Hidup sebagai +62 retweetledi
Hidup sebagai +62
2.3K posts
Hidup sebagai +62 retweetledi
@belajarlagiHQ Terlalu pede kali ya? Jadinya kita ngk kemana2
Indonesia
Yes, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ini pengembangnya Bank Indonesia & teknologinya dari dalam negeri.
Growth mereka kenceng banget, di 2023 aja transaksinya >200 T.
QRIS bahkan pernah bikin AS ketar-ketir tahun lalu, karena dianggap merugikan dan bisa menghambat perdagangan global.
Feyber | Go-AI@woleswoosh
Orang masih nganggep QRIS itu cuma buat beli es teh. Tapi ini sistem pembayaran buatan Indonesia yang sekarang diterima di China. Bukan sebaliknya. Bukan Alipay yang masuk Indo tp kebalik QRIS yang masuk China. Lo harus paham betapa langka ini. Negara berkembang biasanya jadi market, bukan jadi infrastructure. Kali ini Indo yang export teknologinya. Dan ini baru payment. Kalau QRIS bisa jadi standar cross-border di Asia Tenggara, lo lagi ngeliat awal dari Indonesia jadi fintech hub beneran, bukan cuma jadi user-nya doang. Bangga!
Indonesia
Kan katanya perawatannya ngk kerecord Bang? Pemakaiannya juga instenss wks
Tukang Mobil Mobilan@MasMasBiassaa
Paman, inilah bukti kalo kilometer tinggi tuh sebenernya gapapa selama service recordnya terjaga & perawatan berkalanya rutin jadi kondisinya pun masih terawat 🙏🏽
Indonesia
Iran has made a new proposal to the United States, according to Axios report.
English
Emg El dan Syifa ngk bayarin sndiri ya nikahannya?
Enaknya hidup
Indonesia
JUST IN: Long Island woman facing 25 years in prison for throwing stick of dynamite at boyfriend while sleeping, blowing his hand off during explosive argument.
English
@adarwis Kan udh banyak yg ketipu, hyundai jg udh ogah kan
Indonesia
Hidup sebagai +62 retweetledi
Guys, ada berita dari Sumatera Utara yang menurut gue perlu dibaca dengan konteks yang lebih dalam dari sekadar berita PHK biasa.
PT Toba Pulp Lestari atau TPL mengumumkan PHK massal karyawannya.
Efektif mulai 12 Mei 2026.
Alasannya: izin pemanfaatan hutan mereka dicabut oleh pemerintah.
Dan tanpa izin itu seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah konsesi mereka berhenti.
Tapi ini bukan cerita yang dimulai dari April 2026.
TPL dan pendahulunya yang dulu bernama Indorayon punya sejarah panjang dan sangat kontroversial di Sumatera Utara yang perlu dipahami dulu sebelum menilai situasi sekarang.
Siapa TPL dan kenapa namanya sudah lama jadi perdebatan:
TPL adalah perusahaan pulp pengolah kayu menjadi bahan baku kertas dan rayon yang beroperasi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Konsesi hutannya mencakup ratusan ribu hektar di wilayah yang secara adat adalah tanah leluhur masyarakat Batak khususnya suku Batak Toba.
Selama puluhan tahun konflik antara TPL dengan masyarakat adat setempat tidak pernah benar-benar selesai:
Tuduhan perambahan hutan adat. Pencemaran air sungai yang menjadi sumber kehidupan warga. Konflik lahan yang melibatkan banyak desa. Intimidasi terhadap warga yang menolak.
Ini bukan tuduhan kosong. Ini terdokumentasi dalam laporan berbagai lembaga dari WALHI sampai Komnas HAM.
Dan sekarang izinnya dicabut ini yang perlu dipahami:
Pencabutan izin pemanfaatan hutan atau PBPH adalah langkah yang sangat jarang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan skala besar yang sudah beroperasi puluhan tahun.
Artinya ada sesuatu yang cukup serius sampai pemerintah mengambil langkah ini.
Dan dampak langsungnya: seluruh kegiatan pemanfaatan hutan TPL berhenti. Dan karyawannya di-PHK.
Yang paling ironis dari pernyataan manajemen TPL:
Dalam surat resmi ke OJK dan BEI TPL menulis:
"Kejadian ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha emiten secara keseluruhan."
Izin utama operasi dicabut. Kegiatan hutan dihentikan total. Karyawan di-PHK massal.
Tapi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha tidak terdampak negatif?
Ini adalah kalimat yang sangat menarik untuk dicerna dan yang perlu diverifikasi lebih jauh oleh OJK, BEI, dan publik investor.
Soal karyawan yang jadi korban dan ini yang paling menyentuh:
Di balik semua perdebatan soal izin, konsesi, dan laporan keuangan ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan pada 12 Mei 2026.
Mereka bukan eksekutif yang punya exit package mewah. Mereka adalah pekerja lapangan yang mungkin sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya pada perusahaan ini.
Dan TPL sendiri mengakui ada potensi risiko hukum berupa perselisihan atau gugatan industrial dari karyawan yang terdampak.
Artinya bahkan proses PHK-nya pun belum tentu berjalan mulus dan adil bagi semua pihak.
Yang perlu ditanyakan sekarang:
Satu — kenapa izinnya baru dicabut sekarang? Konflik TPL dengan masyarakat adat sudah berlangsung puluhan tahun. Apakah ini adalah keputusan yang berbasis penegakan hukum yang konsisten atau ada faktor lain yang memicu pencabutan tepat di waktu ini?
Dua — bagaimana nasib masyarakat adat yang selama ini mengklaim tanah tersebut? Apakah pencabutan izin TPL otomatis mengembalikan hak mereka? Atau tanah itu akan masuk ke konsesi perusahaan lain?
Tiga — apa yang terjadi dengan lahan konsesi yang sudah rusak? Puluhan tahun penebangan kayu di kawasan itu meninggalkan jejak ekologis yang tidak bisa dipulihkan dalam semalam. Siapa yang bertanggung jawab untuk rehabilitasinya?
Empat — apakah klaim "tidak ada dampak negatif ke keuangan perusahaan" itu akurat? Ini perlu diaudit secara independen bukan hanya diterima begitu saja dari manajemen yang jelas punya kepentingan untuk menjaga harga saham.
Pencabutan izin TPL adalah langkah yang kalau memang dilakukan berdasarkan penegakan hukum yang benar adalah langkah yang sudah seharusnya dilakukan jauh lebih awal.
Puluhan tahun konflik dengan masyarakat adat Batak. Puluhan tahun tuduhan kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba yang sekarang sedang dipromosikan sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Tapi yang tidak boleh dilupakan: karyawan yang di-PHK adalah pihak yang paling tidak bersalah dalam seluruh cerita ini. Mereka tidak membuat kebijakan perusahaan. Mereka tidak mendapat keuntungan dari konsesi hutan. Mereka hanya bekerja.
Dan mereka yang pertama kali menanggung konsekuensinya.
Perusahaan yang bilang "tidak ada dampak negatif ke keuangan" sementara karyawannya kehilangan pekerjaan itu adalah ironi yang tidak bisa diabaikan.
Indonesia
Kata pendukungnya “yg penting gemoy” “yg penting makan” sakit banget aku dengernya lailah 😭
Nasib +62
Indonesia
ini seriusann seorang dokter??
Tidak melanggar norma?
Lah sesama jenis aja udah melanggar norma cokkk
jadi dokter ada tes norma gk sih??
Indonesia
Hidup sebagai +62 retweetledi
Hidup sebagai +62 retweetledi
Beruntung banget el sama syifa
nikahannya didatangi sama prabowo
ntar kalo ada anaknya
bisa cerita dulu nikah emak bapak mu
ada ceo MBG hadir
Indonesia
Hidup sebagai +62 retweetledi
Guys, lu pada sadar nggak sih soal drone bawah laut yang kemarin ditemukan di Lombok itu? Kira-kira siapa yang paling panik?
Ternyata bukan kita, tapi justru Australia yang kelihatan paling khawatir. Ceritanya gini, tanggal 6 April 2026 ada nelayan di Gili Trawangan, Pak Arianto, lagi cari ikan, terus jaringnya nyangkut sesuatu. Pas diangkat, bentuknya mirip torpedo panjang sekitar 3,7 meter. Benda itu kemudian dibawa ke darat dan dilaporkan ke polisi.
Setelah diperiksa, ada logo CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) dan tulisan Mandarin di badannya. Ini jelas bukan alat riset biasa. Alat kayak gini biasanya dipasang di dasar laut pakai jangkar buat ngerekam data—mulai dari suhu, kedalaman, arus, sampai suara kapal selam yang lewat.
Yang bikin makin menarik, kenapa alat ini ada di Selat Lombok? Soalnya, itu salah satu jalur laut dalam di Indonesia yang bisa dilewati kapal selam tanpa mudah terdeteksi. Lebarnya di titik tersempit sekitar 18 km, tapi kedalamannya bisa sampai 250 meter—cukup dalam buat “sembunyi” dari radar.
Makanya Selat Lombok sering disebut sebagai jalur strategis atau “pintu belakang” Indo-Pasifik. Nah, yang pertama kali angkat suara justru analis dari Australia, Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute. Dia bilang ke ABC News kalau alat itu kemungkinan dipasang buat melacak pergerakan kapal selam—jadi kalau terjadi konflik, posisi kapal selam Australia dan Amerika bisa sudah dipetakan duluan.
Lucunya, yang panik malah Australia, padahal yang dipetakan itu laut kita. Dan ini bukan kejadian pertama. Tahun 2019 di Riau, 2020 di Madura, 2021 di Selayar, dan sekarang di Lombok—udah empat kali kejadian serupa, dan selalu nelayan yang nemu duluan.
Artinya apa? Bisa jadi laut kita lagi dipetakan diam-diam, detail, dan tanpa kita sadari, oleh pihak yang punya teknologi lebih canggih. Sementara Indonesia cuma punya beberapa kapal selam buat ngawasin wilayah laut yang luas banget.
Jadi sekarang, ancaman terhadap kedaulatan itu bukan selalu datang dari kapal perang besar, tapi bisa juga dari alat kecil seukuran torpedo yang “tidur” di dasar laut selama bertahun-tahun sambil ngerekam semuanya.
sumber: ronaldoponga
Indonesia