J.Burnintone

@regar_op0sisi Sudah terlambat

Yang terjadi di negeri ini: Penguasa jadi pengusaha Pengusaha jadi penguasa. Prabowo dan hampir semua kepala daerah adalah pengusaha sekaligus penguasa.

@kompascom Ngurus ginian aja salah

Baca selengkapnya: money.kompas.com/read/2026/05/0… Luhut mengakui penyaluran bansos masih terkendala kesalahan data penerima. Sebanyak 3 juta warga sangat miskin belum menerima bantuan, sementara 2,7 juta warga rentan miskin justru mendapat bansos. ~RK #luhut #bansos #miskin

@LambeSahamjja @KoeAry Nama nya jg rezim keberlanjutan, ya gayanya sama. Nyusahin doang

Siklusnya.. Jalan2... pulang.. pidato.. tantrum.. jalan2 lagi.. pulang.. pidato.. tantrum.. jalan2 lagi.. negara bodo amat.. presiden aji mumpung jalan2 terooosssss.. yang bayarin bukan gue ini.. udah 1.5 tahun kek gitu ini cak imin kok bisa dapt kursi di menteri yakk?? sementara anies kagak diajak?

@indepenSumatera @HSiwidodo Semua kejahatan di konoha sulit terjadi kalo aparatnya bersih dan menjalankan hukum.

URGENT: TESSO NILO DALAM BAHAYA, TESSO NILO DALAM BAHAYA , TESO NILO DALAM BAHAYA🚨 JANJI PEMERINTAH UNTUK MENGEMBALIKAN TESSO NILO JADI KAWASAN HUTAN YANG RAMAH AKAN SATWA CUMA SEKEDAR OMON OMON. PEMERINTAH PEMBOHONG PEMERINTAH PENDUSTA PEMERINTAH KALAH SAMA MAFIA Meski Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita kebun-kebun sawit di Taman Nasional Tesso Nilo sejak 10 Juni 2025, tandan buah segar (TBS) dari kawasan konservasi itu tak berhenti mengalir ke pabrik-pabrik di sekitarnya. Investigasi Mongabay membuktikan: truk-truk pengangkut sawit ilegal tetap beroperasi, menembus koridor perusahaan bubur kayu, melewati batas provinsi, hingga CPO-nya tiba di kilang milik korporasi besar yang mengklaim komitmen nol deforestasi. Di balik rantai pasok yang panjang itu, satu benang merah tampak jelas absennya sanksi terhadap pabrik penerima. Selama pembeli tak disentuh hukum, permintaan terhadap sawit ilegal akan terus ada. Para pegiat lingkungan dan pakar hukum mengingatkan: Satgas PKH punya kewenangan dan regulasi yang cukup untuk menindak pabrik-pabrik itu, namun hingga kini pilihan itu belum diambil. Tesso Nilo pun terus menyusut.

@elCapitanBobby @supressedvoic Till the end of time, satans will always attack God people and they will always play as a victim. They try to destroy israel to claim that Bible is not true, unfortunatelly they always lose because the Word of God is real in the Bible.

@supressedvoic History exists no matter how many times you lie about it

Israel did it in 1948 Israel did it in 1956 Israel did it in 1967 Israel did it in 1982 Israel did it in 2002 Israel did it in 2008 Israel did it in 2014, 2021, 2023,2024 Israel is currently doing it in 2026 78 years of genocide.

@susipudjiastuti Puluhan ribu kali bu 😀

Yg belum tertangkap masih berapa banyak ?

@geloraco Memeg 🤣

Survei NRI: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Tembus 80 Persen gelora.co/2026/05/survei…

@ike_hw71 Setuju, mundur aja dr wapres. Jadi gus aja

Gus #Wedhus....

@bangherwin @DPR_RI Kalo negara maju yg pejabat nya punya otal dan sekolah pasti nurunin pajak biar ekonomi ngga makin nyungsep. Kalo negara isinya maling semua susah. Ijasah palsu, kerjanya nyolong terus. Otak ga pernah di buat mikir

Utang RI naik, tapi yang didorong malah pajak rakyat makin digencarkan buat ngejaga fiskal. D4MN!! Bukannya lebih masuk akal kalau @DPR_RI mulai evaluasi program-program konsumtif nirmanfaat yang cuma bakar anggaran negara doang? Rakyat diperas terus, sementara belanja pemerintah seolah haram disentuh kritik.

@tempodotco Menteri kaya gini koq di pake terus, dr jaman jokowi jg ekonomi kacau

Rupiah Jeblok ke 17.405, Airlangga: Musim Haji Picu Lonjakan Demand Dolar

@RadioElshinta Pemjahat menang, bye2 konoha

Pemilihan Kapolri Tetap Wewenang Presiden, Tak Ada Rekomendasi Kementerian Lain Jakarta — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tetap menjadi wewenang presiden. DPR hanya sebagai pihak yang menyetujui atau tidak menyetujui. Komisi pun tak merekomendasikan pembentukan Kementerian Keamanan. Keberadaan usulan nomenklatur baru ini sempat menjadi tarik-menarik di internal KPRP. Dan akhirnya diputuskan tak merekomendasikan pembentukan kementerian baru. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang sekaligus Anggota KPRP seusai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5). “Pak Presiden menerima laporan hasil kerja Komisi. Seluruh yang disampaikan itu telah disepakati," kata Yusril. Menurutnya, Polri tetap berada di bawah presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian. Kepolisian tetap di bawah perintah presiden. "Polri tetap langsung berada di bawah presiden,” paparnya. Selanjutnya, poin penting lain adalah memperkuat dan memperluas peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). KPRP juga merekomendasikan agar keputusan-keputusan Kompolnas mengikat dan harus dilaksanakan oleh Polri. Rekomendasi tersebut akan berdampak pada perubahan regulasi, khususnya revisi Undang-Undang Polri yang akan segera disusun dan diajukan ke DPR. “Nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen UU Kepolisian yang ada sekarang. Beberapa pasal, khususnya terkait dengan kompolnas juga penempatan polisi di luar tugas tugas kepolisian, juga akan ditegaskan dalam UU,” kata dia. #PrabowoSubianto #Kapolri #ReformasiPolri #KPRP #Kompolnas @prabowo #YusrilIhzaMahendra #Polri #RevisiUUPolri #IstanaNegara #HukumIndonesia #BakomRI

@geloraco Wah gawat.

Polri Tetap di Bawah Presiden, Mau Gimana Lagi? gelora.co/2026/05/polri-…

@regar_op0sisi @Reiza_Patters Sistem negara paling ancur sedunia.

Karyawan yang gajinya UMR dipajakin sama negara. Gaji pejabat dan anggota DPR pajaknya ditanggung oleh negara. Keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia.

@geloraco Lu ngomong apa berak? 🤣

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipil-nya Enggak Becus dan Korup gelora.co/2026/05/andi-a…

@tempodotco @msaid_didu Mantap, seluruh provinsi harus demo ini. MBG bikin negara bangkrut

Mahasiswa Demo di Kementerian Pendidikan Desak MBG Dihentikan

@CNNIndonesia Wah hak rakyat koq di persulit, kacau ini negara. Salah kelola

Purbaya Copot Dua Pejabat DJP Buntut Lonjakan Pengembalian Pajak cnnindonesia.com/ekonomi/202605…

@Subur0204 @KoeAry Esemka

Kepunyaan Indonesia yang bisa dibanggakan apa dong?

@OposisiCerdas Kontol lah , Di samperin densu kicep

Farhat Abbas Layangkan Somasi ke Amien Rais terkait Tuduhan ke Presiden Prabowo oposisicerdas.com/2026/05/farhat…

@geloraco 🤣🤣🤣🤣

Polisi Sita Uang Rial Yaman dari Koordinator Penyusup Aksi Buruh di DPR gelora.co/2026/05/polisi…

@mazzini_gsp @msaid_didu Kalo kita pinter dan bisa ciptakan sesuatu segera tinggalkan konoha.

Indonesia gak jadi punya EV sendiri karena pas proses riset & buat mobil listrik baru mulai, tim riset & inovator dijeblosin ke penjara 10 tahun dijerat kasus korupsi dgn alasan “MOBIL LISTRIK MEREKA GAK LOLOS UJI EMISI” Sinting, mobil listrik gak ada knalpot, uji emisi apaan?