Trend Asia

🏳️🏳️🏳️ Tanda tangani petisi desakan Presiden @prabowo segera tetapkan Status Bencana Nasional 👉🏼 s.id/TetapkanBencan…

Kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa Yesus naik ke surga setelah menyampaikan jalan kebenaran, tetapi ia justru ditolak, dihina, dan disalibkan oleh penguasa serta elite pada zamannya. Hari ini, ketika suara warga sering diabaikan dan kebijakan terasa lebih dekat pada elite daripada rakyat, peringatan ini mengingatkan bahwa harapan tidak boleh bergantung pada penguasa manusia. Iman juga berarti berani berpihak pada keadilan, membela yang lemah, dan terus menyuarakan kebenaran. Selamat memperingati Kenaikan Yesus Kristus.

Punten bang 😭 beda konteks. Meski sama-sama melibatkan PT GBI, itu kerja sama semikonduktor UK/Arm. Yang dibahas di sini: ART + 11 MoU AS–Indonesia. Dan poin utamanya bukan negaranya, tapi conflict of interest-nya 👀 pejabat yg ikut negosiasi, keluarganya terhubung ke perusahaan penerima manfaat.

@TrendAsia_Org @makLambeTurah Itu dgn UK bro

🔴Breaking Dugaan Konflik Kepentingan Menko Airlangga dalam Perjanjian Dagang ART RI-AS Trend Asia mengungkap analisis kepemilikan perusahaan & relasi pejabat negara atas 11 MoU senilai USD38,4 miliar yang menyertai Agreement Reciprocal Trade (ART). Airlangga memimpin negosiasi ini sejak April-Desember 2025. Hasilnya? 7 dari 11 MoU terhubung langsung maupun tidak langsung dengan Airlangga Hartarto, dan sebagian di antaranya justru dinilai menguntungkan perusahaan yang terkait dengan keluarga maupun jejak kariernya. Selengkapnya: trendasia.org/dugaan-konflik…

@TrendAsia_Org Pantes kayak bukan perundingan, tapi total surrender.

@erlangga_tsu @PNS_Ababil kasih paham bos, mungkin bro lupa 😶

@TrendAsia_Org @PNS_Ababil Sumpah @PNS_Ababil bilang mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri atau golongan, tapi pimpinan politis para PNS tersebut berlaku sebaliknya 🤣

@miyu4674 Sama-samaaa Miyuu. Huhuu mimin juga se-greget ituu, maksudnya, aduh berat sebelahnya nggak kira-kira. Nggak fair tradee bgt. Kita suarain terus aja ya!

@TrendAsia_Org Thank you min, udah cover berita ART. Masih gregetan sama tim ekonom yg bisikin si wowo buat ttd 💀💀💀

Republik Sawit: Bagaimana Ambisi B50 & E20 Prabowo Menumbalkan Sisa Hutan? Pemerintah Indonesia kembali memainkan narasi klasik, ketahanan energi nasional sedang terancam. Dengan dalih konflik di Asia Barat dan penutupan Selat Hormuz, rezim Prabowo bergegas memacu kebijakan B50 dan E20 sebagai solusi. Namun, di balik jargon kemandirian tersebut, terselip sebuah "solusi palsu" yang justru dirancang untuk menjerumuskan kondisi ekologi dan hak rakyat ke dalam jurang krisis yang lebih dalam. Bukannya melakukan pemulihan lingkungan pasca bencana iklim Sumatera, pemerintah malah menggunakan tameng "Ketahanan Energi Nasional" untuk terus membabat hutan. Padahal, kedaulatan energi tidak akan ditemukan dengan membabat hutan dan memperluas lahan sawit yang eksploitatif. Food and energy estate berisiko menjadikan rakyat dan lingkungan sekadar objek eksploitasi, serta memicu konflik akibat perampasan ruang hidup, dan pelanggaran HAM. Padahal solusi paling masuk akal adalah mengurangi kebutuhan bahan bakar secara besar-besaran. Caranya? Bangun transportasi publik yang serius dan dorong lebih banyak orang beralih ke transportasi massal. Dengan membangun sistem transportasi yang adil dan berkelanjutan, kita bisa menyelamatkan hutan yang tersisa sekaligus memastikan bahwa energi adalah hak bagi semua, bukan sekadar bisnis oligarki yang menyamar di balik janji-janji hijau yang palsu.

ART lahir di tengah tekanan dagang yang kini justru dinyatakan ilegal oleh pengadilan tertinggi Amerika Serikat sendiri. Artinya, fondasi hukum perjanjian di pihak AS mulai runtuh dan membuka ruang pembatalan berdasarkan prinsip fundamental change of circumstances dalam Pasal 62 Konvensi Wina. Situasi ini semakin memperkuat gugatan masyarakat sipil yang kini sedang berjalan di PTUN, karena perjanjian tersebut diduga lahir di bawah tekanan kebijakan yang cacat hukum. Koalisi menilai ART bertentangan dengan konstitusi dan meminta pelaksanaannya ditunda sampai ada putusan hukum tetap. Mari kawal bersama. Perjanjian yang berdampak besar pada rakyat tidak boleh lahir dari tekanan politik dan proses yang minim partisipasi publik. hukumonline.com/berita/a/koali…

🔴Rezim Tabrak-Tabrak Aturan Pusat bikin aturan, Daerah kebagian bencana. Pemda ngaku nggak pernah dilibatkan. Apa yang mau diharapin? Ribuan orang udah bilang MBG "tidak" bermanfaat di depan mata Prabowo aja nggak didenger. Beginilah wajah dari bangsa yang besar, besar penderitaan rakyatnya karena terus diabaikan. Partisipasi publik yang seharusnya jadi prinsip dasar pembuatan aturan aja, gak dipenuhi dengan serius. Sekarang pemerintah pusat sedang solo player lagi tanpa libatin Pemda, terbitkan dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2023-2060 (RUKN). Padahal ini dokumen yang sangat penting. Dokumen ini bukan sekadar bahas listrik, tapi juga nentuin pilihan energi yang akan dipakai, apakah energi kotor atau terbarukan? Pilihan energi ini jadi pertaruhan masa depan iklim Indonesia, pertaruhkan ratusan juta kehidupan warga. Dokumen ini juga berisi soal alokasi investasi triliunan rupiah, apakah terus danai energi yang rusak lingkungan lagi boros dan tidak realistis, atau energi terbarukan? Sekali lagi, RUKN ini bukan cuma soal listrik, ini soal risiko bencana yang bisa timbul akibat pilihan yang salah. Apalagi kalau daerah dan warga terdampak tidak benar-benar dilibatkan. Pemda buka-bukaan ngaku, kalo mereka nggak dilibatkan. Pemda Sulawesi Selatan: “Tidak dilibatkan” Pemda Bali: “Tidak dilibatkan” Pemda Maluku Utara: “Tidak pernah diminta masukan” Pemda Sulawesi Tenggara: “Tidak pernah diikutsertakan” Akibatnya? Kebijakan energi sering meleset dari kebutuhan riil di lapangan. Daerah akhirnya menanggung beban lingkungan, biodiversitas makin terancam, dan ketimpangan ikut melebar. Belum lagi soal mati listrik di daerah dan saking seringnya, sampai dianggap hal normal. Dalam dokumen RUKN, pemerintah juga masih ngotot pakai energi fosil di tengah krisis iklim. Maka jangan heran kalau banjir, longsor, polusi, dan penyakit pernapasan jadi menu rutin daerah. Pokoknya, giliran bencana.. jadi tanggung jawab daerah. Akhir tahun lalu misalnya, bencana iklim melanda Sumatra dan hingga kini pemulihan di Aceh belum selesai. Hingga Mei tahun ini, BNPB catat telah terjadi 272 bencana cuaca ekstrem dan 409 banjir di seluruh Indonesia. Intinya: RUKN = melanggar hukum. Energi itu soal keadilan lingkungan dan hak masyarakat. Aturan jelas bilang RUKN wajib melibatkan pemerintah daerah. Dan tau fakta mencengangkannya? Gugatan soal tidak dilibatkannya daerah ini "tidak diterima". Katanya RUKN bukan objek keputusan PTUN, padahal dampak hukumnya nyata dan langsung dirasakan daerah. Kalau kamu juga capek liat model pembangunan terpusat kayak gini, ayo berisik. Kita harus #BersuaraTiapHari Karena kalau diam, besok banjir lagi, longsor lagi, dan mereka tetap tabrak prosedur lagi.

The Asian Development Bank is still supporting fossil fuel-based energy systems, while it could and should be backing sustainable renewables. This is especially true in the context of spiralling debt, conflict and an energy crisis across Asia Pacific. More below 🧵 #ADBnews

Public finance must support community-led renewable energy. Banking on renewables is key to delivering a just transition that is equitable, democratic & grounded in real needs. #BankOnRenewables More in our briefing for the Santa Marta conference: bit.ly/TAFF-IFIs

#Geothermal energy: Low-carbon alternative, but not without risks. A new study by @TrendAsia_Org explores the @WorldBankGroup's role in funding the geothermal boom in Indonesia, and raises questions on scale, ownership and financing models. We unpack it below 🧵 #WBGmeetings

Baca selengkapnya dalam briefing paper Bencana Iklim Kian Masif dan Mengorbankan Masyarakat. Mengapa pemerintah masih terus menggenjot energi fosil? trendasia.org/bencana-iklim-…

Dalam persidangan (24/2), disoroti bahwa RUKN sebagai kebijakan strategis sektor ketenagalistrikan harus dilengkapi KLHS yang substantif agar benar benar mengintegrasikan prinsip keberlanjutan. Negara tidak cukup hanya berpegang pada komitmen formal seperti Paris Agreement. Menunda pengurangan emisi atau mempertahankan ketergantungan pada batubara justru berisiko menjadi kemunduran kebijakan yang mengabaikan perlindungan lingkungan dan keadilan antar generasi.

Teruntuk Presiden Prabowo, Kondisi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih jauh dari pulih. Kacau-balau penanganan korban banjir bandang dan longsor menunjukkan pemerintah seolah tidak peka dan gagal membaca situasi, bahwa cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi kini semakin sering dan semakin masif terjadi. Di saat yang sama, Presiden @prabowo justru mengunci ketergantungan Indonesia pada energi fosil dalam RUKN 2026 sampai 2060. Energi fosil batubara dan penggunaan kayu dengan membabat hutan (co-firing) akan semakin berkontribusi pada pelepasan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global.

Solidaritas publik untuk Andrie Yunus sangat dibutuhkan untuk membantu mengungkap kebenaran. Jika anda berada di sekitar Jalan Talang pada 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 dan memiliki foto, video, rekaman dashcam, atau CCTV yang mungkin merekam situasi di sekitar lokasi kejadian, dokumentasi Anda bisa menjadi potongan penting untuk mengungkap pelaku. Silakan kirimkan dokumentasi melalui email: datamaret2026_AY@proton.me atau melalui DM Instagram KontraS. Identitas Anda akan dijaga kerahasiaannya. Pada malam itu, Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Serangan ini bukan hanya melukai satu orang, tetapi juga mengancam rasa aman kita bersama. Karena itu, setiap dokumentasi dari publik bisa membantu membuka jalan menuju keadilan. Mari bantu ungkap kebenaran. #KeadilanUntukAndrieYunus #StopKekerasan