A.Toha Almansur

10/5/26

Menteri LH minta korporasi aktif cegah karhutla - ANTARA News Sumatera Selatan - share.google/hu67HdzkdGlbo7…

Assalamualaikum wr wb. Selamat Harba PII, 1947-2026. Teruslah berkhidmat untuk umat bangsa dan negara

Jumhur Jadi Menteri, GREAT Institute: Dia akan Bertarung Lawan Oligarki jpnn.com/news/jumhur-ja…

Silaturahmi Nasional Ormas Islam dan Halal Bi Halal MUI, dg tema: Bersatu dalam Ukhuwah utk Keadilan dan Perdamaian Dunia, di Hotel Sultan Jakarta

Lama tidak jumpa. Diskusi tentang Konstitusi bersama Ketua @mprgoid bang Ahmad Muzani. Sehat dan sukses terus untuk pak Ketua bersama pimpinan yang lain dalam memimpin lembaga MPR kita. ——— Pendapat pribadi saya, TENTANG SIDANG TAHUNAN MPR DAN PENGUATAN LEMBAGA MPR: Kedepan, dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR, sebaiknya bukan hanya Presiden saja — baik dalam kapasitasnya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan — yang memberikan laporan dalam bentuk pidato di sidang tahunan MPR. Namun lembaga Negara lain, yang “lahir” dari Konstitusi cq UUD juga melakukan hal yang sama. Tidak apa-apa sidang tahunannya jadi beberapa hari, bukan satu hari persidangan selesai. Misalnya sidang tahunan mulai dibuka tanggal 11 Agustus — dimulai dulu dari pimpinan lembaga negara lain yang juga lahir dari UUD — puncaknya baru nanti Presiden pidato tanggal 15 atau 16 Agustus. Habis itu tanggal 17 Agustus kita merayakan HUT Indonesia, dan tanggal 18 Agustusnya kita merayakan Hari Konstitusi. Jadi rangkaian sidang tahunannya paling lama 1 minggu selesai. Ini penting agar prinsip “checks and balances” dalam kita bernegara berjalan maksimal dan diketahui rakyat. Jadi pemimpin lembaga Negara lain, yang lahir dari UUD seperti Ketua Mahkamah Agung misalnya, Ketua MK atau Ketua BPK, Bank Indonesia, KY dll juga menyampaikan laporan mereka secara oral — bukan sekedar tertulis — dihadapan MPR. Di sidang tahunan inilah tempatnya. Karena mereka adalah lembaga-lembaga negara yang lahir dari UUD yang notabene adalah produk MPR, maka mereka juga menyampaikan laporan kinerjanya selama 1 tahun kepada MPR cq rakyat. Konvensi, (kebiasaan) ketatanegaraan kita yang berjalan sekarang, yang kaitannya dengan sidang tahunan memang “efisien” dari segi waktu. Dimana Presiden selaku Kepala Negara yang secara simbolis merangkum dan mewakili laporan kolektif dari lembaga-lembaga negara tersebut. Namun namanya kebiasaan, kita ubah juga tidak apa-apa, asal niat dan tujuannya untuk hal yang lebih baik. Agar rakyat juga tahu bahwa yang “mengurus” Negara ini bukan hanya Presiden saja. Ada juga Bank Indonesia, MA, MK dll. Kalau ada yang kurang, kadang tidak juga semua salah Presiden. Sekaligus ini juga adalah jalan penguatan lembaga MPR. “Eman” lembaga sebesar dan se-historis ini sidangnya cuma 1 hari saja. Sedangkan harusnya lembaga MPR ini bisa berbuat lebih dari sekedar yang telah berjalan selama ini. Sekedar saran dan pendapat, Hormatku, JANSEN SITINDAON

Menghadiri Halal bi Halal Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU

Silaturahmi Halal Bihalal, Fundraising 1447 H Bersama Gerakan Zakat Menguatkan Indonesia, di gedung PP Muhammadiyah ..

Masjid RSI Harapan Anda Tegal

Assalamualaikum wr wb Met Idul Fitri Mohon Maaf Lahir n Batin

Penanganan Bencana Aceh Tamiang di Era Prabowo Menguat, Koordinasi Jadi Catatan cakrawarta.com/penanganan-ben… via @Cakrawarta

Wujudkan Kepedulian Sosial, Karyawan PT IPC TPK Salurkan Zakat Melalui LAZISKU untuk Masyarakat Jakarta Utara · Faktabanten.co.id share.google/f9x1wEKAVo8ti5…

Bersama Ketua Pengurus LAZISKU, A Hakam Naja, di Masjid Al Ihsan Tj Priok, Kamis (12/3) saya berpartisipasi dalam distribusi zakat karyawan PT IPC TPK yang disalurkan melalui LAZISKU untuk masyarakat (mustahik) di kawasan operasional Petikemas