the b
39.3K posts

the b
@Thebdmn
Pejalan Semesta - Indonesia
ÜT: -6.908798,107.623676 Katılım Nisan 2010
1K Takip Edilen655 Takipçiler

Pernyataan Prabowo “orang desa tidak pakai dolar” sangat tepat dan valid. Justru banyak pengamat plenger yang memberikan framing negatif tanpa melihat realita di lapangan!!
Contohnya, mereka mengklaim harga tempe naik karena impor kedelai terdampak pelemahan rupiah. Padahal tidak ada kenaikan signifikan pada komoditas pangan impor meski nilai rupiah sedang lemah. Kenaikan harga tempe lebih banyak dipengaruhi faktor lain, bukan langsung akibat kurs dolar
Begitu pula dengan minyak goreng. Kenaikan harganya bukan karena rupiah melemah melainkan karena harga komoditas global termasuk CPO memang sedang naik akibat dampak perang & gangguan pasokan dunia. Ini adalah fenomena global bukan semata-mata masalah nilai tukar rupiah
Intinya, kehidupan masyarakat bawah, terutama di desa jauh lebih dipengaruhi harga barang kebutuhan sehari-hari dalam rupiah daripada fluktuasi dolar. Oleh karena itu narasi yang terus-menerus menakut-nakuti dengan “pelemahan rupiah akan hancurkan rakyat kecil” perlu dilihat ulang dengan data & fakta yang lebih jernih bukan sekadar framing politik!!
Indonesia

@LambeSahamjja Kurang konsultanya aja nanti klo konsultan amrik turun baru seru
Indonesia

AHY ini politikus yang punya semua privilege yang diinginkan politikus:
>Ketum Partai Aktif
>Bapaknya Presiden 2 periode
>Partainya Demokrat masuk parlemen
>Hidup di dunia militer juga dunia sipil
>Kakeknya Pahlawan Nasional
>Kaya Raya
>Wajah Tampan
>Masih Muda
>Punya Jabatan di Pemerintah
>Pinter bahasa ingrris
>Body ideal
>Bisa dekat ke Prabowo-Jokowi-SBY-Megawati
>Istrinya cantik
dll banyak dah.
Tapi kok elektabilitasnya kecil?
Ada yang tau kurangnya AHY dimana? hahaha
cc:fb Jaha Namrezim

Indonesia

Guys, ini salah satu berita yang menurut gue paling mengerikan yang keluar hari ini dan bukan karena dramatis, tapi karena implikasinya sangat nyata terhadap keselamatan jutaan anak Indonesia.
BPOM secara resmi mengakui di depan DPR:
mereka belum pernah melakukan
sampling makanan MBG.
Sama sekali.
Karena tidak ada anggaran.
Mari kita letakkan ini dalam konteks yang benar:
Program MBG sudah berjalan berbulan-bulan.
Sudah menjangkau 27.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Sudah menyerap Rp60 triliun anggaran.
Dan selama itu semua tidak ada satu pun sampel makanan yang diuji oleh BPOM.
Tidak ada verifikasi independen bahwa makanan yang masuk ke mulut anak-anak kita itu aman.
Tidak ada pengujian laboratorium resmi.
Tidak ada audit kualitas dari lembaga yang berwenang.
Dan angkanya membuat gue tidak habis pikir:
MBG: Rp60 triliun sudah terserap.
Hampir Rp1 triliun per hari.
Anggaran BPOM untuk mengawasi program ini yang tersedia saat ini: Rp2,9 miliar.
Bukan Rp2,9 triliun.
Bukan Rp2,9 miliar per bulan.
Total Rp2,9 miliar.
Perbandingannya:
anggaran pengawasan keamanan pangan untuk program yang menelan Rp60 triliun hanya 0,005% dari total anggaran program itu sendiri.
Dan kondisinya lebih buruk dari sekadar kekurangan anggaran:
BPOM sebelumnya sudah mengajukan anggaran Rp196 miliar untuk pengawasan MBG.
Sudah disetujui.
Tapi kemudian ada kewajiban pengembalian dana ke bendahara umum negara artinya dana itu dipotong dan tidak bisa digunakan.
Ada juga dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui Komisi IX DPR tapi sampai hari ini belum bisa dieksekusi karena masih menunggu tahapan administrasi yang entah kapan selesainya.
Jadi BPOM punya anggaran di atas kertas tapi tidak bisa digunakan.
Sementara makanan untuk jutaan anak terus dikirim setiap hari tanpa pengujian.
Dan ini yang paling ironis:
Kepala BPOM Taruna Ikrar bilang mereka sudah melatih 32.000 lebih tenaga ahli untuk mengawasi SPPG.
Tapi tidak ada anggaran untuk mengambil dan menguji satu pun sampel makanan.
Jadi kita punya 32.000 orang terlatih tapi tidak ada alat ukur yang bisa membuktikan bahwa makanan yang mereka awasi itu aman.
Itu seperti punya 32.000 dokter tapi tidak ada satu pun alat diagnosa.
Mereka bisa melihat.
Tapi tidak bisa membuktikan.
Konteks yang membuat ini semakin mengerikan:
Kita sudah tahu bahwa 6.457 orang dilaporkan terdampak keracunan MBG angka yang BGN sendiri laporkan ke DPR.
Belatung ditemukan dalam makanan MBG dan diakui sendiri oleh Hashim Djojohadikusumo.
Kasus keracunan terjadi di Duren Sawit, Bantul, dan berbagai daerah lain.
Dan selama semua itu terjadi lembaga yang seharusnya bertugas memverifikasi keamanan pangan itu tidak pernah melakukan satu pun uji sampel karena tidak ada anggaran.
Yang tidak masuk akal dari seluruh situasi ini:
BGN punya anggaran untuk:
Motor listrik Rp1,2 triliun
Digitalisasi Rp3,1 triliun
Semir sepatu Rp1,25 miliar
Sikat semir Rp272 juta
Tapi BPOM lembaga yang bertugas memastikan makanan itu tidak meracuni anak-anak hanya tersisa Rp2,9 miliar yang bisa digunakan.
Prioritas anggaran ini mengatakan sesuatu yang sangat jelas tentang apa yang dianggap penting dalam program ini dan apa yang tidak.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu — Selama berbulan-bulan program MBG berjalan tanpa pengawasan sampling BPOM, siapa yang bertanggung jawab memastikan keamanan pangan dari 27.000 SPPG itu?
Dua — Apakah BGN tahu bahwa BPOM tidak bisa melakukan sampling karena tidak ada anggaran? Kalau tahu — kenapa tidak ada tindakan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai?
Tiga — Apakah 6.457 korban keracunan itu bisa dicegah kalau sampling BPOM berjalan sejak awal? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti.
Tapi pertanyaannya sangat valid dan harus ditanyakan.
Empat — Dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui tapi belum bisa dieksekusi apa yang menghalanginya dan siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan administrasi itu?
Bottom line:
Indonesia menjalankan program makan gratis terbesar dalam sejarahnya dengan anggaran hampir Rp1 triliun per hari tanpa pengujian keamanan pangan yang independen.
Bukan karena teknologinya tidak ada.
Bukan karena BPOM tidak mau.
Tapi karena anggarannya tidak tersedia sementara di sisi lain uang mengalir untuk motor listrik dan semir sepatu.
Ini bukan kelalaian kecil.
Ini adalah kegagalan sistemik dalam memprioritaskan keselamatan anak-anak di atas kepentingan pengadaan dan administrasi.
Dan yang paling mengejutkan dari semua ini bukan fakta bahwa BPOM tidak punya anggaran.
Yang paling mengejutkan adalah bahwa program senilai Rp60 triliun ini diizinkan untuk terus berjalan hari demi hari tanpa mekanisme pengawasan keamanan pangan yang paling dasar sekalipun.
atau ini bukan program makan bergizi
atau cara menghabiskan anggaran dengan gaya??

Indonesia
the b retweetledi

Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.
bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.
dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.
Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.
Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.
Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.
Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?
Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.
Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:
CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.
Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.
5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.
Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.
Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.
Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.
Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.
Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.
Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.
Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.
Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.
Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:
BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.
Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.
Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.
Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.
Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:
Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.
Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.
Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.
Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.
Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.
"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."
BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.
Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.
BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.
Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.
Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.

Indonesia

@LambeSahamjja Sy melihat blm pd kesimpulan akhir apakah kita betul2 kuat atau agak rapuh krnhitungan krisis global ini bukan monthly, tp apresiasi kinerja makro. Mikro masih butuh ditolong dijaga di stimulus supaya ttp survive
Indonesia

Guys, Menkeu Purbaya baru pulang dari pertemuan dengan deretan lembaga keuangan terbesar di dunia Goldman Sachs, Fidelity, IMF, World Bank, sampai rating agency S&P.
Dan yang dia ceritakan cukup bikin gue angkat alis.
Yang terjadi di pertemuan dengan investor besar:
Purbaya ketemu 18 investor besar dalam satu sesi termasuk Goldman Sachs dan Fidelity.
Pertanyaan utama mereka?
Satu hal yang bikin mereka bingung sejak lama:
Kenapa Indonesia bisa tumbuh lebih cepat tapi anggarannya tetap terkendali?
Purbaya bilang dia jelaskan dengan detail dan investor senang dengan jawabannya.
Bahkan sudah ada sinyal akan masuk ke pasar modal Indonesia dalam waktu tidak lama.
Yang paling menarik percakapan dengan IMF:
Purbaya tanya langsung ke Direktur IMF Kristalina Georgieva:
apakah IMF punya kebijakan khusus untuk membantu negara-negara di tengah ketidakpastian global ini?
Jawaban IMF:
tidak punya otoritas untuk itu.
Tapi menyediakan dana bantuan untuk negara yang membutuhkan.
Dan Purbaya langsung menjawab dengan kalimat yang cukup keras untuk ukuran diplomasi keuangan:
Indonesia tidak membutuhkan.
Anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan 420 triliun.
IMF yang biasa didatangi negara-negara dalam kondisi krisis untuk minta dana talangan kali ini bingung karena Indonesia datang bukan untuk minta bantuan, tapi untuk menjelaskan kenapa mereka aman.
Respons IMF soal ketahanan Indonesia:
Kristalina mengakui sempat bingung kenapa Indonesia bisa bertahan di tengah kondisi global yang berat seperti sekarang.
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan sudah diubah sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah kelihatan. Ekonomi sedang mengalami percepatan justru ketika ada tekanan global tambahan dari harga minyak yang tinggi.
Kita bisa menyerap syok yang terjadi.
Dan IMF mengakui akan memberitahukan ke seluruh dunia negara mana saja yang performanya bagus. Indonesia masuk dalam daftar itu.
World Bank dan rating agency:
Purbaya bilang keduanya amat puas dengan penjelasan strategi fiskal Indonesia.
Keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik sekaligus menciptakan pertumbuhan sepertinya sudah hilang.
World Bank bahkan menggali kemungkinan kerja sama lebih dalam yang saling menguntungkan.
Yang perlu dicermati dari semua ini:
Kalau pernyataan Purbaya akurat ini adalah pergeseran narasi yang signifikan.
Indonesia biasanya datang ke forum seperti ini sebagai pihak yang menjelaskan diri dan meminta kepercayaan.
Kali ini posisinya terbalik lembaga-lembaga globalnya yang bingung dan Indonesia yang menjelaskan.
Bantalan fiskal 420 triliun yang disebut Purbaya itu angka yang konkret dan bisa diverifikasi.
Kalau benar tersedia ini adalah buffer yang cukup besar untuk menghadapi gejolak global yang sedang berjalan.
Tapi ada pertanyaan yang tetap perlu dijawab: a
pakah pertumbuhan yang lebih cepat ini sudah terasa di level bawah?
Di warung.
Di petani.
Di pekerja harian.
Karena investor global yang senang tidak otomatis berarti rakyat sudah merasakannya.
Purbaya membawa sinyal yang cukup kuat dari forum internasional Indonesia dipandang sebagai salah satu yang paling stabil di tengah ketidakpastian global.
IMF bingung.
Investor senang.
World Bank mau kerja sama lebih dalam.
Dan Indonesia yang ditawari dana talangan menolak karena tidak butuh.
Itu bukan hal kecil kalau memang berjalan sesuai yang diceritakan.

Indonesia
the b retweetledi

Menindaklanjuti permintaan dari masyarakat Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Iran, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia telah membuka rekening resmi donasi.
Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi individu, institusi, maupun organisasi yang ingin menunjukkan solidaritas dan dukungan nyata kepada masyarakat Iran.
Seluruh donasi yang diterima akan digunakan untuk mendukung upaya rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah-wilayah yang terdampak.
Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian, empati, dan solidaritas yang tulus dari masyarakat Indonesia.
Setiap kontribusi adalah simbol persaudaraan dan nilai kemanusiaan yang luhur.
📍 Informasi rekening resmi:
Bank: BRI
Nama Rekening: Embassy of the Islamic Republic of Iran
Nomor Rekening: 020601002438302
#Donasi #KedubesIran #Iran #IndonesiaIran

Indonesia

Guys, Ahok baru blak-blakan soal kasus korupsi Pertamina yang dulu rame dan yang dia bilang bikin gue merinding.
Bukan lebay.
Tapi karena ini orang yang empat tahun duduk di dalam lihat langsung, catat semua, dan sekarang siap buka semuanya.
Ada tangan berkuasa yang ikut main.
Itu kalimat Ahok yang paling nancep dari semua yang dia bilang.
Bukan cuma soal Rifa Siahan atau Petral Niaga.
Bukan cuma soal pengoplosan BBM.
Ini lebih dalam dan lebih luas dari itu.
Ahok bukan Dirut.
Tapi dia lakukan lebih dari yang banyak Dirut lakukan.
Ini yang perlu dipahami dulu.
Sebagai Komisaris Utama, Ahok nggak bisa mecat direksi langsung.
Tapi dia bisa mengawasi, menegur, mencatat, dan mengancam lapor.
Dan itu persis yang dia lakukan setiap hari, selama empat tahun.
Semua rapat direkam.
Semua notulen disimpan. Setiap kali direksi ngeyel, Ahok maki langsung di rapat.
Termasuk ke Rifa Dirut Petral Niaga yang sekarang jadi tersangka.
Kalau jaksa mau panggil saya, saya senang banget. Semua rekaman, semua notulen, saya kasih semuanya.
Apa yang sebenernya terjadi di Pertamina?
Ahok kasih gambaran yang cukup detail.
Satu ada pengadaan aditif BBM yang mencurigakan. Tender dipisah antara transport dan aditif dengan cara yang nggak masuk akal.
Ada satu Dirut Petral Niaga sebelumnya yang dipecat diduga karena nggak mau tanda tangani pengadaan aditif ini.
Dan ada isu oknum BPK yang ikut terlibat sebagai backing.
Dua ada pengkondisian supaya impor minyak terus tinggi.
Caranya?
Klaim bahwa minyak produksi kilang dalam negeri nggak efisien, nggak ekonomis, nggak sesuai spek. Sehingga harus impor.
Terus.
Tiap tahun.
Tiga ada yang tarik cash dalam jumlah miliaran tanpa alasan yang jelas.
Kalau kamu pengusaha normal, ngapain tarik cash puluhan miliar?
Pasti buat bagi-bagi.
Dan ini yang paling bikin gue syok.
Ahok bilang dari sekitar 800.000 barel minyak mentah yang diimpor ada isu komisi 2 sampai 4 dolar per barel yang dibagi-bagi ke pihak-pihak tertentu.
Kalau hitungannya 2 dolar per barel saja dikali 800.000 barel itu 1,6 juta dolar per hari.
Tiap hari.
Setiap pengiriman.
Dan ini diduga sudah berjalan bertahun-tahun.
Kenapa Ahok nggak bisa berbuat lebih?
Ini yang jadi frustrasi terbesarnya.
Sebagai Komut, dia nggak punya wewenang untuk pecat direksi. Yang bisa pecat adalah Dirut Holding yang di atasnya lagi ada Menteri BUMN.
Jadi Ahok bisa maki, bisa ancam, bisa catat — tapi kalau direksi udah merasa Ahok nggak akan bisa pecat mereka, mereka ngeyel.
Dan itu persis yang terjadi begitu akses Ahok ke presiden mulai terputus.
Begitu 7-8 bulan presiden tidak terima saya, direksi mulai berani melawan.
Mereka tahu saya nggak bisa gantikan mereka.
Solusi yang Ahok dorong dari dulu dan masih belum dijalankan:
E-Katalog LKPP untuk pengadaan BBM dan minyak mentah.
Simpelnya semua pengadaan minyak masuk ke sistem katalog elektronik pemerintah yang transparan.
Harga ICP sudah ada, ditetapkan Menteri ESDM tiap bulan.
Siapa yang bisa suplai dengan harga nggak melebihi itu silakan masuk.
Nggak ada lagi tender yang bisa dimanipulasi.
Nggak ada lagi aditif dengan spek aneh.
Nggak ada lagi alasan impor karena minyak dalam negeri "nggak memenuhi spek.
Kalau pemerintah sekarang nggak mau terapkan e-katalog di LKPP untuk pengadaan migas saya berani jamin ini cuma ganti pemain.
Pemain baru makan uang yang sama.
Dan kalimat terakhir yang bikin gue diem:
Kalau rezim betul-betul mau bereskan negeri ini dari korupsi di Migas dan Pertamina saya berani jamin, dengan data yang saya punya, saya akan penjarakan kalian semua.
Njir semua berarti isi pertamina busuk semua ?
Dia bilang itu ke direksi-direksi yang dulu ngeyel.
Di dalam rapat.
Dan sekarang dia ulang di depan publik.
Ahok bukan orang yang nggak punya data. Dia punya rekaman.
Punya notulen.
Punya catatan empat tahun yang rapi.
Pertanyaannya tinggal satu apakah ada yang cukup berani untuk beneran buka semuanya sampai ke akarnya?
Atau ini cuma ganti pemain dengan naga baru yang main dengan cara yang sama?

Indonesia

@WOLF_of_IHSG Gpp yg punya duit emang tugasnya belanja n muterin roda ekonomi klo semua efisiensi hemat jualan gw kagak laku dong
Indonesia

udah resmi yah;
Pemerintah fix terapin WFH bagi ASN di setiap hari Jumat.
Tujuannya bagus : hemat BBM & energi di saat harga minyak global lagi kyk skrg.
Tapi...Yang bikin khawatir :
Kalau cuma kasih arahan “WFH setiap Hari Jumat ” tapi ga ada tugas yang TEGAS, TERUKUR, dan JELAS;
takutnya malah bukan WFH.
Jadinya malah Extra Free time menjelang weekend.
Ini Long Weekend yang disamarkan.
Nanti yang terjadi:
Jalanan tetap macet karena orang pada tetepa bepergian; tadinya mau hemat pengunaan BBM eh malah lebih boros,
Efisiensi? wkwkwkw
WFH long weekend “libur Jumat plus”?
kenapa gak Kamis atau Rabu gitu? supaya Jumat datang kantor udah bisa langsung check hasil kerjaan WFH kemaren.
😂
Indonesia












