TrioManuk2000

.

Kalo kek gini jangan ada meterai 10rb.. Bismillah terus kawal @lbh_ppmuh

Kita jogetin aja kelakuannya....

Video ini saya rekam di Jayapura 10 Desember 2024, Hari HAM. Para pelopor gerakan palang adat dan salib merah di Papua Selatan datang ke Jayapura menemui komunitas gereja2 berbagai denominasi yang membuka pintu hati untuk mereka. Pertemuan2 pd 8-9 Desember menghasilkan kesepakatan untuk tancapkan sebuah salib merah setinggi 7 meter di Kota Jayapura. Kita dengar dalam video, apa tujuan gerakan ini, “bagaimana menyelamatkan tanah dan manusia”. Saya mengamati bahwa ada setidaknya 3 bentuk respon pimpinan dan komunitas Kristiani Indonesia atas gerakan palang adat dan salib merah ini: 1. Yang mulai membuka hati, berusaha memahami dan mulai mendukungnya (walaupun dari jauh). 2. Yang menstigma gerakan ini sebagai ajaran sesat, mencegah perkembangan dan bahkan merepresinya. 3. Yang masih belum tahu adanya gerakan ini atau sudah tahu tapi belum mengambil sikap atau aksi nyata. Walaupun bukan cerita utama, gerakan salib merah ini —bersama dengan ritual adat Pig Feast—menjadi tulang punggung cerita film Pesta Babi. Semoga pesannya sampai ke publik dan membuka banyak pintu yang selama ini tertutup rapat.

Begini Amat ya. Hidup di negeri sendiri padahal cuma lewat di stop ada yang beli eh di anggap mangkal Padahal cuman mau cari makan dengan cara yang halal Semoga mas yang jual batagor rezekinya lancar ikhlas aja mas Dan petugas semoga cepat bertobat Menjalankan tugas boleh tapi pakelah HATI NURANI kalian 😢😢

"Di luar negeri, saya di hormati" ....selamat pagi ke 'haluuuu' an! Bonjour!

SAYANG JIKA TIDAK DI-SHARE Apakah anda mencintai Negeri ini dan ingin agar Pertahanan Negara ini kuat ? Kembalikan TNI ke Barak !

Bos itu tetap UANG RAKYAT, yang mereka sengaja MENYIMPANNYA Bukan untuk digunakan dalam aktivitas BISNIS atau USAHA, Jadi tidak bisa Negara mengambilnya hanya karena Rekening tersebut PASIF Itu uang yang sengaja disimpan dari HASIL KERINGAT bukan Hasil MERAS apalagi MENIPU NEGARA, jadi TIDAK BISA DIKLAIM Itu jadi Milik Negara Tanpa Proses HUKUM (misal PENCUCIAN UANG, KORUPSI) MENABUNG adalah hak prerogatif setiap warga negara. Menabung adalah hak untuk mendiamkan uang hasil keringat sendiri di tempat yang dianggap aman (bank), tanpa ada kewajiban untuk memutar uang tersebut dalam bisnis, usaha, atau transaksi aktif. ​Ketika seseorang MEMILIH untuk tidak menyentuh tabungannya selama bertahun-tahun, itu adalah bentuk pilihan finansial "PRIBADI" bahasa Inggrisnya PRIVATE / PRIVACY. Oleh karena itu: 🔹️​Pasif Bukan Berarti TAK BERTUAN: Mengklasifikasikan rekening yang pasif atau "diam" sebagai rekening yang "TAK TERURUS" sehingga bisa diambil alih oleh negara adalah LOGIKA yang CACAT dan melanggar hak kepemilikan. 🔹️​Melanggar Fungsi Dasar Bank: Esensi rakyat menaruh uang di bank adalah untuk menitipkan harta dengan aman. Jika negara bisa mengambil dana tersebut hanya karena pemiliknya memilih untuk tidak melakukan transaksi, maka FUNGSI BANK sebagai tempat penitipan yang aman menjadi HILANG. ​Tindakan mengambil alih dana tersebut—dengan alasan administrasi apa pun—pada hakikatnya adalah PERAMPASAN HAK MILIK PRIBADI atas uang yang legal dan halal. Negara tidak memiliki hak moral maupun hak dasar untuk menyentuh uang hasil keringat rakyat yang sengaja disimpan tersebut. :: WeKa ::

Punya 108 Mentri dan Wamen. Ditambah kepala-kepala lembaga yg setingkat menteri. Namun semuanya inkompeten dalam bidangnya, jadi ya ngga herman semua investor pelan-pelan mundur teratur dan hengkang dr Indonesia. Dolar pun semakin melonjak girang.. Para investor butuh kepastian hukum, regulasi yang konsisten, dan transparansi keuangan agar merasa aman menanamkan modal. Untuk membangun kepercayaan, negara harus menyajikan data yang akurat dan menunjukkan stabilitas bisnis

Lidah orang inihhhhh...... Kira" berapa Kilometer yakkk????

KASUS ANDRIE YUNUS: EROPA SAJA GERAH, SIAPA AKTOR INTELEKTUALNYA? BONGKAR !! Ini bukan kasus kriminal biasa. Ini cermin kondisi demokrasi kita. SIAPA ANDRIE YUNUS? Andrie Yunus lahir 16 Juni 1998, seorang pengacara dan aktivis HAM berkebangsaan Indonesia. Ia menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Andrie dikenal aktif mengawal berbagai isu sensitif yang berkaitan dengan HAM, termasuk kasus pembunuhan di luar hukum di Timika, kasus kerangkeng manusia di Langkat, serta penembakan demonstran di Desa Bangkal pada 2023. Ia juga menjadi salah satu suara kritis dalam penolakan revisi Undang-Undang TNI. Bahkan pada 2025, Andrie sempat melakukan interupsi dalam rapat tertutup pembahasan RUU tersebut. Dengan kata lain: Dia salah satu aktivis HAM paling vokal dan paling kritis terhadap institusi militer di Indonesia saat ini. Kondisi mata Andrie bersifat permanen, menurut dokter spesialis mata RSCM yang hadir di persidangan. Andrie didiagnosis mengalami trauma kimia asam pada mata kanan serta gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas yang masih dalam tahap perbaikan. Seorang aktivis yang baru selesai podcast soal militerisme, pulang malam, disiram air keras. Wajah, mata, tangan. Permanen. Satu hari setelah kejadian, Mabes TNI mengumumkan bahwa empat prajurit anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) terlibat dalam aksi penyiraman air keras Andrie Yunus. Dua dari empat tersangka merupakan eksekutor penyiraman air keras, sedangkan peran dua tersangka lainnya masih diperiksa. Keempat terdakwa adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan Satu Sami Lakka. Oditur militer menyebut para terdakwa tersulut emosi karena aktivitas Andrie Yunus yang dianggap menyerang institusi TNI. Ini bukan aksi kriminal jalanan yang kebetulan. Ini serangan terencana oleh personel intelijen militer aktif, kepada seorang aktivis HAM, karena ia kritis terhadap TNI. Dan itu diakui sendiri di pengadilan. KONTROVERSI BESAR: KENAPA DIADILI DI PENGADILAN MILITER? Di sinilah pangkal masalah yang membuat dunia internasional angkat bicara. Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah untuk mengadili kasus ini dalam Peradilan Umum. Namun, TNI bersikeras untuk melakukan di pengadilan militer. Kuasa hukum Andrie Yunus yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) sebelumnya telah menyampaikan penolakan terhadap proses hukum anggota BAIS TNI di peradilan militer. Tim Advokasi Untuk Demokrasi menilai persidangan bernuansa ketidakadilan karena hakim dianggap tidak imparsial dan para terdakwa masih berstatus anggota aktif TNI yang tetap menerima gaji. Tim kuasa hukum menilai kejahatan dilakukan secara terencana, para pelaku saling berkolaborasi untuk melakukan percobaan pembunuhan dengan menyiram air keras kepada Andrie Yunus. Namun pengadilan militer hanya mendakwa mereka dengan penganiayaan berat. Dakwaan primer dikenakan Pasal 469 ayat 1 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Bayangkan: menyiram air keras secara terencana oleh anggota intelijen militer kepada aktivis HAM, diadili di pengadilan yang hakim-hakimnya juga militer, dan terdakwanya masih digaji negara selama proses sidang. PERTANYAAN TERBESAR: SIAPA DALANGNYA? Selama empat kali persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, tidak ada nama lain yang ikut disebut. Empat pelaku lapangan sudah diidentifikasi. Tapi pertanyaan yang sampai sekarang tidak dijawab adalah siapa yang memerintahkan? Siapa aktor intelektual di balik ini? Siapa yang mendanai operasi ini? Parlemen Eropa menyatakan bahwa serangan terhadap Andrie Yunus yang dilakukan oleh empat anggota BAIS TNI kemungkinan besar terjadi akibat adanya rantai komando. BAIS adalah badan intelijen strategis..

Mainnya kelewat kasar. Tim Advokasi untuk Demokrasi mengungkap hilangnya bukti rekaman CCTV dalam sidang praperadilan kasus Andrie Yunus di Jakarta Selatan 👮

Pak Polisi... Kalau punya masalah di rumah jangan turun dulu ke jalan, efeknya begini rakyat jadi bulan²an kekesalan.

.

SeGoblog itu kah orang Lokal⁉️🙄

Film pesta Babi "Kenapa hrs dilarang?" "Dalam era sekarang ini, aneh jg klo ada institusi mau larang itu." Aneh tp ada Pak 😌 Wakil Ketua DPD asal Papua, Yorrys Raweyai, nih guys.. Ya gini klo buat pernyataan, jangan ngambang & membagongkan. Tp jelas & tdk menimbulkan miss leading ato miss persepsi.

Kayak lihat Kim Jong Un dari Korea Utara..

Beneran ucapan tentara ini @Puspen_TNI ?, apa institusi TNI sudah gak bisa bayar anggota?!, dan anggotanya sudah jadi pengaman dan di bayar perusahaan?!

kalau muhammadiyah berhasil menghancurkan premanisme, kayaknya bakal banyak yang berbondong bikin kartu anggota.

Jejak digitalnya mengerikan... Pantesan mau punya wakil fufufafa... Dikata-katain ngga papa yg penting jadi...