Uncu

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG sekitar beberapa hari yang lalu dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan. Yang ditemukan saat sidak: DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta. Hasilnya: masih terkunci. Belum beroperasi. Motor sudah dibeli. Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun. Tapi gudangnya terkunci. Motor belum dipakai. Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu. Pertanyaan pertama yang langsung muncul: Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli? Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana? Siapa yang memegang? Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan: dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG. Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan: motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai. Ini bukan detail kecil. Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai. Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur. Siapa yang memesan duluan? Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi? Dari mana modalnya? Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat: Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras: Satu — dasar pemilihan merek Emo. Kenapa merek ini yang dipilih? Apakah ada tender terbuka? Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain? Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan? Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan. Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat. Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa. Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak. Ini bukan pendapat yang kontroversial. Ini common sense. Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat: Di saat yang sama: BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman. BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya. Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan. Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental. Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan: Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak. Kaos kaki — Rp100.000 per pasang. Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi. Digitalisasi — Rp3,1 triliun. Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%. Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar. Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem. Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah. Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti: Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya. Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu. Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling. Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan. Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini: "Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek." Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya. Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya. Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.