpa kajian kesiapan implementasi. Sekolah yang rusak tetap rusak. Guru honorer tetap dapat Rp250.000. Putusan MK tetap diabaikan. Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik. Indonesia punya Mahkamah Konstitusi. Punya putusan yang sudah mengikat. Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis. Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi. Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres. Tidak ada PP. Tidak ada implementasi. Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya. Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?

Sebelum jadi Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri adalah Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran dan petinggi DPP Gerindra. Nol pengalaman pimpin BUMN. Dia masuk Pertamina sebagai Komisaris Utama , dan hanya 5 bulan kemudian langsung dilontarkan jadi Direktur Utama perusahaan energi terbesar Indonesia. Baru 3 bulan jadi Dirut, skandal korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina meledak. Kejagung menemukan: petinggi anak usaha Pertamina beli RON 90, bayar harga RON 92, lalu oplos di depo sebelum distribusi , selama 5 tahun penuh (2018–2023). Kerugian negara: Rp193,7 triliun. Kasusnya sudah masuk sidang. Respons Simon? Dia sengaja menghilang ,pengakuannya sendiri di depan media. Baru muncul beberapa hari kemudian untuk minta maaf. Hukumannya? Nol. Di RUPS Juni 2025, Simon tetap dipertahankan sebagai Dirut. Ini bukan soal satu orang korup. Ini soal sistem yang menempatkan orang partai di kursi korporasi, lalu melindunginya ketika semuanya meledak.

🇵🇸🇺🇸El coronel Douglas Macgregor confirmó algo extremadamente grave. Israel tiene autoridad de veto total sobre cualquier decisión que tome Donald Trump. Según Macgregor, Netanyahu dicta términos directamente a la Casa Blanca, y el Congreso estadounidense está aterrorizado del lobby israelí (AIPAC) como para defender los intereses reales de Estados Unidos. Esto no es una “alianza entre amigos”. Es una subordinación clara donde la política exterior de la superpotencia mundial está condicionada por los intereses de Israel. ¿Crees que esto explica muchas de las guerras y posiciones de Washington en los últimos años?

Rahma Sarita Aljufri: Karena Indonesai adalah Negara "Becanda mulu" jadi kritiknya dibuat genre komedi aja ya gaes.... —— Wkwkwk bener dah, ini negara becanda. Kebijakan aja dibuat saat berpidato. Boro-boro rakyat disosialisasi. Boro-boro persetujuan DPR (ah DPR juga melempem), yang jadi korban, rakyat lagi, rakyat lagi…

Wooo tiba-tiba Indonesia jadi negara Islam

Tanggal 25 Mei 2026. Mama Yasinta Moiwend dijemput dg Privete Jet Milik PT Jhonlin Group di Wanam dan di kawal oleh Ibu Kepala Distrik Ilwayab Crstin Rumlus dan Komdan Mandala Berangkat ke Merauke dan langsung ke Jakarta. Keluarga semua tidak Tauh dan Hilang Kontak sampai tanggal 29 Mei 2026 tiba tiba mama muncul di media sosial dan media Meinstrim dan berita berita nasional terkait dg Laporan Ke Polda Metro Jaya. Informasi dari Arnoldus Anda di Merauke @Mulalt_ @Dandhy_Laksono @BentalaRakyat @GreenpeaceID

Anak muda pintar ini,mudah2an nanti gak terkontaminasi racun aktivis tai lincung yg sekarang sedang pesta menikmati kue kekuasaan bareng rezim bengak !!

Jadi jalan untuk menghancurkan pendidikan gratis adalah lewat MBG. Pemerintah pengennya, ga apa apa anak Indonesia bodoh, asalkan kenyang & pemilik dapur tetep kaya raya....

Fuck Israhell 👎👎 👎

Sjafrie Sjamsoeddin adalah Pangdam Jaya , penanggung jawab keamanan DKI , saat kerusuhan Mei 1998. Lebih dari 1.000 orang tewas. Ribuan perempuan jadi korban kekerasan seksual. Aktivis dihilangkan paksa. Komnas HAM panggil dia untuk dimintai keterangan. Dia tidak hadir. 27 tahun kemudian, Prabowo lantik dia jadi Menteri Pertahanan. Kasusnya tidak pernah selesai di pengadilan , bukan karena terbukti tidak bersalah, tapi karena tidak pernah diadili.

kalian udah tau blom? Sertu Riza Pahlevi yg menewaskan MHS (15) hanya divonis 10 bln penjara & tidak dipecat dari TNI ibu korban, Lenny Damanik menangis histeris & minta keadilan untuk anaknya selain penjara, Riza cuma diminta bayar uang ganti rugi Rp 12,7 jt ke ibu korban

Wamen Haji yg biasanya "Heroik" kemana ya ? Ini Jamaah Haji asal Tangerang, liputan dari Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Banten Wawan Suhada.

@Dandhy_Laksono Lagi terusik

@Dandhy_Laksono Kemarin2 takut bendera. Sekarang takut film.. Lucunya negeri ini

Libanon!