Polemik Sepatu Rp27 Miliar: "Sekolah Rakyat" Diuji Rasa Empati Birokrasi*
Jakarta - Program Sekolah Rakyat yang digagas untuk memberi akses pendidikan layak bagi anak keluarga miskin dan rentan kini menghadapi ujian berat. Rencana pengadaan sepatu siswa senilai Rp27 miliar memantik kritik publik dan mempertanyakan kembali arah program tersebut.
Kontroversi muncul setelah beredar informasi mengenai dugaan harga sepatu mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang. Untuk lebih dari 39 ribu pasang sepatu, angka itu dianggap tidak wajar bila dibandingkan harga sepatu sekolah di pasaran yang jauh lebih murah.
Kementerian Sosial telah menjelaskan bahwa nilai Rp27 miliar masih berupa pagu anggaran, bukan harga final. Namun bagi publik, persoalannya bukan sekadar angka akhir. Yang disorot adalah sensitivitas dan rasionalitas dalam menyusun anggaran negara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
"Sebuah program sosial, jika menggunakan standar harga yang jauh di atas persepsi publik, maka dugaan maupun kecurigaan adalah konsekuensi logis yang sulit dihindari," Ujar Maneger Nasution, Pimpinan Ombudsman RI, dalam tulisannya.
Logika Prosedural vs Rasa Empati
Polemik ini disebut memperlihatkan persoalan klasik dalam birokrasi pengadaan barang dan jasa. Proyek sosial yang seharusnya dekat dengan rakyat dinilai kerap berubah menjadi ruang administrasi yang jauh dari rasa empati.
Pemerintah sering terjebak pada logika prosedural. Asal mekanisme terpenuhi, dianggap selesai. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah kepekaan moral dalam menggunakan uang publik.
Kritik juga mengarah pada spesifikasi barang. Menurut Nasution, tidak semua hal harus dibungkus dengan spesifikasi tinggi dan pagu besar. "Rakyat betul-betul tahu, sepatu sekolah bukan barang mewah. Ketika harga yang muncul justru menyerupai sepatu premium, wajar bila masyarakat menduga kuat, ada aroma 'mark up' yang bersembunyi di balik istilah teknokratis," tulisnya.
Transparansi Jadi Kunci
Langkah Menteri Sosial yang mendatangi KPK untuk berkonsultasi mendapat apresiasi sebagai bentuk keterbukaan. KPK disebut sedang mengkaji potensi kerawanan korupsi dalam pengadaan Sekolah Rakyat. Ini menandakan isu tersebut sudah masuk wilayah pengawasan serius, bukan sekadar ramai di media sosial.
Namun konsultasi saja dinilai tidak cukup. Pemerintah diminta membuka secara transparan spesifikasi barang, mekanisme penentuan harga, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran.
"Transparansi bukan sekadar menjawab kritik, tetapi cara menjaga kepercayaan publik terhadap program sosial negara," tegas Nasution.
Ia mengingatkan, ukuran keberhasilan Sekolah Rakyat bukan terletak pada mahalnya sepatu atau besarnya anggaran. Keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan siswa miskin.
"Jangan sampai program yang membawa nama 'rakyat' justru kehilangan ruh kerakyatannya karena terlalu sibuk membesarkan nilai proyek," ujarnya.
Di akhir tulisannya, Nasution menekankan bahwa rakyat saat ini tidak hanya butuh bantuan, tetapi juga keteladanan dalam mengelola uang publik. Ketika pengadaan tampak lebih 'telanjang' daripada tujuan sosialnya, publik wajar bertanya: ini demi rakyat, atau demi paket pengadaan?
Artikel ini diolah dari tulisan Maneger Nasution, Pimpinan Ombudsman RI, berjudul "Sekolah Rakyat dan Ujian Pelayanan Publik". (red)
@KemensosRI@GusIpul_ID@OmbudsmanRI137@KPK_RI
Layanan Fast Track Haji kini hadir di empat bandara Indonesia untuk mempermudah proses keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci. Sebanyak 125.231 jemaah akan mendapatkan layanan ini pada musim haji 2026.
#Haji2026#BuletinHaji#CariBeritaditvOne
20.30: @astratoljomo : Ruas Tol Jomo Km 671.700 s.d Km 712.200
Km 705 - Lalu lintas terpantau lancar di kedua arah.
Utamakan keselamatan dan hati-hati berkendara.
“And seek help through patience and prayer. Indeed, it is a burden except for the humble those who are certain that they will meet their Lord and to Him they will return.”
— Al Qur’aan [2:45-46]
Update Peringatan Dini Cuaca Wilayah - Kalimantan Barat Tgl. 14 Mei 2026 pkl. 21:30 WIB
Prakirawan - BMKG - Kalimantan Barat
nowcasting.bmkg.go.id/nowcast?kodwil…
Polisi bongkar gudang ribuan motor ilegal di Jakarta Selatan, menurut keterangan polisi modus tersangka inisial MS dengan cara memanfaatkan KTP masyarakat. Hal ini disampaikan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imannudin, Senin (11/5). 📸Eds
#Polisi#GudangPenadah#Kriminal#SepedaMotor